Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

LKPD Kota Pariaman, 6 tercepat di Sumbar

Written By oyong liza on Jumat, 27 Maret 2015 | 13.02




Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2014 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan, Betty Ratna Nuraeni, Rabu (25/3/2015) di Padang.

LKPD Kota Pariaman ini merupakan yang ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang di terima oleh BPKP Sumatera Barat.

Hal ini mengisyaratkan sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kota Pariaman terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran negara.

Laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap entitas pelaporan wajib menyusun LKPD setiap tahunnya dan disampaikan kepada institusi pengawasan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mukhlis mengatakan bahwa laporan ini untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan juga merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tahun 2014.

"Laporan ini telah disusun secara maksimal dengan menyajikan semua aktivitas keuangan sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Laporan ini kiranya dapat menjadi landasan bagi BPK-RI sebagai institusi pengawasan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan pembinaan bagi pemerintah daerah," kata Mukhlis.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK-RI Sumatera Barat Betty Ratna Nuraini yang didampingi oleh sekretaris dan pejabat auditornya menyampaikan bahwa LKPD ini akan dicek kelengkapannya disamping laporan keuangan itu sendiri juga disertai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan Review dari Pengawasan Internal.
"Apabila laporan ini telah lengkap kemudian dilanjutkan dengan audit atas laporan yang telah disampaikan. Sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan belanja, selama 40 s/d 45 hari akan dilakukan audit lanjutan dengan metode pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, konfirmasi dengan pejabat atau pihak yang bertanggung jawab serta melakukan cek fisik ke lapangan," kata dia.

Lebih jauh diungkapkan, dia mengharapkan kepada walikota beserta jajaran agar tim auditornya untuk difasilitasi selama pemeriksaan yaitu berupa tempat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan menghadirkan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Hadir pada acara penyerahan tersebut, Walikota di damping Kepala Dinas Pendapataan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Indra Sakti, Inspektur Lukmansyam serta beberapa pejabat di DPPKA dan Inspetorat Kota Pariaman.


HC

Mukhlis Canangakan Gerakan Produksi 100 Juta Benih Lele

Written By oyong liza on Kamis, 26 Maret 2015 | 17.19




Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mencanangkan gerakan produksi benih ikan lele sebanyak 100 juta pertahun oleh UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang tersebar di Kota Pariaman.  Dengan dicanangkannya gerakan tersebut, walikota berharap agar UPR nantinya mampu memproduksi sebanyak 10 juta benih ikan lele perbulannya.

Hal tersebut dikatakan Mukhlis di BBI (Balai Pembenihan Ikan) milik DKP (Dinas Kelautan Perikanan) Kota Pariaman, di Jati, Kamis (26/3).

Pada kesempatan itu juga diperagakan tekhnik pengawinan ikan lele sangkuriang oleh siswa SMK 3 Pariaman dan SUPM Pariaman.

Dikatakan Mukhlis, BBI Kota Pariaman adalah penghasil benih ikan lele unggul di wilayah Pulau Sumatera yang pemasarannya meliputi Sumut, Riau, Jambi dan kebutuhan dalam provinsi Sumbar itu sendiri.

"Bibit berkualitas pasti akan dicari. Dan benih ikan lele unggul di sumatera adalah yang dikembangbiakan BBI Kota Pariaman," kata Mukhlis.

Masih menurut walikota, awalnya UPR yang ada di Kota Pariaman diberi bibit gratis agar bisa dikembangbiakan dan menghasilkan bagi para peternak ikan lele. Seiring waktu, tambahnya, UPR diwajibkan membeli kepada BBI, dan uangnya masuk khas daerah.

Sementara itu, menurut Sekretaris Dinas DKP Kota Pariaman, Ir. Nen Marni, MM, pusat pengembang calon induk lele yang ada di BBI menjual benih kepada UPR seharga Rp 40 dan dijual kembali oleh pembenih sebesar Rp 125.

