Padangpariaman Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan Atas Raihan WTP

Pj Bupati Padangpariaman Adib Alfikri menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas  Capaian WTP di Kantor Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumbar, Padang, Kamis (12/11). Foto: istimewa

Padang - Pemkab Padangpariaman terima penghargaan atas raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) oleh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Barat. WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 itu diterima oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri di Padang, Kamis (12/11).

"Raihan WTP adalah bentuk komitmen Pemkab Padangpariaman melaksanakan amanat undang-undang yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah,” kata Adib Alfikri.


Ia juga mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari OPD dan DPRD yang telah bekerja keras selama ini sehingga Pemkab Padangpariaman bisa meraih predikat WTP. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif juga punya peran besar dalam raihan tersebut.

Pada 2020 mendatang, sambung Adib, Pemkab Padangpariaman dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mempertahankan predikat WTP. Mulai dari pandemi Covid-19 yang dalam penanganannya banyak menguras pikiran, tenaga, dan biaya sehingga refocussing APBD 2020 telah beberapa kali dilakukan.


"Selain pandemi melemahkan perekonomian nasional dan daerah, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah membawa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah," imbuhnya.

Untuk mempertahankan predikat WTP di tahun mendatang dibutuhkan komitmen tinggi dari seluruh perangkat daerah dalam menyajikan tata kelola keuangan yang lebih baik.

"Namun saya yakin semua bisa kita lalui bersama," pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudjo Nugroho mengatakan opini WTP dari Kementerian Keuangan merupakan amanat Menteri Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

WTP, kata dia, tentu bukanlah segalanya. Namun hal tersebut menjadi indikator akan pentingnya tata kelola keuangan negara. Untuk itu, predikat yang diraih menjadi modal dasar untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik lagi kedepannya.


“Laporan keuangan yang baik tentulah penting, namun ada hal yang lebih penting yaitu setiap rupiah anggaran yang kita kelola dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (Tim)