Kota Dumai Bahoyak Tabuik

Dumai --- Walikota Pariaman diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Lanefi dan Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, hadiri pelantikan pengurus Generasi Muda Pariaman (Gempar) Kota Dumai, Minggu (15/10). Gempar Dumai merupakan organisasi sayap PKDP Kota Dumai.

Pada kesempatan itu Lanefi menyampaikan apresiasi warga dan pemerintah kota Pariaman pada PKDP dan Gempar Dumai yang selalu kompak dan solid di rantau. PKDP dan sayapnya Gempar, kata Lanefi selalu saling bahu membahu dan bergotong royong dalam meningkatkan ekonomi antar sesama warga Pariaman di Dumai.

"Gempar harus mampu bekerja sama dengan pemerintah Kota Dumai dalam membangun daerah rantau dan kampung (ranah) tanpa meninggalkan adat dan budaya kita: ndak lakang dek paneh dan ndak lapauak dek hujan," tuturnya.

Ketua PKDP Kota Dumai Sidi Zulfa Indra, mengatakan bahwa sebagai organisasi sayap PKDP,  Gempar berada di bawah PKDP dan sebagai organisasi pemuda, Gempar berada di bawah Organisasi Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR).

"Mereka adalah warga kota Dumai  yang berasal dari Pariaman. Gempar tidak ada kaitannya dengan politik, murni Ormas dan diharapkan bersama organisasi yang lain bekerjasama dalam membangun kota Dumai dengan falsafah: barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang," ungkapnya.

Di saat yang sama, Walikota Dumai Zulkifli AS mengatakan Gempar suatu khazanah kesinambungan organisasi sebelumnya. Ia berkata pengurus suatu organisasi perlu memahami AD/ART Organisasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan organisasi.

"Buat program yang sederhana tapi fokus agar tepat sasaran, tak usah muluk-muluk, tingkatkan  semangat dan spirit organisasi  agar tujuan dapat tercapai," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa Kota Dumai memiliki 18 suku. Ia berharap antar suku supaya saling berinteraksi satu sama lain agar tidak timbul gesekan. Banyak suku bisa jadi kelemahan dan bisa juga jadi kekuatan.

"Saya sangat mendukung berdirinya organisasi sosial ini, karena akan mempertajam rasa sosial masyarakat terhadap orang lain. Makin banyak, kepedulian sosial akan tinggi, nilai sosial dan kepedulian tinggi sangat luar biasa untuk membangun daerah," imbuhnya.

Acara tersebut juga dimeriahi Hoyak Tabuik Ala Piaman. Tabuik yang merupakan ikon Pariaman, juga kebanggaan bagi perantau Piaman di Dumai. Kabarnya, hoyak Tabuik Piaman akan dijadikan oleh PKDP iven tahunan bertajuk Parade Nusantara memeriahkan HUT Kota Dumai.

Tabuik dengan tinggi 6 meter itu diserahkan oleh Ketua PKDP Kota Dumai kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Dumai untuk dijadikan salah satu seni dan budaya Kota Dumai, dan akan ditampilkan dalam Hari Ulang Tahun Kota Dumai pada bulan April mendatang.

Gempar Kota Dumai periode 2017-2022 diketua oleh Andes Fahmi Chan, Sekretaris Don Putra dan Bendahara Bobi Herlanda. (Andi Sikumbang)
DPRD Akan Kembalikan Nama Daerah ke Bahasa Piaman Asli

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin (kiri) saat berdiskusi dengan anggota DPD RI Leonardy Harmainy (kanan)
Santok --- DPRD Kota Pariaman akan mengembalikan keaslian nama-nama desa/wilayah melalui Peraturan Daerah (Perda). Nama-nama desa, saat ini dinilai telah melenceng dan jadi tidak bermakna dari makna aslinya sesudah dinasionalisasikan.

"Misalnya Punggung Lading, aslinya kan Pungguang Ladiang. Lading tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asli Pariaman. Begitu juga dengan nama Manggung, Naras dan banyak lagi nama-nama yang melenceng dari arti yang sesungguhnya," kata Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin di kantor KPU Kota Pariaman, Senin (16/10).

Menurutnya, DPRD saat ini telah mendata semua nama-nama wilayah yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman asli. Nama-nama tersebut setelah data rampung, akan dibahas secepatnya bersama pihak eksekutif, selanjutnya dibuatkan Perdanya.

