Pariaman - Suhu politik sesudah Pemilu Serentak 2024 di kota dan kabupaten (sebutan Pariaman dan Padangpariaman) sudah mulai mereda. Bahkan di bulan suci Ramadhan 2024 ini, masyarakat tampak lebih mementingkan ibadah daripada termakan propaganda hiruk pikuk isu Hak Angket, apalagi terkait kabar kecurangan Pemilu yang saban hari wara-wiri di pemberitaan media nasional.
Di masa Ramadhan, lapau-lapau politik terhenti sementara. Ruang diskusi dan debat ala palanta, hampir dipastikan tidak seramai hari biasa karena dilakukan setelah salat tarawih atau jelang sahur. Jadi, isu dan diskusi lebih banyak dilakukan di ruang-ruang daring, seperti obrolan WhatsApp dan postingan beranda Facebook. Di aplikasi video singkat Instagram dan TikTok, juga mulai ramai.
Mengenai hal itu, warga Piaman (Pariaman dan Padangpariaman) mulai fokus pada isu yang paling krusial, yakni Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan 27 November 2024 mendatang.
Isu Pilpres dan Pileg mulai tenggelam, berganti isu paling panas, isu siapa walikota Pariaman dan siapa bupati Padangpariaman. Ini semakin ke ujung akan semakin memanas. Dalam benak mereka, sudah berapa orang yang akan maju? Siapa dia?
Pada Pilkada 2024, ada hal baru. Pilkada yang dilakukan serentak, menjadikan masa kampanye harus tandem dengan calon tingkat provinsi - bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kondisi ini juga memerlukan strategi, terutama bagi partai politik di masa penjaringan calonnya. Ini perlu perhitungan yang cermat. Dalam hal ini, partai besar tingkat Sumbar seperti Golkar, PKS, Gerindra dan PAN benar-benar harus akurat memilih siapa calon walikota dan bupati yang akan diusungnya. Mulai sekarang mereka harus mulai mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas bakal calon yang akan mereka usung nanti.
Saat ini, khususnya pasca Pemilu Serantak, belum ada lembaga survei kredibel yang turun ke lapangan melakukan survei calon bupati dan walikota, setidaknya dalam pantauan media. Tingkat elektabilitas para bakal calon belum bisa diukur dan dipertanggungjawabkan secara ilmu statistik.
Meskipun begitu, survei kecil-kecilan dan polling sudah mulai dilakukan oleh kalangan non lembaga profit. Dalam pantaun kami, hasil survei kecil-kecilan dan polling, khususnya untuk Pilkada Kota Pariaman mulai dibahas. Melalui polling tersebut, setidaknya masyarakat sudah mulai tahu nama-nama bakal calon. Hasil survei dan polling yang dilakukan tanpa mekanisme akademisi itu, hasilnya jelas tidak menggambarkan persentase angka yang sebenarnya diraih bakalan calon. Meskipun demikian, hasilnya juga tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi opini publik, walau tidak akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat.
Melalui polling dan survei itu juga diketahui, hingga saat ini, untuk bakal calon walikota Pariaman baru ada tiga nama yang mengemuka. Ia adalah mantan wakil walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin, Sekdako Pariaman menjabat saat ini, Yota Balad dan mantan walikota, Genius Umar.
Dari ketiga nama itu, juga ada nama politisi PKS, M Ridwan yang saat ini menjabat anggota DPRD Sumbar. Namun demikian, baru-baru ini Ridwan mengatakan lewat media ia tidak akan maju di Pilkada Pariaman, tapi akan mengendors nama politisi PKS lainnya, Boy Hari Setiawan.
Sementara sejumlah nama juga tengah dibahas sebagai bakal calon wakil walikota. Nama-nama seperti Boy Hari Setiawan, politisi PAN, Indra Jaya, politisi Hanura, Edison TRD dan politisi PPP, Mulyadi, mulai mengemuka. Sebelumnya, Harpen Agus Bulyandi juga santer dikatakan akan maju di Pilkada Pariaman. Kelima nama itu tampaknya memiliki peluang akan digandeng oleh salah satu bakalan calon walikota.
Sedangkan untuk Pilkada Padangpariaman, isunya masih sepi. Baru nama petahana Suhatri Bur saja yang mengemuka sebagai bakalan calon bupati. Sementara untuk bakalan calon wakil bupati, putra bungsu mantan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, M Fadhil dan wakil ketua DPRD Padangpariaman sekaligus politisi PAN, Aprinaldi, yang sudah menyatakan siap maju.
Di sisi lain, dalam masa Ramadhan ini ada beberapa bakal calon yang diuntungkan karena mendapatkan hak istimewa melakukan sosialisasi tanpa harus mengeluarkan logistik dari kantong pribadinya. Mereka tentunya bakal calon yang saat ini masih menjabat, seperti bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, Sekdako Pariaman, Yota Balad, Wakil Ketua DPRD Padangpariaman, Aprinaldi serta Edison TRD dan Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pariaman. Sedangkan Boy Hadi Setiawan akan mendapatkan previlage khusus dari partainya PKS yang dikenal memiliki mesin politik paling efektif untuk saat ini.
Sementara bagi bakal calon yang tidak lagi menjabat seperti Genius Umar dan Mardison Mahyuddin, terpaksa harus mengalokasikan logistik dari kantong sendiri.
Sosialisasi di masa Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri pastinya memerlukan budget lumayan. Bagi calon yang sudah membentuk tim, setidaknya mesti menyiapkan uang daging dan THR untuk tim yang sudah dibentuknya itu. Jika tidak, tim yang kurang loyal dengan mudah berpindah haluan. Pasalnya, politik = pragmatisme.
Baru-baru ini, isu revisi Undang-Undang Pilkada kembali menjadi hangat di pemberitaan media. Dalam berbagai kesempatan, poltisi dari partai tertentu menyatakan opsi Pilkada akan dimajukan ke bulan September 2024. Pada kesempatan lainnya, ada pula opsi anggota DPR, DPRD tidak perlu mundur lagi jika ingin maju di Pilkada. Ini juga akan berdampak pada jumlah keikutsertaan bakal calon di Pilkada mendatang.
Isu tersebut sebenarnya sudah mengemuka sebelum Pemilu 14 Februari 2024 lalu, dan kabarnya sudah ada rancangan undang-undangnya. Baiknya, kita tunggu saja. Apakah rancangan tersebut menjadi undang-undang, atau masih menggunakan undang-undang Pilkada yang lama. (OLP)
