Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.

Latest Post

Tinjau Jembatan Kampuang Galapuang, Ini Perintah Ali Mukhni ke SOPD

Written By oyong liza on Thursday, 19 January 2017 | 11:43

               Bupati Ali Mukhni tegaskan proses tender sebanyak 35 paket pada Bulan Januari saat tinjau  
                                                      Jembatan Kampung Galapuang, Ulakan, Rabu (18/1)



Bupati Padangpariaman Ali Mukhni perintahkan Inspektorat membuat program pengawasan berkala terkait tata cara pelaporan, kelengkapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Auditor inspektorat, kata dia, setiap minggu harus melakukan pembinaan ke SOPD (struktur organisasi perangkat daerah=dulu disebut SKPD) secara berkesinambungan.

Hal ini menurutnya perlu dilakukan mengingat aturan keuangan sangat ketat dan adanya perubahan aturan yang mesti disosialisasikan ke seluruh stakeholders.

"Jangan hangat-hangat tahi ayam, sebulan jalan selanjutnya tidak jalan lagi. Ini untuk keamanan kita semua," kata Bupati Ali Mukhni disela meninjau Jembatan Kampung Galapuang, Ulakan, Rabu (18/1/2017)

Lebih spesifik, dia mewanti-wanti agar penggunaan dana desa sesuai aturan yang berlaku. Libatkan penegak hukum dari kejaksaan melalui TP4D dan kepolisian dalam pembinaan pengelolaan dana desa.

"Yang namanya uang negara, satu sen pun harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia menyatakan pihaknya bertekad mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Murni yang diraih tahun lalu. Saat ini, kata dia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 sudah disiapkan oleh BPKD beserta tim dari OPD. Kemudian laporan tersebut segera diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Sumbar.

Pada kesempatan itu Ali Mukhni juga apresiasi kinerja seluruh OPD dalam realisasi anggaran Tahun 2016 yang mencapai 94, 61% dari target sebesar 95%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 91,51%.

"Khusus untuk kegiatan fisik pada Dinas PU, dicapai 98%. Artinya dari 206 milyar yang kita sediakan, hanya 3 milyar yang menjadi SILPA," sambungnya.

Sementara itu Wakil Bupati Suhatri Bur minta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar menyurati OPD yang ada belanja modal agar pada awal Januari segera dilakukan proses tender. Kalau sudah ada masuk 10 kegiatan maka segera umumkan melalui LPSE.

"Seluruh pekerjaan proses tender sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai berurusan dengan penegak hukum," ucapnya.

Kata dia bahwa dipercepatnya proses lelang akan menguntungkan masyarakat seperti membuka tenaga kerja, mengurangi pengangguran, ekonomi berputar dan menghindari teguran dari DPRD.

Di saat yang sama Plt Kadis Pekerjaan Umum Budi Mulia mengatakan telah menyiapkan 35 paket lelang yang akan diumumkan pada bulan Januari ini. Pihaknya juga akan melibatkan Kejaksaan Negeri Pariaman mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"Termasuk kelanjutan pembangunan Mesjid Agung Syekh Burhanuddin sebesar 4 milyar dan kelanjutan Pembangunan RSUD Parit Malintang sebesar 37 Milyar. Kita sudah koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Insya Allah, Januari ini sudah lelang," ucapnya.

HA/OLP

Ali Mukhni ke Satpol PP: "Bertindak Tegas Bukan Berarti Kasar"




Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan bahwa Satpol PP sebagai abdi masyarakat dan penegak peraturan daerah, dalam menjalankan tugas harus disiplin, humanis dan bertanggung jawab. Hal itu dia katakan pada acara silaturahmi dan tatap muka dengan seluruh personil Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Aula Kantor Bupati, IKK Parit Malintang, Rabu (18/1/2017).

"Mulai dari bangun subuh berjamaah, olahraga, sarapan dan persiapan apel pagi. Berpakaian rapih, humanis dan tidak sangar," kata Ali Mukhni yang didampingi Kepala BKSDM Anwar.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu mengajak personil satpol PP selain ramah dalam bertugas juga tegas dalam penegakan aturan.

