Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.

Latest Post

Menduniakan Tabuik

Written By oyong liza on Wednesday, 28 September 2016 | 21:03


Pesta Budaya Tabuik tidak kalah akbar dibanding Pesta Budaya Asmat, Papua, Festival Perang Pasola, di Sumba-NTT, Festival Tidore di Maluku Utara, Festival Danau Sentani, Papua, Dieng Culture Festival di Wonosobo dan Banjarnegara, Karapan Sapi di Madura, Festival Danau Toba, Sumatera Utara hingga Festival Budaya Lembah Baliem di Jaya Pura.

Pesta Budaya Tabuik memang belum sebesar Festival San Fermin di Pamplona, ​​Spanyol, semegah Festival Burning Man di Black Rock Desert, Nevada, Amerika Serikat, segemerlap Festival Cahaya di Amritsar, Punjab, India, seakbar Tahun Baru Cina di Hong Kong, sesakral Pesta Bulan Purnama di pantai Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, seriuh Festival Lumpur Boryeong di pantai Daecheon, Korea Selatan, semengkilap Perayaan Tahun Baru di Sydney Harbour, Australia, seramai Parade di Rio de Janeiro, Brazil, dan tak selucu Festival Edinburgh Fringe, Edinburgh, Skotlandia, serta tak dikunjungi hingga 6 juta orang sebagaimana Oktoberfest di Munich, Jerman.


Namun begitu, Tabuik Piaman tetaplah salah satu ritus-ritus budaya paling menarik di dunia.

Pagelaran Pesta Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2016 tinggal menghitung hari. Berbagai kesiapan telah dilakukan oleh pihak terkait baik pemerintah, pihak keamanan dan anak nagari dalam menyambut pesta akbar sekali setahun tersebut. Aroma Tabuik telah tercium dan jadi pembicaraan di mana-mana, hingga ke ranah sosial media. Tabuik Piaman akan selalu fenomenal di setiap penyelenggaraan.

Untuk penyelenggaraan Hoyak Tabuik 2016, pemerintah menggelontorkan dana Rp800 juta bersumber dari APBD. Itu jauh lebih besar bila dibandingkan biaya yang dikeluarkan Pemko Bengkulu menghelat ritual serupa bernama Tabot 2016 senilai Rp360 juta.
  
Tabuik Piaman adalah pemecah rekor kunjungan wisatawan skala nasional di Sumatera Barat. Tidak ada keramaian macam tu di tempat lain di Sumbar selain saat Tabuik Piaman dibuang ke laut. Tidak kurang dua ratus ribu massa tumpah ruah di Pasar Pariaman dan sepanjang Pantai Gandoriah, dari Tabuik naiak pangkek hingga Tabuik dibuang ke laut.

Ihwal keunikan Pesta Budaya Tabuik, sudah jutaan foto, ribuan tesis, hingga penelitian dilakukan oleh sejarawan dunia diantaranya dari Jepang, Autralia, Belanda, Amerika dan berbagai negara lainnya. Ritus-ritus Tabuik menurut mereka adalah situs budaya dunia yang wajib dilestarikan.

Persoalan dan keluhan mendasar/klasik saat puncak pesta Hoyak Tabuik adalah masalah parkir, transportasi, rekayasa lalu lintas yang justru mempersulit masyarakat menuju pasar/berdagang, pun kendala yang disebabkan oleh alam seperti kabut asap tebal kiriman seperti Tabuik tahun kemaren.

Parkir liaran saat Tabuik tumbuh bak jamur di musim hujan hingga kini belum ada solusi konkrit. Meski pemerintah setempat telah membangun kantong-kantong parkir baru, di saat konsentrat massa sedemikian, parkir liar punya peluang. Parkir itu tidak akan menjadi liar jika mereka memungut sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat melalui Perda.

Ihwal transportasi, kabar baik datang dari Pemko Pariaman yang menggandeng PT KAI Divre Sumbar untuk menambah jadwal pemberangkatan akhir jurusan Pariaman
-Padang pada pukul 21.00 WIB. Penambahan jadwal tersebut menguntungkan bagi pengunjung. Mereka bisa menyaksikan prosesi Tabuik setuntas-tuntasnya tanpa takut ditinggal kereta. Semoga hal itu terwujud.

