Objek Wisata Pariaman Ditutup, PKL: Lebih Baik Mati oleh Corona Daripada Mati Kelaparan
Foto: Kominfo Pariaman
Pariaman - Walikota Pariaman Genius Umar tutup seluruh objek wisata sejak Sabtu (28/3) untuk pencegahan pandemi Covid-19 di Kota Pariaman.

Dalam surat keputusan yang diteken Genius Umar pada 27 Maret itu, batas waktu pembukaan kembali belum ditetapkan.

Genius bilang kebijakan tersebut terpaksa diambilnya untuk mengantisipasi risiko penyebaran Covid-19 di kota Pariaman.

"Sebelumnya kami tidak mau melakukannya mengingat banyaknya masyarakat Pariaman yang bergantung pada sektor wisata. Karena penyebaran Covid-19 kian mengkhawatirkan, kebijakan tersebut mesti kita ambil," kata Genius di Pariaman, Minggu (29/3).

Di samping itu, kata Genius, kebijakan tersebut sekaligus mendukung imbauan pemerintah pusat agar seluruh kabupaten/kota di seluruh Tanah Air menutup sementara seluruh objek wisata di daerahnya.

Dengan ditutupnya seluruh objek wisata Pariaman, ia mengimbau biro travel sementara waktu tidak menjual tiket perjalanan wisata ke kota Pariaman hingga situasi normal kembali.

Kebijakan tersebut pasti akan berimbas pada pengusaha rumah makan dan cafe yang ada di seluruh objek wisata Pariaman.

In, salah seorang pedagang di salah satu objek wisata Pariaman mengaku tak tahu apalagi usaha yang akan ia lakukan. Menurutnya, ia dan beberapa temannya sesama pedagang lainnya dipastikan akan menganggur dan tidak ada pemasukan karena dampak pandemi Covid-19.

"Kemarin seluruh sekolah ditutup dan kita masih bisa jualan di objek wisata. Kini kemana lagi mesti jualan. Yang kasih makan kita siapa?" keluhnya.

Ia menyebut lebih baik mati karena Corona daripada mati kelaparan. Ia menyebut reaksi berlebihan pemerintah akan berdampak buruk bagi rakyat kecil.

"Akhirnya lebih banyak orang mati kelaparan daripada mati karena Corona," tandasnya. (OLP)
Pandemi Covid-19, Suhatri Bur Ingatkan Provinsi Potensi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok
Suasana Video conference Wagub Sumbar dengan Wabup Suhatri Bur. Foto: AWT
Parit Malintang - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit akan memperketat perbatasan Sumatera Barat guna mencegah masuknya Covid-19 dari luar provinsi Sumatera Barat.

"Pengetatan di 9 pintu perbatasan di Sumatera Barat. Yakni di Pesisir Selatan, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung dan Dharmasraya," kata Nasrul Abit saat rapat dengan seluruh kepala daerah di Sumbar melalui vedeo conference, Sabtu (28/3).

Di tiap titik lokasi tersebut akan dibuka pos pengamanan perbatasan mulai 31 Maret hingga 12 April mendatang. Perbatasan akan dijaga oleh tim medis, polisi, Satpol PP, BPBD hingga dinas perhubungan.

Perbatasan selektif, kata Nasrul Abit, merupakan salah satu upaya untuk langkah antisipasi penambahan jumlah perantau yang masuk ke Sumatra Barat dan penambahan jumlah orang dalam pantauan (ODP) di Sumatra Barat.

"Bupati dan walikota agar menjaga perbatasan provinsi dengan segenap sumber daya yang ada," sambungnya.

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap perantau yang masuk ke Sumbar wajib patuhi isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing. Jika tidak, pihaknya akan melakukan isolasi paksa di ruang isolasi yang disediakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan Padangpariaman telah melakukan semi "lockdown". Semua sekolah telah diliburkan begitu juga dengan beberapa ASN yang melakukan kerja dari rumah.

"Kecuali bagi pelayanan publik untuk tetap bekerja dengan sistem piket untuk menghindari keramaian," kata Suhatri Bur, Minggu (29/3).

Saat ini, kata dia, Bandara Internasional Minangkabau telah terjadi pengurangan frekuensi penerbangan. Namun animo masyarakat untuk pulang kampung terus meningkat, ditambah dengan murahnya harga tiket hingga mencapai Rp 500.000.

