Bupati Ali Mukhni tinjau proses pembangunan jembatan Kampung Galapuang dan berharap bisa selesai tepat waktu, Selasa (19/7).Pembangunan Jembatan Kampung Gelapung, Kecamatan Ulakan Tapakis diharapkan bisa selesai tepat waktu sehingga bisa segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Jembatan yang menelan biaya sebesar Rp4,5 milyar itu dikerjakan oleh PT. Amar Permata Indonesia dimulai pada tanggal 1 Juni 2016 berakhir pada tanggal 28 Oktober 2016.
"Masyarakat sudah tak sabar menikmati jembatan Kampung Gelapung ini. semoga awal November nanti sudah bisa kita resmikan," kata Bupati Ali Mukhni didampingi Kabag Humas Hendra Aswara ketika meninjau pemasangan tiang pancang jembatan tersebut, Selasa (19/7).
Dikatakannya bahwa jembatan sepanjang 35 meter dengan lebar 7,5 meter itu merupakan akses utama yang menghubungkan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Kecamatan Nan Sabaris.
Jika jembatan ini selesai, jarak antara Kampung Gelapung dengan Tanjung Medan yang ditempuh sepanjang lebih kurang lima kilometer akan jadi lebih singkat, menjadi hanya 100 meter saja.
Diketahui di korong Tanjung Medan, Ulakan Tapakis terdapat objek wisata religius sekaligus cagar budaya yaitu surau Syekh Burhanuddin yang kerap dikunjungi peziarah dari dalam dan luar Sumbar bahkan hingga luar negeri.
Direalisasikannya pembangunan jembatan Kampung Gelapung, kata Ali Mukhni, sebagai bukti APBD Padangpariaman sangat aspiratif dan pro rakyat. Sebelumnya juga telah dimulai pula pengerjaan jembatan Campago di Kec V Koto Kampung Dalam sepanjang 50 meter dengan lebar 8 meter yang menelan biaya Rp12 milyar.
"APBD pro rakyat, maka pemimpin akan dicintai masyarakat," kata Bupati yang dijuluki Bapak Pembangunan itu.
Diketahui sebelum pembangunan jembatan tersebut, masyarakat memanfaatkan rajang atau jembatan gantung yang kondisinya sudah lapuk dan bergoyang-goyang ketika dilalui pejalan kaki maupun kendaraan roda dua. tidak sedikit kejadian sepeda motor yang tercebur ke sungai dan mengalami luka-luka.
Masyarakat Ulakan terlihat antusias melihat proses pembangunan jembatan dan membebaskan ganti rugi lahan sesuai kebutuhan yang diminta oleh pemerintah daerah.
HA/OLP
