Padang Pariaman - Di tengah lumpur, hujan, dan kepanikan warga saat bencana melanda Padang Pariaman, relawan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah berdiri di garis depan. Mereka memasak, mengobati, menenangkan anak-anak yang trauma, dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Namun ketika panggung seremoni digelar, kerja-kerja kemanusiaan itu justru terasa seolah tak pernah ada.
Kekecewaan itulah yang kini disuarakan Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah Kabupaten Padang Pariaman. Mereka mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah Padang Pariaman di bawah kepemimpinan Bupati John Kenedy Aziz yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian dan apresiasi yang layak terhadap kerja kemanusiaan relawan selama masa kebencanaan.
Sejak 26 November 2025 hingga kini, relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah melalui Pos Koordinasi Daerah Bencana Muhammadiyah (Poskorda) Padang Pariaman terlibat aktif dan berkelanjutan dalam penanganan bencana. Tanpa banyak sorotan, mereka bekerja mandiri, terstruktur, dan konsisten.
Pada masa tanggap darurat, relawan mendirikan Pos Pelayanan dan Dapur Umum di Nagari Ulakan sejak 26 November hingga 3 Desember 2025. Selama periode tersebut, sebanyak 1.630 porsi nasi bungkus disalurkan langsung kepada warga terdampak di Nagari Ulakan dan wilayah sekitarnya.
Kerja kemanusiaan itu tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan. Selama tujuh hari, Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis hasil kolaborasi LAZISMU, MDMC Padang Pariaman, dan Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman. Layanan ini menjangkau langsung korban bencana di Kecamatan Ulakan Tapakih, Lubuk Alung, dan Kayu Tanam, wilayah yang saat itu sangat membutuhkan akses kesehatan dasar.
Di Kecamatan Kayu Tanam, khususnya di kawasan Sekayan Paku, relawan juga menggelar kegiatan trauma healing. Fokusnya adalah pemulihan psikologis anak-anak dan keluarga korban bencana. Ini dilakukan sebagai upaya jangka panjang untuk memulihkan luka yang tidak terlihat.
Selain itu, bantuan sembako, family kit, dan school kit turut disalurkan. Bantuan tersebut dihimpun melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari MDMC Sumatera Barat, sejumlah LAZISMU provinsi lain, amal usaha Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah, perusahaan, hingga para donatur yang memiliki jejaring dengan Muhammadiyah. Seluruh bantuan disalurkan secara transparan melalui koordinasi LAZISMU, MDMC, dan Poskorda Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman, dengan sasaran langsung warga terdampak.
Ke depan, Muhammadiyah–‘Aisyiyah Padang Pariaman bahkan telah menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rencana tersebut mencakup pembangunan masjid dan musala beserta perlengkapannya, serta pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan hunian sementara (huntara) yang dibangun Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
Namun, rangkaian kerja kemanusiaan tersebut dinilai tidak mendapat pengakuan dari pemerintah daerah. Puncak kekecewaan muncul pada acara penyerahan penghargaan dalam rangka Hari Jadi Padang Pariaman ke-193 yang digelar di Aula Parit Malintang, Minggu, 11 Januari 2026. Dalam agenda resmi itu, kontribusi Relawan Muhammadiyah–‘Aisyiyah tidak disebutkan sama sekali oleh bupati.
Bagi para relawan, momen tersebut terasa menyakitkan. Lebih dari satu bulan kerja di lapangan seolah dihapus begitu saja dari ingatan pemerintah daerah.
“Kami sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Padang Pariaman yang terkesan menutup mata terhadap kerja-kerja kemanusiaan Relawan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Bencana bukan panggung seremoni, tetapi ruang kehadiran dan keberpihakan. Sayangnya, kepemimpinan daerah hari ini justru menunjukkan sikap abai,” kata Erik Eksrada, Ketua Pos Koordinasi Bencana Muhammadiyah Padang Pariaman.
Meski demikian, Erik menegaskan bahwa kekecewaan ini tidak akan menghentikan langkah relawan. Muhammadiyah–‘Aisyiyah, kata dia, akan tetap berada di barisan kemanusiaan, bekerja untuk masyarakat, hadir bagi korban bencana, tanpa pamrih dan tanpa menunggu pengakuan dari kekuasaan.
“Kami hanya ingin mengingatkan, pengabaian terhadap relawan kemanusiaan adalah kegagalan moral dalam kepemimpinan daerah. Ini menjadi catatan serius bagi publik Padang Pariaman,” tutup Erik, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Muhammadiyah Padang Pariaman. (*)