Selama ritual Tabuik, pihak keamanan menyiapkan tim keamanan khusus demi terjaganya Kamtibmas di tengah masyarakat. Ritual demi ritual mereka pantau agar tidak terjadi gesekan antar anak Tabuik Pasa dan anak Tabuik Subarang. Jika dulu ada perang batu dan perang gendang disertai baku hantam berdarah-darah (era 80-an kebawah) dijumpai ritual per ritual, era kini insiden tersebut tidak ditemui lagi. Adegan kekerasan Tabuik dihentikan sejak pemerintahan Bupati Anas Malik (1980-1990) yang menjadikan Tabuik sebagai pesta budaya/wisata.

Selama Pesta Hoyak Tabuik 2016 dari tanggal 2 s/d 16 Oktober mendatang, Kepolisian Resor Pariaman akan menyiagakan 200 orang personel selama pelaksanaan. Jumlah tersebut akan bertambah dengan bergabungnya Kodim 0308 dan Satpol PP Kota Pariaman.

Oyong Liza Piliang

Baznas Padangpariaman Bedah Rumah Rosmani




Rosmani (55) tak kuasa menahan tangis ketika dikunjungi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni di rumahnya. Warga Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging ini tak menyangka kedatangan orang nomor satu di Padangpariaman itu untuk program bedah rumah kerja sama dengan BAZNAS Padangpariaman.

Diketahui kondisi tempat tinggal Rosmani bersama lima orang anaknya tergolong rumah tidak layak huni.

"Alhamdulillah, terima kasih pak, impian kami untuk memiliki rumah yang layak huni segera terwujud," kata Rosmini berkaca kaca, Selasa (27/9).

Rosmini mengaku, saat ini dia tinggal di sebuah rumah berdinding terpal dan kayu. Rumah berukuran 3x5 meter itu sudah puluhan tahun ditempatinya. Di rumah tersebut, tambah Rosmani, juga tinggal dua kepala keluarga yaitu anak dan menantunya.

“Karena ada dua keluarga rumah kami buat sekat dengan kain dan terpal,” ujarnya haru.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni saat peletakan batu pertama bedah rumah itu menyampaikan, bedah rumah ini merupakan program Baznas yang dananya berasal zakat ASN Padangpariaman. Adapun bantuan bedah rumah yang diberikan sebesar Rp12.500.000 kemudian ditambah satu juta rupiah atas nama bupati beserta keluarganya.

“Ibu bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasihlah kepada ASN Padangpariaman yang peduli dengan sesama masyarakat,” kata Ali Mukhni yang didampingi Ketua BAZNAS Syamsuadi Surma dan Kabag Humas Hendra Aswara.

Pada kesempatan itu, Ali Mukhni mengajak masyarakat untuk turut membantu pengerjaan bedah rumah dengan cara bergotong royong baik moril maupun materil.

"Mari kita gorokan bedah rumah ini, bagi yang tidak sanggup dengan dana bantu dengan tenaga," ujar Ali Mukhni seraya merogoh kantongnya ikut membantu Rp. 1 juta.

Menurut data Badan Pusat Statistik, di Padangpariaman terdapat 1.171 rumah tidak layak huni yang butuh penanganan segera. Ia mengaku telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat serta penambahan anggaran pada APBD.

“Kita komit untuk program bedah rumah dalam percepatan pengentasan kemiskinan,” kata Peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Ketua Baznas Padang Pariaman, Syamsuardi surma menyampaikan, untuk tahun ini Baznas merencanakan untuk membantu 40 unit rumah layak huni untuk 40 keluarga miskin.

“Untuk bedah rumah, BAZNAS punya Program Padangpariaman Makmur untuk membantu rumah tidak layak huni,” kata Mantan Kabag Organisasi itu.

Sementara itu Wali Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Mayuni Dt. Kamulie menyatakan bahwa daerahnya dihuni sekitar 687 kepala keluarga (KK).

“Dari 687 KK itu terdapat 60 Rumah tidak layak huni. Atas nama warga kami mohon bantuan Pemda dan donatur,” pinta Mayuni. 