"Tegas bukan berarti kasar," sambungnya.

Ia menambahkan, terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal, mendapat apresiasi oleh masyarakat baik kalangan ranah dan rantau. Jadi, imbuhnya, sedang bertugas atau tidak, diminta personil Satpol PP bertanggungjawab moral untuk menegur dan melarang orgen tunggal pada malam hari.

"Insya Allah Perbup akan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah," ungkap dia yakin.

Bagi petugas pemadam kebakaran, terus Ali Mukhni, agar selalu siaga dalam 1x24 jam dan mobil damkar harus keadaan siap sedia, mulai persediaan air, BBM dan peralatan lainnya.

Untuk keamanan kantor, Ali Mukhni meminta dibuatkan portal masuk dan keluar kantor. Bagi tamu, agar meninggalkan kartu indentitas kepada petugas jaga.

"Saya tidak ingin mendengar adanya pencurian sepeda motor, kaca mobil dipecahkan. Malu kita," kata bupati peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Sementara itu Kadis Satpol PP dan Damkar Padangpariaman Rianto menyatakan jumlah personilnya saat ini sebanyak 250 orang. Jumlah tersebut ditugaskan di seluruh perkantoran, rumah dinas pimpinan daerah dan tempat lainnya.

Adapun mobil damkar, kata dia disediakan sebanyak enam unit, namun hanya empat yang bisa dioperasional. Ke empat mobil damkar itu disiagakan di Lubuk Alung, Sungai Sariak dan Sungai Limau.

HA/OLP

Saber Pungli Kota Pariaman Dikukuhkan, Ini Harapan DPRD




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman menaruh harapan besar atas dikukuhkannya unit Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber-Pungli) tingkat Kota Pariaman.

"Kita berharap Satgas Saber Pungli memberikan sosialisasi ke segala lini masyarakat, baik itu ke sekolah-sekolah ke desa-desa agar masyarakat tahu apa saja bentuk pungutan liar," ucap Anggota DPRD Kota Pariaman Riza Saputra di Pariaman, Kamis (19/1/2017).

Pungutan liar menurutnya sudah menjadi kebiasan yang sudah dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat dalam setiap berurusan-- sehingga mereka tidak mengetahui bahwa tindakan mereka itu bagian dari suap.

"Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban. Untuk itu dengan dibentuknya Saber Pungli lebih mengutamakan sosialisasi ketimbang menangkap, walau bagaimanapun kita tidak ingin masyarakat akan menjadi korban atas ketidak tahuan mereka," sambungnya.

Namun demikian, Riza menambahkan, segala bentuk aksi pungutan liar harus disapu-bersih di Pariaman karena dampaknya sangat merugikan kepada masyarakat.

"Kebiasaan memberikan tip dan menerima tip yang lumrah itu harus disosialisasikan karena masuk dalam ranah pungli yang belum disadari oleh masyarakat."

"Sedangkan bagi oknum pegawai, baik instansi pemerintah atau pun swasta yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya memungut materi dalam bentuk apapun demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompok dalam setiap pelayanan publik kepada masyarakat, harus ditindak tegas," pungkasnya.

Sebelumnya Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengukuhkan sebanyak 103 orang yang tergabung dalam Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Pariaman tahun 2017 di Aula Balaikota Pariaman.

Unit Saber Pungli Kota Pariaman diketua oleh Wakapolres Pariaman Kompol Nofriadi Zen, Wakil I Inspektur Kota Pariaman Lukman Syam dan Wakil Ketua II Kasi Intel Kejari Pariaman Okta Zulfitri.


OLP

Suasana Haru Warnai Pisah Sambut Camat Batang Anai





Suasana haru mewarnai pisah sambut Camat Batang Anai Erman yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Padangpariaman. Pegawai dan masyarakat setempat terlihat sedih ditinggalkan Erman yang digantikan oleh Suhardi, mantan Camat Lubuk Alung.