"Kita menunggu dari eksekutif sebenarnya. Namun setelah pengumpulan data rampung, jika pihak eksekutif belum juga mengajukannya, DPRD bisa mengajukan melalui Perda Inisiatif," sambungnya.

Ia mengatakan nama-nama desa dan kelurahan yang ada sekarang, dahulunya diubah menyesuaikan EYD (ejaan yang disempurnakan). Tapi setelah diubah, banyak masyarakat yang protes karena nama tersebut menjadi kehilangan makna.

Terpisah, Adek (46) warga Pariaman Tengah setuju dengan pengembalian ejaan nama nama daerah di wilayah kota Pariaman. Ia menilai langkah tersebut merupakan pelestarian nilai-nilai asli daerah.

"Memang ada bahasa daerah Minang tidak berubah makna setelah dinasionalisasikan, namun dalam beberapa kasus nama malah kehilangan artinya dan menjadi janggal setelah diubah ke bahasa Indonesia," kata dia.

Ia menilai pihak eksekutif dan legislatif benar-benar mendata secara keseluruhan nama-nama yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman agar tidak ada yang tercecer.

"Supaya tidak sampai merevisi lagi, kan?" pungkasnya. (OLP)
Berkas Golkar Kota Pariaman Dinyatakan Oke dan Clear Sipol KPU


~Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP.

~Golkar Kota Pariaman serahkan 1.022 bukti dukungan dari hanya 88 bukti minimal yang dibutuhkan.

Proses pendaftaran sempat tertahan selama 10 menit karena aplikasi Sipol tidak bisa diakses

Santok --- Berkas pendaftaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Kota Pariaman dinyatakan oke dan clear sesuai dengan data dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU Kota Pariaman, Senin 16/10). KPU sendiri sudah membuka pendaftaran parpol untuk pemilu 2019 sejak Selasa, 3 Oktober 2017 lalu.

Untuk diketahui, aplikasi Sipol sendiri memiliki dua modul. Satu modul digunakan untuk parpol, modul kedua digunakan oleh KPU. Namun demikian, dalam Sipol, antara aplikasi penyelenggara (KPU) dan aplikasi partai politik tidak terkoneksi. Parpol mendapatkan username dan password akun Sipol dari KPU. Dengan penggunaan aplikasi Sipol, maka akan jelas transparansi pada partai politik.

Pada Sipol, parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening dan data lainnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan ke KPU Kota Pariaman 1 bundel berisi sebanyak 1.022 lampiran fotocopy e-KTP beserta kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan. Jumlah tersebut ternyata merupakan keanggotaan parpol terbanyak yang diterima KPU di banding milik parpol lainnya di kota Pariaman yang telah mendaftar.

Ia bahkan mengatakan berkas yang telah diserahkannya---sesuai data yang tertera di Sipol---siap diteliti dan diverifikasi keabsahannya oleh pihak KPU pada tahapan KPU selanjutnya.

"Partai Golkar merupakan partai lama dan sudah berpengalaman. Untuk kota Pariaman kita memilik struktur mulai dari sayap, kecamatan, desa dan kelurahan bahkan hingga per TPS (tingkat RT). Semua kader berjumlah 1.022 tersebut dijamin keabsahannya dan tidak ada yang ganda," ungkap Mardison.

Mardison mengakui sebelum menyerahkan berkas ke KPU, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan konsultasi ke KPU. Hal itu dilakukan agar pihaknya bisa melakukan persiapan maksimal dan tidak bolak-balik setelah mendaftar guna melengkapi berkas.

"Kita memang diperintahkan DPP dan DPD I Golkar Sumbar agar menyiapkan berkas secara matang jauh hari. Kita diperintahkan menyusun data sesuai dan detail sehingga setelah DPP Partai Golkar resmi mendaftar ke KPU Pusat pada hari Minggu (15/10), tidak adalagi kesalahan saat tingkat DPD mendaftar pada hari (penutupan pendaftaran) Senin (16/10) hari ini," bebernya.

Mardison optimis pihaknya mampu mempertahankan posisi Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif Kota Pariaman sebagaimana pemilu legislatif tahun 2014. Ia memasang target yang sama dalam Pilwako Pariaman 2018.

"Target kita kembali merebut kursi Ketua DPRD Kota Pariaman tahun 2019 dan menang dalam Pilkada Pariaman 2018," pungkasnya.

