Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.

Latest Post

Tingkatkan Kualitas SDM, 50 Pelaku Jasa Pariwisata Mendapat Pelatihan

Written By oyong liza on Wednesday, 22 February 2017 | 20:35




Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariamaman memiliki komitmen dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan di Kota Pariaman. Para pengelola dan pelaku wisata mendapat pelatihan berkelanjutan dalam rangka menuju Pariaman sebagai destinasi wisata halal di Sumatera Barat.

Pelatihan diikuti oleh 50 orang dari kalangan pengusaha rumah makan dan pemilik hotel/penginapan bertempat di Hotel Safari In di Pantai Kata Pariaman, Rabu (22/2/2017).

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam arahannya menyampaikan, masyarakat sebagai pelaku usaha jasa pariwisata harus menyadari bahwa Pariaman tidak memiliki tambang yang besar dan lahan pertanian yang luas sebagai kekayaan daerah. Pariaman hanya dianugerahi alam yang indah-- jika dikembangkan dengan baik akan dikunjungi oleh banyak orang sebagai destinasi wisata.

Pihaknya selaku penyelenggara pemerintahan melalui berbagai iven berusaha terus mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan berkunjung ke Pariaman. Usaha tersebut mesti melibatkan masyarakat sebagai pelaku wisata di daerahnya.

"Pelaku jasa pariwisata mesti melayani tamu dengan baik. Bersikap ramah dan murah senyum. Bagi pedagang, tata serapi mungkin dan jaga kebersihan dagangan sehigienis mungkin," ujar Mukhlis.

Pariwisata Pariaman saat ini, sambung Mukhlis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Transportasi umum kereta api dari Padang menuju Pariaman, empat kali sehari, selalu penuh, apalagi di hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Sejumlah destinasi wisata di Pariaman selalu ramai, apalagi lokasi favorit seperti Pantai Gandoriah, Pantai Kata dan Pulau Angsoduo.

Lebih lanjut, ia mengharapkan kepada pelaku jasa pariwisata, untuk tidak memahalkan nilai standar harga dan tetap menjaga mutu dagangan/jasa yang mereka tawarkan bagi setiap wisatawan.

“Karena setiap orang yang datang akan kembali lagi berkunjung apabila mereka merasakan sebuah kenyamanan, ketenangan,” singkat Mukhlis.

Kepala Bidang Destinasi Disparbud Kota Pariaman, Saldin, mengungkap sosialisasi dan pelatihan tersebut diadakan selama dua hari dari tanggal 22 hingga 23 Februari 2017.

"Acara ini menghadirkan narasumber dari Disparbud Provinsi Sumbar, asosiasi pariwisata seperti APB, PHRI, ASITA dan Disparbud Kota Pariaman," ujarnya.

TIM

Demi Penyebarluasan Informasi, Pemko Utus 25 TKIP Pelatihan Jurnalistik




Dalam rangka penyebarluasan informasi di masing satuan kerja di Pemerintahan Kota Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menggelar pelatihan jurnalistik bagi setiap utusan SOPD yang kemudian tergabung dalam Tim Kontributor Informasi Publik (TKIP).

Pelatihan jurnalistik bagi 25 orang TKIP tersebut dilaksanakan selama dua hari di Balaikota Pariaman dan di Gedung Baitullah Pariaman. Hari pertama di ruang rapat Walikota, Rabu (22/2), dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal dan Direktur Harian Padang Ekspres Sukri Umar. Dua orang tersebut merupakan wartawan senior tak diragukan lagi pengalaman kejurnalistikannya.

Untuk hari kedua di Gedung Baitullah, Kamis (23/2), dengan narasumber Ikhlas Bakri Ketua PWI Pariaman dan Oyong Liza Piliang-- admin portal online pariamantoday.com.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan, pelatihan dasar-dasar jurnalistik sangat dibutuhkan oleh pihaknya sebagai penyelenggara pemerintahan untuk penyebarluasan informasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan satuan kerja.