Acara pisah sambut dihadiri oleh Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, Ketua Tim Penggerak PKK Rena Ali Mukhni, Asisten Pemerintahan Idarussalam, Kepala BKPSDM Anwar,  Kabag Pemerintahan Umum Rosihan Anwar, Muspika, Direktur Bank Nagari Cabang Lubuk Alung serta Jajaran Direksi PT. Angkasa Pura.

Dalam sambutannya, Suhatri Bur berharap dilantiknya camat yang merupakan putra asli Batang Anai ini membawa suasana baru dan perubahan bagi kecamatan ke arah yang lebih baik.

"Kenapa demikian? Karena Kecamatan Batang Anai merupakan pintu gerbang Provinsi Sumbar dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau. Mari kita dukung program kerja yang dilaksanakan oleh camat yang baru,” ujar Suhatri Bur.

Mantan Ketua KPU itu juga apresiasi keberhasilan Erman dalam memimpin Batang Anai dalam dua tahun terakhir-- khususnya dalam pembebasan lahan By Pass-Fly Over dan Jalan Lingkar Duku Sicincin.

"Alhamdulillah, pembebasan lahan jalur dua by pass-fly over sudah tuntas. Ini berkat kebersamaan Bapak Camat dengan masyarakat," kata mantan Ketua BAZNAS itu.

Kepada Camat yang baru, Suhatri Bur berpesan agar melanjutkan tugas-- yaitu pembebasan lahan jalan masuk asrama haji, lahan Jalan Lingkar Duku Sicincin, pengembangan kawasan wisata serta program kehutanan.

Acara pisah sambut ditandai dengan penandatangan serah terima jabatan, selanjutnya pemasangan tanda jabatan.

Sesudah itu serah terima jabatan tim penggerak PKK Kecamatan Batang anai yang lama kepada yang baru disaksikan oleh Ketua TPKK Padangpariaman Rena Ali Mukhni.

HA/OLP

243 Nelayan Pariaman Terima Kartu Asuransi

Written By oyong liza on Wednesday, 18 January 2017 | 15:26


Bentuk wujud kepedulian negara untuk mensejahterakan nelayan, dibuktikan dengan telah disahkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Di dalamnya disebutkan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi nelayan maupun keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian bantuan premi asuransi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyerahkan premi asuransi kepada sebanyak 243 nelayan Kota Pariaman yang diserahkan di Dinas Perikanan Kota Pariaman.

"Asuransi nelayan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami oleh nelayan dalam bekerja," ujarnya.

Kata dia, sudah saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi bagi kedaulatan pangan.  Kedaulatan pangan yang tak sekadar berporos pada pemenuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mensejahterakan para pelakunya, yaitu nelayan.

"Hal ini telah kita buktikan dengan tingginya tingkat konsumsi ikan di Kota Pariaman di tahun 2015 yang  mencapai 35,5 kilogram perkapita/tahun. Sedangkan target konsumsi ikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 34 kilogram perkapita/tahun," ungkapnya.

Kepala Dinas Perikanan kota Pariaman Dasril menambahkan, asuransi nelayan berlaku efektif selama 1 tahun dan di tahun berikutnya akan  dilakukan registrasi ulang kembali.

Besaran santunan yang diberikan pemerintah, sebut dia meliputi kecelakaan aktifitas penangkapan ikan. Apabila meninggal Rp200 juta, cacat maksimal Rp100 juta, biaya pengobatan maksimal Rp20 juta.

"Serta santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktifitas penangkapan ikan. Untuk meninggal dunia Rp160 juta, cacat maksimal Rp100 juta, dan pengobatan maksimal Rp20 juta," jelasnya.

Dari sebanyak 268 nelayan yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk memperoleh Premi Asuransi Nelayan, sambung dia, sebanyak 243 nelayan yang menerima asuransi.

"Dan sisanya 25 nelayan akan kita upayakan dari daerah dan kita ajukan lagi untuk tahun berikutnya," tutup Dasril.

