[Humaniora] Menengok Aktivitas Keseharian Juru Kunci Pulau Angsoduo
Buyuang Karani sedang membersihkan pulau Angsoduo. Foto/Eri Elfadri
Pariaman ----- Beralih profesi dari nelayan, Suryadi (48) dan Hasan Basri (46), menjadi penjaga Pulau Angsoduo Kota Pariaman. Dua lelaki ini bertugas menjaga aset daerah yang ada di pulau tempat bersemayamnya jenazah Katik Sangko tersebut.

Selain itu mereka juga berkewajiban menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan serta kebersihan yang ada di pulau kebanggaan masyarakat Pariaman ini. Bahkan tak jarang memandu wisatawan seperti menjelaskan sejarah pulau yang memiliki makam keramat sepanjang lebih dari 3 meter tersebut.

Sedari pagi kedua pria itu sudah asyik mengayunkan sapu lidinya di sepanjang pesisir pantai Pulau Angsoduo yang memiliki luas 1,8 hektare tersebut. Mereka tampak serius melakoni pekerjaan sebagai penjaga pulau. Sementara pengunjung pulau terus berdatangan ke pulau yang hanya berjarak sekitar 1,6 mil dari bibir Pantai Gandoriah dari hari ke hari.

“Saya mulai membersihkan sampah di pulau sejak pagi. Sampah organik biasanya saya kumpulkan pada suatu tempat untuk dikubur maupun dibakar. Sedangkan sampah plastik dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke daratan,” ujar Suryadi.

Dalam satu hari ia bisa mengumpulkan sampah hingga 50 kilogram hari biasa, dan 200 kilogram saat hari libur. Jumlahnya bisa naik dua kali lipat musim libur sekolah dan lebaran.

Suami Ramini ini mengaku sangat menikmati pekerjaan yang sedang dijalaninya saat ini, begitu juga dengan koleganya Hasan Basri. Pria yang akrab dipanggil Buyuang Karani ini juga bersukur dengan profesinya sekarang. Mereka tetap bisa menyekolahkan anak-anak mereka di kota Pariaman meski keseharian mereka di pulau itu. Anak-anak mereka tinggal di tepi (kota Pariaman) dan sesekali menemani mereka di pulau. Biasanya saat hari libur.

Petugas yang saling akrab itu membagi dua wilayah kerjanya. Suryadi bertugas membersihkan separuh wilayah Pulau Angso Duo arah selatan, sedangkan Buyuang Karani bertanggung jawab wilayah utara pulau. Selama menjaga pulau telah banyak perubahan-perubahan yang mereka rasakan. 


"Mulai dari dulunya tidak adanya penerangan listrik sekarang sudah ada pakai tenaga surya. Dari tidak adanya fasilitas umum seperti kamar mandi dan wc, sekarang semua lengkap. Dari tidak ada dermaga, sekarang punya dermaga apung," tutur Suryadi semangat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Elfis Candra, mengatakan bahwa kedua petugas tersebut memiliki tugas pokok menjaga aset Pemko Pariaman yang ada di Pulau Angsoduo di samping menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian biota di dalamnya.

Selain itu mereka juga bertugas mengontrol pengunjung yang ada di Pulau Angsoduo. Petugas tersebut akan mengingatkan pengunjung yang berada di pulau paling lama hingga pukul lima sore harus naik ke kapal wisata untuk diangkut ke tepi.

"Pak Suryadi dan Pak Buyuang Karani juga tinggal di pulau. Kita sediakan hunian dan transportasi perahu bermotor untuk ke tepi guna berbagai kebutuhan mereka pribadi dan pulau," kata Elfis di Pariaman, Sabtu (21/4).

Suryadi dan Buyuang Karani juga dikenal akrab dengan para nelayan singgah. Karena mereka menginap di pulau, keberadaannya sangat membantu nelayan yang kemalaman.

Para penjaga pulau tersebut selain menerima gaji dari Pemko Pariaman, juga diizinkan berjualan di pulau dengan tidak meninggalkan tugas pokok mereka sebagai juru kunci di pulau yang memiliki sumur berusia 300 tahun dari susunan kerang tersebut. (Eri/OLP)
KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada Pariaman
Pleno penetapan DPT Pilwako Pariaman 2018. Foto/Nanda
Pariaman ----- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 sebanyak 59.245 pemilih.