"Sehingga makin mendorong masyarakat untuk pulang kampung. Oleh sebab itu dibutuhkan penambahan petugas kesehatan di bandara untuk pengecekan kesehatan pada perantau yang pulang lewat jalur udara," sambungnya.

Saat ini jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padangpariaman terus meningkat hingga 2.744 orang hingga Minggu (29/3/20). Hal tersebut menurutnya jadi persoalan tersendiri meski pihaknya telah menyurati seluruh PKDP di seluruh Indonesia.

"Namun kenyataan yang terjadi para perantau tetap pulang kampung dengan alasan faktor ekonomi,” ujarnya.

ODP di Kabupaten Padangpariaman saat ini sebanyak 23 orang dan PDP sebanyak 2 orang. Ia berharap dengan pembatasan masuknya perantau pulang kampung, mengurangi jumlah ODP di Padangpariaman. 

Sementara itu, jelas dia, enam Puskesmas di Padangpariaman telah tersedia alat pelindung diri (ADP) untuk menangani Covid-19.

"19 Puskesmas lagi belum tersedia APD karena tidak tersedianya di pasaran meski Pemkab telah siapkan anggaran untuk itu," tuturnya.

Beruntung, kata dia, saat ini harga kebutuhan pokok sementara masih stabil. Ia meminta Pemprov Sumbar mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok seiring perkembangan penanganan Covid-19. (Tim/OLP)
Patut Dicontoh Desa Lainnya, Desa Rambai Bagikan 1 Botol Desinfektan per KK
Foto: Fadli
Pariaman - Pemerintah Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan bagikan 1 botol cairan desinfektan per 1 keluarga di desa itu, Jumat (27/3). Hal itu dilakukan desa tersebut untuk langkah antisipasi komunal Covid-19 di desa mereka.

"Agar masing-masing keluarga bisa lakukan desinfektan mandiri di rumahnya masing-masing. Kemudian kami juga lakukan desinfektan di sejumlah fasilitas umum lingkup Desa Rambai," ungkap Kepala Desa Rambai, Arif Fuady.

Pihak desa, kata dia juga bersinergi dengan Puskesmas Kuraitaji dalam melakukan penyemprotan desinfektan. Sedangkan desinfektan sendiri diracik oleh Bidan Delima Desa Rambai. Seluruh bahan-bahannya dibeli dengan menggunakan dana desa.

Dalam melakukan penyemprotan desinfektan, pihak desa memberdayakan segenap sumber daya yang ada. Mulai dari pemuda, perangkat desa, LPM dan unsur lainnya di desa tersebut.

Upik, 30, warga desa setempat memuji langkah proaktif yang dilakukan pihak desa di tengah wabah Covid-19. Pihak desa menurut dia memahami kekhawatiran masyarakat akan kurangnya sarana penunjang untuk pencegahan Covid-19 di tingkat komunal.

Ia bilang cairan desinfektan pemberian desa akan disemprotkan di rumahnya di area yang sering bersentuhan dengan tangan seperti gagang pintu, meja dan perabotan lainnya.

"Begitu kami terima, langsung akan disemprotkan setiba di rumah," kata Upik. (Fadli/OLP)
Tidak Main-main, Pariaman Kerahkan Water Canon Untuk Desinfektan
Foto: Fadli
Pariaman - Gugus Tugas Covid-19 Kota Pariaman semprot sejumlah ruas jalan dengan cairan desinfektan menggunakan mobil taktis water canon milik Polres Pariaman dan mobil pemadam kebakaran, Sabtu (28/3).

Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan penanganan Covid-19 di Pariaman dilakukan semaksimal mungkin dan dengan gerakan yang massive (skala besar).

"Kita lakukan langkah massive dan serius untuk antisipasi Pandemi Covid-19 di Kota Pariaman," ujar Genius Umar.

Menurutnya penyemprotan berbagai fasilitas umum dan ruas jalan adalah aksi pencegahan dan upaya melindungi warga Pariaman dari ancaman pandemi Covid-19 yang telah menginfeksi 6 orang di Sumatera Barat.

Aksi kompak Gugus Tugas Covid-19 dengan Polres dan Kodim Pariaman serta gerakan dari berbagai lembaga lainnya, kata Genius, bukti solidaritas seluruh elemen dalam memerangi dampak pandemi Covis-19 di Pariaman.

“Pemko Pariaman beserta Forkopimda beserta unsur lainnya tidak akan diam. Warga Pariaman juga harus bersatu di tengah pandemi Covid-19," sambungnya.

