ISU beberapa Kepala SKPD Kota Pariaman yang mendukung dan mensosialisasikan pasangan Mukhlis - Genius , kian hari kian santer. hal itu disampaikan oleh Novrizal, Sekretasis DPC Demokrat Kota Pariaman.
Ujang, demikian Novrizal biasa dipanggil mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Camat Pariaman Selatan dan Kepala BKD terang terangan mensosialisasikan pasangan MG kemasyarakat, sehingga ditakutkan mengabaikan tugas pokoknya sebagai pelayan publik.
" Camat Pariaman Selatan, Kepala BKD, Kadisdik sibuk mensosialisasikan pasangan MG, hal ini tentu sangat bertentangan dengan tugas pokok PNS yang harus netral." Ujar Ujang yang juga Anggota DPRD Kota Pariaman ini kepada kami di Kuraitaji semalam.
Ujang menambahkan selain menggunakan Mobil Plat merah hal tersebut menjadi tanda tanya oleh sebagian masyarakat, sebab jika mereka terfokus pada MG tentu tugas pokoknya akan terbengkalai.
" Mobil Plat merah adalah fasilitas Negara yang diperuntukan untuk kegiatan Dinas, ini juga menyalahi aturan, belum lagi tugas Pokoknya sebagai Pegawai akan terbengkalai karena hal tersebut." Tegas Ujang menimpali.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Afrizal (Dogol), yang turut hadir dalam kesempatan tersebut juga menambahkan selain Kepala SKPD dan Camat Pariaman Selatan masih banyak kalangan PNS yang sering ikut dalam kegiatan Mukhlis-Genius, diantaranya Joni Rinaldi, Kepala Dinas PU.
" Selain nama yang disebutkan Ujang, saya juga mengamati dan melihat Joni Rinaldi, Kepala Dinas PU, ikut serta Dalam sosialisasi Mukhlis jelang Pilkada, belum lagi beberapa Kepala Dinas lainnya yang ditandai dengan nomor Plat Merah dua angka yang saya tidak tahu namanya." Timpal Dogol sengit.
Sebelumnya nama-nama tersebut memang sudah menjadi rahasia umum dikatakan sebagai pendukung Mukhlis. bahkan beberapa hari lalu sempat jadi bahan diskusi kami dengan beberapa Tokoh Masyarakat untuk menyikapi hal tersebut.
Indra J Piliang, salah satu Calon Walikota dari Jalur Perseorangan tak kalah sengit menanggapi Isu tersebut. IJP menukaskan bahwa selama ini ia juga telah menerima laporan dari Tim dan Relawan dilapangan, namun karena belum masuk tahapan Kampanye, hal tersebut belum bisa dilaporkan ke Panwaslu.
" Saya juga merasa terganggu dengan ini. karena belum masuk tahapan Kampanye tentu Panwaslu belum bisa mengambil tindakan." Ujar IJP Barusan.
IJP menukuk bahwa langkah satu-satunya untuk menyikapi hal tersebut yaitu dengan melaporkan Kepala SKPD, PNS yang mendukung Calon tertentu tersebut ke Mendagri.
" Laporkan saja atau surati Mendagri, jika hal ini berlarut-larut, saya juga merasa terganggu, dan tidak tertutup kemungkinan saya sendiri yang akan melaporkan ( Ke Mendagri )." Tegas IJP serius.
Catatan Oyong Liza Piliang