Jumlah ini berkurang sebanyak 446 orang dibandingkan jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) yang ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 59.691 pemilih.
        
"Dari total 59.619 pemilih DPSHP tersebut, sudah termasuk 2.320 orang yang belum mempunyai KTP Elektronik (e-KTP), dengan rincian 1.916 orang sudah melakukan perekaman, termasuk sebanyak 717 pemilih pemula yang akan memasuki usia 17 tahun di tanggal 26 Juni 2018," jelas Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria usai rapat pleno penetapan DPT pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, Kamis (20/4).
         
Menurut Boedi, jumlah DPT untuk Kota Pariaman sebanyak 59.245 orang, merupakan hasil akhir dari data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman, dengan mencoret data pemilih yang ada di data SIAK yang tidak kunjung merekam data.
         
Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih apabila telah melakukan perekaman data dengan menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai alamat domisili.
         
“DPT Kota Pariaman sudah disepakati oleh Panwaslu Kota Pariaman dan Tim Paslon masing-masing kandidat. Bagi yang belum terdaftar pada DPT saat ini, jika telah merekam data atau memiliki KTP dapat menggunakan KTP untuk memilih," pungkasnya. (Nanda)
Mobil AJEP Padangpariaman Sempat Pecah Ban Antar 9 Dokumen Warga
Meski sempat pecah ban mobil di jalan, Hendra Aswara tiba juga menyerahkan langsung IMB kepada Neme di Kp. Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).
Pariaman ----- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara turun langsung dalam melaksanakan Program AJEP (Antar Jemput Perizinan).

Hendra bersama stafnya Dedi Aripandi melakukan perjalanan di empat kecamatan: Enam Lingkung, Lubuk Alung, Sintuak Toboh Gadang dan Batang Anai.

Target SK izin yang akan di antar berjumlah sembilan dokumen dengan menggunakan mobil minibus jenis Kijang khusus untuk Program AJEP.

"Alhamdulillah, AJEP kali ini kita turun sekaligus melakukan survei kepuasan masyarakat, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati," kata Hendra saat tiba di lokasi pertama di Kampung Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).

Penyerahan SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nama Pemilik bernama Neme (74), suku Sikumbang. SK IMB dengan jenis bangunan Ruko lantai satu. Sampai di lokasi, hanya bertemu salah satu kerabat pemilik.

Menurut Andi---penerima surat SK IMB---di lokasi, Neme, pemilik ruko tersebut sedang berada di Jakarta. Bangunan itu dibuat bagi menantu bersama anak-anaknya. Dengan di antar langsung ke rumah, kata Andi, memberi kemudahan baginya sehingga pihak pemilik tidak lagi sulit menjemput surat tersebut.

Kemudian tim AJEP lanjut ke Pasa Balai, Parit Malintang untuk penyerahan Tanda Dafar Perusahaan (TDP) atas nama Hendra Jefrianto yang memiliki usaha santan kelapa.

Setelah tuntas di Parit Malintang, perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan Lubuk Alung untuk penyerahan SIUP dan TDP atas nama Junaidi (42) beralamat di Korong Pasia Laweh dan Riki (32), di Pasar Lubuk Alung.

Junaidi saat menerima dokumennya mengaku senang dan sangat terbantu dengan Program AJEP.

"Kami sangat puas dan senang dengan DPMPTP Padangpariaman. Selain pengurusan transparan, mudah dan cepat, surat pun langsung di antar ke tempat kami. Berharap jajaran DPMPTP beserta pimpinannya juga diberi kemudahan pula dalam bekerja dan prestasi," tutur Junaidi.

Kepala DPMPTP Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan, progam tersebut telah berlangsung sejak Januari 2018 dan berdampak pula peningkatan PAD.

"Target retribusi IMB tahun ini Rp1,5 miliar, saat ini sudah tercapai 70 persen. Kami optimis bisa melebihi target," ujar mantan Kabag Humas itu.

Namun, kata Hendra, untuk menjalani program tersebut bukan tidak ada rintangan yang menghalang. "Saat kami mengantar SK IMB ke sembilan lokasi, sempat mengalami bocor ban. Mengulur waktu beberapa jam. Perjalanan tersebut terus dilanjutkan hingga surat tuntas diantar," pungkasnya. (Tim)
Kelola Informasi Publik, Kominfo Padangpariaman Berbagi Ilmu ke Sungai Penuh
Suasana workshop PPID dan PPID Pembantu yang diikuti oleh OPD terkait. Foto/Handre
Sungai Penuh ----- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman menjadi pembicara pada acara Workshop Peningkatan Pemahaman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PPID Pembantu Pemko Sungai Penuh, di Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis (19/4).