Penyemprotan desinfektan hari ini tidak hanya di sejumlah ruas jalan di Kota Pariaman, namun juga dilakukan di Pasar Pariaman.

Di samping itu, Genius juga membagikan 1.000 botol cairan desinfektan kepada masyarakat yang dibuat oleh UPT Laboratorium Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman.

Hingga berita ini dirilis, Pemko Pariaman terus berkoordinasi dengan pihak provinsi terkait penanganan virus corona.

Meski terdapat sejumlah orang dalam pantauan, namun hingga hari ini, Sabtu 28 Maret 2020 belum ada kasus positif Covid-19 di Kota Pariaman. (Fadli/OLP)
Ali Mukhni Keluhkan Kelangkaan APD Tangani Covid-19
Ali Mukhni perintahkan Inspektorat dampingi perceatan pengadaan barang terkait penanganan Covid-19. Foto: istimewa
Parit Malintang - Bupati Padangpariaman Ali Mukhni meminta Inspektorat melakukan pendampingan terhadap percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.

Terkait percepatan penanganan Covid-19, Pemkab Padangpariaman telah menyiapkan anggaran dari Dana Biaya Tak Terduga (BTT).

Kebijakan BTT sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dana tersebut untuk membiayai perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD), masker, desinfektan, peralatan pendukung, biaya operasional dan lainnya.

"Namun yang menjadi permasalahan adalah kelangkaan barang dan mahalnya harga yang ditawarkan. Kondisi saat ini bukan kondisi normal. Jika uang pun ada, belum tentu barang ada. Begitu sebaliknya, jika barang ada, maka belum tentu harganya stabil atau sangat mahal,” kata Ali Mukhni di Parit Malintang, Jumat (27/3).

Kepala Inspektorat Padangpariaman, Hendra Aswara menyarankan agar Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 berpedoman pada surat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

“Dalam pendampingan kita juga berprinsip kehati-hatian dan menjalin berkomunikasi dengan BPK, BPKP dan penegak hukum," kata Hendra.

Kepala Dinas Kesehatan Yutiardi Rivai membenarkan bahwa penggunaan dana BTT Rp 806 juta untuk penanganan Covid-19 telah diteken bupati.

"Sesuai SK Bupati Nomor 153/KEP/BPP/2020 tentang penetapan pencairan dana tanggap darurat  penanganan bencana non alam Covid-19.

Pihaknya minta pendampingan Inspektorat dalam penggunaan dana dalam percepatan penanganan Covid-19. Ia juga membenarkan bahwa harga kebutuhan logistik penanganan Covid-19 sudah langka dan bilapun ada maka harganya melambung tinggi.

"Kami telah menghubungi vendor dan toko online untuk pemenuhan kebutuhan di RSUD dan Puskesmas. Segera kita penuhi kebutuhan untuk penanganan Covid-19," pungkasnya. (Tim/OLP)
6 Positif Covid-19 dan ODP PDP Meningkat, Gubernur Minta Perketat Daerah Perbatasan
Bupati Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur beserta jajaran Gugus Tugas Covid-19 simak arahan gubernur melalui video conference. Foto: istimewa
Parit Malintang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan laboratorium rumah sakit Universitas Andalas sudah mendapat izin untuk melakukan cek laboratoium pasien terjangkit Covid-19.

Progres tersebut telah dijalankan oleh pihak labor. Hasil uji labor bisa diterima dalam waktu lima jam. Hasil tersebut memuaskan gubernur karena hasil uji labor tidak membutuhkan waktu lama. Gubernur juga mengumumkan hingga Jumat 27 Maret 2020 sudah 6 orang positif terjangkit virus corona.

“Sudah 6 orang positif Covid-19,” ungkapnya saat rapat virtual atau video conference dengan seluruh kepala daerah kabupaten kota di Sumbar, Jumat (27/3). Video conference tersebut fokus membahas strategi penanganan Covid-19.

Selain itu, juga terjadi penambahan orang dalam pantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang menurut gubernur kebanyakan orang yang datang dari luar Sumatera Barat.

"Sehingga diharapkan kepada seluruh bupati/walikota agar memperketat perbatasan seperti dari Pekanbaru, Malaysia dan WNI pulang umrah," kata gubernur.

Lebih jauh gubernur mengatakan hingga saat ini belum ada penutupan bandar udara di Indonesia meski frekuensi penerbangan jauh berkurang.

