 |
| Foto: Nanda |
Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan pendataan harus sesuai dengan indikator atau kriteria penerima bantuan yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Ia menyarankan juga agar KPM PKH diberikan label khusus sehingga masyarakat lain mengetahui siapa saja KPM PKH. Jika ada ada KPM yang tidak layak menerima PKH dapat diketahui dan dilaporkan.
"Pendataan harus teliti agar bantuan yang disalurkan tetap sasaran. Bahwa yang menerima manfaat dari program PKH ini adalah betul membutuhkan," katanya usai rakor PKH 2019 di Pariaman, Selasa (23/7) kemarin.
Menurut dia, terjadinya penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat berawal pendataan calon penerima bantuan. Kadangkala, ada oknum pendataan atau pihak desa yang memasukkan keluarganya sebagai calon KPM bantuan sosial.
"Kadang ada yang ingin keluarganya dimasukkan sebagai penerima bantuan, padahal merupakan keluarganya ini ekonominya mampu. Ini salah satu penyebab penyaluran bantuan menjadi tidak tepat," lanjut dia.
Menurut Mardison, salah satu komponen bantuan sosial adalah keluarga kurang mampu. Namun kenyataannya, masih ada laporan yang ia terima jika penerima bantuan sosial berasal dari keluarga yang mampu.
"Mungkin ada label khusus di rumah KPM atau penerima bantuan sosial lainnya ini. Ada yang mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan," lanjut dia.
Ditambahkannya, tujuan PKH untuk mengurangi kemiskinan. Bagi KPM yang telah berhasil meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga, diminta untuk mengajukan permohonan keluar dari sebagai KPM PKH.
"Target PKH adalah meningkatkan kesejahteraan. Setelah mendapatkan batuan harus digunakan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan. Begitu berhasil, silahkan ajukan permohonan keluar sebagai KPM PKH, agar bantuannya digulir ke keluarga lain yang juga membutuhkan," pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kota Pariaman, Ruhul Fitriyos Yasran mengatakan bahwa berkaitan dengan rencana pelabelan kemarin sudah membaas bersama dinas.
"Itu akan kita laksanakan dan sekiranya mungkin kita butuh dukungan juga dari pemerintahan desa. Besok kita akan mengadakan sosialisasi dengan keluarga penerima manfaat (KPM), di situ akan kita sampaikan terkait dengan rencana pelabelan tersebut."
"Mudah-mudahan pada saat sosialisasi besok, sudah ada warga yang mundur sebelum dilakukannya pelabelan," punkasnya. (Nanda)