Zahirman mengatakan bahwa selaku Badan Publik, Kominfo wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat karena itu merupakan hak semua warga negara untuk memperolehnya.

Ia menyampaikan betapa pentingnya PPID utama dan PPID pembantu untuk mengetahui jenis informasi yang diatur menurut UU Nomor 14 tahun 2008.

"UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mana saja informasi yang wajib disampaikan dan mana yang tidak boleh atau dengan kata lain, dikecualikan," ungkapnya di hadapan peserta workshop oleh para OPD Pemko Sungai Penuh tersebut.

Ia mencontohkan informasi yang dikecualikan seperti data pribadi yang dapat disalahgunakan apabila diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Zahirman memberikan masukan kepada para peserta untuk mengklasifikasikan mana saja informasi yang dikecualikan dan membuatkan peraturan perundang-undangannya, seperti Peraturan Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk tidak memberikannya kepada publik.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada PPID Kota Sungai Penuh untuk melayani permintaan informasi masyarakat secara online, seperti yang telah dilaksanakan oleh PPID Padangpariaman dengan portal ppid.padangpariamankab.go.id.

Permintaan Dinas Kominfo Sungai Penuh tersebut dilatarbelakangi dari beberapa penghargaan yang diraih oleh PPID Kabupaten Padangpariaman pada ajang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar.

PPID Padangpariaman sendiri peraih peringkat pertama 2015 tingkat provinsi Sumatera Barat. Kemudian berturut-turut meraih runner up pada 2016 dan 2017.

"Untuk tahun 2018 ini kita menargetkan membawa kembali piala keterbukaan informasi tersebut ke Padangpariaman," kata mantan Kabag Humas Padangpariaman itu.

Staf Ahli Walikota Sungai Penuh Abdul Gafar mengatakan, diadakannya workshop tersebut adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik di Sungai Penuh yang berkualias.

"Workshop ini adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualias," kata Abdul yang juga Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Sungai Penuh masa bakti 2017-2022 ini. (Handre/OLP)
Sosialisasikan Pemilu, KPU Pariaman Gelar Pagelaran Seni Budaya Sabtu Besok

Pariaman ----- Pagelaran seni dan budaya membangun pemilih berdaulat guna mensukseskan pemilu serentak 2018 akan menampil sejumlah kesenian tradisional Pariaman.
     
Dalam pagelaran yang diselenggarakan pada Sabtu (21/4) besok, pengunjung akan dihibur dengan penampilan kesenian randai kreasi, gandang tasa, teatrikal pemilu 2019, salawaik dulang. Pengunjung juga akan dihibur Artis Minang Rayola.
      
Tidak hanya penampilan kesenian tradisonal dan musik saja, bagi pengunjung yang beruntung akan mendapatkan doorprize atau hadiah dari KPU Kota Pariaman.
      
Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, pagelaran kesenian diselenggarakan KPU se Indonesia untuk menyambut satu tahun penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 mendatang.
       
"Kita sekaligus sosialisasikan tentang pemilu 2019 mendatang kepada masyarakat," jelas Boedi Satria di Pariaman, Jumat (20/4).
      
Ditambahkan Boedi,  sebagai persiapan KPU Kota Pariaman telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Pemko Pariaman. Beberapa kali rapat koordinasi dengan instansi terkait telah dilaksanakan.
      
"Beberapa kali sudah kita lakukan koordinasi, terakhir semuanya sudah siap untuk pelaksanaannya," ulasnya.
     
Ia memperkirakan, ribuan masyarakat akan hadir karena bersamaan denga long weekend di lokasi objek wisata utama Pariaman Pantai Gandoriah. (Nanda)
Menengok BUMDes Tampuniak Sejahtera di Cubadak Aie
Direktur BUMDes Tampuniak Sejahtera Ronal Ilham sedang berdiri di depan BUMDesnya. Foto/Eri Elfadri
Pariaman ----- Masyarakat Desa Cubadak Aie dan sekitarnya harus menempuh jarak minimal 1 kilometer bila ingin memfotocopy satu lembar dokumen saja dari desanya. Berangkat dari permasalahan tersebut, Kepala Desa Cubadak Aie Abdul Hamid beriinisiatif untuk membentuk Badan Usama Milik Desa (BUMDes) "Tampuniak Sejahtera".

