Pengumuman Rekrut Panwascam Padangpariaman Pilkada 2020

Bawaslu Kabupaten Kabupaten Padangpariaman memanggil Putra-Putri terbaik Kabupaten Padangpariaman untuk bergabung dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 sebagai Panwaslu Kecamatan untuk 17 Kecamatan se-Kabupaten Padangpariaman. 

Syarat-syarat:

1. Warga Negara Indonesia; berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun Pada saat Mendaftar;

2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

3. Bersedia mengundurkan diri dari Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan Hukum apabila terpilih;

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

6. Berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

7. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, Kepartaian, dan Pengawasan Pemilu;

8. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;

9. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

10. Mampu secara Jasmani, Rohani Dan Bebas Dari Penyalahgunaan Narkotika;

11. Mengundurkan diri dari Jabatan politik, Jabatan di Pemerintahan dan/atau di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Pada Saat Mendaftar;

12. Bersedia bekerja penuh waktu;

13. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas Atau Sederajat;

14. Bersedia tidak menduduki Jabatan Politik, Jabatan Pemerintahan Dan/Atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Selama Masa Keanggotaan Apabila Terpilih;

15. Tidak Dalam Ikatan Perkawinan Dengan Sesama Penyelenggara Pemilu;

16. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu, Kabupaten/Kota, KPU atau KPU Kabupaten/Kota; dan

17. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Indonesia (PNS).

Dokumen yang disampaikan:
1. Formulir Pendaftaran
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
3. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir Oleh Pejabat yang berwenang;
5. Formulir Daftar Riwayat Hidup;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
7. Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
8. Surat izin dari atasan Langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
9. Formulir Surat Pernyataan;

Timeline Perekrutan:
1. Pengumuman Pendaftaran 13 – 26 November 2019
2. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas 27 November – 03 Desember 2019
3. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan Administrasi 27 November – 04 Desember 2019
4. Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran 05 Desember 2019
5. Penerimaan Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan Waktu Pendaftaran 06 – 10 Desember 2019;
6. Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan Waktu Pendaftaran 06 – 11 Desember 2019;
7. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi 12 Desember 2019;
8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat 12 – 15 Desember 2019;
9. Tes Tertulis 13 – 17 Desember 2019;
10. Wawancara 13 – 17 Desember 2019;
11. Pengumuman Hasil Tes Wawancara 18 Desember 2019;
12. Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan 20 – 21 Desember 2019.

Untuk Kelengkapan Berkas Klik : http://padangpariaman.bawaslu.go.id/pengumuman-34-berkas-pendaftaran.
Jalan Kaki Sejauh 3 Km, Wali Feri Temui Syamsiar KK Miskin yang Fotonya Viral di Medsos
Wali Feri tinjau rumah Syamsiar. Foto: istimewa
Pariaman - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat asal Partai Gerindra, Tri Suryadi alias Wali Feri, mengunjungi keluarga Syamsimar, keluarga pra sejahtera yang fotonya viral di media sosial dengan latar belakang rumah tidak layak huni.

Wali Feri tidak datang sendirian, didampingi puluhan anggota komunitas pengendara sepeda motor, ia berjalan kaki sejauh tiga kilometer untuk sampai di rumah Syamsiar di Toboh Marunggai, Sikucue Utara.

Kadatangan mantan Walinagari Pilubang Sungai Limau itu, bukan hanya memastikan kondisi tersebut. Kedatangannya sekaligus memberikan bantuan tunai, dan mencarikan solusi bagi peningkatan ekonomi warga tersebut.

Dalam kunjungan itu, Tri Suryadi tidak kuasa membendung air mata menyaksikan kondisi rumah keluarga Syamsiar tersebut.      
Ia menyaksikan langsung sebuah rumah kayu berukuran 4X4 meter dihuni oleh 6 orang penghuni.

"Saya mendapatkan informasi ini dari facebook. Kita tergerak untuk melihat langsung dan nyatanya kondisi warga kita sangat memprihatinkan. Rumah ini sangat tidak layak huni," katanya, Selasa (12/11).

Menurutnya, tidak hanya kondisi rumah, tiga orang anaknya yang masih sekolah mengalami kesulitan biaya sehari-hari. Meski begitu, ketiga anak Syamsimar memiliki prestasi belajar di sekolah.