HA/OLP

81 Korban Kebakaran Pasar Sungai Geringging Terima Bantuan




Korban kebakaran Pasar Sungai Geringging yang terjadi bulan lalu mengaku bersyukur atas kepedulian daerah terhadap musibah yang menimpanya. Pasalnya, Bupati Ali Mukhni menyerahkan bantuan kepada 81 pemilik kios korban kebakaran melalui bantuan BAZNAS.

“Bantuan ini kami pakai untuk modal dan membeli kayu dan seng untuk kios yang terbakar dulu,” ujar Rini, salah seorang pemilik kios.

Ungkapan serupa juga disampaikan Zainal, bahwa bantuan yang diterimanya akan digunakan untuk membangun kembali kios yang ludes dilalap si jago merah tersebut.

“Terima kasih Pak Bupati, saya gunakan uang ini untuk beli material,” kata Zainal.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan, pemerintah daerah komit membantu masyarakat yang dilanda musibah, baik longsor, banjir kebakaran dan lainnya. Hal itu dilakukan agar masyarakat merasakan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Ia mengaku bantuan yang diberikan tentunya mencukupi bila dibandingkan dengan kebutuhan warga.

“Jangan lihat besar atau kecil bantuan yang diberikan, namun lihat dari kepedulian pemda dan BAZNAS,” kata Ali Mukhni di Aula Kantor Camat Sungai Geringging, Selasa (27/9).

Ketua PAN Sumbar itu juga mengingkatkan agar masyarakat selalu siaga bencana apalagi kondisi geografis daerah ditetapkan sebagai rawan bencana atau etalase bencana di Sumbar.

“Sama-sama kita lihat di Garut Jawa Barat baru-baru ini terjadi bencana banjir bandang menewaskan puluhan orang. Kita tidak ingin itu terjadi di sini, jika hujan lebat, badai, semua harus siaga,” ungkap kandidat kuat Gubernur Sumbar akan datang itu.

Sementara itu Ketua BAZNAS Samsuardi Surma menyatakan, bantuan diberikan untuk 81 korban kebakaran dengan total dana sebesar Rp104.500.000. Ia mengaku baru bisa menyerahkan bantuan sebulan pasca kebakaran karena butuh waktu dalam pendataan dan verifikasi lapangan. Bantaun yang diberikan pun bervariasi tergantung rusak berat, sedang atau ringan.

“Jadi jumlah bantuan bervariasi, ada 3,5 juta hingga 750 ribu rupiah sesuai hasil verifikasi,” kata Syamsuardi.

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Kapolres Pariaman AKBP Rico Junaldy, Camat Sungai Geringging Azwirman, Kabag Humas Hendra Aswara dan perangkat nagari setempat.

HA/OLP

Hungaria Bantu Rp40 Milyar Bangun Instalasi Air Bersih di Nagari Malai V Suku




Komitmen Kabupaten Padangpariaman dalam penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat patut diapresiasi. Banyaknya sumber air bersih menjadikan daerah itu sebagai pilot project pemerintah pusat untuk program pengembangan air minum. Salah satunya bantuan dari Negara Hungaria di Nagari Malai V Suku , Kec. Batang Gasan. Bantuan diberikan secara bertahap dengan nilai Rp40 milyar melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

“Insya Allah disini sedang dibangun jaringan induk penyediaan air minum untuk wilayah utara,” kata Bupati Padangpariaman Ali Mukhni saat meninjau pembangunan ruang instalasi pengolahan air di Nagari Malai V Suku, Kec. Batang Gasan, Selasa (27/9).

Bupati dua periode itu berharap instalasi air segera diselesaikan sehingga pada tahun 2017 sudah dapat dioperasionalkan untuk memenuhi harapan masyarakat.

“Airnya nanti berkapasitas 40 liter perdetik, kita doakan lancar-lancar. Tahun 2017 sudah bisa dinikmati masyarakat,” kata bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Disamping itu Ali Mukhni juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan lakukan upaya penghijauan terhadap hutan yang sudah gundul. Ia sudah meminta Dinas Pertanian untuk melanjutkan reboisasi dengan menanam pohon sengon di seluruh hutan di wilayah Padangpariaman.