"Dan dapat dijual seharga 12 ribu perkilo hanya dalam kurun waktu tiga bulan dimana berat ikan sudah mencapai empat ekor perkilonya," kata Nen.

Untuk ke depannya, lanjut dia, diperlukan program peningkatan kapasitas produksi bagi UPR yang ada (sekarang 30), penumbuhan UPR baru, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia kelautan perikanan.

"30 UPR yang aktif sekarang rata-rata mampu memproduksi dua juta benih ikan lele perbulan. Target pencapaian 100 juta benih pertahun dimulai bertahap hingga Tahun 2018," jelasnya.

OLP

Pasar Pariaman Sepi, Pedagang Demo, Nasdem Siap Gunakan Hak Angket




Ratusan pedagang Pasar Pariaman yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) bersama LSM Caredek, LSM Gempur, IWAPI, melakukan demonstrasi di Halaman Kantor DPRD Kota Pariaman, Manggung, Kamis (26/3).

Demo pedagang pasar tersebut menuntut Pemerintah Kota Pariaman agar mencabut Perwako No 29 Tahun 2012 tentang Angdes, karena dianggap sebagai biang keladi pokok persoalan sepinya Pasar Pariaman.

Sejumlah perwakilan pendemo diterima oleh Anggota DPRD untuk melakukan audiensi, dan sejumlah lainnya tetap melakukan orasi di halaman Kantor DPRD yang dijaga oleh Satpol PP dibantu pasukan Dalmas Polres Pariaman.

Menurut Anggota DPRD, Hamdani, yang ditunjuk sebagai juru bicara, mengatakan bahwa mencabut Perwako bukanlah kewenangan DPRD, apalagi dicabut seketika. Perwako, menurutnya adalah hak eksekutif, namun demikian, dia berjanji akan tetap menyampaikan tuntutan para demonstran ke pimpinan DPRD yang sekarang sedang bertugas ke luar daerah.

"Tuntutan saudara-saudara kami terima dan akan kami bicarakan dengan pimpinan DPRD. Kemudian kita juga akan lakukan audiensi bersama dengan SKPD terkait untuk mencarikan solusi terbaik tentang masalah ini," kata Hamdani.

Sementara itu, Ketua IWAPI yang juga Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman mengaku mendapat tugas dari DPP Nasdem agar menggunakan hak angket terhadap Perwako No 29 Tahun 2012 karena dianggap merugikan rakyat kecil.

"Sepinya Pasar Jati karena kegagalan Dinas Koperindag, Angdes yang dikorbankan. Barusan saya dapat tugas dari pusat meminta kami Nasdem Kota Pariaman menggunakan hak angket di dewan. Karena Perwako dinilai merugikan masyarakat. Terminal Jati sudah gagal sejak dari perencanaan, kenapa pedagang yang jadi korban," kata Dewi.

OLP

Mukhlis Sidak ke Pasar Terminal Jati

Written By oyong liza on Rabu, 25 Maret 2015 | 16.05




Walikota Pariaman Mukhlis Rahman Selasa siang, (24/02) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Produksi Terminal Jati Pariaman.

Mukhlis terlihat mengecek seluruh toko di lokasi pasar produksi yang diperuntukan bagi pedagang makanan, kerajinan serta hasil industri kreatif khas Kota Pariaman.

Didampingi beberapa orang Kepala SKPD dan Camat, Mukhlis memasuki satu persatu toko para pedagang untuk menanyakan berbagai produk dagangan yang dijual.

Di salah satu toko penjual pakaian serta kelengkapan acara kesenian, dia sempat bercengkrama lama dengan pemilik toko sekaligus melihat proses produksi mereka.

“Secara produksi hasilnya sudah lumayan, kualitas harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan yang terpenting penataan barang dagangan harus terlihat menarik dan rapi untuk meningkatkan minat pembeli,” ujarnya pada pedagang.

Mukhlis menyempatkan membeli satu set pakaian tari lengkap dengan atributnya.