"Sebab tidak semua kegiatan bisa diliput wartawan karena wartawan memiliki keterbatasan waktu dalam menyajikan berita kepada publik. Dengan adanya pelatihan TKIP ini diharapkan nantinya mereka mampu membuat berita mentah yang nantinya melalui Dinas Kominfo akan dikirim ke sejumlah media sebagai rilis," ujar Genius.

Ia berharap kepada peserta TKIP agar mencerna dengan baik pelajaran yang didapat dari empat orang narasumber tersebut. TKIP nantinya akan jadi ujung tombak informasi kegiatan di seluruh SOPD yang ada di Kota Pariaman untuk dipublikasikan secara luas kepada publik.

Sementara itu Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengatakan, pengetahuan dasar-dasar jurnalistik bagi SOPD penting dalam era keterbukaan informasi publik. Informasi berupa rilis dari TKIP itu nantinya, kata Ikhlas, jika ada yang kurang datanya, wartawan media bersangkutan dapat melakukan penambahan data dengan menghubungi narasumber terkait sebelum dipublikasikan di media masing-masing.

"Tugas wartawan akan terbantu dengan adanya TKIP disamping juga menguntungkan pemerintah dalam kuantitas penyebarluasan berita," sebut Ikhlas.

OLP

Masyarakat Pariaman Punya Keluhan, Lapor Segera ke Si UPIAK




Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Pariaman launching Aplikasi Unit Pelayanan Informasi Adovakasi dan Keluhan disingkat Si UPIAK di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (22/2/2017).

Launching aplikasi berbasis kotak pesan (SMS Box) ke nomor 082390595656 tersebut dilakukan oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Kadis Kominfo Yalvi Endri, disaksikan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Syamsul Rizal dan Direktur Harian Padang Ekspres Sukri Umar.

Si Upiak merupakan modifikasi Si UPIK yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Jogjakarta. Diceritakan Genius Umar, akhir tahun 2016 lalu pihaknya bersama rombongan wartawan Pariaman melakukan kunjungan kerja ke Kota Jogjakarta.

"Persoalan kita hampir sama dengan mereka yakni bagaimana melayani masyarakat dengan cepat. Sebelumnya kita melakukannya dengan manual di mana masyarakat mengirim SMS ke nomor walikota dan wakil walikota, lalu SOPD terkait kita panggil," ujar Genius.

Respon tersebut dirasa Genius cukup melelahkan bersebab mesti memanggil dinas terkait setiap ada aduan yang diterima pihaknya.

"Setiap ada SMS masuk ke kami, kepala dinas kita panggil. Waktu mereka habis tersita setiap ada pemanggilan. Si Upiak merupakan jawaban dari quick respon yang hari ini kita launching," ia lugaskan.

Ia menambahkan, sebagai kepala daerah pihaknya harus memiliki etika politik dan etika birokrasi. Etika politik, sebagai pejabat politik ia harus memiliki komitmen dan tanggungjawab kepada masyarakat, sedangkan etika birokrasi memiliki komitmen dan tanggungjawab kepada kerja birokrasi yang ia jalankan.

"SOPD sebagai birokrat harus memiliki etika birokrasi. Si Upiak kita jalankan dengan komitmen tinggi, sebab tanpa komitmen, sebagus apapun program tidak akan berjalan dengan baik," imbuhnya.

Dengan Si Upiak, sambung Genius, pemerintah lebih membuka diri-- ibarat ikan dalam aquarium yang bisa dilihat dari sisi mana pun. Jika air dalam aquarium itu jernih, senang pula setiap mata melihatnya.

Kepala Dinas Kominfo Yalvi Endri menuturkan, Si Upiak merupakan server (penampung) segala keluhan masyarakat terkait pembangunan, pariwisata, jalan buruk dan lain sebagainya yang langsung saat itu juga akan bisa dilihat oleh SOPD terkait dan walikota/wakil walikota.

Setiap pesan dari masyarakat masuk ke Si Upiak yang dikelola oleh beberapa orang administor, akan dijawab oleh SKPD melalui tindakan. Tindakan bisa merupakan jawaban dari yang dikeluhkan-- atau tindakan fisik jika keluhan tersebut memerlukan penanganan fisik.