“Banyaknya sumber mata air di Padangpariaman itu karena hutan kita masih terjaga. Tapi jika ada penebangan liar akan mengancam pula kekayaan air kita,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur PDAM Padangpariaman Aminuddin mengatakan, saat ini sedang dibangun empat ruangan terdiri dari Ruang Kimia, Rumah Operasional, Ruang Mekanikal Engenering (ME), Rumah Jaga dan Tempat Limbah dengan nilai Rp2 milyar. Selanjutnya pembangunan jaringan pipa sepanjang 15  kilometer dari Nagari Malai V Suku, Batang Gasan ke Sungai Limau.

“Air PDAM ini nantinya akan dapat dinikmati sekitar 20 ribu KK dari Gasan, Sungai Limau bahkan sampai Nareh Pariaman,” ungkapnya.


HA/OLP

Sudah Miring, Jembatan Kampuang Pauah Tapakih Akan Dibangun 2017





Bupati Padangpariaman Ali Mukhni tinjau satu unit jembatan yang sudah miring/terancam roboh akibat arus deras sungai di Korong Kampuang Pauah, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis. Jembatan tersebut menghubungkan Korong Parik menuju Korong Kampuang Pauah.
 

“Tadi kami dapat laporan dari Walinagari, langsung kita cek. Kondisi jembatan sudah miring, rawan dan  sudah tidak layak lagi,” kata Ali Mukhni berdiri di atas jembatan tersebut, Rabu (28/9).


Tanpa buang waktu, orang nomor satu di Padangpariaman itu langsung menelpon Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum untuk segera cek ke lapangan dan buat rencana anggaran biaya.

“Insya Allah tim teknis Dinas PU segera ke jembatan ini,” ujarnya.

Disebutkan bahwa ia meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk memprioritaskan pembangunan kembali jembatan Kampuang Pauah pada tahun 2017, apalagi jembatan tersebut merupakan akses utama ke SMP 2 Ulakan Tapakis.

“Tapi sekali lagi ini bukan janji bupati, tapi diprioritaskan pemerintah bersama DPRD,” kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Sementara itu Wali Nagari Tapakis Mayulis mengatakan, jembatan sepanjang 30 meter itu sudah tidak digunakan sejak setahun terakhir.  Jembatan tersebut miring akibat pondasi jembatan diterjang oleh dersanya arus sungai.

“Alhamdulillah, Bapak Bupati merespon keinginan masyarakat  dan langsung meninjau jembatan. Kami harap bisa dibangun pada APBD 2017,” kata Mayulis.


HA/OLP

Mardison Sentil "Baliho Ketidakadilan", ASN: Walikota/Wakil Simbol Daerah

Written By oyong liza on Tuesday, 27 September 2016 | 20:10




Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin meminta SKPD agar mematuhi amanah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di undang-undang tersebut, kata Mardison, secara terang benderang dikatakan bahwa SKPD membantu kelancaran tugas pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disamping walikota.

"Semua Aparatur Sipil Negara harus netral, karena dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut menyatakan eksekutif dan legislatif merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang harus saling berkoordinasi. Tidak hanya (tunduk) pada walikota tapi juga kepada pimpinan DPRD dalam membangun daerah," kata Mardison di Jakarta, Selasa (27/9) melalui sambungan seluler.

Verifikasi kepada dirinya tersebut sengaja dilakukan terkait pernyataan dia saat pengesahaan empat Ranperda sehari sebelumnya dimana Mardison menyentil beberapa dinas dan Satpol PP ihwal pemasangan dan penurunan baliho yang dimuat headline di beberapa media.

"Selama ini publikasi baliho antara walikota dan Ketua DPRD tidak berimbang, padahal keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan," lanjutnya.

Dia meminta peran SKPD turut dalam menjaga keharmonisan eksekutif dan legislatif dengan melibatkan DPRD dalam berbagai iven kedaerahan, begitu juga dengan rencana pembangunan.

"Yang sering terjadi ketika gejolak muncul baru DPRD dilibatkan," ucap dia.

Lanjut dia, jika ada pihak yang merasa tidak berkenan dengan Ketua DPRD maka publikasi seperti baliho bisa dialihkan ke pimpinan DPRD lainnya.