“Pakaian ini akan saya kirim ke Papua untuk family saya yang kebetulan mengajar disana. Agar di sana bisa mengajarkan kebudayaan Minang Kabau terkhusus budaya Pariaman," kata Mukhlis.

Setelah itu bersama rombongan Mukhlis meninjau beberapa buah toko yang masih kosong.
 

“segera isi toko ini, cari pedagang yang mau menyewanya, ini lokasi strategis untuk pemasaran usaha mereka,” kata Mukhlis kepada Kepala Dinas Koperindag, bawahannya.

Pada kesempatan Mukhlis menyempatkan diri melihat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST Jati), pasar buah, sayur, serta Kantor Dishubkominfo Kota Pariaman.


Angga

BKD Padangpariaman Tingkatkan Pelayanan




Menurut Kepala BKD Idarusalam, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padangpariaman Nomor 11 tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan salah satu lembaga tekhnis daerah, yang berfungsi merumuskan kebijaksanaan teknis serta memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian di Kabupaten Padangpariaman.

"Hal ini berarti, yang menyangkut pembinaan dan pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan, mutasi, pensiun dan kesejahteraan pegawai, diurus dan dilaksanakan oleh BKD," kata Idarusalam, saat apel gabungan pegawai, Selasa, (24/3).

Secara umum, kata dia, BKD sesuai ketentuan perundang-undangan telah melaksanakan dengan baik pelimpahan kewenangan Bupati di bidang kepegawaian.

Namun, lanjutnya, BKD harus meningkatkan pelayanan dan berupaya menyempurnakan
kekurangannya.

"Terutama dalam mengurus dan memberi fasilitas yang sama kepada seluruh PNS sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta tidak ada lagi pegawai berulang kali menyerahkan persyaratan atau bahan untuk usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai dan kartu suami atau istri," kata dia lagi.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjut Idarusalam,aturan perundang-undangan mengenai PNS telah diperbaharui dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Substansi dari perubahan UU kepegawaian ini diantaranya adalah diharapkan seorang ASN meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan disiplin dalam aktifitas kerja
sehari-hari sesuai dengan PP Nomor 53.

Menindaklanjuti amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tersebut, imbuhnya, saat ini, BKD memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem absensi komputerisasi dengan sidik jari. Hal ini diterapkan, adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

"Karena, indikator keberhasilan reformasi birokrasi ada dua. Yaitu, meningkatnya pelayanan publik dan menurunnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Walaupun revisi SOTK sudah dirancang dengan pola hemat struktur dan kaya fungsi, tetapi takkan mungkin berjalan dengan baik, tanpa tegaknya disiplin pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten Padangpariaman," jelasnya.

Teknologi informasi, tambahnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang pekerjaan.

"Jika teknologi ini diterapkan dengan baik, Insya Allah, kita semua akan dimudahkan dalam berbagai hal. Terutama dalam hal penyimpanan dan akses data. Saya berharap, dengan teknologi informasi, database pegawai Padangpariaman sudah terdata dengan baik. Jangan ada lagi pendataan yang berulang-ulang setiap saat," jelasnya lagi.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, terangnya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan melakukan pembaruan pendataan database pegawai pemerintah.

"BKN meminta kita untuk melakukan pendataan ulang PNS melalui sistim informasi e-PUPNS
(Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik). Pendataan ulang tersebut dilakukan sendiri oleh masing-masing PNS dengan meminta login ke BKD. E-PUPNS akan menjadi pusat data pegawai seluruh Indonesia," Idarusalam menjabarkan.

Apabila data tersebut tidak diinput oleh masing-masing PNS, tambahnya, maka datanya tidak akan masuk dalam database ASN dan diangap telah berhenti atau pensiun.

"Selain itu, sistim penggajian PNS akan dikonversi menjadi model baru berupa grade dan stage yang di dalamnya sudah termasuk pangkat atau jabatan. Payung hukum dari sistim penggajian ini sedang disiapkan oleh BKN," dia menandaskan.

