Wakil Walikota Pariaman Genius Umar bersama dengan Bupati Agam, Indra Catri, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Walikota Solok, Zul Elfian, bersamaan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Padang, Eliza, di kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Jum'at (31/3/2017).
Laporan keuangan berbasis akrual kedua oleh Pemko Pariaman itu telah sesuai dengan aturan saat ini. LKPD tahun 2015 sebut Genius Umar, Pariaman meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh lembaga negara tersebut.
Ia berharap untuk LKPD tahun 2016 Pariaman kembali meraih WTP. Ia mengatakan BPK telah banyak membantu pihaknya dalam membuat LKPD yang baik dan benar dengan turun langsung ke daerah. BPK menurutnya jika menemukan susunan laporan yang masih kurang lengkap akan memberikan arahan.
"Masyarakat saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari pemerintahan daerah. Dengan adanya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui LKPD, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di kota Pariaman," ujarnya.
Sementara itu Kepala BPK Eliza mengatakan LKPD yang diserahkan daerah harus memenuhi kriteria yang telah dijelaskan pihaknya ke pemerintah daerah sebelumnya. LKPD yang ada temuan dipastikan tidak akan meraih Opini WTP.
Ia menambahakan batas penyerahan LKPD masing daerah adalah 31 Maret 2017. Hal itu bermaksud agar pihaknya lebih maksimal dan punya waktu dalam memeriksa setiap berkas laporan.
"Ke depan agar kepala daerah menyerahkan LKPD nya jangan sampai di akhir masa penyerahan laporan," kata dia.
TIM
