Perencanaan tak Layak,
DPU Kota Pariaman Berdalih Bencana Alam
Muliawan Akui Pondasi Abutmennya tak di Sondir
“Jika Kadinas PU Kota Pariaman berani melakukan CM (Cek Material) seluruh proyek fisik TA 2012, pada seluruh SKPD tak terkecuali dinasnya, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar proyek fisik di kota ini tak layak standar nasional ataupun RAB pekerjaannya”
PARIAMAN, Investigasi News—Terbukti pekerjaan jembatan evakuasi Surau Manggis yang dikerjakan CV. Mentawai Pembangunan, baru siap sudah ambruk, yang ternyata diakui DPU Kota Pariaman titik pondasi abutmennya tak di sondir! Justru pihak PU membebankan rekanan untuk mengerjakan kembali perbaikan jembatan ambruk itu. Alhasil proyek senilai Rp.163.345. 000,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 23 Agustus hingga 20 Nopember 2012 semakin mengkhawatirkan.
Kadinas PU Kota Pariaman Joni Rinaldi, ST saat diverifikasi via SMS nya mengatakan soal ambruknya jembatan evakuasi Surau Manggis yang baru dikerjakan CV. Mentawai Pembangunan pihaknya baru mengetahuinya sehingga sedang dibahas, namun ia memvonis kontraktor yang mengerjaan jembatan tersebut harus memperbaiki kembali pekerjaannya yang ambruk!
Dan saat diverifikasi kembali apakah titik abutmen jembatan yang ambruk itu di sondir tanahnya atau tidak dalam pelaksanaan dan perencanaanya? Joni Rinaldi tidak membalasnya, sehingga menimbulkan tanda tanya sang kadis ini mengerti tidak dengan sondir? Lalu Investigasi News mencoba memfolow up kembai pertanyaan tersebut kepada Kabid Jalan dan Jembatan Kota Pariaman ir. Muliawan.
Hebatnya, mantan Kabid di Pemkab Padang Pariaman yang saat ini menjabat Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Pariaman justru memvonis dengan kalimat, “digerus air dari hulu dan dari belakan abt (abutmen kali ni yee..- red) arah pihak rekanan akan memperbaiki, trims.”
Itulah bunyi balasan Muliawan lalu, kembali Investigasi News mengulangi verifikasinya pada Ir. Muliawan apakah dilakukan sondir atau tidak itu titik pondasi abutmennya, jika memang ada dilakukan sondir, bisa nggak Koran ini melihat dokumen sondirnya? Muliawan hanya membalas, “disilahkan ke kantor untuk teknisnya pak, trims.”
Memastikan verifikasi terhadap permasalahan ambruknya jembatan yang dibangun CV. Mentawai Pembangunan, Investigasi News (6/11) lalu menemui Ir. Muliawan di ruang kerjanya di Dinas PU Kota Pariaman. Dan ternyata saat didesak soal ada tidaknya dilakukan sondir pada pondasi abutmen jembatan Muliawan dengan lugas mengaku tak ada dilakukan sondir dan itu tidak ada dalam perencanaan proyek tersebut. Dikarenakan pada proyek jembatan lainnya di Kota Pariaman tidak dilakukan sondir.
“Kita mengambil contoh pada jembatan lainnya yang dibangun di sepanjang aliran yang sama, itu tidak ada dilakukan sondir pada titik pondasinya justru tidak terjadi apa-apa, tidak runtuh kok!,,?kata Ir. Muliawan.
Tapi, lanjutnya rekanan yang terkait (CV. Mentawai Pembangunan – red) bersedia mengerjakan kembali pembangunan jembatan itu. Sembari mengatakan bahwa, untuk pekerjaan kali ini rekanan diharuskan melakukan sondir pada pondasi abutmen. Karena katanya lagi, pondasi jembatan tidak terbongkar hanya saja patah.
Tapi, dari fakta di lokasi, terlihat jelas bahwa jembatan tersebut taongkeh (terbongkar – red) dari dasar pondasinya sehingga tampak tanah di bawah bongkaran pondasi terserebut ke luar. Kedalaman pondasi, aku Muliawan sesuai gambar kerja itu hanya 1 M dari dasar permukaan tanah di sungai itu.
“Sungguh kedalaman yang dangkal, “ucap para rekanan lainnya yang tak bersedia dipublikasikan namanya dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan jembatan di beberapa daerah lainnya di Sumbar. (untuk itu berdasarkan UU Pers No.40/1999 Redaksi Investigasi News berhak merahasiakan identitas nara sumbernya, hanya akan diungkap di hadapan hakim pengadilan jika diperintahkan oleh hakim untuk mengungkapkannya – red).
“Untuk pekerjaan pondasi jembatan itu harus dilakukan sondir gunanya untuk mengetahui kondisi struktur tanah apakah layak dilakukan pemasangan batu kali untuk pondasi atau perlu dibuatkan cincinnya sebagai pondasi dasar hingga ke dasar tanah yang keras, “jelasnya.
Menurut rekanan yang menolak dipublikasikan identitasnya ini, jika memang DPU sebagai pemilik pekerjaan tidak ada memasukkan sondir dalam perencanaannya, maka artinya DPU Kota Pariaman sudah melakukan kesalahan fatal, yang berakibat kerugian Negara. Padahal biaya sondir untuk satu titik pada pondasi abutmen itu hanya Rp.3juta dan jika 4 sondir dengan masing-masing abutmen 2 biaya keseluruhannya hanya Rp12juta.
Aneh, menurut mereka apa yang disampaikan oleh Muliawan sebagai seorang yang sudah berpengalaman puluhan tahun di DPU Kab. Padang Pariaman, lalu pada proyek jembatan di Kota Pariaman merestui tak dimasukkannya biaya perencanaan sondir dalam perencanaan pembangunan jembatan. Padahal kondisi tanah di pinggiran pantai ini sangat labil hanya tanah endapan sungai (pasie maelo – red).
“Baru terjadi proyek jembatan itu ambruk rekanan terkait disuruh mensondir pondasi jembatan, ada apa ini? Dan masa’ iya sondir hanya satu titik saja pada setiap abutmen. Maka perencanaan dalam pekerjaan jembatan ini dapat dikatakan tak layak, akibatnya rekanan dirugikan dan Negara pun dirugikan karenanya, “ujarnya lagi.
“Kali ini, DPU Kota Pariaman tak lagi menunjukkan keprofesionalannya dalam hal teknis pekerjaan akibatnya selain Negara dirugikan, rekanan lebih lagi dirugikan karenanya. Perencanaan yang tak mengacu dari standar mutu yang dianjurkan, dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang yang berakibat ruginya Negara dan membahayakan keselamatan publik, “ungkap Oyong Liza Piliang Admin www. pariamantoday.com.
Oyong, pada Koran Investigasi News juga mendesak pihak-pihak terkait agar bekerja professional, dan kepada aparat penegak hukum disarankan untuk menyinkapi setiap informasi yang dipublikasikan media, tapi jangan jadikan informasi tersebut sebagai media penambah ATM guna menakuti para pejabat terkait saja.
“Kita maunya aparat penegak hukum kita menindaklajuti informasi yang telah terangkat dipublikasikan Investigasi News, sehingga dapat diketahui publik. Jangan hanya katanya saja, atau menunggu laporan LSM atau masyarakat, baru dilakukan tindakan akan sangat memalukan lagi informasi itu dijadikan alat beberapa oknum untuk memeras pejabat terkait (ATM berjalan – red), ungkap Oyong.
(FERRY NUGRAH SH )