TIM

Tajuk: Budaya Pungutan Liar




Pungutan liar atau acap disingkat pungli merupakan fenomena aneh di beberapa negara berkembang. Pungli merujuk pada kesepakatan kepada orang yang memungut dan orang yang dipungut oleh sebab kepentingan dalam bentuk pemberian uang dan materi lainnya. Kemudian pemungut yang tidak mendapat persetujuan dari yang dipungut, karena orang yang ingin dipungut merasa tidak perlu memberi kepada pemungut dalam bentuk materi apapun karena memang tidak ada aturan yang mengharuskannya memberi sesuatu.

Fenomena pungli di Indonesia aneh nya lagi oleh sebagian orang bahkan dianggap 'sebuah kelaziman'. Ada yang berdalih atas ungkapan terimakasih karena dipercepat dalam pengurusan, atau agar tidak dipersulit-- bagi pemberi. Dan si penerima menganggapnya uang rokok yang lazim-lazim saja-- contoh pungli dalam bentuk paling kecil.

Pungli sudah tidak aneh merupakan embrio dari korupsi. Pungli kata lain dari memberi sogok dan menerima sogok. Pungutan liar membudaya memang. Dari azas suka sama suka, terpaksa, dipaksa dibawah ancaman, dll.

Di sebuah kedai kopi terdengar obrolan tentang susahnya mengeluarkan kendaraan
bermotor kena tilang  di kepolisian saat ini, begitu jenuhnya antri di Samsat karena harus mengikuti prosedur administrasi pengurusan pajak. Orang kita sebagian cenderung menganut budaya instan, lekas, dan malas, bahkan anti dengan kata antri membuat ruang longgar masuknya budaya kompromi berujung pungli.
 
"Payah kini mauruih SIM harus tes lo dulu. Onda awak tatangkok haruih sidang lo dulu"

Kalimat keluhan seperti itu bisa Anda dengar sendiri atau bahkan Anda sendiri juga ikut mengeluhkannya (?).


Pemberantasan Pungli anehnya lagi ada juga yang 'menentang'. Karena sudah menjadi budaya tadi. Jika biasanya mendapat kemudahan dalam membayar tilang dengan cara 'maaf' 86 dan sedikit 'pelicin' dalam pengurusan di berbagai sektor pelayanan milik pemerintah/swasta, dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli ditambah berita penangkapan oknum pelaku pungli-- zaman sulit bagi penentang tadi. 

Penentang 'berdoa' agar Satgas Saber Pungli tidak seberingas dari berita yang mereka lihat dan dengar di media-media. Dan memang sejauh ini belum mereka dengar Satgas Saber Pungli di daerah mereka melakukan tangkap tangan.

Merubah 'budaya' atau hal yang telah membudaya semacam menyogok dan ingin disogok bagaikan mencairkan bongkahan es sebesar kepala di kutub utara dengan siraman air. Jika suhu dalam air tidak lebih hangat daripada bongkahan es, maka air tadi ikut membeku.

Artinya, jika bongkahan es di ibaratkan pelaku pungli, Unit Satgas Saber Pungli harus menjadi air yang hangat dulu sebelum menyiram es tersebut. Jika tidak, ia akan menjadi bagian dari bongkahan yang ingin dicairkan. Bongkahan es akan bertambah besar.

Satgas Saber Pungli sebelum bekerja haruslah menyoroti ke diri masing-masing. Layak kah aku? Karena mereka akan menjadi contoh sebagai pribadi penentang segala bentuk pungutan liar. Jangan ketika dimasukan menjadi anggota Satgas langsung meng iya kan saja. Mereka harus sadar akan didaulat sebagai orang baik lagi berakhlak yang diberdayakan demi kepentingan negara.

Banyak pertanyaan didengar apakah pengukuhan Satgas Saber Pungli di daerah cukup sekedar hanya mengikuti perintah pemerintah pusat saja. Apakah sudah meniupkan roh 'pandeka bagak dek bana' dalam setiap personil Satgas? Penempatan orang sudahkah berdasarkan integritas? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.