Ini Dia Giok Seharga 30 M Naga Kumpul dan 9 Samurai Kuno Tak Ternilai di Wirabraja Expo 2015

Written By oyong liza on Senin, 23 Maret 2015 | 20.49




Kontes dan Pameran Batu Akik Wirabraja Expo 2015 di Korem 032 Wirabraja Padang berlangsung spektakuler yang memperlombakan 22 kelas dan diikuti oleh 2000 lebih peserta dari tiga negara.

Tak hanya itu, menurut Danrem 032 Brigjen TNI Widagdo HS, pada pameran juga dipamerkan koleksi-koleksi pribadi yang mengambil stand khusus yang mencuri perhatian pengunjung.

"Kalau terjual 30 Milyar, jangan lupa bagi-bagi duitnya ya," canda Danrem, pada pemilik tiga buah Baki Kuno dari Batu Giok, Fauzan Noer (65), Minggu (23/3).

Koleksi Batu Giok kuno milik Fauzan Noer, menurut pengakuannya, adalah koleksi turun temurun keluarganya, mulai dari Buyut, Kakek, Ayah, hingga jatuh pada dirinya yang diberikan saat dia berusia 30 Tahun.

"Jika batu giok ini disenter, akan terlihat gambar naga sedang berkumpul. Jumlahnya tidak menentu, tergantung suasana," kata Fauzan Noer berbau mistis.

Pemilik Batu Giok seberat 53 Kg tersebut juga mengoleksi  9 buah Katana Samurai dari Tahun 1888, 1618, 1718 (dua), 1511, dan 1722.

"Koleksi kami dipamerkan hanya pada hari ini atas permintaan panitia. Bagi saya ini sebagai partisipasi untuk meramaikan Kota Padang dimana saya putra asli daerah sini," ungkap pria yang tidak mau menyebutkan berapa harga Katana Samurai koleksinya tersebut.

Sementara itu, pengamat barang seni dan batu akik asal Pariaman, Yen Henri, SE, MM, menyebutkan bahwa Wirabraja Expo 2015 adalah pameran batu akik yang terbesar di Indonesia. Hal itu menurutnya, dibuktikan dengan banyaknya peserta dan para dewan juri yang sudah malang melintang dan sudah punya nama besar.

"Ini patut dicontoh oleh daerah dan komunitas yang akan menghelat acara serupa. Saya perhatikan, sistem manejemennya sangat rapi, batu-batu yang dipajang bisa dilihat oleh pengunjung dari dekat. Bicara pengamanan, sejak acara dihelat, tak satupun, baik batu peserta maupun batu penjual di stand yang hilang," kata Yen Henri yang juga keponakan Wagub Sumbar Muslim Kasim ini serius.

Disamping itu, lanjutnya, barang-barang seni diluar batu akik yang ditampilkan memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

"Panitia jeli melihat hal ini," pungkasnya.

OLP

Mukhlis: Imunisasi Lengkap Wajib Untuk setiap Bayi dan Anak




Dalam rangka menuju Desa UCI (Universal Child Immunization), Dinas Kesehatan Kota Pariaman menggelar pertemuan kader Posyandu se Kota pariaman, yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan, Senin (23/03).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, didampingi Ketua TP PKK Reny Mukhlis, Ketua GOW Lucy Genius, Kepala Dinas Kesehatan Yutriadi Rivai, dihadiri oleh para Camat, para Kepala Puskesmas, para Kepala Desa/Lurah, dan seluruh Kader Posyandu se-Kota pariaman,

Mukhlis mengatakan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak, yang artinya setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan kebutuhannya. Imunisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) seperti TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis  B, Polio dan Campak.


“Imunisasi merupakan salah satu upaya memberikan kekebalan tubuh pada bayi agar terhindar dari penyakit. Program imunisasi dikatakan berhasil jika cakupan target imunisasi mencapai target UCI (Universal Child Immunization) yakni 100%. Dengan kata lain masyarakat Kota Pariaman yang mempunyai bayi dan balita harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap,“ kata Walikota.


