Salurkan Logistik Pemilu, KPU Padangpariaman Rangkul 2 Resor Kepolisian
KPU Padangpariaman lakukan audiensi dengan Polres Pariaman terkait pengamanan logistik Pemilu 2019. Foto: Nanda
Pariaman -KPU Kabupaten Padangpariaman koordinasikan pengamanan logistik pemilu 2019 dengan Polres Padangpariaman dan Polres Pariaman.
        
Koordinasi dengan dua resor kepolisian ini dilakukan lantaran Kabupaten Padangpariaman termasuk dalam dua wilayah hukum kepolisian.
       
"Kita sudah koordinasikan pengamanan logistik dengan Polres Padangpariaman dan Polres Pariaman. Peta pendistribusian logistiknya juga sudah ada," ujar Ketua KPU Kabupaten Padangpariaman, Zulnaidi di Pariaman, Jumat (18/1).
       
Ia mengatakan, dari 40 jenis logistik yang akan digunakan pada pemilu 2019, hanya dua jenis logistik seperti surat suara, formulir model C, D, DA, DB yang belum tiba di gudang penyimpanan logistik pemilu. 
      
"Kita sudah mulai mengelompokkan logistik, tinggal menunggu dua logistik lainnya sebelum dimasukkan dalam kotak suara," lanjut dia.
       
Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan mendorong agar masyarakat ikut mensukseskan pendistribusian dan pengamanan logistik pemilu 2019.
       
"Masyarakat bisa membantu memudahkan pendistribusian dan pengamanan logistik," ujarnya.
        
Polres Pariaman telah menyiapkan personil untuk pengamanan logistik pemilu 2019. Jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan.
        
"Personil telah kita siapkan tergantung kebutuhan," pungkasnya. (Nanda)
Bawaslu Kunjungi Markas Wartawan Pariaman
Bawaslu Pariaman dan kepala sekretariat kunjungi wartawan Pariaman di Kantor PWI Pariaman. Foto: Nanda
Pariaman - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pariaman ajak wartawan mengawasi kinerja dan netralitas jajaran pengawas pemilu di wilayah Kota Pariaman. Jika menemukan pengawas pemilu yang tidak netral atau melanggar aturan, dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pariaman.
        
"Bawaslu ini paling banyak yang mengawasinya, termasuk media. Kita berharap agar kawan-kawan wartawan juga memantau petugas pengawas di tingkat kota, kecamatan, desa bahkan TPS, jika tidak netral mohon dilaporkan," kata Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan, saat bersilaturahmi dengan wartawan Pariaman di kantor PWI Pariaman, Jumat (18/1).
        
Ia menegaskan roh pengawasan pemilu adalah netralitas dan integritas, jika hal itu tidak terwujud kepercayaan terhadap lembaga pengawas pemilu akan memudar.
      
"Netralitas dan integritas adalah rohnya pengawas pemilu. Jika ini sudah dilanggar, kepercayaan masyarakat akan hilang," ulasnya.
        
Hingga saat ini, kata dia, belum ditemukan petugas pengawas pemilu melanggar netralitas dan integritas sebagai pengawas pemilu.
      
Begitu pula dengan laporan adanya oknum penyelenggara pemilu yang duduga terafiliasi dengan peserta pemilu - setelah dilakukan klarifikasi - tidak ditemukan.      
        
Media dan wartawan, lanjutnya, sangat membantu penyebarluasan informasi aturan pemilu 2019 kepada masyarakat. Sosialisasi tentang aturan pemilu yang disampaikan melalui media massa, ia nilai sangat efektif.
        
"Dukungan dari kawan-kawan wartawan untuk sosialisasi informasi kepemiluan kepada masyarakat sangat membantu. Kami berhadap dukungan itu terus hingga suksesnya pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Pariaman," pungkasnya.
        
Ketua PWI Pariaman, Ahmad Damanhuri menyatakan wartawan Pariaman akan mengoptimalkan sosialisasi informasi pemilu 2019 kepada masyarakat.
        
"Beritanya tentu mengedukasi masyarakat. Aturan kepemiluan kita sampaikan melalu pemberitaan," kata dia.
         
Ia mengatakan jika kemitraan antara wartawan Pariaman dengan Bawaslu Pariaman sangat baik. Bawaslu dia nilai terbuka dan memudahkan wartawan dalam akses informasi pemilu.
        