OLP

Mukhlis Kukuhkan Unit Satgas Saber-Pungli Kota Pariaman


Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengukuhkan sebanyak 103 orang yang tergabung dalam Unit Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber-Pungli) Kota Pariaman tahun 2017 di Aula Balaikota Pariaman, Jl Imambonjol No44 Pariaman Tengah, Rabu (18/1/2017).



Mukhlis yang mengenakan kostum celana hitam dibalut kemeja lengan pendek putih, ditambah kopiah berenda penghulu adat itu menegaskan menaruh harapan besar kepada Unit Satgas Saber-Pungli untuk menjadikan Kota Pariaman bebas dari Pungli dalam bentuk apapun.




"Dengan ini kami mengukuhkan saudara semua dengan harapan Kota Pariaman terbebas dari Pungli untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujarnya.




Susunan Satgas Saber-Pungli Kota Pariaman terdiri dari penanggungjawab dan wakil, tiga orang pengendali, satu orang ketua pelaksana-- beserta dua wakil, bidang, para sekretaris dan anggota.

Pengukuhan Unit Saber-Pungli Kota Pariaman merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Menindaklanjuti Perpres dan Keputusan Menteri tentang Saber-Pungli tersebut, Walikota Pariaman menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 34/700/2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tingkat Kota Pariaman tahun 2017.

Mukhlis menambahkan, segala bentuk perizinan, IMB, AO, izin trayek, izin tambang, hibah dan bansos beserta segala bentuk pelayanan kepada masyarakat harus terbebas dari segala bentuk pungutan diluar dari ketentuan undang-undang. Segala pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah merupakan pungutan liar yang harus disapu bersih oleh Satgas Saber-Pungli.

Unit Satgas Saber-Pungli Kota Pariaman sendiri terdiri dari unsur TNI dan Polri, Kejaksaan, ASN, Praktisi dan tokoh masyarakat.

Unit Saber Pungli Kota Pariaman diketua oleh Wakapolres Pariaman Kompol Nofriadi Zen, Wakil I Inspektur Kota Pariaman Lukman Syam dan Wakil Ketua II Kasi Intel Kejari Pariaman Okta Zulfitri.

Sedangkan Mukhlis Rahman dan Wakil Walikota Genius Umar merupakan penanggungjawab dan wakil penanggungjawab dalam susunan kepengurusan Unit Saber Pungli tersebut. Tiga orang pengendali Satgas Saber-Pungli Kota Pariaman 2017 yakni Dandim 0308/Pariaman Letkol Arh Endro Nurbantoro, Kapolres Pariaman AKBP Ricko Junaldy dan Kajari Pariaman Dr. Josia Koni.

OLP

Suhatri Bur Serahkan 10 Ribu Bibit Manggis di Sintoga

Written By oyong liza on Tuesday, 17 January 2017 | 18:13




Sebanyak 10.000 batang bibit manggis mulai ditanam di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga), Kabupaten Padangpariaman. Bibit manggis tersebut diberikan kepada masyarakat Nagari Sintuak yang memanfaatkan lahan kosong. Lima tahun ke depan Nagari Sintuak bakal menjadi sentra manggis di Kabupaten Padangpariaman.

Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan hal itu pada serah terima bibit manggis sekaligus penanaman perdana kepada kelompok tani manggis Nagari Sintuak dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, di Korong Rimbo Karanggo, Nagari Sintuak, Selasa (17/1/2017). 

Penyerahan disaksikan Dandim 0308 Pariaman Letkol. Endro, Anggota DPRD Padangpariaman Fraksi PKB Hasan Basri, Camat Sungailimau Defriatos (sebelumnya Camat Sintoga), Camat Sintoga Elda Husniwar, Walinagari Sintuak   Anasril Nazar, para walikorong di Sintuak dan perwakilan petani penerima bibit manggis.

Menurut Suhatri Bur, penyerahan bibit manggis ini merupakan langkah strategis Walinagari Sintuak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.  Walinagari Sintuak tidak hanya memikirkan fisiknya pembangunan di Sintuak, namun yang tidak kalah strategisnya adalah upaya dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. 