Setelah kunjungannya itu, Wali Feri akan mengupayakan agar Syamsiar mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah. Selain bantuan rumah, diperlukan pembukaan akses jalan agar perekonomian Syamsimar dan sejumlah warga yang tinggal di tempar tersebut juga hidup.

Ia melihat lahan di sekitar rumah Syamsimar dan warga lainnya punya potensi ditanami. Ekonomi kerakyatan bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Hanya saja, dengan kondisi tersebut, susah bagi mereka mendapatkan bibit tanaman produktif.

"Perlu ada akses jalan, dan bantuan bibit tanaman produktif agar ekonomi masyarakat hidup," tukasnya.
Diduga Palsukan Tanda Tangan, Pelapor Mantan Ketua KPU Dipolisikan

Pariaman - Masih ingat dengan sosok April Adek, warga yang melaporkan pelanggaran kode etik Ketua KPU Kota Pariaman, Abrar Azis pada pemilu legislatif 2019 silam?
        
Kini, April dilaporkan ke Polres Pariaman atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat kuasa. Dia dilaporkan oleh pelapor yang bernama Suhelmi.

"Untuk terlapornya atas nama April Adek. Laporannya ada dua, cuma terlapornya hanya satu, April Adek," kata Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan, Selasa (12/11).

Menurutnya, Polres Pariaman menerima laporan pelapor pada bulan September 2019 silam. Setelah menerima laporan, pihaknya melakukan penyelidikan. 

Selain pelapor dan terlapor, penyidik juga memeriksa dua orang saksi lainnya. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan gelar perkara menentukan perkara dapat ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke penyidikan.

Penyidik saat ini, kata dia, masih menunggu barang bukti surat kuasa yang disebut-sebut sebagai objek pemalsuan tanda tangan pelapor.

"Ini kan masih dalam tahapan penyelidikan, nanti gelar perkaranya untuk meningkatkan dari lidik ke sidik. Apakah memenuhi persyaratan unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan dan menyita barang bukti yang ada di DKPP," ulasnya.

Terpisah, April Adek saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku telah memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai terlapor.

"Kalau diperiksa sudah, sudah lama," ujarnya.

April Adek merupakan pihak yang diberikan kuasa mewakili Suhelmi sebagai pelapor dugaan pelanggaran kode etik sejumlah anggota KPU Padang Pariaman ke DKPP. (Nanda)
Minat Jadi 'James Bond?' BIN Buka Lowongan CPNS Nih!

Pernah bercita-cita menjadi "James Bond" si karakter intel ganteng, cerdas dan pandai menyamar, 
anda dapat bergabung menjadi pegawai Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia.

BIN yang bermarkas di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ini, merekrut ratusan pegawai tahun ini untuk mengisi formasi umum dan formasi khusus tenaga pengamanan siber.

Informasi lengkap pendaftaran, dapat mengakases website resmi bin.go.id.

Dilansir dari pengumuman di situs resmi bin.go.id, formasi umum tersedia 62 formasi dengan kebutuhan pegawai 121 orang untuk mengisi jabatan Analis Bahan Keterangan penempatan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) di provinsi, Analis Data dan Informasi, Analis Data Intelijen, Analis Intelijen, Analis Kebutuhan Logistik Intelijen.

Formasi umum dapat dilamar bagi yang berijazah Sarjana dan Diploma III, sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan.

Sementara formasi khusus tenaga pengamanan siber terdiri dari jabatan pranata komputer ahli pertama, Pranata Komputer Pelaksana Terampil.

Tidak hanya berijazah Sarjana dan Diploma III saja, 200 orang mengisi jabatan Pranata Komputer Pelaksana Pemula diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK.

Berikut persyatan umum jika ingin melamar jadi pegawai BIN:

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

2. Belum pernah menikah, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan belum menikah dari Lurah/Kepala Desa setempat (Berdasarkan Perka BIN Nomor 06 Tahun 2013).