"Hubungan dan kemitraan sangat baik. Bawaslu sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada wartawan," pungkasnya. (Nanda)
2 TPS di Aur Malintang Mesti Nyebrang Sungai Buat Distribusi Logistik Pemilu
KPU Padangpariaman lakukan audiensi dengan Polres Pariaman terkait pengamanan logistik Pemilu 2019. Foto: Nanda
Pariaman - Pendistribusian logistik pemilu di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padangpariaman harus ditempuh dengan menyeberangi aliran sungai. Meski melintasi aliran sungai, proses distribusi logistik pemilu tersebut dipastikan aman
       
"Ada satu atau dua TPS di Kecamatan IV Koto Aur Malintang pendistribusiannya dengan menyeberangi sungai," kata Ketua KPU Kabupaten Padangpariaman, Zul Naidi di Pariaman, Jumat (18/1). 
        
Mengantisipasi agar logistik tidak basah saaat dibawa menyeberangi sungai, KPU akan membungkus kotak suara yang terbuat dari karton duplek itu dengan plastik khusus.
      
"Kami memastikan logistik tiba di TPS tepat waktu dan aman. Untuk memastikanya kami akan membungkus kotak yang berisi surat suara, formulir dan logistik dengan plastik," lanjutnya.
       
Selain di Kecamatan IV Koto Aur Maling, lanjut dia, terdapat beberapa titik TPS rawan pendistribusiannya, yakni di Kecamatan Sungai Geringging dan V Koto Timur.
      
"Tidak terlalu berat, namun ada beberapa TPS di Kecamatan Sungai Geringging dan V Koto Timur yang titik TPS nya terpelosok dan membutuhkan perhatian khusus," pungkasnya.
       
Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan menyatakan jika personilnya akan ditugaskan melekat melakukan pengamanan pendistribusian arus kedatangan logistik pemilu dari gudang KPU Kabupaten Padangpariaman sampai ke TPS dan arus balik logistik kembali ke gudang KPU.
       
Pihaknya masih menunggu peta distribusi logistik pemilu 2019 dari KPU Kabupaten Padangpariaman untuk mempersiapkan jumlah personil yang mengamankan pergeseran logistik.
     
"Pengamanan logistik sudah kami lakukan saat logistik mulai tiba di gudang KPU. Pengamanan tentu menyesuaikan, namun saat pergeseran logistik, personil kita melakukan pengaman melekat," pungkasnya. (Nanda)
Humaniora: Tek Baya, Penyulam Tertua Pariaman dari Mangguang
Tek Baya bahkan menyulam tanpa menggunakan kacamata. Foto: Tim Kominfo Pariaman
Pariaman - Banyak yang beranggapan masa tua merupakan usia non produktivitas. Namun, tidak bagi Nurbaya yang saat ini sudah berusia 92 tahun. Wow! Mencengangkan bukan? Tek Baya karib ia disapa, merupakan salah seorang warga Desa Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara. Tek Baya kesehariannya bekerja sebagai pembuat sulaman baju anak daro khas Pariaman.

"Ini berawal dari hobi saat masih kecil dan sering memperhatikan ibu-ibu sekitar rumah yang memang pekerjaan sehari-harinya menyulam," kata Tek Baya ketika ditemui dikediamannya di Desa Mangguang, Kamis (17/1).

Ia menyebut jika dahulu, di samping membuat baju anak daro, ia juga bisa merajut, membuat kelambu dan sprei. Namun karena faktor usia, sekarang ia hanya sanggup membuat sulaman baju anak daro saja itupun tidak bisa siap cepat.

Dahulu menyulam menjadi pekerjaan pokok Tek Baya karena suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ia juga sempat berbisnis kredit pakaian perempuan.

"Alhamdulillah penghasilan saya itu bisa menjadikan anak saya sarjana dan mengantarkan saya naik haji tahun 2006,” sambungya sambil menyulam.

Menyulam satu baju anak daro bisa Tek Baya siapkan selama empat hari dengan upah hanya Rp60 ribu. Saat ini Tek Baya tidak lagi membuat sendiri, ia hanya mengambil upah saja. Ibu dari tiga anak ini dahulu juga sempat menjadi pembuat dan sekaligus penjual baju anak daro.

"Harganya macam-macam tergantung bahannya, manik halus dan manik kasar. Namun kalau sekarang standar harga baju anak daro yang biasa saja berkisar Rp400 ribu," ungkapnya.