“Dari 10.000 batang bibit manggis ini, jika berhasil saja separohnya, berarti ada 5.000 pohon manggis di Sintuak. Jika satu batang saja mampu menghasilkan uang Rp 3 juta sekali musim manggis, berarti bisa Rp 1,5 trilyun uang beredar di Nagari Sintuak.  Ini merupakan potensi yang patut diberikan apresiasi,” kata Suhatri Bur menambahkan.

Sementara itu, Dandim Endro menyebutkan, masyarakat juga perlu mendukung program yang sudah dibuat oleh Walinagari Sintuak ini. Artinya masyarakat harus pula bertanggungjawab dari bantuan yang diberikan. Setelah menerima bibit, jangan dibiarkan saja tanamannya. Tetapi perlu dirawat dan dijaga agar hasilnya bisa maksimal.

“Tahun 2017 ini TNI akan mendukung program pengoptimalan lahan pertanian dengan memberdayakan lahan pertanian yang masih tidur. Saat ini Negara kita diserang dari luar dengan produk-produk hasilan pertanian. Lihat saja berbagai jenis buah-buahan didatangkan dari luar. Sementara Indonesia memiliki lahan yang luas untuk diolah menjadi lahan pertanian,” kata Endro menambahkan.

Sedangkan  Walinagari Sintuak Anasril Nazar menyebutkan, ide awal dari program pengadaan bibit manggis ini adalah informasi dari eksportir manggis yang banyak mendatangkan manggis di daerah Kabupaten Padangpariaman. Ternyata manggis bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah ini, namun sudah menjadi konsumsi internasional. Pasar luar negeri sangat membutuhkan pasokan buah manggis.

“Selain itu, manggis tidak saja isi buahnya yang putih dimakan, namun juga bermanfaat untuk obat. Bahkan buah manggis bisa dibuat minuman jus. Sehingga manggis memiliki prospek ekonomis tinggi,” kata Anasril yang memiliki usaha pencucian mobil ini.

Menurut Anasril, pengadaan bibit ini berasal dari dana desa tahun 2016 dengan anggaran sekitar Rp 150 juta. Mudah-mudahan lima tahun ke depan, Nagari Sintuak benar-benar menjadi sentra manggis di Kabupaten Padangpariaman.   

Penanaman bibit manggis perdana yang berada di sekitar lokasi acara dilakukan Dandim 0308 Pariaman Letkol Endro, Anggota DPRD Padangpariaman Fraksi PKB Hasan Basri yang disaksikan oleh Camat Sintoga Elda Husniwar, Camat Sungailimau Defriatos (sebelumnya Camat Sintoga), Walinagari Sintuak   Anasril Nazar, para walikorong di Sintuak dan perwakilan petani penerima bibit manggis. 

AT

Padangpariaman Akan Menjadi 'Kota Kampus' Perguruan Tinggi




Kabupaten Padangpariaman semakin disorot sebagai kawasan pembangunan perguruan tinggi. Selain wilayahnya yang strategis, kemudahan dalam penyediaan lahan menjadi perhatian perguruan tinggi tersebut untuk berdiri di Padangpariaman.

Bahkan sekarang Bupati Padangpariaman Ali Mukhni sudah mencatat beberapa perguruan tinggi yang ingin berdiri di kabupaten yang dipimpinnya itu. Di antaranya Universitas Seni Budaya Indonesia (USBI), Politeknik Negeri Padang, Fakultas Pariwitasa dan Perhotelan dari Universitas Negeri Padang dan Universitas Bisnis Internasional dari Abdul Latif.

Untuk USBI dan Politeknik Negeri Padang, Ali Mukhni memperkirakan bulan Februari 2017 sertifikat kepemilikan tanah akan diterbitkannya. Kedua perguruan tinggi tersebut, kata dia sudah sangat mengharapkan kepemilikan sertifikat tanah yang telah disediakan agar dapat memulai pembangunan perguruan tingginya di Nagari Kapaloilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Kabupaten Padangpariaman.

