Pro kontra tentang pengadaan bus sekolah yang anggarannya dicoret di DPRD Kota Pariaman terus bergulir. Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman mengatakan bahwa seyognya Pemko lebih memikirkan hal lain terkait Pendidikan dengan melakukan berbagai terobosan.
"Kita berharap sebaiknya Pemko dengan Dinas terkait konsen dalam peningkatan mutu pendidikan daripada pengadaan bus sekolah terlebih dahulu," ujar Mardison pagi tadi 22/12/2013 pada kami.
Menurut Mardison, bus sekolah tersebut hanya dipending untuk tahun anggaran 2014 dan meminta terlebih dahulu kepada Pemko melalui dinas terkait untuk mengkaji aspek sosialnya.
"Kita pending untuk tahun ini. Kita berharap lakukan dulu kajian serta dampaknya bagi sektor lainnya seperti dengan keberadaan angkutan kota," imbuhnya.
Selain itu Mardison juga berharap kepada Dinas Pendidikan agar meningkatkan mutu tenaga pengajar dengan pembinaan pada guru-guru.
"Guru juga musti punya kompetensi. Sekarang syarat untuk menjadi Guru harus S1. Namun demikian, guru sebagai tenaga pengajar musti punya wawasan luas agar dapat mentransfer ilmunya kepada murid. Guru harus banyak diberi pembekalan dan pelatihan agar terlahir tenaga pengajar handal untuk generasi kedepan yang lebih cerdas," Tandasnya.
Dilain tempat, A Latif, Tokoh masyarakat yang juga kader Partai Golkar juga tidak sependapat dengan prioritas pengadaan bus sekolah. Latif mengatakan sebaiknya Dinas Pendidikan mengajukan anggaran ke DPRD terkait pengadaan baju siswa agar nantinya setiap siswa yang masuk sekolah tidak terbebani dengan biaya pakaian seragam.
"Saya setuju pengadaan bus dipending dulu. Harapan saya, sebaiknya Dinas pendidikan mengajukan anggaran untuk pakaian seragam sekolah agar digratiskan melalui APBD. Ini baru tepat sasaran, ini baru demi kepentingan umum," kata Latif barusan.
"Juga biaya iuran komputer, ini membebani walimurid, seharusnya dihapuskan. Belum lagi tentang syarat penerimaan rapor, siswa diwajibkan melunasi hal tersebut, jika tidak, rapornya tidak dibagikan. Ini yang musti mereka tertipkan terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan," ingatnya.
Sementara itu Kanderi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman (Kadispora) ketika kami hubungi via seluler mengatakan, walau bagaimanapun bus sekolah sangat diperlukan di Kota Pariaman untuk menjangkau titik yang tidak dilalui angkutan kota.
"Kita sudah punya satu bus yang nantinya akan dapat 2 lagi hibah dari kementrian perhubungan. 2 bus yang diajukan untuk penambahan agar genap 5. Nantinya Pemko akan buatkan halte untuk bus sekolah tersebut untuk menjemput siswa. Kita masih ada waktu buat lobi DPRD sebelum ketok palu," ujar Kanderi optimis.
Terkait masalah pembinaan dan kompetensi Guru, menurut Kanderi hal tersebut adalah prioritas sekali. Terkait tentang seragam sekolah gratis dan iuran komputer serta pungli, ini jawaban Kanderi.
"Jika seragam sekolah digratiskan lalu apa tidak terlalu meringankan walimurid? Pemko Pariaman melalui Dinas Pendidikan sudah menghapuskan iuran komputer ditiap sekolah, sedangkan yang masih memungut itu terkait sisa kontrak dengan pihak ketiga, setelah itu tidak adalagi iuran komputer untuk siswa," tegasnya.
"Jika ditemukan Pungli di sekolah, apalagi terkait penerimaan rapor yang menjadi hak siswa yang ditahan oleh oknum guru silahkan laporkan kepada kami. Akan ada sanksi yang merujuk pada aturan kepada oknum guru yang bersangkutan," imbuhnya.
"Jikalau pengadaan bus sekolah dikaitkan dengan pendapatan angkot dan ojek, tentu tidak tepat, karena setiap kebijakan tentu punya dampak sosial lainnya," tutupnya.
Catatan Oyong Liza Piliang
