Ali Mukhni Segera Aspal Jalan di Korong Toboh Parit Malintang
Foto: Andri
Paritmalintang - Walinagari Paritmalintang, Kecamatan Enam Lingkung, Syamsuardi antusias mendengar rencana bupati melanjutkan pengaspalan ruas jalan menuju Korong Padang Toboh yang terletak tidak jauh dari Komplek Kantor Bupati Padangpariaman di Nagari Paritmalintang.

Pemkab Padangpariaman berencana melanjutkan program pengaspalan jalan menuju korong Padang Toboh pada 2020 mendatang.

“Tahap awal atau tahun ini akan didahului dengan pengerasan ruas jalan sepanjang 1 Km. Barulah pada tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan pengaspalan atau dihotmix,” kata Syamsuardi, Minggu (24/3).

Ia menyebut warganya menyambut gembira program pengaspalan jalan di kawasan itu. Karena bagaimanapun ruas jalan tersebut merupakan sarana vital untuk menuju korong Ilalang Gadang maupun jalan lingkar di sekitar komplek Kantor Bupati Padangpariaman

Pihaknya dari pemerintahan nagari, saat ini juga tengah berupaya membenahi ruas jalan tersebut. Salah satunya dengan melanjutkan program rabat beton di kawasan itu.

“Karena saat musim penghujan kondisi ruas jalan di kawasan ini sering mengalami becek serta licin saat dilewati. Makanya sebagai langkah antisipasi sementara kita memutuskan untuk bergoro sembari membersihkan ruas jalan dan sekaligus melanjutkan dengan rabat beton,” imbuhnya.

Sejumlah titik ruas jalan di kawasan Korong Padang Toboh kondisinya memang cukup memprihatinkan dan ditumbuhi rerumputan.

“Karena itulah kita dari nagari akhirnya mengambil keputusan untuk membersihkannya secara bersama-sama dengan warga guna mengatasi licinnya jalan di kawasan itu,” terangnya. (Tim)

100 ASN Pemko Pariaman Ikuti Ujian Kompetensi
Foto: Phaik
Pariaman - Sebanyak 100 orang PNS Pemko Pariaman ikuti uji kompetensi bagi pejabat tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemko Pariaman di SMPN 1 Pariaman, Minggu (24/3).

Uji kompetensi tersebut dibuka langsung Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin didampingi Sekdako Pariaman Indra Sakti dengan pengawas Tim Penguji dari Kementerian Dalam Negeri yang akan  berlangsung selama tiga hari. mulai 24 hingga 26 Maret 2019. 

Mardison mengatakan bahwa uji kompetensi sesuai amanat Undang-Undang Tentang ASN Nomor 5 Tahun 2014 sebagai sebuah tuntutan tentang sejauh mana kemampuan pejabat dan PNS dalam bekerja. 

Mardison berharap ujian itu berjalan lancar sesuai dengan amanat bahwa ASN berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Mardison berpesan, kepemimpinan Genius- Mardison merupakan amanah rakyat yang harus ia emban untuk membangun dan memajukan Kota Pariaman dengan lebih baik lagi. 

Jadi, tambahnya, setiap ASN ataupun pejabat struktural di Pemko Pariaman harus menjalin hubungan baik dengan Wako dan Wawako Pariaman.

"Agar kita sama-sama bisa bersinergi membangun Kota Pariaman yang sama-sama kita cintai ini," pungkasnya. (Phaik)
(phaik)
2 ASN Kemenag Padangpariaman Kena Sanksi  Komisi ASN
Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq. Foto: Nanda
Pariaman - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia keluarkan rekomendasi pelanggaran netralitas dua orang pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padangpariaman. 

Rekomendasi KASN itu disampaikan melalui surat KASN Nomor B-908/KASN/3/2019 kepada Menteri Agama RI pada tanggal 19 Maret 2019 silam.     
Dalam surat resmi itu, KASN menyimpulkan, Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kamenag Kabupaten Padangpariaman, Suhendrizal dan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kamenag Kabupaten Padangpariaman, Irsyad telah melanggar netralitas sebagai ASN. 

Keduanya dijatuhi sanksi yang berbeda. Suhendrizal dijatuhi sanksi disiplin sedang. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Nomor 2010 Tentang Hukuman Disiplin ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Nomor 2010 Tentang Hukuman Disiplin ASN jenis sanksi sedang beragam, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, hingga penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun.

Sementara, Irsyad, dijatuhi sanksi berupa sanksi berupa pernyataan moral secara terbuka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Kops dan Kode Etik PNS.     

Suhendrizal dan Irsyad merupakan ketua dan sekretaris dalam kegiatan jalan sehat Thaharah pada Minggu 23 Desember 2018 silam. 