3. Usia saat mendaftar (per tanggal 1 Desember 2019), dengan ketentuan:
- Untuk pelamar D-III, minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 bulan 0 hari;
- Untuk pelamar S-1, minimal 20 tahun dan maksimal 32 tahun 0 bulan 0 hari;
- Untuk pelamar S-2, minimal 22 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari;

4. Pelamar untuk jenis formasi umum dengan kriteria:

5. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri, IPK (skala 4) minimal 3,00 (tiga koma nol nol), dengan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

7. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta, IPK (skala 4) minimal 3,30 (tiga koma tiga nol), dengan perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

8. Pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri, harus terakreditasi dan/atau telah mendapat penyetaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

9. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

10. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, calon anggota/anggota TNI/Polri, anggota dan/atau pengurus partai politik.

11. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

12. Memiliki latar belakang pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan, diutamakan memiliki jaringan yang luas atau pengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan.

13. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.

14. Sehat jasmani rohani, tidak buta warna dan jika berkacamata maksimal +(plus)/-(minus) 1,0.
15. Tinggi badan bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm dengan berat badan ideal.

16. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

17. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

18. Peserta CPNS 2018 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019.

19. Pelamar dari kategori P1/TL pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018, dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan kualifikasi pendidikan yang sama saat mendaftar sebagai CPNS tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang sama ataupun tidak sama, akan digunakan nilai terbaik antara hasil SKD tahun 2018 dengan SKD tahun 2019.
20. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
Bawaslu Pariaman Rekrut Panwascam Untuk Pilgub, Ini Tahapannya

Pariaman - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman akan merekrut 12 orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

"Jumlah Panwascam sesuai kebutuhan ada 12 orang sebagai pengawas adhoc di kecamatan. Distribusinya 3 orang Panwascam setiap kecamatannya," kata Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, Selasa (12/11).

Menurut Riswan, sebelum memulai perekrutan besok, Bawaslu Kota Pariaman telah mensosialisasikan perekrutan Panwascam ke kantor kecamatan dan kantor desa sejak 6 November 2019 silam.

Pengumuman dapat diakses langsung ke Kantor Bawaslu, Kantor Kecamatan, Desa. Masyarakat juga bisa mengakses melalui https://pariaman.bawaslu.go.id, dan media sosial Bawaslu Kota Pariaman.

Setelah membuka pendaftaran pada 27 November hingga 3 Desember 2019, pihaknya akan meneliti berkas tersebut pada 27 November 2019 hingga 4 Desember 2019.

"Jika pendaftar kurang dari target minimal, pendaftaran akan diperpanjang lima hari pada 6 hingga 10 Desember 2019. Tapi jika kouta pendatar mencukupi, kita lanjutkan penguman hasil penelitian administrasi," jelasnya.

Bawaslu juga meminta tanggapan masyarakat terhadap hasil penelitian administrasi. Masyarakat dapat melaporkan peserta lolos penelitian administrasi namun tidak memenuhi syarat.

Peserta yang lulus penelitian administrasi melanjutkan tes tertulis pada 13 - 17 Desember 2019. Jika lulus, peserta dapat mengikuti tes wawancara yang dilaksakan pada 13-17 Desember 2019. 

"Kemudian hasil tes akhir diumumkan pada 18 Desember 2019. Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan dilantik menjadi Panwascam pada 20-21 Desember 2019 mendatang," pungkasnya. (Nanda)
Nyalon Bupati Padangpariaman dari Golkar, Ini Syaratnya
Dt Syahrul Lung
Pariaman - Partai Golkar akan memulai penjaringan bakal calon bupati Padangpariaman Pilkada 2020 pada 18 November 2019 mendatang.

Bakal calon dapat melakukan pengambilan dan pengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPD Partai Golkar Padangpariaman di Jalan Padang-Bukittinggi, Lubuk Alung.
        
Penjaringan bakal calon dilakukan selama 13 hari hingga tanggal 30 November 2019 mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Padangpariaman, Syahrul Datuak Lung mengatakan setidaknya 17 persyaratan harus dipenuhi bakal calon jika ingin diusung oleh partai berlambang pohon beringin ini.

Persyaratan itu di antarannya, harus bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setia terhadap Pancasila, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI.

Bakal calon harus memenuhi syarat pendidikan minimal tamatan SLTA/sederajat, berusia minimal 30 tahun, tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Ada 17 syarat yang harus dipenuhi bakal calon, bisa dikatakan itu kriterianya balon yang kami ingin," katanya.