BUMDes dengan unit usaha fotocopy dan percetakan ini sudah berjalan sejak 26 Desember 2017 lalu. Dengan modal penyertaan dari dana desa sebesar Rp50 juta, BUMDes Tampuniak Sejahtera memulai program kerja: dari mencari kedai, merenovasi, serta membeli peralatan fotocopy serta percetakan.

"Dari modal 50 juta tersebut kami pergunakan untuk merenovasi kedai, membeli mesin fotocopy, mesin percetakan dan alat tulis kantor," ungkap direktur BUMDes Tampuniak Sejahtera Ronal Ilham (32), Kamis (19/4) .

Setelah dua bulan usaha berjalan, kata Ronal, pihaknya menambah unit usaha BUMDes sehingga bisa melayani jasa berupa transfer, pembayaran tagihan listrik, telepon, PDAM, iuran BPJS,  penjualan pulsa, multifinance dan simpanan.

"Untuk usaha simpanan kami bekerjasama dengan Bank BNI. Kami juga menerima bila ada masyarakat yang menitipkan kerajinan tangan untuk dijual di sini," lanjut ayah satu anak ini.

Ronal mengatakan, permasalahan yang dihadapi sejauh ini adalah kurangnya minat masyarakat untuk menabung meskipun pengurus BUMDes telah berupaya untuk mempromosikannya. Selain itu, karena BUMDes baru berjalan beberapa bulan, pengurusnya belum punya honor.

"Kami sebagai pengurus bekerja di BUMDes ini bersifat sosial. Jika BUMDes sudah berjalan dan mendapat laba, baru bisa ditetapkan gaji/honor untuk pengurus. Makanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saya masih bertani," terangnya.

Keberadaan BUMDes ini disambut baik oleh masyarakat. Ni Jus, salah seorang warga Dusun Baruah Kubu, Cubadak Aie, mengatakan biasanya ia mencari tempat fotocopy harus pergi ke Desa Manggung, Ampalu, bahkan sampai ke Pasar Pariaman hanya untuk menfotokopi satu lembar KTP.

"Tapi sekarang saya tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari dan membeli perlengkapan alat tulis untuk kebutuhan anak-anak sekolah," ungkap dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Efendi Jamal, menargetkan seluruh desa di Kota Pariaman sudah memiliki BUMDes pada tahun 2019. Untuk itu pihaknya terus mensosialisakan dan memotivasi aparat desa maupun masyarakat secepatnya membentuk BUMDes sesuai dengan Permendes PDTT nomor 14 tahun 2014 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa yang diperkuat dengan Permendes PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

"Sudah ada tujuh desa yang memiliki BUMDes dari dana desanya. Sedangkan 21 desa lagi sedang mempersiapkan BUMDesnya dan 29 desa lagi masih terus dimotivasi untuk segera membentuk BUMDes," kata dia.

Ketujuh BUMDes tersebut, kata Efendi Jamal yakni di Desa Batangtajongkek, Palak Aneh, Toboh Palabah, Cubadak Aie, Sungai Rambai, Sungai Pasak dan Cubadak Aia Selatan.
"Sedangkan Desa Aia Santok dan Cubadak Mentawai membentuk BUMDes bersama yang dibiayai oleh dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," sebutnya. (Tim)
Kembali Beraksi, Residivis Curanmor Dibekuk Polisi di Sungai Geringging
Tersangka dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Foto/Nanda Eko Putra
Sungai Geringging ----- Belum lama menghirup udara bebas, seorang residivis kembali diciduk polisi. BS, 37 tahun, warga Sungai Lawai Nagari Kuranji Hulu, Sungai Geringging, Padangpariaman, dibekuk personil gabungan Polsek Sungai Geringging dan Polsek Sungai Limau, Rabu (18/4) di rumahnya. 
       
BS merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang sempat mendekam di salah satu Lembaga Permasyarakatan di Jakarta.
       
Ia ditangkap setelah sukses melakukan pencurian sepeda motor berikut dompet berisikan uang ringgit Malaysia dan satu unit telpon seluler.
      