Dalam kegiatan itu, keduanya dinilai melanggar netralitas karena membiarkan adanya penyerahan hadiah bergambar caleg DPR RI dari PPP, Hariadi saat kegiatan yang diselenggaran oleh Kamenag Kabupaten Padangpariaman itu.

Dalam rekomendasi itu KASN menegaskan agar pejabat pembinaan pegawai di Kamenag memberlakukan sanksi kepada kedua ASN paling lambat 14 hari setelah rekomendasi itu dikeluarkan. 

Jika rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti, KASN akan mengirimkan rekomendasi kepada Presiden RI agar pejabat pembinaan pegawai di instansi terkait dijatuhi sanksi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Padangpariaman, Anton Ishaq, mengatakan pihaknya akan mengawal pemberlakuan sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan dua orang ASN Kantor Kamenag Kabupaten Padangpariaman tersebut.

Pengawasan meliputi ketepatan waktu pemberlakuan dan jenis sanksi yang diberikan oleh pihak Kamenag.

"Pengawasan masih tetap dilakukan. Kita awasi apakah pemberlakuan sanksi kepada kedua ASN ini dilaksanakan tepat waktu. Dari sisi jenis sanksinya apakah sesuai dengan sanksi yang direkomendasikan oleh KASN," jelasnya, Sabtu (23/3).

Anton kembali mengimbau ASN di Kabupaten Padangpariaman menjaga netralitasnya selama penyelenggaraan pemilu 2019 ini. 

Sikap netalitas bukan hanya hingga selesainya tahapan pemungutan dan penghitungan suara, namun hingga selesainya seluruh tahapan pemilu 2019.

Bawaslu Kabupaten Padangpariaman, lanjut dia, akan kembali bersurat kepada pembina kepegawaian di Kabupaten Padangpariaman agar mengingatkan ASN menjaga netralitas selama pemilu 2019.

"Kita akan kirim surat resmi kepada pembina pegawai di daerah agar ASN kembali diingatkan untuk netral selama pemilu. Kita tentu maksimalkan pencegahan," pungkasnya. (Nanda)
Pelaku Ditahan, Walinagari Gadur Dipukul Karena Tak Bayar Sewa Mobil Puluhan Juta
Walinagari Gadur, Aidizal
AS, pensiunan tentara yang menjadi tersangka pemukulan Walinagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung, Aidizal, akhirnya ditahan penyidik Unit Reskrim Polsek 2X11 Enam Lingkung Sicincin.

Tersangka ditahan di Rutan Mapolres Padangpariaman di Paritmalintang, Sabtu (23/3) sekitar pukul 14.00 Wib. 

Kapolsek 2X11 Enam Lingkung, Iptu Epy Kusnadi mengatakan penahanan dilakukan karena kuatir tersangka melarikan diri. 

"Kita kuatir juga tindakan pemukulan tersebut dampaknya meluas. Tindakan penahanan untuk mengamankan tersangka juga," katanya, Sabtu sore.

Saat ditahan, tersangka mengakui tindakan pemukulan yang ia lakukan terhadap korban. 

Menurut Epy dari pengakuan tersangka, pemukulan tersebut dipicu ingkar janji korban membayar hutang sewa mobil sebesar Rp 65 juta kepada tersangka.

"Karena janji tidak ditepati, tersangka marah dan memukul korban," kata dia. (Nanda)
Pemukul Walinagari Gadur Ditersangkakan Polisi Namun Belum Ditahan
Walinagari Gadur, Aidizal usai dipukul tersangka A. Foto: Nanda
Sicincin - Penyidik Unit Reskrim Polsek 2X11 Enam Lingkung Sicincin, tetapkan A, 52 tahun, warga Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padangpariaman sebagai tersangka penganiayaan Walinagari Gadur, Aidizal.

A ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (22/3), setelah penyidik menggelar perkara dugaan tindakan penganiayaan terhadap walinagari tersebut di Mapolres Padangpariaman.

Kapolsek 2X11 Enam Lingkung Sicincin, IPTU Epy Kurnasi menuturkan, pihaknya telah memiliki dua alat bukti permulaan untuk menetapkan A sebagai tersangka penganiayaan.

"Perkaranya telah kita gelar bersama, hasilnya kita tetapkan A sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan," tuturnya melalui sambungan telepon, Sabtu (23/3).

Menurut Epy, A akan diperiksa pada Senin (25/3) mendatang sebagai tersangka. Kepolisian bakal melakukan upaya paksa, jika tersangka mangkir penuhi panggilan itu.

"Penyidik telah mengantarkan surat pemanggilan ke rumahnya, diterima oleh istri yang bersangkutan," pungkasnya.

Aidizal, dipukuli A di pintu masuk kantor Walinagari Gadur, pada Rabu (20/3) siang. Pemukulan berawal saat walinagari sedang di kantornya.