Nenek dari delapan cucu ini juga mengajarkan kepada anak dan cucunya agar bisa juga menyulam karena merupakan budaya khas Pariaman. Karena sekarang penglihatan Tek Baya berangsur kurang jelas, ia agak ragu mengambil jahitan dari orang lain. Hebatnya, hingga sekarang Tek Baya menyulam tanpa bantuan kacamata karena kacamata malah mengganggunya ketika menyulam.

Tek Baya yang ditinggal suaminya setahun yang lalu ini berharap agar masyarakat Desa Mangguang tidak menginggalkan kebiasaan menyulam dan selalu mengajarkan ke anak cucunya pentingnya keterampilan menyulam sejak dini.

"Karena mempelajari menyulam ini tidak susah tergantung niat dan kemauan kit," tandasnya tersenyum. (Tim)
Bantu Perizinan Lintas OPD, DPMPTP Padangpariaman Tinjau Dinas Perikanan
Kepala DPMPTP Hendra Aswara melakukan safari ke Diskan terkait penerbitan dan rekomendasi izin Bidang Perikanan di Ruang Rapat Diskan, Lubuk Alung. Foto: Hendra
Lubuk Alung - Guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khusus bidang perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman melahirkan program baru - program yang disebut dengan Safari Koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Padangpariaman.

Safari Koordinasi itu diharapkan akan mempermudah koordinasi antar OPD yang terlibat dalam penerbitan izin yang memerlukan rekomendasi OPD teknis terkait.

Adapun kunjungan perdana diadakan ke Dinas Perikanan Kabupaten Padangpariaman, yang berlokasi di Pasir Putih Lubuk Alung, Kamis (17/1).

Dinas Perikanan dipilih karena melihat semakin berkembangnya Investasi dalam bidang pengembangan budidaya Udang Vaname yang semakin berkembang di sepanjang wilayah pesisir pantai Padangpariaman.

Kepala DPMPTP Hendra Aswara menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Program Safari Koordinasi ini juga sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi informasi antara OPD.

Saling berkolaborasi antara Penerbit Izin dengan OPD teknis pemberi rekomendasi, dan jika ada permasalahan maka melalui Safari Koordinasi ini akan dicarikan solusi bersama.

"Alhamdulillah, kita jalin komunikasi yang baik antar OPD, saling memberi advice dan tentunya menyatukan komitmen memberikan kemudahan berusaha bagi investor dan masyarakat," kata Hendra didampingi Kabid Perizinan Heri Sugianto.

Dalam safari Koordinasi ini, kata Hendra, dibahas mengenai kewenangan-kewenangan daerah kabupaten dan kota dalam bidang perizinan Usaha Perikanan. Dengan keluarnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Bidang Kelautan sudah menjadi kewenangan provinsi.

"Safari ini rutin kita lakukan dan tentunya untuk sosialisasi Perbup Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan. Tadi kita berdua sepakat memperkuat koordinasi dan berkolaborasi dalam inovasi," ujar Peraih Pelayanan Publik Nilai A oleh Kemenpan dan RB itu.

Kepala Dinas Perikanan Padangpariaman, Zainil mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perizinan bidang usaha perikanan yang diberi nama Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Sedangkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPKI), sudah menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Ia mengaku merasa senang dikunjungi oleh jajaran DPMPTP.

"Dengan begini kita akan lebih memperkuat koordinasi antara OPD Penerbit Izin dengan OPD teknis Penerbit Rekomendasi Teknis," ungkap Zainil.

Saat ini, kata Zainil, pihaknya akan menyusun inovasi mengenai kemudahan berusaha terhadap perizinan bidang perikanan. Tujuannya agar para pelaku usaha perikanan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berkolaborasi dengan DPMPTP.

"Kita ingin para nelayan dapatkan NIB melalui Online Single Submission yang dibantu teman-teman DPMPTP," kata Zainil. (Tim)
Dukcapil Padangpariaman Jemput Bola Rekam KTP-el Warga Binaan di Lapas
Foto: Andri
Pariaman - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padangpariaman terus lakukan fasilitasi agar hak pilih warga Kabupaten Padangpariaman pada Pilpres dan Pileg 2019 dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Bersama Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi, Kadisdukcapil Muhammad Fadhly meninjau pelaksanaan perekaman KTP-el warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman di Kelurahan Karan Auar, Pariaman tengah. Turut mendampingi Kepala Lapas Klas IIB Pariaman Pudjiono Gunawan.