"Tidak harus ada saya saja di baliho, jika tidak suka ada unsur pimpinan DPRD lainnya. Jangan sampai baliho Ketua DPRD diturunkan oleh Satpol PP karena itu," kata dia lagi.

Ia menambahkan kedepan setiap penyelenggaraan kegiatan, pihak eksekutif harus lebih bersikap netral, arif dan bijaksana dalam mempublikasikan kepala daerah dan unsur DPRD.

Sementara itu salah satu ASN Kota Pariaman yang enggan disebutkan namnya menyatakan, perihal baliho ada porsi masing-masing. Baliho walikota bersama wakil walikota merupakan simbol kedaerahan.

"Sedangkan Ketua DPRD masuk dalam Muspida atau Forkopimda. Saya tidak tahu alasan apa yang dipakai oleh Ketua DPRD sehingga perihal baliho saja dipermasalahkan," ungkapnya.

OLP

Berita Utama: 157 Rumah KK Berpenghasilan Rendah Terima Bantuan





Pemerintah pusat diiringi pemerintah daerah intensif menjalankan program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Telah banyak program berjalan agar masyarakat jadi produktif dan keluar dari garis kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, dalam sambutannya pada acara penyerahan dana stimulan Perumahan Swadaya Kemenpupera tahun 2016 bertempat di Mesjid Raya Pauh, Desa Pauh Barat, Selasa (27/9).

Genius Umar mengungkapkan hendaknya para penerima benar-benar mempergunakan dengan baik bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Niatkan bantuan yang diterima untuk merubah kehidupan kita, penerima hendaknya menjadi orang yang amanah yang dapat mempertanggung jawabkan setiap bantuan yang ada,” kata dia.

Dikatakan, pihaknya akan terus mensukseskan program sosial kemasyarakat dari kementerian itu sehingga tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pariaman.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Pariaman Fadhli, menjelaskan penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 157 kepala keluarga (KK) yang diperuntukan untuk empat desa yang ada di Kota Pariaman.

"Desa Pauh Barat 37 KK, Desa Kampung Baru Padusunan 46 KK, Desa Cimparuh 49 KK dan Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 25 KK. Bantuan berbentuk barang material," ungkapnya.

Dia merinci, bantuan yang diterima untuk rumah rusak berat sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp10 juta dan rusak ringan sebesar Rp7,5 juta, dengan jumlah total Rp2,044 milyar.

Disaat yang sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Efni Uslinda mengatakan, untuk Provinsi Sumatera Barat ada 2000 unit rumah penerima bantuan di tahun 2016.

"Kota Pariaman yang awalnya hanya menerima 137 rumah, setelah dikaji oleh tim fasilitator bertambah menjadi 157 rumah," tuturnya.

Dia menyebut bantuan akan masuk ke rekening penerima bantuan dalam 2 tahapan. Apabila di tahap pertama bantuan material tidak segera dikerjakan untuk perbaikan rumah, maka untuk tahap ke-2 tidak akan menerima bantuan selanjutnya.

TIM

PWI Pariaman Maafkan Pemilik Akun Facebook Poetra Rang Kutowinangun

Written By oyong liza on Monday, 26 September 2016 | 21:53





Pemkab Padangpariaman melalui Bagian Humas lakukan pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman perihal salah satu postingan di akun pribadi milik salah satu staf Humas yang menyudutkan profesi salah seorang pewarta SCTV. Pertemuan dilakukan di salah satu rumah makan, Senin (26/9). Postingan tersebut sempat memicu ketegangan antara wartawan yang tergabung di PWI dengan oknum pemosting tersebut beberapa hari terakhir.

Dalam ramah tamah di rumah makan berangin di kawasan pinago tujuah di Desa Ampalu Pariaman tersebut, dimediasi oleh Ketua PWI Ikhlas Bakri dan Staf Ahli Zahirman Kadar sehingga suasana menjadi cair. Sedangkan Kabag Humas Hendra Aswara yang dikenal dekat dengan wartawan lebih banyak diam.

"Mungkin ini kesalahan saya dalam membina staf sehingga terjadi hal seperti ini. Pada intinya hal ini sungguh diluar dugaan kami," kata Hendra ksatria.

Dikatakan Hendra, pihaknya selama ini sangat karib dengan wartawan Pariaman apalagi wartawan yang bernaung di PWI.