"SOPD harus melakukan respon cepat saat ada pesan keluhan dari masyarakat, jika tidak akan menumpuk," kata dia.

Jalinan interaktif antara pemerintah dan masyarakat melalui Si Upiak tersebut, sebut Yalvi Endri, sekaligus memudahkan bagi walikota/wakil walikota melakukan pengawasan kinerja bagi setiap SOPD.

Hadirnya Si Upiak di Pariaman mendapat apresiasi positif dari Komisi Informasi Sumbar. Kota Pariaman menurutnya merupakan pioner di Sumatera Barat sebagai kota yang memiliki terobosan besar akan transparansi dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi.

Ia mengingatkan, kehadiran Si Upiak juga bisa menjadi blunder bagi pemerintah jika Si Upiak tidak dilaksanakan dengan baik.

"Sesuai dengan Undang Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) pemerintah tidak bisa lagi menutup informasi kepada publik. Si Upiak merupakan terobosan besar yang mesti dijalankan dengan komitmen tinggi," ujar Ketua KI Sumbar Syamsul Rizal.

OLP

Buka Pelayanan Satu Pintu, Februari Seluruh Perizinan Dibawah Kendali DPMPTP Padangpariaman

Written By oyong liza on Tuesday, 21 February 2017 | 19:42

Kadis DPMPTP Hendra Aswara diskusi dengan staf Dinas Kesehatan dalam penbuatan SOP terkait perizinan dibidang Kesehatan di Ruang Kerjanya, Pariaman, Selasa (21/2).



Menindaklanjuti kick off meeting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perizinan satu pintu, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) bahwa seluruh perizinan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).

"Kita targetkan Perbup pelimpahanan wewenang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengenai Perizinan akhir Februari sudah ditekan Bapak Bupati," kata Kadis DPMPTP Hendra Aswara saat penyusunan SOP bersama SKPD di Ruang Kerjanya, di Pariaman, Selasa (21/2).

Ia menyatakan, sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2006 terdapat 90 Perizinan yang pelaksanaannya tersebar diseluruh SKPD, akan disatukan dalam Perbup agar di bawah satu kendali DPMPTP.

"Kita coba inventarisir ada potensi sekitar 110 perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten," sambung Alumni STPDN angkatan XI itu.

Setelah Perbup diterbitkan, tambah Hendra, selanjutnya akan dibentuk tim teknis lintas SKPD yang bertugas untuk memberikan rekomendasi sebelum izin dikeluarkan. Dalam SOP akan diatur sedetil mungkin berapa lama waktu dibutuhkan untuk mengeluarkan masing-masing izin. Mulai dari surat permohonan izin, cek administrasi, cek lapangan, rekomendasi tim teknis hingga izin diterbitkan.

"Jadi kita komitmen memberikan kepastian waktu bagi masyarakat atau investor yang mengurus perizinan. Dengan syarat yang jelas dan tanpa pungli," tegas Hendra.

Terpisah, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni meminta DPMPTP untuk membenahi ruang pelayanan yang lebih representatif untuk kenyamanan masyarakat. Ia merekomendasikan agar DPMPTP untuk mencontoh ruang pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Tidak perlu jauh-jauh studi banding, pergi saja ke Disdukcapil. Tiru dan modifikasi saja," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

TIM

Cagar Budaya Padangpariaman Banyak 'Terhapus' Akibat Gempa 2009


Surau Atok Ijuak di Nagari Sicincin setelah Renovasi oleh BPCB Sumatera Barat



Sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam melestarikan cagar budaya di Padangpariaman. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padangpariaman, Rahmang, tentang terhapusnya salah satu cagar budaya Mesjid Lubuak Karambia di Kampung Dalam yang disampaikan oleh pengurus Sanggar Galitiak Minang, di Paritmalintang, Selasa (21/2).


Meriam yang diklaim peniggalan Belanda abad 18


Ia menambahkan, mesjid tersebut bukan satu-satunya cagar budaya yang hilang. Mesjid Taqwa Kampung Dalam dan Surau Ambacang di Lubuak Aluang juga bernasib sama. Dua mesjid tersebut menurutnya hancur oleh dampak gempa 2009.

