Pariaman – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Acara yang berlangsung di Kantor Bawaslu Pariaman, Selasa (23/9/2025) itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama para lurah, kepala desa, Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka 16 Pariaman, serta perwakilan sekolah tingkat SLTA sederajat.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan, bersama Kakwarcab 16 Pariaman, Mulyadi, serta seluruh lurah dan kepala desa se-Kota Pariaman. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif terhadap daftar pemilih beserta isu yang kerap menjadi sorotan dalam setiap pemilu.
Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan, menegaskan bahwa meski Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, pemutakhiran data pemilih tidak boleh ditunda.
“Pemilu 2024 lalu memberi pelajaran penting bahwa data pemilih selalu dinamis. Ada pemilih yang pindah domisili, ada yang meninggal dunia, namun tidak serta-merta tercatat dalam data KPU. Karena itu, Bawaslu perlu menggandeng stakeholder sejak dini agar data tetap mutakhir,” ujarnya.
Menurut Riswan, kendala utama dalam akurasi data terletak pada ketiadaan dokumen resmi seperti akta kematian. Hal ini membuat data kependudukan tidak segera diperbarui dan memperlambat proses pembersihan daftar pemilih.
Peran Pramuka dan Sekolah
Keterlibatan Pramuka dan sekolah menengah atas menjadi langkah baru dalam memperluas basis pengawasan berbasis masyarakat. Dengan anggota yang tersebar hingga ke tingkat ranting, Pramuka dipandang mampu menjadi agen edukasi politik bagi pemilih pemula.
Kakwarcab 16 Pariaman, Mulyadi, yang juga Wakil Wali Kota Pariaman, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Pramuka tidak hanya bergerak di bidang pendidikan karakter dan kepedulian sosial, tetapi juga bisa menjadi garda depan dalam mendukung pemilu yang jujur dan adil. Melalui pengawasan partisipatif, adik-adik Pramuka bisa belajar sejak dini tentang arti penting demokrasi yang bersih,” kata Mulyadi.
Menurut data KPU, pada Pemilu 2024 lalu, Kota Pariaman memiliki sekitar 68 ribu pemilih tetap. Jumlah itu diperkirakan bertambah dengan hadirnya pemilih pemula dari kalangan pelajar SLTA. Pelibatan sekolah dan organisasi kepemudaan dinilai dapat mengurangi potensi masalah klasik seperti pemilih ganda maupun data yang tidak valid.
Kerja sama lintas sektor ini dipandang sebagai fondasi awal untuk memastikan Pemilu 2029 berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu berharap akurasi daftar pemilih tidak lagi menjadi sumber sengketa atau konflik elektoral seperti yang kerap terjadi sebelumnya.
“Ini adalah kerja panjang. Tidak bisa menunggu mendekati pemilu baru dikebut. Data kependudukan harus terus diverifikasi, dan itu hanya mungkin jika seluruh elemen masyarakat ikut terlibat,” tutup Riswan. (OLP)