Jika memenuhi 17 persyaratan itu, lanjut Syahrul, balon dapat mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasinya antara lain, surat permohonan menjadi bakal calon Bupati Padangpariaman, biodata diri, foto copy KTP dan Kartu Keluarga, daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 4X6 berwarna 4 lembar dan hitam putih 4 lembar.

"Kemudian fotocopy ijazah yang telah dilegalisir, dan surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai Bupati Padangpariaman yang diusung Partai Golkar," rincinya.

Setelah menyelesaikan proses penjaringan balon, panitia akan menyampaikan rekomendasi nama balon yang akan diusung setelah mengkaji survei elektabilitas seluruh calon.

"Kita kaji dulu, nanti kita sampaikan hasil kajian tersebut ke DPD Sumbar. Selanjutnya kandidat direkomendasikan ke DPP di Jakarta," lanjutnya.

Menurut Syahrul, Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. 

"Dengan empat kursi di DPRD Padangpariaman, Golkar belum bisa mengusung satu pasangan calon. Kami harus koalisi, minimal jumlah kursinya 8," ulasnya.

Penjaringan balon terbuka untuk umum. Kader dan masyarakat non kader Partai Golkar bisa mengikuti penjaringan. (Nanda)
Inspektorat dan Jaksa Monitor Proyek DAK Bernilai 41 M di Padangpariaman

Parit Malintang - Kepala Inspektorat Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara monitoring pekerjaan infrastruktur jalan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat di Padangpariaman. 

Kata dia, ada tiga ruas jalan yang dikerjakan yaitu ruas jalan Padang Kajai - Hulu Banda, ruas jalan Pasa Usang - Ketaping dan ruas jalan Sicincin - Pakandangan. Ketiga ruas jalan tersebut senilai Rp 41.120.970.000.

"Jalan mulus adalah program Bapak Bupati Ali Mukhni. Pembangunan jalan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dulu, tiga ruas jalan ini terasa sempit, sekarang semakin lebar dan lebih nyaman," kata Hendra Aswara saat meninjau jalan Pasa Usang - Kataping, Senin (11/11). 

Monitoring oleh inspektorat, ujar Hendra, agar memastikan pekerjaan telah dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan taat aturan. Pekerjaan tersebut juga dikawal oleh TP4D Kejaksaan Negeri Pariaman. 

Menjelang akhir tahun, mantan Kepala Dinas Perizinan itu mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan alokasi DAK agar segera menuntaskan pekerjaan, baik fisik maupun non fisik. Kemudian dia harapkan segala administrasi pencairan dana dikakukan sebelum 17 Desember 2019. 

"Sebelum pencairan, akan ditinjau ulang terlebih dahulu oleh inspektorat sepuluh hari sebelumnya atau mulai tanggal 7 desember mendatang," kata alumni STPDN Angkatan XI itu. 

Tahun ini, tambah Hendra, Padangpariaman mendapatkan DAK seluruhnya sebesar Rp 191 miliar. Di antaranya untuk dinas pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, sentra IKM, pertanian, pariwisata dan lainnya. 

"Kita apresiasi bagi dinas yang sudah menyelesaikan pekerjaan dan bagi yang belum agar segera dipacu sebelum habis kontrak," kata Hendra. (Tim)
Peringati Hari Pahlawan, Genius Bicara Pahlawan Masa Kini

Pariaman - Setiap tanggal 10 November setiap tahunnya, Kota Pariaman memperingati upacara Hari Pahlawan. Pagi tadi, upacara tersebut kembali diselenggarakan di halaman Balaikota Pariaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Kota Pariaman, Minggu (10/11).

Dengan memaknai semangat kepahlawanan, banyak cara dapat dilakukan generasi saat ini menjadi pahlawan masa kini.

"Salah satu yang dilakukan menjadi pahlawan masa kini dengan terlibat mengisi pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik, namun juga non fisik dan perjuangan pengembagan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Genius Umar.

Dalam amanatnya saat upacara Hari Pahlawan, Genius Umar menyebut warganya bisa menjadi pahlawan dengan berjuang mengembangkan pariwisata di Kota Pariaman.

"Semua kita harus terlibat membangun Kota Pariaman ini. Warga berjuang bersama mengembangan pariwisata daerah kita," ujarnya.

Lebih nyata lagi perjuangan mengembangkan wisata dapat dimulai dengan menjaga kebersihkan kota dan lingkungan. Kemudian menggerakkan kembali gotong royong.