A datang menanyakan sewa rental mobil. Karena Aidizal belum bisa bayar, terlapor langsung memukul wajah Aidizal. Atas kejadian tersebut Aidizal mengalami luka lebam pada wajah dan hidungnya mengeluarkan darah. (Nanda)
[Simulasi] Termakan Hoaks, Massa Pendukung Capres di Pariaman Bentrok dengan Polisi
Massa pendukung capres bentrok dengan polisi Pariaman (simulasi). Foto: Nanda
Pariaman - Massa salah satu pendukung calon presiden pada pemilihan umum serentak di Kota Pariaman bentrok dengan aparat kepolisian Polres Pariaman, Jumat (22/3).

Bentrokan terjadi saat massa pendukung salah satu peserta pemilu melakukan unjuk rasa dengan mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menuntut agar pemungutan suara di TPS I di Balaikota Pariaman, diulang.      

Aksi itu dipicu tersebarnya informasi yang belum diketahui kebenarannya tentang 5 orang tim kampanye salah satu calon presiden dan wakil presiden tingkat Kota Pariaman dilarang menggunakan hak pilihnya oleh KPPS.

Informasi tersebut tersebar di media sosial, dari WhatsApp Grup (WAG), dan berbagai media sosial lainnya. Info itu menyulut emosi para pendukung salah satu calon presiden.
   
Massa pendukung salah satu pasangan capres-cawapres tersebut ramai-ramai mendatangi TPS menuntut agar TPS 1 meminta 5 orang tim kampanye diberikan surat suara untuk memilih. Namun tuntutan tersebut ditolak pihak KPPS. KPPS beralasan, 5 orang pemilih tersebut datang saat pemungutan suara telah berakhir pukul 13.00 Wib.

Puluhan orang massa salah satu pendukung capres-cawapres tersebut terus saja mendesak agar rekannya diperbolehkan mencoblos surat suara. Permintaannya tidak dikabulkan, massa mulai anarkis, dan berupaya menngambil kotak suara dan surat suara. Beruntung, aparat kepolisian Polres Pariaman yang bertugas di TPS 1 dapat meredam.

Bukannya reda, massa makin meluas. Akibat inforamasi pelarangan warga menggunakan hak pilih oleh KPPS, massa melanjutkan aksi protesnya. Kali ini, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2019 yang disasar.

Massa menggelar aksi demo di gedung KPU yang dijadikan tempat rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara. Massa yang merasa dicurangi hak politiknya memaksa ingin bertemu Ketua KPU Kota Pariaman, agar 5 orang yang tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS di TPS 1 dapat mencoblos.   

Tuntutan tersebut tidak dikabulkan. Hasil koordinasi KPU dan Bawaslu sepakat pemilih yang datang ke TPS melewati pukul 13.00 Wib, tidak menggunakan hak pilih.

Massa emosi dan mencoba meringsek masuk ke lokasi digelarnya rapat pleno tersebut. Puluhan personil Dalmas Polres Pariaman mulai membentuk barisan mengamankan area dan gedung rapat pleno.

Penyidikan dilakukan juga dilakukan Satuan Intelkam Polres Pariaman. Hasilnya, sebanyak 3 orang provokator aksi tersebut diamankan. Bukannya berhenti, aksi demonstrasi tersebut makin meningkat. Tim negoisiasi Polwan Polres Pariaman dikerahkan, namun sia-sia saja, massa tidak menghiraukan. Massa terus meringsek masuk ke lokasi rapat pleno. 

Massa kian beringas mulai melempari petugas keamanan dengan batu. Eskalasi massa meningkat. Setelah koordinasi dengan seluruh pihak, Polres Pariaman melakukan tindakan tegas untuk membubarkan massa.   

Massa akhirnya dapat dikendalikan setelah disemprot dengan water canon dan gas air mata.

Kekacauan tersebut, merupakan rangkaian apel gelar pasukan dan simulasi pengamanan pemilu serentak 2019 yang dipusatkan di Jalan Imam Bonjol depan Kantor Balaikota Pariaman, pagi.     

Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan mengaku simulasi sengaja dilakukan dengan tingkat kekacauan yang cukup tinggi. Hal itu agar personil siap dengan kondisi apapun saat terjadinya kekacauan pemilu.   

"Prediksi kita pemilu di daerah kita sangat aman, namun kita tidak boleh underestimate. Situasi dinamis," katanya.

Andry menyebut dalam simulasi tersebut juga dilihatkan bahayanya penyebaran informasi hoaks pada pemilu 2019, yang menyebabkan kekacauan parah.

"Inilah salah satu kerawanan pemilu 2019. Penyebaran hoaks tersebut bisa membuat adanya aksi-aksi seperti ini," ujarnya.