"Kita bagaikan saudara, saling telpon-telponan. Humas tanpa wartawan tak ada artinya. Bupati Ali Mukhni saja dibesarkan oleh media, begitu pentingnya peran wartawan bagi kami," lanjutnya.

Akhir dari pertemuan tersebut pemilik akun Facebook Poetra Rang Kutowinangun menyampaikan permintaan maaf tulusnya kepada pewarta SCTV Rafkiman atas postingan di akun Facebooknya, dan Rafkiman pun memaafkannya dengan tulus.

"Kejadian ini pelajaran besar bagi saya. Ini bentuk teguran Tuhan kepada saya agar kedepan lebih hati-hati di media sosial," kata Putra, yang mengaku sedang dalam kondisi sakit saat memosting kalimat kontroversial tersebut.

Staf Ahli Bupati Zahirman yang tak kalah dekat dengan awak media dengan lugas menyatakan bahwa wartawan dan Humas ibarat dua sisi mata uang. Mereka sangat tidak mungkin bisa dipisahkan. Mantan Kabag Humas itu bahkan bersedia menjembatani wartawan dengan dinas terkait untuk melakukan diskusi perihal potret kemiskinan di Nagari Kapalo Koto sebagai objek pemberitaan wartawan yang dipolemikan.

"Berita yang diturunkan wartawan tentang potret kemiskinan itu seharusnya kita berterimakasih karena telah diperlihatkan fakta yang mungkin saja lepas dari pantauan kita. Kami berharap wartawan tak berhenti memberikan masukan dan kritik pada kinerja kami," kata dia bijak.

Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengatakan bahwa setelah pertemuan itu segala yang berbentuk persoalan pribadi telah usai. PWI sebagai wadah wartawan berhimpun telah memaafkan Putra atas kekilafannya di media sosial.

"Rafkiman selaku pewarta SCTV kita harap bisa memberikan penjelasan kepada pihak SCTV agar hal ini tak berlanjut ke ranah hukum," kata Ikhlas.

Ikhlas meminta, pihaknya perlu melakukan pertemuan dengan Disosnaker Padangpariaman terkait data kemiskinan yang tidak sinkron yang ditemukan wartawan di lapangan dengan data yang dilaporkan dinas tersebut.

"Ini perlu penjelasan agar clear. Kita berharap Humas secepatnya jembatani pertemuan antara wartawan dengan Disosnaker disertai pihak Nagari Kapalo Koto," tegas Ikhlas.

Berikut lampiran postingan di media sosial penyebab sempat tegangnya hubungan wartawan dengan Humas dan Disosnaker beberapa waktu lalu.

Postingan akun facebook
Poetra Rang Kutowinangun beberapa waktu lalu itu telah dihapus, begini bunyinya; MEDIA PUNYA TOHIR INI KADANG BIKIN BERITA KAYAK NDAK PUNYA OTAK ...!!! SAMA KAYAK YG PUNYA, NDAK ADA KONFIRMASI KE DINAS TERKAIT, MINTA IJIN KE HUMAS AJA NGGK, SAYA NGGAK PERNAH LIAT WARTAWANNYA KE HUMAS NI..

LAPORAN DARI KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS: Kebebasan berbicara kadang tidak mementingkan ke akuratan data. Contoh SCTV menyiarkan berita KK Miskin di Nan sabaris kepala keluarga Pendek. Setelah kami kumpulkan data ternyata mereka PENERIMA SEMUA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DARI PEMDA PADANG PARIAMAN.


OLP

Berkinerja Baik, Kepala BPN Padangpariaman Terima Penghargaan




Pemerintah Kabupaten Padangpariaman berikan penghargaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padangpariaman, Kamaruddin, SH atas percepatan proses administrasi dan kepedulian terhadap pembangunan di wilayah kerjanya. 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Bupati Suhatri Bur usai Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria Ke-56 di Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumbar, Sabtu (24/9).

“Penghargaan ini dari pemerintah dan masyarakat untuk Bapak Kamaruddin selaku Kepala BPN. Beliau sangat berjasa dalam percepatan pembangunan di Padangpariaman,” kata Wabup Suhatri Bur didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Penghargaan tersebut, kata Suhatri Bur, tidak ada apa-apanya dengan kerja keras kepala dan jajaran BPN Padangpariaman dalam proses sertifikat dan sengketa tanah. 