Komisioner Divisi Logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, jumlah dukungan yang diperlukan oleh parpol agar dinyatakan oke dan clear sebanyak 88 dukungan. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk Pariaman dibagi 1000.

"Saat ini jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 88.000 jiwa, jika dibagi 1.000 menjadi 88. Jumlah 88 merupakan syarat dukungan minimal bagi parpol," sebutnya.

Meski syarat minimal telah ditentukan, pihaknya tidak membatasi jumlah berkas dukungan yang diserahkan parpol ke KPU asal sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi Sipol. KPU juga akan melakukan verifikasi dengan menggunakan dua metode, yakni metode acak dan metode sampel--10 persen dari jumlah data/berkas yang dimasukan parpol.

Indra Jaya mengungkap, hingga Senin pukul 16.00 WIB, baru 10 parpol dari 20 parpol yang dinyatakan oke dan clear. Bagi parpol yang telah mendaftar namun dinyatakan belum clear, wajib melengkapinya hingga pukul 24.00 WIB atau jadwal penutupan tahapan penyerahan berkas dukungan. Jika hingga jadwal yang ditentukan data yang diserahkan ternyata juga belum lengkap, maka parpol tersebut dinyatakan gagal verifikasi berkas untuk wilayah kota Pariaman.

Komisioner Divisi Hukum KPU Sumatera Barat Nurhaida Yeti menyebut penyerahan berkas dukungan tingkat DPC/DPD merupakan berkas pendukung untuk parpol tingkat DPP.

"Oleh karena itu DPC/DPD mendaftar setelah tingkat DPPnya terdaftar di aplikasi Sipol," katanya.

Ia berkata, setelah penutupan tahapan penyerahan berkas parpol ditutup hari ini pukul 24.00 WIB, dari tanggal 17 Oktober hingga 30 hari ke depan, KPU lanjut ke tahap penelitian administrasi berkas yang diserahkan.

Dalam tahap verifikasi tersebut KPU akan meneliti keabsahan berkas. Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual jika para verifikator meragukan keabsahan berkas yang diserahkan oleh parpol.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang downnya aplikasi Sipol saat parpol mendaftar hari ini, Nurhaida menjawab akan tetap memproses data parpol jika datang sebelum jadwal penutupan pukul 24.00 WIB.

"Jadwal penutupan kan pukul 24.00, jika sebelum jam tersebut parpol telah datang dan telah mengisi pendaftaran, kemudian tiba-tiba aplikasi Sipol ada masalah (di database pusat), maka jadwal kedatangannya yang kita hitung, meski KPU bekerja hingga jam 3 pagi," tandasnya.

Parpol yang ingin ikut Pemilu 2019 mendaftar ke KPU dengan mengikuti prosedur yang sudah diatur KPU dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Verifikasi Parpol. Jika sampai pukul 24.00, tanggal 16 Oktober 2017 (hari terakhir pendaftaran), parpol tidak memenuhi syarat pendaftaran, maka semua dokumen pendaftarannya dikembalikan.

KPU tidak menerima dokumen-dokunen pendaftaran yang belum diunggah ke Sipol. Parpol harus mengunggah dokumen-dokumen dulu ke Sipol, baru mendaftarkan secara resmi ke KPU dengan membawa printout dokumen yang sudah diunggah ke Sipol.

Namun di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bagi parpol yang telah diverifikasi atau peserta pemilu 2014, tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. (OLP)
LPSE Kota Pariaman Komit Capai Standar 17

Pariaman --- Ketua Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Ichwan Nasution didampingi oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumbar lakukan penilaian terhadap 17 standar LPSE Kota Pariaman, Kamis (12/10).

Proses penilaian dari pukul 09.30 hingga 20.00 WIB. Tim penilai betul-betul memverifikasi semua dokumen serta mencek kelengkapan sarana dan prasana dan semua layanan LPSE Kota Pariaman.

Ichwan Nasution mengatakan bahwa komitmen LPSE Kota Pariaman untuk mencapai 17 standar sangat tinggi. Tampak dari usaha untuk melengkapi seluruh persyaratan seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pelayanan.

"Semoga ini dapat terus ditingkatkan,” ujar Ichwan Nasution.

Sebelumnya LPSE Kota Pariaman telah memenuhi 8 standar, yaitu standar kebijakan layanan, pengorganisasi layanan, pengelolaan aset, pengelolaan layanan helpdesk, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran.

