Legislator Payakumbuh Ingin Adopsi SBPE Padangpariaman
Foto: Istimewa
Paritmalintang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padangpariaman, Zahirman memaparkan perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerahnya. Hal itu dia sampaikan ketika menerima kunjungan panitia khusus (Pansus) I DPRD Kota Payakumbuh di Ruang Rapat LPSE, Rabu (20/2)

Selaku leading sektor dalam urusan pemerintahan berbasis elektronik, kata Zahirman, Dinas Komunikasi dan Informatika menggenjot seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman untuk menerapkan SPBE.

“Dinas Kominfo selaku leading sektor dalam hal penerapan SPBE dan teknologi informasi selalu memberikan dorongan kepada semua perangkat daerah yang ada agar dapat mengimplementasikan pemerintahan berbasis elektronik ini dan juga pemanfaatan teknologi informasi,” terang Zahirman.

Untuk mendukung terwujudnya SPBE, Zahirman mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE pada tahun silam. 

“Sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 165/KEP/BPP/2018, Tim Evaluator ini bertugas mempersiapkan instrument evaluasi, observasi lapangan, dan menyusun laporan yang berkaitan dengan SPBE di Padangpariaman,” sambungnya.

Selain pembentukan tim evaluator, Dinas Kominfo Padangpariaman juga telah memiliki rencana induk (Masterplan) penerapan teknologi informasi dan komunikasi, tim pelaksana smart city, dan tim steering committee smart city.

Tahun sebelumnya, Kabupaten Padangpariaman telah meluncurkan beberapa aplikasi yang memudahkan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung transparansi, di antaranya E Budgeting, E Puskesmas, Simda Keuangan, Simpel, Silakip dan Simeha. Sedangkan di 2019 ini akan dikembangkan 1.000 website.

Sementara itu, Koordinator Tim Pansus I DPRD Kota Payakumbuh, Suparman menyampaikan kedatangannya ke Dinas Kominfo Padangpariaman untuk mengeksplor SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

“Saat ini tengah dirancang Peraturan Daerah (Perda) SPBE Kota Payakumbuh yang merupakan tuntutan dari Perpres dan kemendagri untuk mencapai pemerintahan yang ekonomis dan efisien,” ungkap Suparman

Suparman manargetkan akan menerapkan kemajuan teknologi di semua lini pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh. Namun masih terdapat kendala pada aspek regulasi dan sumber daya manusia yang potensial.

Tim Pansus I DPRD Kota Payakumbuh terdiri dari Suparman, Heri Iswandi, Alhudri, Yanuar Gazali, Aprizal, Hurisna Jamhur, Ennaidi, Ahmad Ridha dan dua orang pendamping dari Sekretariat DPRD. (Tim)
Kejari Pariaman Canangkan Zona Integritas dan Bebas Korupsi
Foto: Nanda
Pariaman - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). 

Pencanangan tersebut ditandai dengan penandatangan komitmen bersama oleh seluruh pejabat dan pegawai Kejari Pariaman, Rabu (20/2) siang.

Kepala Kejari Pariaman, Efrianto mengatakan pencanangan zona integritas dilakukan untuk menciptakan ruang kerja yang bebas dari praktik korupsi dan nepotisme, baik secara langsung atau tidak.       

Terpenting, pembangunan zona integritas yang saat ini dilakukan merupakan salah satu upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman agar lebih maksimal.

"Kami bersama berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, komitmen zona ini tujuan akhirnya peningkatan pelayanan publik," ujarnya.

Menurutnya, Kejari Pariaman telah melakukan perubahan agar terciptanya zona integritas dengan melakukan perubahan dan perbaikan pada enam area dasar instansi itu. 

Keenam area itu meliputi perubahan pada penatalaksanaan, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan manajemen pelayanan publik. 

Sebagai salah satu contoh perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan hadirnya loket pelayanan tilang yang repsentatif Kejari Pariaman. 

"Sebelumnya masyarakat mengurus tilang di meja resepsionis, kini masyarakat mengurus tilang dan pengambilan barang bukti dilengkapi dengan kursi antrian. Ini salah satu perubahan yang dilakukan," ulasnya.

Kejari Pariaman terus meningkatkan pelayanan. Terobosan lainnya adalah dengan menghadirkan ruangan khusus konsultasi hukum dan informasi hukum Kejari Pariaman.

"Masyarakat yang membutuhkan informasi hukum dan konsultasi berkaitan dengan masalah hukum. Kami akan layani konsultasi tersebut," kata dia.

Menurutnya, komitmen bersama seluruh pegawai Kejari Pariaman untuk menciptakan zona integritas tersebut akan diawasi secara melekat oleh pimpinan masing-masing secara berjenjang. 