Namun, jelas gubernur, banyak perantau memilih jalur darat dan laut untuk pulang kampung, sehingga diperlukan pembentukan posko dan tim kesehatan - dibantu kepolisian - untuk melakukan pengetatan dan pengecekan di perbatasan.

Ia juga mengimbau nagari, desa hingga korong agar mengimbau warganya tidak membuat keramaian dan saling menjaga jarak atau sosial distancing.

Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Sumbar masih RSUP M Djamil Padang dan RS Achmad Mukhtar Bukittinggi. Di kedua rumah sakit rujukan tersebut tersedia 227 kamar yang akan digunakan sebagai ruang isolasi.

"Namun baru 100 kamar yang siap digunakan. Sisanya sedang diupayakan percepatan penyelesaiannya," kata dia.

Gubernur menyebut ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas yang menangani Covid-19 merupakan masalah nasional. Tidak hanya di Sumbar dan beberapa daerah lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan APD, ia meminta bupati/walikota memberdayakan penjahit yang ada di daerah seperti pembuatan masker. Sumber anggaran DAK Fisik kata gubernur, bisa digunakan untuk mengadakan APD di masing-masing daerah.

Dalam video conference tersebut Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan sudah melakukan regulasi penaganan Covid-19 hingga tingkat nagari. Ia juga sudah menindaklanjuti Maklumat Kapolri untuk tidak membolehkan pesta pernikahan dan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Kami juga telah membuat edaran untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang hingga kondisi kembali normal,” ujarnya.


Bahkan, lanjut bupati yang dipanggil ustaz oleh gubernur itu, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada DPP PKDP dan DPW PKDP di seluruh Indonesia untuk tidak pulang ke kampung hingga kondisi kembali kondusif.

"Disamping kebijakan yang tak kalah penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memohon ridho dan perlindungannya," pungkasnya.

Kabupaten Padangpariaman sendiri telah menganggarkan sebesar  Rp 5 miliar dari APBD melalui dana tanggap darurat  untuk keperluan APD. (Tim/OLP)
Susah Beli Desinfektan, Karang Taruna Pariaman Baru Semprot 2 Kecamatan
Foto: Fadli
Pariaman - Karang Taruna Kota Pariaman semprotkan desinfektan di berbagai lokasi dan fasilitas umum. Karang Taruna Pariaman mengerahkan seluruh pengurus Karang Taruna hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

"Kita utamakan dulu masjid dan musala. Selanjutnya ke berbagai fasilitas umum lainnya," ungkap Ketua Karang Taruna Pariaman, Afdila di Pariaman, Jumat (27/3).

Karena keterbatasan jumlah pengurus Karang Taruna, kata Afdila, penyemprotan desinfektan difokuskan di Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan.

"Sumber dananya kita mandiri dari donasi pengurus Karang Taruna," sambungnya.

Ia mengeluhkan susahnya membeli cairan desinfektan dalam jumlah banyak. Padahal aksi yang dilakukannya bertujuan demi melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.

"Jika besok masih bisa kita beli, kita akan lakukan penyemprotan desinfektan kembali di dua kecamatan lainnya," kata Afdila.

Penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh Karang Taruna bermula atas dasar permintaan masyarakat yang sadar akan bahaya Pandemi Covid-19 di wilayahnya. (Fadli/OLP)
Jangan Panik! Pasar Pariaman Tutup Adalah Hoaks
Gusniyetti Zaunit. Foto: istimewa
Pariaman - Informasi yang mengatakan penutupan Pasar Pariaman dua hari ke depan adalah kabar bohong alias hoaks. Informasi penutupan pasar selain beredar dari mulut ke mulut, juga jadi perbincangan di grup-grup WhatsApp. Hal tersebut menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat akan ketersediaan kebutuhan pokok.

"Ini tidak benar. Itu adalah berita bohong yang sengaja dihembuskan oleh pihak tidak bertanggungjawab," kata Kepala Dinas Koperindagkop UKM Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit di Pariaman, Jumat (27/3).

Ia menyayangkan kabar hoaks penutupan pasar karena sangat meresahkan pedagang dan masyarakat Pariaman. Isu tersebut juga bisa memicu panic buying.

"Isu tersebut bisa memicu penimbunan sembako dan panic buying di tengah masyarakat," imbuhnya.

Ia memastikan kebutuhan sembako dan barang harian masyarakat Pariaman terjamin ketersediaannya di seluruh pasar yang ada di Pariaman.