Salah satu Lubang Jepang di Ambacang, Sintoga


"Beberapa cagar budaya penting di Padangpariaman hancur saat gempa 2009," ujarnya.

Sedangkan beberapa situs bersejarah yang masih bertahan pasca gempa hingga saat ini, menurut Rahmang, sudah didata pihaknya dan terdaftar sebagai cagar budaya. Ia menyebutkan, beberapa situs gagal dicagar-budayakan karena pihak pemilik menolaknya, seperti Makam Gobah Tanah Dingin di Kecamatan Batang Anai.

"Yang terbaru ada penemuan peninggalan artefak non artefaktual (puing bangunan) di Korong Rumah Putiah Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat merekomendasikan harus segera ‘diamankan’ untuk mencegah kerusakan lebih lanjut," sambungnya.

Ia meneruskan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Sruktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan.

"Peran, tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah sangat besar terhadap pelestarian benda cagar budaya. Mulai dari proses pendataan (inventarisasi),  pendaftaran (registrasi),  membuat peringkat cagar budaya, membentuk tim ahli cagar budaya, menetapkan status cagar budaya hingga menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data," imbuhnya menuturkan.

Ia berharap, peran, tugas dan tanggungjawab tersebut akan bisa terlaksana dengan maksimal apabila dibantu oleh masyarakat. Peran masyarat, jelas dia, sangat besar dalam hal pelestarian cagar budaya, mulai dari ikut serta dalam hal pencarian cagar budaya, melaporkan dan mendaftarkan cagar budaya yang dimiliki atau diketahuinya, ikut serta memelihara dan menjaga agar cagar budaya tersebut tidak rusak dan musnah, tidak menjadi milik orang asing atau dikirim ke luar Negeri.

"Masyarakat juga harus mengetahui tentang nilai dan arti penting cagar budaya, beserta sanksi pidana yang dikenakan apabila terjadi penyalahgunaan," imbuhnya lagi.

Cagar budaya sangat penting oleh nilai yang terkandung di dalamnya. Cagar budaya dapat memberikan gambaran kemajuan peradaban masa lampau untuk memupuk rasa cinta tanah air.

Cagar budaya juga bermanfaat untuk pengkajian berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosial, arsitektur, teknologi, maupun kehidupan beragama.

Disamping itu, fungsi ekonomi cagar budaya juga tidak bisa diabaikan, yakni dengan pengembangan bangunan maupun kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata sejarah, yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat banyak-- seperti yang terjadi di kawasan makam Syekh Burhanuddinn Ulakan.


Nila/OLP

Meriah, Kantor Desa Taluak Yang Baru Diresmikan

Written By oyong liza on Monday, 20 February 2017 | 21:06




Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Ketua DPRD Mardison Mahyuddin resmikan penggunaan Kantor Desa Taluak yang baru, Senin (20/2) di desa setempat.

"Dengan adanya kantor desa yang representatif ini hendaknya dapat meningkatkan motivasi terhadap pelayanan kepada masyarakat," ujar Mukhlis.

Mukhlis menyatakan bahwa kian hari tugas kepala desa makin berat dalam melayani masyarakat. Kepala desa menurutnya harus memiliki inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta membuat peraturan di desa nya masing-masing.

Dengan naiknya dana desa, sambung Mukhlis, pengelolaan anggaran oleh pihak desa harus dilakukan dengan bijaksana dan bersih secara administrasi.

"Saat ini baru Kota Pariaman di Indonesia yang diakui oleh Bank Dunia dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2016. Ini adalah motivasi bagi seluruh kepala desa di Kota Pariaman," ungkapnya.

Di samping itu, sambung Mukhlis, program magrib mengaji yang gencar dilaksanakan pemerintah kota, hendaknya diikuti oleh setiap desa yang ada.

Ia menambahkan, kawasan Taluak Pariaman merupakan kawasan pariwisata dengan Pantai Kata-nya yang indah. Ia berharap masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut sekaligus menjaganya.