Ditambahkannya, selain mengembangkan pariwisata, pahlawan masa kini bisa diwujudkan dengan tidak bersikap dan melakukan tindakan yang dapat memecah persatuan bangsa. 

"Berjuang melawan penyebaran infomasi bohong atau hoaks, juga salah salah satu bentuk pahlawan masa kini," tukasnya.

Upacara peringatan Hari Pahlawan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Rawang, Kota Pariaman. (Nanda)
Padangpariaman Bayarkan TPP ASN 2018
Sekretaris Daerah Jonpriadi saat hadiri rapat paripurna di Aula DPRD.
Parit Malintang - Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah membayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) tahun 2018. Bupati Padangpariaman melalui Sekretaris Daerah Jonpriadi mengatakan bahwa masing-masing perangkat daerah telah dapat mengajukan permintaan TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Sesuai arahan Bapak Bupati, bahwa TPP tahun 2018 sebanyak 5 bulan sudah dibayarkan dari kemaren (kamis, 7/11). Sebagian besar OPD sudah menerima dan masuk rekening," kata Jonpriadi didampingi Inspektur Hendra Aswara saat hadiri Rapat Paripurna di Ruang rapat DPRD, Pariaman, Jumat (8/11). 

Pembayaran TPP, kata Jonpriadi, sebagai komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur. Adanya TPP diharapkan meningkatakn kinerja aparatur khususnya dalam pelayanan publik.

Diketahui bahwa TPP ASN Padangpariaman hanya dapat dianggarkan untuk tujuh bulan pada tahun 2018. Sementara sisa TPP yang belum dibayarkan telah dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2019.

"Kami apresiasi DPRD yang turut berkomitmen dalam menganggarkan TPP tahun in,i" ujar mantan Kepala Bappeda itu.

Sementara Inspektur Daerah mengatakan TPP bagi ASN Pemerintah Daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai pada 2020 pemberian TPP harus disetujui Menteri Dalam Negeri. 

Penetapan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

"Untuk TPP tahun 2020 sedang dibahas seiring pembahasan APBD" ujar Hendra. (Tim)
Kejari Pariaman Luncurkan Inovasi Layanan 'Tamasya dan Jaga Curhat'
Foto: Nanda
Pariaman - Kejari Pariaman melucurkan layanan Tampek Mangadu Masyarakat (Tamasya) dan Jaksa Warga Curhat (Jaga Curhat) untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Jumat (8/11).

"Tamasya merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan masyarakat menyampaikan pengaduan sekaligus memasukkan peningkatan pelayanan di Kejari Pariaman," kata Kajari Pariaman Efrianto.

Dikatakan Efrianto, untuk menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses http://www.kejari-pariaman.go.id/ dan mengklik ikon layanan Tamasya. Selanjutnya masyarakat dapat memasukkan identitas diri dan penyampaikan pengaduan.

Saat ini layanan Tamasya baru berbasis website. Kejari Pariaman berencana akan mengembangkan layanan tersebut dengan menjadikan aplikasi berbasis android.

"Misalnya masyarakat ada pengambilan barang bukti tilang, ada keterlambatan. Masyarakat dapat dapat menyampaikan pengaduan tersebut ke kami," sebutnya.

Sementara program Jaga Curhat ditujukan untuk memberikan penerangan hukum masyarakat. Dalam program ini, pihak Kejari Pariaman datang ke tengah masyarakat melakukan penerangan hukum.
     
"Program ini bertujuan agar masyarakat sadar hukum dan menjauhi pelanggaran hukum," lanjutnya.
 

Berbeda dengan penyuluhan dan sosialisasi pada umumnya, Jaga Curhat ini, penerangan hukum dikemas interaktif. Masyarakat dengan para jaksa saling bercerita, Kejari Pariaman paparkan materi penerangan hukum, warga curhat tentang persoalan hukum.

"Ini berbeda, biasanya sosialisasi kami yang mengundang ke kantor. Biasanya dilaksankan di suatu gedung. Namun program ini kami yang mendatangi masyarakat dan melakukan penerangan hukum. Kemarin kita sudah mulai program ini dengan berkunjung ke Nagari Katapiang," ulasnya. (Nanda)