Mukhlis juga mengharapkan, bersama, baik dari Dinas Kesehatan, PKK, GOW untuk terus melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat dan kader-kader posyandu di desa-desa dan kelurahan yang mungkin dapat dilakukan melalui sosialisasi door to door, seminar, kampanye atau talkshow melalui media elektronik tentang pentingnya imunisasi.

Sementara itu, Kadis Dinkes Yutriadi Rivai mengatakan bahwa imunisasi merupakan salah satu target dalam pencapaian MDGS yaitu menurunkan angka kematian pada bayi dan balita, serta meningkatkan kesehatan ibu. Pencapaian imunisasi, kata dia, merupakan suatu hal yang mempengaruhi indeks pembangunan kesehatan masyarakat yang menggambarkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya  Kota Pariaman.

Diakhir acara, Walikota menandatangani "kesepakatan imunisasi" tingkat Kota Pariaman diikuti Ketua TP PKK, Ketua GOW, Kadis Kesehatan, bersama para peserta baik dari kader posyandu maupun utusan desa/kelurahan serta kecamatan se-Kota Pariaman.


JND/OLP

Ternyata Entas Kemiskinan di Padangpariaman Capai RPJM Nasional




Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melaksanakan Musrenbang Tahun 2015 untuk penyusunan RKPD 2016, bertempat di Hall IKK, Kantor Bupati, Parit Malintang, Senin (23/3).

Musrenbang dihadiri oleh Bupati Padangpariaman diwakili Sekdakab Jon Priadi, SE, MM, Ketua DPRD H. Faisal Arifin, S.IP Rky Majo Basa, Kepala Bappeda Sumbar, Kapolres Padangpariaman, Dandim 0308, unsur Muspida, para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, diantaranya Happy Neldy, SE, MM dan Manifestoni, Kepala Bappeda Hendri Satria, para pimpinan SKPD, Kabag, Camat, Walinagari serta para tokoh masyarakat dan Ormas se Padangpariaman.

Musrenbang mengambil tema "Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

Menurut Hendri Satria, Musrenbang yang dilaksanakan selama 5 hari tersebut (23 s/d 27) akan dirumuskan prioritas pembangunan di Padangpariaman, diskusi panel dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi, DPRD, tentang pedoman pembangunan di Tahun 2016.

Masih menurut Hendri Satria, pada Musrenbang juga dibahas pembangunan bidang sosial dan budaya, rencana bersama dan hasil.

"Untuk itu masukan seluruh peserta Musrenbang sangat dibutuhkan agar prioritas pembangunan menjadi kegiatan di tiap SKPD," kata dia.

Sementara itu, Bupati Padangpariaman dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Jon Priadi menyebutkan bahwa penyusunan anggaran harus transparan dan akuntabel agar menghasilkan kinerja positif.

"Pemerintah bersama seluruh komponen terus berusaha merencanakan pembangunan yang tepat sasaran menurut skala prioritas. Padangpariaman terus bangkit secara ekonomi pasca keterpurukan ekonomi kita akibat gempa 2009, yang mana pada Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kita yang terendah, yakni 3,94%. Berkat kerja keras bersama, pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Padangpariaman menjelma jadi yang tertinggi di Sumbar yakni 7,12%," ungkap Jon Priadi.

Disamping peningkatan ekonomi, masih menurut Jon Priadi, prosentase tingkat kemiskinan di Padangpariaman terus turun dari tahun ke tahunnya.

"Pada Tahun 2011 prosentase kemiskinan di Padangpariaman adalah 11,86%, dan pada Tahun 2014 9,12% yang artinya sesuai dengan RPJM Nasional kita," pungkasnya.