Peresmian kantor ditandai dengan pengguntingan pita, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

Desa yang dikepalai oleh Khairul sejak tahun 2014 itu, bersama LPM dan BPD setempat membangun kantor desa dari dana desa dengan anggaran Rp200 juta di atas tanah seluas 8x18 meter.

"Dengan adanya kantor baru ini, kami di pemerintahan desa, lebih dapat memberikan kontribusi yang positif bagi warga. Kami selaku aparatur desa selalu memakai prinsip pelayan masyarakat," tuturnya.

TIM

Komunitas Ini Paling Getol Basmi Sampah di Kawasan Wisata Pariaman




Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Pariaman kembali bersihkan Pantai Gandoriah dan Pulau Angsoduo, Minggu (19/2/2017). Kegiatan itu dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat dan wisatawan agar peduli kebersihan dan lingkungan hidup.

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan membersihkan daerah kita. Kita coba menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah ke tempat yang telah disediakan," ujar Ketua FKH Kota Pariaman Junaidi.

Ia menyatakan, walau hingga saat ini ada sekitar 300 tenaga kebersihan di Kota Pariaman, apabila tidak ada kesadaran masyarakat akan kebersihan, maka persoalan sampah tak akan pernah terselesaikan.

FKH yang berdiri sejak tahun 2013 tersebut memiliki komitmen dalam memelihara kebersihan dan lingkungan hidup. Mereka acapkali mengadakan kegiatan bertema lingkungan semacam pemilihan duta kota hijau, green festival, aksi kota hijau, whorkshop hingga daur ulang sampah.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman yang ikut dalam aksi bersih tersebut, berharap akan banyak lahir komunitas peduli lingkungan di kota yang dipimpinnya tersebut.

Ia mengapresiasi FKH dalam mebersihkan kawasan wisata dari sampah, disamping melakukan edukasi kepada masyarakat lainnya.

"Jika kota kita bersih, wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman," kata dia.

TIM

30 ASN Pemko Pariaman Ikuti Pelatihan Kepemimpinan




Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kota Pariaman menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV, Angkatan I, bagi ASN di lingkungan Pemko Pariaman-- dari tanggal 20 Februari hingga 9 Juni 2017 di Aula BPKB Rawang, Senin (20/2/2017).

Sekdako Indra Sakti dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa Diklat hari itu dilaksanakan untuk kompetensi kepemimpinan bagi pejabat struktural di pemerintahan daerah.

Ia menambahkan, pejabat struktural mesti memiliki kesamaan pola pikir, memiliki wawasan ilmu serta semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Ia mengimbau agar semua peserta supaya mengikuti kegiatan tersebut dengan baik.

"Dalam rangka membentuk perubahan kepemimpinan ke arah yang lebih baik, disiplin dan bertanggung jawab, ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Hafizur Rahman, menyatakan penyelenggaraan Diklat sebagai alat ukur sejauh mana para peserta mampu menindaklanjuti persoalan yang ada di tengah masyarakat.

“Diklat Kepemimpinan tingkat IV ini dapat membentuk kepemimpinan operasional bagi para pejabat eselon IV agar menjadi agen perubahan di tiap OPD," tuturnya.

Ia menyebutkan, dalam Diklat yang diikuti oleh 30 ASN itu, tidak hanya sekedar mengeluarkan dokumen kertas kerja saja. Dilat itu merupakan pembaruan dari Diklat sebelumnya.

"Maka dalam Diklat pembaharuan ini, peserta diminta mampu membuat suatu perubahan nyata sebagai figur cerdas, bersih, santun dan berilmu pengetahuan," kata dia.

Phaik/OLP

Wow! Pulau Angsoduo Masuk Lokasi Penyelenggaraan MTQ Sumbar

Written By oyong liza on Saturday, 18 February 2017 | 20:00


Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengakui tantangan terbesar baginya adalah mewujudkan masyarakat Pariaman yang sadar wisata. Menjadikan masyarakat sadar wisata menurutnya lebih sulit dibanding membangun sarana prasarana pariwisata itu sendiri.