Andry mengimbau seluruh pihak untuk tidak mudah percaya dengan informasi disebarkan orang lain. Informasi yang didapat harus ditelaah, sebelum disebarkan ulang. (Nanda)
30 Tahun Mati Suri, Stasiun Kereta Api Nareh Diresmikan Menhub RI
Menhub didampingi Gubernur Sumbar dan Walikota Pariaman resmikan Stasiun Nareh. Foto: istimewa/Nanda
Pariaman - Setelah mati suri selama 30 tahun lamanya, Stasiun Kereta Api dan jalur kereta api Pariaman-Nareh kembali diaktifkan.

Raktivasi stasiun kereta api Nareh dan jalur kereta api tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Jumat (22/3) pagi.

Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, Stasiun Nareh terakhir beroperasi 30 tahun yang lalu, sebelum direaktivasi pasa hari ini.

"Terakhir saya naik kereta ke Nareh itu saat masih siswa Sekolah Dasar (SD). Alhamdulillah, sekarang aktif kembali," ujar Genius.

Menurut dia, beroperasinya kembali stasiun dan jalur kereta api Pariaman-Nareh meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman.

Selain itu, reaktivasi seluruh jalur kereta api di Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman, serta keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan rencana pembangunan pelabuhan Sunur, akan mengintegrasikan Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman.

Sebagai daerah wisata, akses perhubungan yang terintegrasi sangat menunjang peningkatan kunjungan wisatawan.

"Dengan adanya akses tersebut kita jadikan Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman menjadi daerah nomor satu di Sumatera Barat," ulasnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, akses perhubungan yang terintegrasi - darat dan udara - sangat mendukung pengembangan wisata di Sumatera Barat.

"Sumatera Barat telah ada akses udara melalui Bandara BIM, jalur kereta api Bandara-Pariaman-Kayutanam. Keberadaan jalur kereta api sangat mendukung pengembangan wisata," katanya.

Ia menyebut, reaktivasi Stasiun Nareh dan jalur kereta api sepanjang 17 kilometer, 7 jembatan (5 jembatan rangka baja, 2 jembatan biasa), modernisasi pensinyalan kereta dan pembangunan stasiun Nareh, menelan biaya total Rp52 miliar. (Nanda)
Bawaslu Pariaman Gelar Simulasi Pungut Hitung Pemilu 2019
Foto: Nanda
Bukittinggi - Penghitungan suara pemilihan umum serentak 2019 di TPS III, Desa Makmur, Kecamatan Sejahtera, Kota Mandiri, diwarnai aksi protes. 

Sejumlah orang saksi dari partai politik memprotes Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena banyaknya surat suara yang nyasar ke kotak suara lain. 

Sementara saat pemungutan itu, ada anggota KPPS yang bertugas menuntun pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai kotak suara masing-masing.

Dalam penghitungan suara, ditemukan 5 lembar surat suara pemilihan DPRD Kota Mandiri di dalam kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Keributan itu dapat teratasi, setelah Pengawas TPS (PTPS) merekomendasikan agar KPPS menyisihkan surat suara yang nyasar. 

Panwas TPS meminta agar surat suara pemilihan DPRD Kota Mandiri dimasukkan dalam kotak suara pemilihan DPRD Kota Mandiri dan penghitungan kembali dilanjutkan.

Surat suara nyasar tersebut hanyalah rangkaian simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019 yang digelar Bawaslu Kota Pariaman, Kamis (21/3).

Surat suara nyasar merupakan permasalahan yang sering terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal itu terjadi lantaran anggota KPPS lalai menuntun pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak.

Simulasi tersebut merupakan gambaran nyata aktivitas pemungutan dan penghitungan di TPS. Simulasi tersebut untuk membekali Panwascam yang akan melakukan bimtek pengawasan di TPS kepada Pengawas TPS dan saksi dari peserta pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pariaman, Riswan, mengatakan simulasi dilakukan untuk memastikan Panwascam memahami mekanisme pemungutan dan penghitungan surat suara pada pemilu 2019.

"Kita membekali Panwascam yang nanti membimtek Panwas TPS dan saksi dari peserta pemilu. Jika tidak memahami aturannya, bagaimana bisa mengawasi tahapan ini," ujarnya.

Dalam simulasi itu, juga ditekankan agar Pengawas TPS memperhatikan daftar pemilih DPT, DPTB 2 dan DPK sebelum kotak suara dibuka.

"Panwas TPS juga harus memastikan jumlah pemilih yang hadir, mamastikan jumlah surat suara yang digunakan," ulasnya.

Riswan mengatakan Panwas memastikan pencatatan hasil penghitungan suara pada formulir C1 plano dilakukan dengan baik. Penulisan data pada formulir tersebut bakal menjadi acuan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. 

"Pengisian formulir C1 Plano ini harus bersih, jangan ada data yang salah. Ini perlu pengawasan yang maksimal," pungkasnya. (Nanda)