Kapolsek Sungai Geringging, Iptu Dasrul melalui Kanit Reskrim Polsek Sungai Geringging Bripka Okto Veri mengatakan, penangkapan berawal dari kecurigaan petugas kepada BS. Ia yang dikenal sebagai napi kasus curanmor tiba-tiba hilang dan berangkat ke Jakarta tidak lama setelah kejadian pencurian.
     
Selain itu, hasil penyelidikan yang dilakukan, diketahui jika sepeda motor yang raib pernah digunakan oleh tersangka BS. Hal itu kian memperkuat dugaan polisi jika BS adalah pelakunya.
    
"Dan begitu mendapatkan laporan bahwa tersangka sedang berada di rumah, kita langsung amankan," jelasnya.
     
Selain mengamankan tersangka BS, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan 1 buah dompet milik korban. Kini, akibat perbuatannya BS terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara.
     
"Dikenakan pasal 362 juncto 363 KUHP ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara," pungkasnya. (Nanda)
Perizinan Padangpariaman Banjir Studi Tiru Daerah Lain
Kadis DPMPTP Hendra Aswara menerima kunjungan studi tiru Sekretaris DPMPTSP Kab. Sijunjung Yuni Elviza beserta rombongan di Ruang Pelayanan, Pariaman, Selasa (17/4)
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman sering menerima kunjungan studi tiru daerah lain karena inovasinya. Kali ini dikunjungi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung, Selasa (17/4).

Empat orang di antaranya Sekretaris DPMPTSP Sijunjung Yuni Elviza, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Arif Meigayanto, Kasi Dalak Megawati dan staf Vicky anggara.

Kunjungan terkait berbagi informasi pelayanan perizinan. Sekretaris DPMPSTP Sijunjung Yuni Elviza mengaku datang ke Padangpariaman untuk melihat langsung pelayanan perizinan sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik.

"Begitu juga dengan inovasi yang telah dilakukan baik inovasi berbasis teknologi informasi maupun inovasi pelayanan langsung kepada masyarakat. Kesan pertama melihat ruang pelayanannya, sejuk, nyaman seperti di hotel dan kadisnya pun masih muda,” kata Elviza mengawali pertemuan.

Ditambahkannya bahwa pelayanan di Padangpariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik). Sementara Sijunjung juga telah mengoperasionalkan aplikasi berbasis elektronik.

Terkait sarana sesuai standar pelayanan, ujar Elviza, ada hal yang menarik karena Padangpariaman menyediakan minibar dan kacamata baca untuk masyarakat. Pelayanan untuk berkebutuhan khusus juga tersedia loket dan peralatan seperti kursi roda. Artinya, pelayanan perizinan telah memenuhi harapan masyarakat untuk kenyamanan.

"Kita terima kasih kepada Pak Hendra, karena telah berbagi informasi terkait sarana sesuai saran dan inovasi. Hal menariknya, minibar dan tersedianya kacamata baca di ruang pelayanan," ujarnya.

Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh administrasi perizinan dilakukan secara online yang diberi nama SIMPEL atau Sistem Perizinan Elektronik. Terdapat 122 perizinan dan 6 non perizinan yang dilayani oleh petugas front office.

Setelah entry data, kata Hendra, berkas dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan secara online. Jika telah diverifikasi oleh kepala dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh back office.

"Setiap sertifikat yang dicetak terdapat barcode, untuk menjamin keaslian dokumen. Tidak ada barcode berarti palsu," katanya.

Sedangkan untuk menampung masukan masyarakat, tambah Hendra, dinasnya sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id, SMS dan Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan lainnya.

"Setiap pengaduan kita tindaklanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat. Penyelesaian pengaduan maksimal 5 lima hari sesuai SOP," kata Kadis termuda di Padangpariaman ini.

Baru-baru ini, tambah Hendra, telah diluncurkan juga aplikasi perizinan berbasis android di mana masyarakat dapat mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman di google playstore lalu mengunduhnya.

Dalam aplikasi, masyarakat dapat mendaftar perizinan, tracking dan pengaduan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTP sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Saat ini, tambah Hendra, DPMPTP sedang mengikuti lima kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dari lima lembaga yaitu BKPM RI, Kemenpan dan RB, Ombudsman, Pemprov Sumbar dan Pusat Studi Kebijakan Publik. (Tim)
"Supernya Kewenangan Panwaslu" Elmahmudi: Jika Tak Kami Jalankan Akan Kena Sanksi
Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi. Foto/Nanda Eko Putra
~Pelanggaran yang terjadi pun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman kadang menimbulkan anggapan arogansi penyelenggara.