“Kami akan percepat harapan Pak Rektor ISI Padangpanjang agar sertifikat tanah atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti) cepat diterbitkan-- sehingga pembangunan USBI dapat dimulai lebih cepat,” ujar Ali Mukhni didampingi Wakilnya Suhatri Bur, saat menyambut kedatangan rombongan ISI Padangpanjang dan Politeknik Negeri Padang di ruang kerjanya, Senin (16/1/2017).

Untuk percepatan penerbitan sertifikat tersebut, imbuh Ali Mukhni, pihaknya meminta pihak ISI Padangpanjang dan Politeknik Negeri Padang melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Sumbar dan dirinya. Sebab keputusan penentuan lahan, menjadi hak dari Gubernur Sumbar.

“Kami menyediakan masing-masing 50 hektar tanah untuk pembangunan USBI dan Politeknik Negeri Padang. Sekarang tanah tersebut tinggal dibuatkan bandar sebagai sekatnya,” ujar Bupati Peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Sedangkan untuk pembebasan lahan jalan, kata Ali Mukhni, pihaknya juga sudah menyelesaikannya. Jadi sekarang jalan menuju kawasan pembangunan USBI dan Politeknik Negeri Padang, tinggal menunggu untuk dibangun.

“Lahan yang sudah kami bebaskan itu lebarnya sekitar 50 meter dan panjangnya sekitar 3 kilometer. Kami berterima kasih atas dukungan penuh warga terkait pembebasan lahan itu,” sambungnya.

Selain itu, Ali Mukni juga menyampaikan kegembiraannya bahwa banyak perguruan tinggi yang menginginkan berdiri di Kabupaten Padangpariaman. Bahkan di antara perguruan tinggi itu, ada yang berkelas internasional nantinya.

“Kami juga diminta Bapak Abdul Latif menyediakan lahan sekitar 15 hektar untuk mendirikan Universitas Bisnis Internasional. Sebab beliau melihat banyak generasi di Padangpariaman yang memiliki wawasan bisnis,” ujarnya disambut kagum rombongan ISI Padangpanjang dan Politeknik Negeri Padang.

Sedangkan Rektor ISI Padangpanjang, Novesar Jamarun mengatakan, semoga sertifikat lahan yang mereka harapkan dapat berlangsung lancar penerbitannya. Untuk itu, dia akan turut melaksanakan dengan cepat segala permintaan bupati terkait surat permohonan.

“Kami memilih Kabupaten Padangpariaman untuk pendirian USBI karena willayahnya stategis. Selain itu, potensi pendidikan sangat baik perkembangannya kami lihat di Padangpariaman ini nantinya,” ujar Novesar.

HA/OLP

Serapan Anggaran Pemko Pariaman Naik 8 Persen




Walikota Pariaman Mukhlis Rahman perintahkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 seterusnya merancang rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Dia menegaskan pula pentingnya menyusun perencanaan dengan benar pada pekerjaan fisik dan non fisik agar tidak terjadi penumpukan kerja di penghujung tahun 2017. Untuk pekerjaan fisik dia meminta SOPD membuatnya dengan matang sejak dari perencanaan beserta dokumennya.

"Walaupun menurut aturan LKPD 2016 disampaikan paling lambat bulan Maret 2017, tentu lebih cepat lebih baik-- jika perlu bulan Februari sudah disampaikan," ujar Mukhlis kepada segenap SOPD pada acara coffe morning dikutip wartawan, Senin (16/1/2017).

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Pariaman, Rismen menambahkan bahwa realisasi keuangan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. 


Dia menjelaskan realisasi keuangan tahun 2015 sebesar 83,67% sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 91,24%.

"Namun sekarang masih dalam proses rekon di Badan Keuangan Daerah. Sedangkan realisasi kegiatan fisik 98%," tuturnya.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan fisik, sambung dia, sebelum dilakukan tender-- dokumen perencanaan dikaji ulang terlebih dahulu.

"Sehingga kekurangan-kekurangan dalam dokumen tersebut dapat disempurnakan dan setelah pekerjaan selesai hasilnya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya.

ASKB

Topik Terhangat

postingan terdahulu