OLP

Giat Prestasi Penegak Pramuka Kota Pariaman tahun 2015 digelar

Written By oyong liza on Minggu, 22 Maret 2015 | 21.11


 


Walikota Pariaman Mukhlis Rahman selaku Kamabicab 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman membuka secara resmi Giat Prestasi Penegak (GPP) yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Cabang (DKC) 16 Pramuka Kota Pariaman dari tanggal 20 s/d 22 Maret 2015 di Bumi Perkemahan SMAN 6 Pariaman, Sungai Rambai, Kecamatan Pariaman Utara, Jum’at (20/03).
 

Acara dihadiri Wakil Sekretaris Kwarda 13 Pramuka Sumatera Barat, Alwis, Kakwarcab 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman, Genius Umar, Kakwacari, Kanderi, dan para kakak-kakak Andalan Kwarcab 16 Pramuka Kota Pariaman, DKC 16 Pramuka Kota Pariaman selaku panitia pelaksana beserta para peserta Giat Prestasi Penegak yang berasal dari masing-masing gugus depan SMA/SMK/MAN di sekolah yang ada se-Kota Pariaman.

Mukhlis menuturkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wahana untuk mewujudkan warga bangsa yang berkepribadian, berwatak mulia, dan memiliki semangat jiwa bela Negara.

"Pramuka merupakan suatu kegiatan extra kurikuler di luar sekolah, tempat menimpa ketrampilan dan pengetahuan, memupuk jiwa disiplin dan membina semangat kebersamaan," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Mukhlis, jadilah remaja yang aktif, kreatif dan energik serta menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan.

"Melalui gerakan Giat Prestasi Penegak yang diikuti oleh adik-adik Pramuka ini, dapat menjadi contoh untuk mengisi kegiatan yang bermanfaat dan positif yang dapat kalian jadikan sebagai bekal ketika dewasa kelak. Persiapkan diri kalian dengan baik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang,“ harapnya.

Sedangkan dalam sambutan Panitia Pelaksana dari Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka 16 Kota Pariaman, mengatakan bahwa acara ini diikuti oleh adik-adik Pramuka di masing-masing gudep sekolahnya yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri tingkat SMA/SMK/MAN se-Kota Pariaman yaitu 11 sekolah yang mengikuti Giat Prestasi Penegak.

Acara yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari itu, disamping untuk mengasah ketrampilan Pramuka juga diisi dengan kegiatan perlombaan-perlombaan seperti PBB, LCT, PPGD, Parade Smapoer, dan pembuatan souvenir serta penilaian tenda terbaik. Sedangkan kategori non lomba meliputi pentas seni, permainan tradisional, Bioskop GPP, dan sosialisasi PP 174 tahun 2012 tentang seragam Pramuka.


JND

Rentan Bencana Alam, Ali Mukhni Himbau Warga Waspada 1x24 Jam

Bupati Ali Mukhni hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Duku,  Nagari Ulakan Kec. Ulakan Tapakis, Rabu (18/3).(J) 



Bupati Ali Mukhni menyatakan bahwa Padangpariaman siaga bencana 1x24 jam. Ia berasalan karena daerahnya merupakan etalasenya bencana di Indonesia. Oleh karena itu, sebutnya, setiap warga dihimbau selalu waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, apalagi cuaca ekstrim sering melanda beberapa hari terakhir ini.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Duku, Nagari Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Rabu (18/3).

"Padangpariaman siaga bencana 1x24 jam. Waspadai semua bencana yang datang sewaktu-waktu seperti gempa, longsor, kebakaran dan masih banyak lagi," kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Padangpariaman itu.

Dijelaskannya bahwa telah terjadi musibah seperti kebakaran di Sungai Geringging dan Lubukalung, longsor di Gasan, orang hanyut di Buayan, angin puting beliung di Lubukalung dan sebagainya. Ia himbau camat dan wali nagari stand-by 24 jam jika daerahnya terkena musibah.

Ali Mukhni juga mengajak masyarakat berdoa agar dijauhkan dari bencana dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada kesempatan itu ia juga serahkan bantuan pembangunan surau sebesar 2 juta rupiah.


HA/OLP

Topik Terhangat

postingan terdahulu