~Lima temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

Pariaman ---- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Elmahmudi di Pariaman, Kamis (19/4) mengatakan, pergantian regulasi kepemiluan membawa perubahan besar bagi tatanan pemilu di Indonesia. Sayangnya, masih banyak elemen masyarakat belum mengikuti dan memahami perubahan aturan ini.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kota Pariaman Riswan. Foto/Nanda Eko Putra


Elmahmudi berkata, setidaknya sejarah perubahan regulasi perbaikan sistim pemilu ditandai dengan penerbitan peraturan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengembalikan pemilihan kepada daerah dilakukan langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota DPRD. Itu pun adalah perbaikan sistim pilkada. 


Anggota Panwaslu Kota Pariaman Zaiyar. Foto/Nanda Eko Putra


Regulasi tersebut kembali diperbaharui dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tidak hanya sampai di situ, erbaikan sistim dan penyelenggaraan pemilu kembali dilakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," sebutnya.

Elmahmudi didampingi anggota Panwaslu Zaiyar dan Riswan mengatakan, perubahan regulasi, kongkritnya terlihat dari pengaturan kepada hal berkaitan pemilu dan pilkada. Hal yang dulunya kosong dan tidak diatur, sekarang diatur. Dulunya bebas dan bahkan liar, sekarang dibatasi dan dikontrol. Dulunya tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran, tetapi sekarang diatur ada sanksinya.

"Tak ayal, pelanggaran yang terjadipun kadang disebabkan ketidaktahuan pelaku pelanggaran. Di sisi lain, minimnya pemahaman ini, kadang menimbulkan anggapan lain terhadap penyelenggara. Bahkan, Panwaslu dianggap "over action", sembarang tindak, bahkan arogan," sambungnya.

Padahal, kata dia, pembatasan dan penindakan yang dilakukan oleh Panwaslu adalah menjalankan perintah perundang-undangan. Jika tidak melaksanakan kewenangan yang diberikan, berarti Panwaslu telah melakukan pelanggaran. Komisioner Panwaslu pun bisa di DKPP kan dan dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik. 

"Dahulu pengaturan netralitas para pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye sangat lemah, tetapi sekarang aturannya diperkuat dan ketat. Dahulu kewenangan penyelenggara dibatasi, sekarang diperluas. Perubahan besar inilah yang membuat keterkejutan bagi sebagian peserta pemilihan dan elit politik kota Pariaman, apalagi oleh masyarakat grassroot (akar rumput)," kata Elmahmudi.

Menurut Elmahmudi, perubahan terlihat pada regulasi antara penyelenggaraan pemilihan kepada daerah tahun 2013 jauh berbeda jika disandingkan dengan pilkada 2018 ini.
Rentangnya sangat jauh. Dicontohkannya, seperti pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Pada aturan pilkada sebelumnya, APK dan BK tidak dilakukan pembatasan. Pencetakan dan pemasangan diserahkan kepada masing-masing pasangan calon dan tim sukses. Berbeda pada aturan pilkada 2018 ini, APK dan BK dibatasi dan difasilitasi oleh KPU. Pembuatan dan pemasangan tidak lagi dilakukan oleh pasangan calon.

"Perubahan regulasi pilkada saat ini dengan pilkada 2013 yakni perubahan aturan tentang iklan sosialisasi pemerintah dalam bentuk baliho, umbul. Pada pilkada 2013 silam, tidak diatur. Sedangkan pada penyelenggaraan pilkada 2018, tidak diperbolehkan," sambungnya.

Dampak lain, perubahan regulasi adalah memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu. Jika status Panwaslu pada awal berdirinya hanyalah lembaga ad hoc. Terbentuk hanya pada saat tahapan pemilu saja. Dengan regulasi baru, kurun 2007 hingga 2011, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi telah menjadi lembaga penyelenggara pemilu permanen.

Kini, di 2018, Panwaslu di kabupaten dan kota menunggu dipermanenkan. Selain penguatan lembaga pengawas pemilu, penguatan kewenangan juga diberikan kepada pengawas pemilu.

"Misalnya pada pilkada 2013, sangketa proses pilkada dilakukan ditingkat Bawaslu Provinsi saja. Kini, Panwaslu di kabupaten dan kota bisa memproses dan memutus sangketa proses. Misalnya pada sangketa proses pencalonan, Panwaslu kabupaten dan kota bisa membatalkan pencalonan peserta pilkada. Inilah salah satu bentuk penguatan kewenangan yang diberikan oleh regulasi," sebutnya.

