Pariaman, Sumatera Barat - Pemerintah Kota Pariaman bersama anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama memperkuat sinergi untuk meningkatkan layanan kesehatan dan infrastruktur sanitasi di Kota Pariaman.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama tokoh masyarakat di Balairung Pendopo Wali Kota Pariaman, Sabtu.
Ade Rezki mengatakan Kota Pariaman memperoleh bantuan program padat karya sanitasi senilai Rp100 juta dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur.
“Anggaran ini dialokasikan untuk perbaikan sanitasi dan pembangunan jamban sehat bagi sekitar 10 rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tersebut,” kata Ade Rezki.
Menurut dia, program jambanisasi itu sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan sehat.
“Rumah warga yang belum memiliki jamban layak akan dibuatkan kloset, saluran air, hingga septic tank agar tidak ada lagi limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan,” ujarnya.
Selain program sanitasi, pemerintah daerah bersama DPR RI juga mendorong percepatan kelanjutan pembangunan RSUD dr. Sadikin Pariaman yang sempat tertunda dalam beberapa tahun terakhir.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga wakil menteri terkait guna mempercepat dukungan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut.
Menurut Yota, pemerintah daerah menargetkan pembangunan RSUD dr. Sadikin dapat rampung paling lambat pada 2027 dengan dukungan anggaran pusat yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
“RSUD dr. Sadikin juga dipastikan menerima bantuan alat kesehatan berupa fasilitas PICU dan NICU dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan,” kata Yota.
Ia mengatakan bantuan alat kesehatan untuk penanganan intensif bayi dan anak tersebut diproyeksikan tiba pada kuartal ketiga atau keempat 2026 sebagai bagian dari upaya menekan angka kematian ibu dan anak.
Pemerintah Kota Pariaman juga menargetkan mempertahankan status Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan hingga 100 persen melalui perluasan program sanitasi di berbagai wilayah.
“Tahun lalu bantuan sanitasi diberikan untuk Desa Nareh, dan tahun ini untuk Desa Bato. Kami akan terus menginventarisasi wilayah yang membutuhkan intervensi jambanisasi agar masyarakat bisa hidup lebih sehat,” ujar Yota. (*)
