Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman menerima kabar baik terkait keberlangsungan sektor pertanian daerah. Mulai tahun 2026, status penggajian seluruh penyuluh pertanian di Kota Pariaman akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, Idha Widi Arsanti, saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Wali Kota Pariaman, Jumat (26/12). Kunjungan ini disambut langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, bersama jajaran pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyambut baik kebijakan pengalihan beban gaji tersebut. Menurutnya, kebijakan ini berdampak positif terhadap kondisi fiskal daerah.
“Dengan transformasi status gaji penyuluh ke pemerintah pusat, APBD Kota Pariaman akan memiliki ruang fiskal yang lebih lega untuk dialokasikan pada program pembangunan pertanian lainnya,” ujar Yota Balad.
Ia menegaskan, penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan sektor pertanian di lapangan. Oleh karena itu, kepastian kesejahteraan menjadi faktor penting agar kinerja mereka semakin optimal.
“Dengan adanya kepastian penggajian dari pusat, para penyuluh akan bekerja lebih fokus dan maksimal. Ini adalah bentuk penghargaan nyata bagi mereka yang selama ini mendampingi petani secara langsung,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 34 orang penyuluh pertanian yang sebelumnya digaji melalui APBD Kota Pariaman. Para penyuluh tersebut tersebar di empat kecamatan, dengan penugasan di setiap desa dan kelurahan sebanyak dua hingga tiga orang, disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang ada.
Yota Balad berharap, dengan transformasi status gaji tersebut, para penyuluh melahirkan lebih banyak inovasi di sektor pertanian.
“Semoga ke depan penyuluh pertanian bisa bekerja jauh lebih maksimal dan melahirkan berbagai inovasi, sehingga pertanian di Kota Pariaman semakin berkembang dan maju,” ujarnya.
Kunjungan Kepala BPPSDMP Kementan RI ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Afrizal Azhar, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Marlina Sepa, serta seluruh penyuluh pertanian Kota Pariaman.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan RI, Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan penggajian ini bertujuan untuk menyeragamkan standar kesejahteraan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia.
“Mulai tahun 2026, seluruh penyuluh pertanian di Kota Pariaman akan digaji langsung oleh Kementerian Pertanian. Langkah ini diambil agar para penyuluh fokus mendampingi petani tanpa terkendala persoalan anggaran di daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada 7 Januari 2026 mendatang, Menteri Pertanian akan meluncurkan program Swasembada Pangan Indonesia. Pada kegiatan tersebut, seluruh penyuluh pertanian akan dihadirkan untuk mendapatkan arahan langsung terkait peran dan langkah strategis penyuluh dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Selain pengalihan gaji, Kementan juga akan memperkuat pengawasan kinerja serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyuluh melalui pelatihan berkelanjutan. Berbagai dukungan tambahan juga akan diberikan untuk menunjang kinerja penyuluh di daerah. (*)
