Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah melantik sebanyak 2/3 pejabat struktural untuk mengisi pos jabatan eselon II, III dan IV beserta kepala sekolah dan UPTD.
"Pelantikan SOPD sepenuhnya dalam tiga tahapan hingga tanggal 6 Januari 2017," kata Kabag Humas/Protokoler Padangpariaman Hendra Aswara, di IKK Paritmalintang, Rabu (4/12/017).
Hingga saat ini, jelas Hendra, sudah hampir sebanyak 600 pejabat yang dilantik-- mulai dari tanggal 31 Desember 2016 dan pada Selasa malam (3/1/2017).
"Pelantikan pertama sebanyak 300 pejabat struktural yakni satu orang Kepala Dinas, sejumlah Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan pejabat eselon IV. Tahap dua juga sekitar 300 pejabat terdiri atas perangkat kecamatan, UPTD dan Kepala Seksi," sambungnya.
Sedangkan pelantikan tahap akhir terang Hendra untuk pejabat eselon II dan Camat. "Belum ditentukan harinya, namun yang pasti tidak melewati tanggal 6 Januari 2017," sambungnya lagi.
Disampaikan Hendra Aswara, penempatan pegawai untuk jabatan struktural sudah dalam pertimbangan yang matang sejak beberapa bulan lalu.
Mekanisme berdasarkan mempertimbangkan kinerja, objektifitas, subjektifitas dan hal-hal terkait lainnya. Setiap pejabat pengambil keputusan, baik eselon II maupun eselon III, tuturnya, masing-masing dipanggil bupati dan dibuatkan surat kontrak kinerja yang isinya capaian dan target kerja selama enam bulan oleh pejabat bersangkutan.
"Kontrak kerja akan dievaluasi setiap enam (6) bulan. Jika pejabat bersangkutan gagal tentu pejabat bersangkutan legowo diganti," pungkasnya.
Sementara itu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kembali menegaskan bahwa mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan hal biasa dan lumrah. Mutasi dilakukan demi lebih baiknya roda pemerintahan.
"Tidak ada jual beli jabatan di Padangpariaman. Jangan coba-coba. Semua murni kinerja dan kemampuan pejabat bersangkutan," sebutnya.
OLP