"Akan dilakukan evaluasi secara periodik, salah satu untuk mengukurnya dengan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami lakukan," kata dia.

Kejari Pariaman, lanjut dia terbuka menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk meningkatkan pelayanan.

"Reformasi dan perubahan kita lakukan terus menerus. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi kami," pungkasnya. (Nanda).
Bertekad Entaskan Kemiskinan Lewat Program Sosial, Hendra Aswara Resmi Kenakan Jaket PKH
Kepala DSP3A Hendra Aswara memakai jaket PKH foto bersama dengan seluruh personil PKH. Foto: Istimewa
Pariaman - Mengawali penugasan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), Kepala Dinas Hendra Aswara langsung memimpin rapat koordinasi dan silaturahmi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Ajang tatap muka dan perkenalan berlangsung dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Diawali dengan perkenalan dirinya selaku kepala dinas yang baru diikuti seluruh personil PKH.

"Alhamdulillah, saya sangat bahagia berada di sini dan diterima dengan baik. Anggap saya sebagai adik, abang, atau boleh juga sahabat. Semoga kita menjadi tim yang hebat dengan tujuan mulia, yaitu kesejahteraan masyarakat Padangpariaman," kata Hendra Aswara di ruang rapat dinas setempat, Rabu (20/2).

Sebagai tenaga pendamping, Hendra mengapresiasi kerja keras tim PKH yang bekerja 24 jam, siang dan malam untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan berjalan kaki hingga ke pelosok nagari demi tugas dan tanggung jawab yaitu memutus mata rantai kemiskinan.

"Sesuai aturan, PKH digunakan di antaranya untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, lansia, ibu hamil. Artinya tidak digunakan untuk konsumtif, contohnya beli smartphone," kata Hendra.

Adapun jumlah PKH di Kabupaten Padangpariaman sebanyak 74 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator, 4 operator dan 69 tenaga lapangan.

"Alhamdulillah, tahun ini kita berikan insentif kepada seluruh personil PKH. Artinya perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan," ujar jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Pada acara tersebut Kepala DSP3A Hendra Aswara diberikan jaket PKH sebagai tanda bergabungnya pada kegiatan Kementerian Sosial tersebut. (Tim)
Jokowi Akan Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Pariaman
Genius Umar beri sambutan di Musrenbang tingkat Kota Pariaman di Balaikota. Foto: Win
Pariaman - Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, masyarakat, pemerintah dan swasta merupakan elemen penting  dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan aspirasi dari pemangku kepentingan sebagai variabel dalam penetapan program prioritas pembangunan jangka menengah bagi Kota Pariaman.

"Maka perlu orientasi pada pemenuhan dan pemerataan hak dasar masyarakat yang berkeadilan dan berkesinambungan untuk dapat dituangkan kedalam rancangan RPJMD Kota Pariaman tahun 2018-2023," ungkap Genius pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018-2023 di Aula Balaikota Pariaman, Senin (18/2).

RPJMD Kota Pariaman 2018-2023, sambung Genius, merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk merumuskan tantangan, isu strategis kebijakan dan target yang direncanakan, akan dicapai untuk menjawab tantangan dan permasalahan dalam lima tahun ke depan dengan mengacu pada visi misi walikota terpilih.

"RPJMD merupakan pedoman bersama dari seluruh komponen baik itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa, yang religius dan berbudaya," imbuhnya.

Pada kesempatan itu Genius juga memaparkan rencana pembangunan Pasar Pariaman yang sudah dimulai prosesnya sejak Januari 2019. Pemko Pariaman juga sudah menyiapkan lokasi penampungan bagi 400 pedagang di depan bangunan Pasar Pariaman saat ini dan di lapangan Merdeka Pariaman.

Revitalisasi pasar Pariaman itu dibangun dengan menggunakan anggaran APBN dari Kementerian PUPR. Ia mengungkapkan bahwa pada April mendatang akan dilaksanakan peletakan batu pertama pasar Pariaman oleh Presiden Joko Widodo. (Win/*)
Bawaslu Padangpariaman Akan Gelar Pleno Tentukan Sikap Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu Suhatri Bur
Ketua Bawaslu Padangpariaman berikan keterangan pers. Foto: Nanda
Kapalo Koto - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padangpariaman, Anton Ishaq menyebut klarifikasi wakil bupati Padangpariaman, Suhatri Bur merupakan proses lanjutan dari hasil pengawasan Panwascam Nan Sabaris terkait dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi pada kegiatan peringatan maulid nabi Muhammad SAW pada 11 Februari 2019 di salah satu surau di Kecamatan Nan Sabaris, Padangpariaman.