Ia mengimbau masyarakat agar jangan mudah terpancing isu-isu di tengah penanganan pandemi Covid-19. Jika menerima informasi yang tidak jelas sumbernya, pihaknya mempersilahkan langsung kroscek ke instansi terkait.

"Bisa kroscek juga ke Posko Gugus Tugas Covid-19 di Balaikota dan Media Centre Pariaman melalui akunnya di media sosial," pungkasnya. (Fadli/OLP)
Imbauan Resmi Ali Mukhni Terkait Kegiatan Keagamaan Selama Pandemi Corona

Parit Malintang - Bupati Padangpariaman Ali Mukhni teken 6 butir imbauan resmi terkait kegiatan keagamaan di tengah pandemi Covid-19, Jumat (27/3). Imbauan resmi tersebut merupakan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam berbagai kegiatan keagamaan.

Kebijakan tersebut, kata Ali Mukhni mengingat tradisi keagamaan di Padangpariaman yang melibatkan keramaian di bulan Rajab dan Sya'ban di setiap masjid dan musala.

"Seperti Isra Miraj di masjid dan musala serta ziarah ke makam Syech Burhanuddin. Ini melibatkan keramaian dan rentan penularan Covid-19," kata Ali Mukhni.

Berikut Imbauan yang bersifat edaran resmi Bupati Padangpariaman terkait penanganan Covid-19 terkait kegiatan keagamaan:

1. Menunda kegiatan wirid di tingkat kecamatan

2. Menunda MTQ Nasional dan tingkat kecamatan

3. Mengimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan Perayaan Hari Besar keagamaan

4. Mengajak masyarakat untuk menunda kunjungan religi atau wisata dakwah antar daerah baik ke masjid, makam ulama, atau tempat bersejarah lainnya sampai kondisi normal.

5. Bagi pengurus masjid, musala, dan surau diminta untuk menjaga kebersihan dan menyediakan alat-alat kebersihan seperti desinfektan, cairan pencuci  tangan, dan lainnya serta menggulung tikar dan menganjurkan jamaah untuk menggunakan sajadah sendiri.

6. Mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya umat islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah serta selalu menjaga kebersihan.

"Kita harap agar para pengurus masjid, musala, dan surau mematuhi edaran ini karena juga diperlukan kerjasama para ulama untuk memerangi penyebaran dan perluasan Covid-19," pungkas Ali Mukhni. (Tim/OLP)
Padangpariaman Siapkan Rusunawa Untuk Tangani Pasien Covid-19
Rusunawa Parit Malintang. Foto: AWT
Parit Malintang - Pemerintah Kabupaten Padangpariaman siapkan Rusunawa Parit malintang sebagai ruang perawatan Covid-19. Rusunawa tersebut berkapasitas 60 kamar tidur dengan 30 unit rusun.

Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman, Jonpriadi mengatakan Rusunawa tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk penginapan wasit pada Pekan Olahraga Provinsi Sumbar ke-XXII tahun lalu.

Melihat fasilitas, akses ke RSUD dan jauh dari pemukiman warga, kata Jonpriadi, Rusunawa layak sebagai zona ruang perawatan jika seandainya ada warga Padangpariaman positif Covid-19.

"Sebagai langkah antisipasi dan bentuk keseriusan kita dalam menangani penanggulangan wabah Covid-19 di kabupaten Padangpariaman," kata Jonpriadi

didampingi Direktur RSUD Padangpariaman, Lismawati, Kadis Kominfo, Zahirman dan Kabag Humas protokol Anton Wira Tanjung saat meninjau Rusunawa tersebut, Jumat (27/3).

Jonpriadi mengatakan Pemkab Padangpariaman telah mencairkan dana tanggap darurat Rp 700 juta untuk tahap awal yang bisa digunakan untuk pembelian peralatan medis dan langkah penanganan lainnya.

"Jka masih kurang kita bisa cairkan lagi. Kita punya cadangan dana darurat yang jika diperlukan bisa dicairkan," sebutnya.

Direktur RSUD Padangpariaman Lismawati mengatakan pihaknya akan menyiapkan alat kesehatan ke Rusunawa tersebut. Peralatan yang akan didrop ke sana seperti tabung oksigen, instalasi respitor, peralatan medis dan mobil ambulans khusus.

"Ambulans yang stay khusus untuk pasien terpapar Covid-19 saja," kata dia. (Tim/OLP)