Ichwan menyebutkan pihaknya telah menilai sebanyak 9 standar, di antaranya pengelolaan risiko, standar pengelolaan keamanan operasional layanan, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan pendukung layanan, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, pengelolaan kepatuhan dan standar penilaian internal

Kedatangan tim penilai disambut oleh Asisten I Lanefi, Kadis Kominfo Kota Pariaman Yalviendri dan Ketua LPSE Kota Pariaman Nofrizal Nur di Balaikota Pariaman.

“Semoga penilaian berjalan lancar sebab saya rasa kesiapan tim LPSE Kota Pariaman cukup matang dan dapat menyusul 9 kabupaten/kota yang sudah memperoleh 17 standar di Sumatera Barat,” ungkap Lanefi. (Juned)
Tol Padang-Pekanbaru, Rini Soemarno Minta Padangpariaman Tuntaskan Pembebasan Lahan

Padangpariaman --- Menteri BUMN Rini Soemarno meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman segera selesaikan land clearing lahan atau pembebasan lahan yang akan dibangun ruas jalan tol Padang-Pekanbaru.

Menurut Rini, lahan lahan tol pada ruas Padang-Sicincin yang melintasi daerah Padangpariaman yang saat ini telah tersedia sepanjang 23 kilometer dengan lebar 36 meter.
Namun lebar lahan itu, kata dia, belum memenuhi syarat pembangunan jalan tol yang minimal memiliki lebar 60 meter. Selain itu, untuk ruas jalan tol yang melewati berbagai daerah sepanjang 71 kilometer sejak dari Padang hingga Bukittingi harus dipastikan clear.

“Pemda harus segera menyelesaikan land clearingnya, minimal pada ruas Padang-Sicincin agar pengerjaan dapat dilaksanakan secepatnya,” ujarnya saat meninjau persiapan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, di Paritmalintang, Sabtu (14/10) sore.

Dilanjutkan Rini, pemerintah pusat menargetkan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan diselesaikan minimal pada semester I tahun 2019 mendatang. Namun untuk tahap awal, pengerjaan akan menfokuskan pada pembangunan jalan tol dari Padang ke Bukittinggi. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol, pembangunan akan dilakukan tiga titik secara paralel.

“Kota Bukittinggi, Padangpariaman dan daerah lain yang dilewati tol Sumatera Barat adalah daerah tujuan wisata, percepatan ini kita harapkan dapat mempengaruhi kunjugan wisata juga,” ulasnya.

Dalam kunjungan pertamanya itu, Rini mengapresiasi dukungan masyarakat Padangpariaman yang memberikan lahan untuk pembangunan jalan tol pertama di Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa rakyat Padangpariaman harus memiliki jalan tol, untuk meningkatkan perekonomian.

“Dengan adanya jalan tol, mobilitas orang dan barang akan lebih singkat, sehingga biaya akan dapat ditekan dan banyak dampak ekonomi lainnya yang akan dirasakan,” sebut dia.

Sementara itu, Hutama Karya yang menjadi perusahaan BUMN yang melakukan pembagunan telah mulai melakukan pengerjaan tol antara lain pembebasan lahan, penyelidikan lahan dan desain jalan tol.

Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, ditaksir akan menelan biaya Rp100 miliar/kilometernya. Namun pada titik ruas yang bertebing dan terowongan, pihaknya akan membandingkan dengan metode pembangunan yang dilakukan di negara lain untuk menaksir anggaran biaya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan, bahwa pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui oleh proyek pembangunan tol akan melakukan rapat dalam waktu dekat untuk mempercepat proses land clearing lahan yang akan dibangun tol.

“Dalam waktu dekat, insya Allah pembebasan lahan ini akan selesai,” ujarnya.

Dalam kunjungan di Padangpariaman, Mentri BUMN Rini Soemarno juga mengunjungi Bendungan Anai di Kecamatan Lubuk Alung dan PLTA Singkarak di nagari Anduriang Kecamatan 2X11 Kayutanam. (Nanda)
Hingga Penutupan Besok, Baru 2 Parpol Peserta Pemilu Serahkan Berkas ke KPU Pariaman

Santok --- KPU Kota Pariaman menyiapkan tiga desk SIPOL mengantisipasi penyerahan dokumen keanggotaan parpol peserta pemilu 2019 ke kantor KPU Kota Pariaman.