Supaya tidak menimbulkan keterkejutan dari masyarakat dan peserta pada pemilihan kepala daerah 2018 atas perubahan regulasi pada Pilwako tahun 2018, Panwaslu Kota Pariaman semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, menyampaikan imbauan, membangun koordinasi, menyurati pihak-pihak terkait.

"Memaksimalkan ini, Panwaslu Kota Pariaman juga telah membentuk Lapau Pengawasan Partisipatif di 71 desa dan kelurahan di Kota Pariaman. Keberadaannya sebagai media pendidikan dan transpormasi informasi kepemiluan dan kepengawasan kepada masyarakat. Lapau Partisipatif ini salah satu bentuk penerapan kewenangan baru Panwaslu, mengembangkan strategi pengawasan partisipatif untuk mencegah tindakan pelanggaran pemilu, sekaligus instrumen pendidikan kepada masyarakat atau pemilih secara luas," imbuhnya.

Sementara terkait hasil pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, terang Elmahmudi, 5 temuan dan laporan dugaan pelanggaran telah diproses. Terdapat 1 dugaan pelanggaran pidana pemilihan, telah diteruskan kepada kepolisian, 2 pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan kepada KASN Indonesia, dan 2 pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU Kota Pariaman.

 "Hasil pengawasan dan laporan yang kami proses, sudah kita limpahkan. Ada dugaan pelanggaran berkaitan netralitas ASN, pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi," tutupnya. (Nanda)
Ivana Juarai Lomba Cerita Anak Tingkat Kota Pariaman
Staf Ahli Definal rfoto bersama dengan peserta lomba bercerita anak. Foto/Eri Elfadri
Pariaman ----- Ivana Flora Harumi, raih juara satu lomba bercerita anak tingkat SD/MI se-Kota Pariaman.

Murid kelas lima SDN 05 Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur ini, berhasil menyingkirkan sepuluh peserta lomba lainnya. Sedangkan juara kedua diraih oleh Aril Rahma Adinda murid SDN 12 Naras I dan juara ketiga jatuh kepada siswa SDN 07 Kampung Jawa II, Arnes Syaputra.

Lomba tersebut rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang. Lomba bercerita anak adalah upaya menumbuhkembangkan minat dan budaya gemar membaca di kalangan anak-anak. Lomba tersebut diprakarsai oleh Bagian Kearsipan dan Perpustakaan Pemko Pariaman di Pentas Seni Pantai Gandoriah, Rabu (18/4).

Staf Ahli Setdako Pariaman Definal mengatakan bahwa upaya penanaman nilai moralitas pada anak melalui dongeng atau bercerita. 

"Dengan mendongeng diharapkan anak-anak kita memiliki kesempatan untuk bersosialisasi, sekaligus mengalihkan perhatian mereka terhadap televisi dan game. Karena menurut penelitian Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), hampir 70 persen tayangan yang disuguhkan televisi-televisi Indonesia merupakan kategori tidak aman untuk dikonsumsi anak-anak," tuturnya.

Ia juga berharap dengan adanya Lomba Bercerita Anak, bisa mencegah mereka dari perilaku negatif dan kenakalan remaja.

Kepala Bagian Kearsipan dan Perpustakaan Nen Marni, menjelaskan bahwa pemenang lomba akan diikutkan dalam perlombaan tingkat provinsi dan nasional di Jakarta. Peserta Lomba Bercerita Anak tingkat SD/MI se-Kota Pariaman terdiri dari siswa-siswi kelas 5 SD. Baik negeri maupun swasta dan MI di wilayah Kota Pariaman.

Materi lomba yang ditetapkan adalah cerita rakyat yang berasal dari daerah Pariaman sendiri yakni Anggun Nan Tongga.

Kepala Sekolah SDN 05 Air Santok, Mis ELis, menyampaikan bahwa sekolah yang dipimpinnya dalam tiga tahun terakhir selalu mendapatkan juara lomba bercerita anak se-Kota Pariaman.

"Kami akan mempersiapkan anak untuk lomba tingkat Provinsi Sumbar yang akan digelar pada bulan Juli mendatang, mudah-mudahan bisa mewakili Kota Pariaman pada tingkat nasional nanti," harapnya. (Tim)