"Ini tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Panwascam Nan Sabaris yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Hari ini kami lakukan klarifikasi terhadap pihak terkait, termasuk Wabup Padangpariaman," jelasnya usai klarifikasi di Bawaslu Padangpariaman, Selasa (19/2).

Klarifikasi tersebut untuk mengkonfrontir keterangan pelapor dan saksi yang pagi harinya telah dilakukan klarifikasi. Tiga orang saksi dan pelapor merupakan Panwascam yang melakukan pengawasan. Ada juga warga yang ada saat acara itu.

"Paginya sudah kita klarifikasi pihak lain yakni Panwascam yang melakukan pengawasan," katanya.

Usai seluruh pihak terkait diklarifikasi, Bawaslu bakal memplenokan hasil klarifikasi esok hari, Rabu (20/2) pagi

untuk menyimpulkan jika pelangaran tersebut memenuhi unsur atau tidak. Pleno nantinya akan mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang terjadi.

"Hasil pleno itu akan dilanjutkan ke tingkat Sentra Gakkumdu Padangpariaman," kata dia. (Nanda)
Diperiksa Bawaslu, Suhatri Bur Tegaskan Tak Berkampaye di Masjid
Wakil Bupati Suhatri Bur isi buku tamu di kantor Bawaslu Padangpariaman. Foto: Nanda
Kapalo Koto - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padangpariaman klarifikasi Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur terkait dugaan pelanggaran pemilu, Selasa (19/2). 

Mantan ketua KPU Kabupaten Padangpariaman tersebut diklarifikasi terkait sambutan yang ia sampaikan pada peringatan maulid nabi di salah satu masjid di Nan Sabaris, Kabupaten Padangpariaman 11 Februari 2019 silam, yang diduga mengandung kampanye.          

Pantauan wartawan di lapangan, Suhatri Bur tiba di Kantor Bawaslu Kabupaten Padangpariaman sekitar pukul 17.40 Wib menggunakan mobil dinas dengan nopol BA 2 F.

Usai mengisi buku tamu, mantan ketua Baznas Padangpariaman itu langsung menuju ruangan rapat sentra Gakkumdu. Berselang dua jam, Suhatri Bur tampak keluar dari ruangan. Ia menemui sejumlah awak media yang telah menunggunya sejak awal.
   
Kepada awak media, Suhatri Bur mengaku diajukan beberapa pertanyaan tentang kehadiran dirinya pada peringatan maulid nabi tersebut - termasuk status dirinya saat menghadiri acara tersebut. 

Selain itu, tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Padangpariaman juga menanyakan seputar materi dalam kata sambutan yang ia sampaikan.

Menurutnya, kehadirannya pada acara peringatan maulid nabi tersebut untuk memenuhi undangan sebagai Wakil Bupati Padangpariaman dan dalam kondisi aktif berdinas, bukan dalam kondisi cuti.

"Saya jelas diundang sebagai kepala daerah saat itu. Ada juga pertanyaan apakah saya cuti saat acara itu, saya jawabnya dalam kondisi dinas," jelasnya.     

Menurutnya, lazimnya kata sambutan, ia selalu menyampaikan kata penghormatan kepada tokoh masyarakat setempat dan tamu yang hadir, tidak terkecuali para undangan - di antaranya ada yang juga berstatus peserta pemilu.

"Di situ juga hadir anggota DPR RI, wajarlah saya sampaikan kata penghormatan. Terus juga ada salah seorang calon anggota DPD RI. Lalu saya tanya nomur urut berapa, nomor 34 ya, masyarakat tidak tahu nomor urutnya. Karena jujur saya tidak tahu nomor urutnya," kata dia.

Ia membantah dugaan pelanggaran kampanye yang menjadi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Padangpariaman. Ia menegaskan dirinya tidak pernah berkampanye, namun hanya memberikan sambutan sebagai kepala daerah kala itu.

Suhatri Bur mengaku akan kooperatif selama proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang saat ini berlangsung. 

Kehadirannya dirinya pada undangan pertama, menegaskan jika dirinya taat hukum dan menginginkan pemilu berjalan lancar. (Nanda)
Sukses di Perizinan, Mampukah Hendra Aswara Rubah Wajah Dinas Sosial?
Sekda Jonpriadi saksikan penandatangan serah terima jabatan Kepala DSP3A Hendra Aswara dengan pejabat lama Drg Arman Adek SH, MM di Aula Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Senin (18/2). Foto: Hendra
Paritmalintang - Pemerintah Kabupaten Padangpariaman lakukan rotasi terhadap pejabat struktural eselon dua sebanyak empat jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Jonpriadi

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hendra Aswara, Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi Rifai, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Keberencanaan Daerah, Aspinuddin dan Staf Ahli, Arman.

"Mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa. Di manapun kita ditempatkan agar cepat menyesuaikan diri. Jalankan koordinasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi," kata Jonpriadi saat serah terima jabatan di Aula Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Senin (18/2)

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan bahwa  jabatan merupakan titipan suatu amanah yang sewaktu-waktu bisa datang dan pergi. Untuk itu jaga kepercayaan pimpinan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab dalam menjalankannya.

"Sebelum menjadi Sekda, saya juga sering dirotasi dan dimutasi beberapa kali. Artinya, agar ada pengalaman dan menambah wawasan dalam menjadi pelayan bagi masyarakat," kata Jonpriadi.

Kepada pejabat yang dilantik, Sekda meminta agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Pesan Pak Bupati bahwa tahun lalu kita sudah dinilai oleh Ombudsman, ada OPD yang sudah bagus dan ada yang belum. Tahun ini semuanya harus mendapat nilai hijau dari Ombusman," kata pria kelahiran Pariaman, 1961 silam ini.

Kepala DSP3A yang baru dilantik Hendra Aswara mengatakan akan menidaklanjuti arahan Bupati Padangpariaman agar dinasnya lebih baik lagi dalam pelayanan.

"Tadi kita diskusi juga dengan pejabat yang lama terhadap pembenahan di DP3A. Program yang bagus kita lanjutkan dan yang belum kita akan evaluasi," kata Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini.

Hendra akan bergerak cepat melakukan pembenahan terhadap front office yang akan dijadikan sebagai loket layanan, loket kemiskinan, informasi publik dan pengaduan.

"Jadi masyarakat yang belum terdata miskin bisa kita layani, informasi penerima Program Keluarga Harapan, dan sebagainya. Kita sediakan juga ruang untuk pengaduan dan penanganan khusus pelecahan dan kekerasan. Tunggu inovasi dari DSP3A," kata mantan Kabag Humas ini. (Tim)
Genius Yakin Swing Voters Pilpres Mulai Tentukan Pilihan Pasca Debat
Foto: Nanda
Pariaman - Walikota Pariaman, Genius Umar menilai menilai "swing voter" mulai menentukan pilihan pasca dilakukannya debat calon presiden dan wakil presiden sesi II yang digelar Senin (17/2) malam. 

Genius menangkap masih ada masyarakat di daerahnya yang belum menentukan pilihan politik. Diperkirakan jumlahnya mencapai 10-15 persen. 

"Masih ada debat lagi yang bakal diselenggarakan KPU, namun maksimal 1 kali penyelenggaraan debat lagi, swing voter sudah memiliki cukup alasan menjatuhkan pilihannya terhadap salah satu calon," kata dia di Pariaman, Selasa (18/2).

Dikatakannya, masifnya penyebaran informasi hoax menyerang kedua kandidat, menyumbang sikap ragu-ragu masyarakat menentukan pilhan. Semulanya telah menetapkan akan memilih salah satu capres, akhirnya kembali ragu karena ada informasi hoax yang mereka terima tentang capres tersebut.


"Hoax ini ikut membuat masyarakat ragu  karena isinya menjelek-jelekkan saja. Karena itu, kami meminta masyarakat tidak mudah menerima informasi hoax kemudian menyebarkan," ulasnya.

Menurutnya, masih adanya masyarakat yang belum menentukan pilihan juga disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan parpol pengususng capres cawapres di daerah, maupun tim pemenangnya.

"Minimal masing-masing tim menyampaikan visi dan misi masing-masing pasangan capres cawapres. Karena sosialisasi dan kampanye sejatinya adalah sarana untuk pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.

Senada dengan hal itu, anggota komisi III DPR RI asal dapil Sumatera Barat II dari Partai Golkar, Jhon Kennedy Azis mengatakan pihaknya meminta masyarakat Kota Pariaman menjadi pemilih cerdas pada pemilu serentak tahun 2019. 

Untuk menjadi pemilih cerdas masyarakat mesti memebedah visi dan misi atau gagasan yang diusung masing-masing kandidat, menelaah sebelum akhirnya menentukan pilihan.

"Orientasi pemilih harus berdasarkan gagasan, jangan politik identitas. Visi dan misi yang ditawarkan kandidat adalah arah pembangunan. Mau diapakan Indonesia lima tahun ke depan, bisa dilihat dari visi dan misinya," ujarnya.

Ia juga menyinggung masifnya penyebaran hoax yang menghantam kedua kandidat capres jelas membingungkan masyarakat menentukan pilihan.

Kadangkala, akibat hoax itu masyarakat yang awalnya menjadi korban malah menjadi produsen hoax, karena itu ikut menyebarkan informasi hoax.

"Imbauan kita agar masyarakat cerdas menyikapi informasi, jangan mudah percaya dan langsung menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya," pungkasnya. (Nanda)