Penyiapan tiga desk yang didukung oleh tiga operator SIPOL tipe pengguna KPU, dikarenakan KPU Kota Pariaman memprediksi dua hari sisa batas waktu penyerahan dokumen keanggotaan parpol, baru dua parpol yang telah menyerahkan dokumen ke KPU Kota Pariaman, sedangakan dari data KPU Kota Pariaman, 16 parpol lainnya belum menyerahkan dokumen.

“Kita siapkan tiga desk untuk mengantisipasi jika pengurus parpolnya menyerahkan pada detik-detik akhir batas waktu. Saat ini baru dua parpol yaitu Partai NasDem dan Perindo yang telah menyerahkan dokumen ke kita (KPU), sedangkan 16 parpol yang terdatar di Kesbangpol, masih belum menyerahkan,” ungkap Kordiv Hukum KPU Kota Pariaman Aisyah, Sabtu (14/10) sore.

Ia menjelaskan, beberapa parpol sebetulnya telah melakukan konsultasi dan akan melakukan penyerahan dokumen ke KPU. Namun hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena DPP partainya belum melakukan pendaftaran ke KPU Pusat.

Ia merinci parpol di tingkat pusat yang telah mendaftar ke KPU, bisa diterima berkasnya di tingkat Kota. Partai Perindo menjadi partai pertama yang mendaftar ke KPU RI, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Berkarya dan Partai Amanat Nasional pada hari selanjutnya.

“Sampai hari ini, baru 7 partai yang sudah bisa menyerahkan dokumen, karena memang itu yang sudah mendatar di tingkat pusat, sedangkan parpol lain harus mengunggu pendaftaran dulu,” ujarnya.

Pada saat penyerahan dokumen keanggotaan parpol masih banyak terjadi permasalahan, mulai dari ketidakcocokan jumlah salinan tanda keanggotaan parpol pada SIPOL dengan salinan hardcopy tanda keanggotaan yang diserahkan oleh pengurus daerah parpol.

Selain itu, data yang diserahkan terkadang ada yang berbeda dengan salinan tanda keanggotaan yang diserahkan ke KPU Kota Pariaman.

“Ada juga parpol belum bisa diterima karena data yang diberikan dengan data yang tercantum pada SIPOL berbeda. Namun belum kita terima agar parpol tersebut melengkapi,” sebutnya.

Aisyah memprediksi, penyerahan dokumen keanggotaan parpol akan ramai pada hari Senin (16/10) yang menjadi hari terakhir bagi parpol menyerahkan dokumen keanggotaan. Pada hari terakhir itu, KPU Kota Pariaman akan menerima dokumen parpol sejak pagi, pukul 08.00 hingga pukul 00.00 WIB. (Nanda)
Kodim Pariaman Ceritakan Makna di Balik Nobar Film Merah Putih Memanggil

Pariaman --- Kodim 0308/Pariaman bersama jajaran Kantor Kamenag Kota Pariaman dan siswa MAN 1 Padusunan nonton bareng film “Merah Putih Memanggil” di salah satu Mall di Kota Padang, Jumat (13/10).

Dandim 0308/Pariaman Letkol ARH Hermawansyah, usai nobar film tersebut menjelaskan, film berkisah tentang operasi gabungan rahasia TNI untuk menyelamatkan lima orang sandera ditawan oleh kelompok teroris.

Kelompok teroris Tango pimpinan Diego yang diperankan Ario Wahab menculik lima orang  dan meminta sejumlah tebusan kepada pemerintah. Usai melakukan koordinasi dan mendapat izin dari negara asal, operasi yang melibatkan seluruh angkatan TNI: darat, laut, udara dan pasukan elit lainnya pun dilancarkan.

TNI AD melakukan sebuah operasi tertutup dengan mengirim 1 tim dari Batalyon Anti Teror Kopassus dalam regu kecil dipimpin Kapten Norman yang diperankan oleh Marulli Tampubolon dan sejumlah artis lainnya memiliki misi membebaskan sandera yang diculik ditawan oleh kelompok teroris Tango yang dipimpin Diego. Personil gabungan, juga didukung oleh Marinir, Kopaska, Penerbal, KRI Diponegoro, kapal selam KRI Nanggala dan skuadron pesawat tempur Sukhoi SU-30 dari TNI AU.

