Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman mempercepat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui diskusi publik penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), yang dibuka Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Senin (17/11/2025).
Dalam sambutannya, Mulyadi mengatakan pertemuan itu bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan serta menyatukan persepsi terkait rancangan awal dokumen KRB.
“Kota Pariaman merupakan salah satu daerah rawan bencana, dan termasuk lima daerah berisiko tinggi di Sumatera Barat. Kita tidak dapat menolak bencana, tetapi kita bisa menyiapkan langkah antisipasi yang terarah dan terencana,” kata Mulyadi.
Diskusi tersebut diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Elfis Candra, serta perwakilan Balitbang Provinsi Sumatera Barat secara daring. Direktur PT DRR Indonesia, Revanche Jefrizal, hadir sebagai narasumber.
Menurut Mulyadi, dokumen KRB akan menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana jangka panjang. Dokumen itu mencakup analisis ancaman seperti tsunami, gempa, dan abrasi pesisir; tingkat kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan; serta kapasitas daerah dalam menghadapi risiko.
Ia berharap penyusunan KRB diselesaikan sesuai jadwal dan menjadi landasan penyusunan peta jalan mitigasi bencana Kota Pariaman mulai 2026, serta selaras dengan program kebencanaan yang disiapkan BMKG Sumatera Barat.
“Upaya penanganan bencana yang komprehensif dan terstruktur akan memberi jaminan keselamatan bagi masyarakat,” ujar Mulyadi. (*)