Ia mengaku sering koordinasi dan turun ke lapangan agar pembangunan dapat dilaksanakan tanpa kendala.
Apalagi dalam lima tahun kedepan, Padangpariaman sebagai pusat pembangunan di Sumbar sesuai RPJMN 2014-2019. Diawali pembangunan BP2IP, Asrama Haji, Jalan Lingkar Duku-Sicincin, Jalur Kereta Api Duku-BIM, Madrasah Insan Cendikia, Kampus Institut Seni Indonesia, Kampus Politeknik Unand dan lain sebagainya.

“Sering Pak Kamaruddin bersama kami turun langsung menemui masyarakat terkait pembebasan lahan, bahkan kita sering telpon-telponan hingga jam dua malam untuk membahas pertanahan,” kata mantan Ketua KPU itu.

Sementara Kepala BPN Sumbar Rusman mengatakan, penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada jajaran BPN sebagai motivasi dalam bekerja untuk percepatan pembangunan dan asset pemerintah daerah. Ia berharap peringatan HUT UPA 2016 itu sebagai momentum untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta upaya melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

“Kami terus menjalankan filosofi ‘Senang Memudahkan’ dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rusman.

Kepala BPN Padangpariaman Kamaruddin mengucapakan terima kasih atas apresiasi pemerintah daerah kepadanya yang menjadi motivasi baginya untuk bekerja lebih baik lagi. 


Diakuinya keaktifan bupati dan wakil bupati dalam upaya penyelesaian masalah asset tanah dan pembebasan lahan mempunyai nilai positif di tengah masyarakat. Ke depan, ia optimis Padangpariaman menjadi pusat pembangunan dan diminati oleh investor dalam berinventasi.

“Kita dan jajaran siap bantu pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kamarudin.


HA/OLP

Suhatri Bur Minta SKPD Cepat Tindaklanjuti Rekomendasi BPK




Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2016 kepada Pemkab Padangpariaman di Gedung Perwakilan BPK RI di Padang, Sabtu (24/9).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Eldi Mustafa menegaskan, setiap pemerintah kabupaten dan kota harus menindaklanjuti hasil temuan sesuai rekomendasi yang sudah diberikan.

“Kami menyarankan pemda untuk komit dan proaktif melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang dilakukan. SKPD harus meningkatkan peran serta dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah. Untuk rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan alasan yang sah dan didukung alasan yang kuat,” kata Eldi Mustafa.

Pihaknya  juga mengingatkan pemda untuk mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual yang telah diwajibkan sejak tahun kemaren. Persiapkan diri supaya laporan keuangan pemda sudah disajikan dengan benar dan lengkap.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Padangpariaman Faisal Arifin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang sudah memberikan rekomendasi, saran dan masukan kepada Pemkab Padangpariaman dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan bekerjasama dengan pemkab untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI. Kita juga dorong SKPD untuk fokus menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu yang tudak terlalu lama,” kata Faisal.

Disaat yang sama Wakil Bupati Suhatri Bur menekankan, rekomendasi BPK menegaskan bahwa setiap anggaran SKPD yang dikeluarkan disertai dengan bukti yang lengkap dan wajib dipertanggungjawabkan.

“Setelah menerima hasil rekomendasi BPK ini, semua harus bergerak menyelesaikan hasil rekomendasi tersebut. Apa saja yang kurang dari pemda yang menjadi penyebab lemahnya tindaklanjut rekomendasi harus diperkuat,” jelas Suhatri Bur.

Dia mendorong agar semua rekomendasi bisa ditindaklanjuti dengan baik karena rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemda akan menjadi kerugian negara.

“Terkait rekomendasi BPK, ada yang sudah ditindaklanjuti dan ada yang masih dalam proses. Insya Allah kita komit menyelesaikannya. Kami juga mohon arahan dan petunjuk kepada BPK RI agar kami mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan dengan baik,” kata Mantan Ketua BAZNAS itu.


HA/OLP

Topik Terhangat

postingan terdahulu