“Ada beberapa nilai yang bisa dipetik melalui film ini, pertama, semangat partriotik rela mati dengan semangat korsa “lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas”. Itu menandakan bahwa seorang prajurit rela berkorban untuk negaranya. Kedua, kehebatan prajurit pilihan TNI dalam jumlah kecil melakukan operasi pembebasan hingga masuk ke titik markas teroris adalah show of bahwa Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang hebat yang siap menjaga kedaulatan NKRI,” jelas Letkol ARH Hermawansyah.

Menurutnya, kisah yang diceritakan dalam operasi tersebut adalah kisah nyata prajurit TNI dalam bertugas. Tidak hanya prajurit, kisah keikhlasan hati keluarga melepas suami atau anak bertugas terkadang hanya pulang nama melaksanakan tugas negara. Melalui film ini, ia berharap pelajar yang telah menonton film tersebut dapat termotiviasi semangat patriotik.

“Itu nyata, suksesnya tugas seorang prajurit juga didukung oleh keluarganya,” tegasnya.

Ke depan, pihaknya siap menfasilitasi dan mendampingi pelajar atau sekolah yang ingin nobar film Merah Putih Memanggil.

“JIka ada siswa ataupun pelajar yang ingin nonton, kita akan fasilitasi kita akan antar ke tempat nontonnya dan kita juga akan dampingi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pariaman Muhammad Nur mengatakan, film Merah Putih Memanggil sangat memotivasi semangat juang dan patriotik generasi muda yang mulai memudar.

Pihaknya yang juga mengajak serta guru Mandrasah di Kota Pariaman itu, akan menyampaikan nilai-nilai juang yang disampaikan dalam film kepada siswa yang belum berkesempatan menonton.

Kisah kehebatan prajurit pilihan TNI dalam menyesaikan tugas negara, menimbulkan rasa nyaman dan aman masyarakat Indonesia, karena dilindungi oleh prajurit hebat. Ia berharap, dalam momen peringatan HUT TNI ke-72 tahun itu, TNI makin kuat bersama rakyat. (Nanda)
November 2017 Jembatan Ambruk Kayu Gadang Sikabu Dibangun Permanen

Jakarta --- Berselang tiga minggu pasca Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk membangun tanggap darurat Jembatan Kayu Gadang Sikabu yang ambruk karena bencana, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menemui orang nomor dua di BNPB itu di kantornya untuk meminta dipercepat pembangunan jembatan secara permanen.

Permintaan itu dilakukan karena vitalnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Semenjak jembatan tersebut ambruk, lalu lintas orang dan barang menjadi terganggu terutama siswa dan pelajar yang bersekolah antara kedua wilayah seberang jembatan.

Didampingi Plt Kepala Dinas PUPR Budi Mulya, bupati membahas masalah tindaklanjut permohonan bantuan dana rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan jembatan Kayu Gadang Sikabu sebesar lebih kurang Rp26 miliar.

Selain membahas kebutuhan dana untuk pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana, bupati juga membahas kemajuan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Padangpariaman, terutama yang terkena dan berpotensi terancam bencana seperti abrasi pantai dan kawasan longsor.

Dody Ruswandi yang juga mantan Kepala Dinas PU Sumbar itu, memberikan apresiasi kepada Ali Mukhni atas semangat dalam memperjuangkan permintaan dana ke pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut, hal itu ditempuh mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemkab Padangpariaman dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur khusus infrstruktur yang terkena bencana alam, apalagi wilayah Padangpariaman merupakan daerah rawan dan menjadi langganan seluruh jenis bencana.

Khusus bantuan dana dari BNPB untuk rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan jembatan Kayu Gadang, Dody Ruswandi menyampaikan bahwasanya proposal permohonan bantuan dana tersebut sedang dalam proses, dan ia berjanji akan diupayakan akhir tahun 2017 baru akan direalisasikan.

Bupati Ali Mukhni berusaha meyakinkan Sestama BNPB itu akan pentingnya keberadaan jembatan Kayu Gadang mengingat di kawasan Sikabu sedang berlangsung pembangunan Main Stadium Sumbar sementara jembatan Kayu Gadang merupakan akses utama menuju lokasi pembangunan Main Stadium.

Sebelumya, Ali Mukhni melaporkan kepada Dody Ruswandi mengenai penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan darurat jembatan yang langsung diserahkan Dody beberapa waktu lalu.

"DSP itu sekarang sudah terealisasi dan masyarakat sudah menikmati jembatan darurat Kayu Gadang walaupun hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, sehingga dapat mengurangi beban penderitaan masyarakat pasca ambruknya jembatan tersebut," kata Ali Mukhni.