"Membangun masyarakat sadar wisata butuh dukungan dan kerjasama oleh semua pihak, termasuk dari masyarakat itu sendiri dan pelaku pariwisata," ujar Mukhlis di hadapan hadirin SPSC Padang di Pantai Gandoriah Pariaman, Sabtu (18/2/2017).

Sinar Pagi Sport Club (SPSC) sendiri merupakan komunitas olahraga joging dan sepeda yang bermarkas di Kota Padang. Mereka adalah komunitas elit yang para anggotanya merupakan pejabat dan pengusaha ternama. Sebanyak 243 anggota SPSC hari itu menghelat Family Gathering di Pariaman. Mereka berangkat dari Padang menuju Pariaman dengan Kereta Api Sibinuang.

Mukhlis yang didampingi Wakil Walikota Genius Umar melanjutkan, pihaknya menginginkan Pariaman kian hari semakin ramai dikunjungi wisatawan dari seluruh penjuru nusantara, bahkan hingga ke manca negara. Pariaman bagi semua orang. Untuk itu ia bertekad menjadikan Kota Pariaman semenarik mungkin, hingga Pariaman menjelma menjadi destinasi wisata didukung oleh masyarakat sebagai pelaku wisata.

"Pembangunan pariwisata yang gencar kita lakukan semuanya demi dan untuk masyarakat. Dengan ramainya orang berkunjung ke Pariaman, ekonomi masyarakat akan terangkat sehingga meningkatkan taraf hidup mereka," sambung Mukhlis.

Berbagai destinasi wisata baru, dijelaskan Mukhlis, terus dibangun di sepanjang Pantai Pariaman, termasuk di kawasan Pantai Kata yang sebentar lagi akan menjadi lokasi penyelenggaraan MTQ ke-37 tingkat Sumbar di Kota Pariaman akhir tahun 2017 ini.

Selain itu, sebut Mukhlis, Pulau Angsoduo juga akan mendapatkan pembenahan khusus. Pulau Angsoduo juga menjadi salah satu lokasi khusus bagi penyelenggaraan cabang lomba MTQ yang sudah disetujui oleh panitia MTQ tingkat provinsi.
 

Ketua Umum SPSC Padang Martias Rusli menyatakan bahwa Pariaman kian hari makin tacelak saja. Berbagai infrastruktur yang baru dibangun di sepanjang Pantai Pariaman mencengangkan pihaknya.

"Karena itulah kami memilih Pantai Pariaman sebagai lokasi Family Gathering," ujar Martias.

TIM

JKA Jemput Aspirasi Bidan Desa Padangpariaman Terkait Status Pegawai Negeri

Written By oyong liza on Friday, 17 February 2017 | 19:46




Anggota DPR RI Jhon Kenedi Aziz (JKA) lakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Padangpariaman untuk menjemput aspirasi para Bidan Desa se Padangpariaman, Kamis (16/2/2017), di dinas setempat.

Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi Golkar itu menyebut pihaknya tengah berusaha menangani masalah status pengangkatan Bidan Desa menjadi PNS.

Ia menyatakan, dari 46.321 Bidan Desa yang ada di seluruh Indonesia, sebagiannya sudah bisa diangkat menjadi PNS, sebagian lagi masih terkendala status administrasi.

“Ini disebakan masalah administrasi dan masalah umur,” kata dia.

Di saat yang sama, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni berharap kepada putra Sungai Geringging itu untuk terus memperjuangkan aspirasi Bidan Desa Padangpariaman. Bidan Desa menurutnya garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Padangpariaman, apalagi sejak Program Padangpariaman Sehat gencar dilaksanakan.

Kepala Dinas Kesehatan Padangpariaman Aspinuddin menambahkan, jumlah Bidan Desa di Padangpariaman saat ini berjumlah 235 orang, Bidan Pukesmas 295 orang, dengan total 530 orang.

Jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki saat ini, kata dia, cukup memadai sehingga pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik.

TIM

Topik Terhangat

postingan terdahulu