Disdukcapil sebelumnya telah melakukan pendataan hak pilih warga binaan. Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa sebanyak 317 dari total 500 orang lebih warga binaan di Lapas IIB Pariaman berasal dari Kabupaten Padangpariaman.

“Kita akan melakukan verifikasi terhadap 317 data warga binaan secara detail dan akan dilakukan tindaklanjut terhadap data tersebut. Bagi yang belum merekam data biometrik KTP-el, akan segera kita rekam, bagi data yang masih berada di luar daerah akan kita jelaskan kepada KPU," jelas Fadhly.

Prinsipnya, imbuh Fadhly, semua warga binaan asal Padangpariaman harus dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2019.

Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi juga ikut memantau pelaksanaan pendataan terhadap penghuni Lapas IIB Pariaman hingga ke ruang tahanan yang ada di Kepolisian Resort Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman.

“Semuanya akan kita fasilitasi agar terdata sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya”, jelas Zulnaidi.

Pelayanan jemput bola perekaman data KTP-el terhadap warga binaan lapas tersebut mulai dilakukan tanggal 17 hingga 19 Januri 2019 mendatang. Permasalahan data warga binaan umumnya karena belum melakukan perekaman data biometric KTP-el dan belum memiliki KTP elektronik. (Tim)
BPD Prabowo-Sandi Gelar Nonton Bareng, TKD Jokowi-Maruf Pilih Pantau Debat Capres di Rumah
Foto ilustrasi debat. Istimewa/internet/teropong metro
Pariaman - Debat calon presiden dan wakil presiden 2019 bakal digelar malam ini mulai pukul 19.00 Wib. Selain ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi, debat dapat disaksikan live streaming portal berita.
       
Debat yang dinantikan seluruh pendukung calon presiden dan wakil presiden di seluruh Tanah Air ini, akan mengangkat tema tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
       
Selain pemahaman identifikasi masalah dan penjabaran solusi terhadap tema yang diangkat, saling lempar pertanyaan antara kandidat merupakan kejutan yang dinanti masyarakat. Tidak hanya masyarakat, berbagai pihak bahkan membuat acara nonton bareng debat visi dan misi itu.
        
Di Kota Pariaman, Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandiaga menggelar nonton bersama debat capres-cawapres di basis masing-masing pengurus. Nanton bersama dilakukan dengan menggunakan tv layar datar dan menggunakan layar proyektor
        
"Hal itu dilakukan agar kegiatan lebih luas, nobar dengan mendatangi masyarakat ini lebih efektif untuk mensosialisasikan capres cawapres dibandingkan memusatkan di suatu tempat," kata Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga, Mimi Elfita, Kamis (17/1).
         
Penyelenggaran nobar debat capres cawapres, sekaligus kesempatan bersosialisasi bagi tim di BPD Prabowo-Sandi, karena sebagian mereka juga calon anggota DPRD Kota Pariaman.
          
"Ini juga momen untuk menjelaskan visi dan misi capres cawapres yang parpol kita usung. Kawan-kawan di partai koalisi juga caleg, tentu bisa mempekuatkan konsolidasi dengan pemilih," ulasnya.
          
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Kota Pariaman, Akhiardi mengatakan, TKD Jokowi-Ma'ruf tidak ada melaksanakan nonton bersama debat visi dan misi calon presiden dan wakil presiden yang disiarkan langsung melalui televisi.
        
"Hingga saat ini belum ada koordinasi dari ketua TKD Jokowi Ma'ruf Kota Pariaman untuk pelaksanaan nonton bersama debat visi dan misi tersebut. Sementara ini kita menyimak di rumah masing-masing," kata dia.
        
Terpisah, mantan Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria menilai debat capres-cawapres perdana bakal menjadi pertimbangan "swing voter" dalam menentukan pilihan. Pemilih yang masih ragu, akan menjadi pijakan pemilih menentukan pilihan politiknya apakah memilih Jokowi-Maaruf atau Prabowo-Sandi.
        
"Swing voter ini jumlahnya cukup besar. Performa dan ketepatan gagasan dan solusi saat debat besar pengaruhnya terhadap pemilih," ujarnya.
        
Ia mengatakan debat kandidat akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia. Pembahasan isu menyangkut tema stratrgis di seluruh bidang, akan memperlihatkan kualitas dan skil calon pemimpin Indonesia lima tahun ke depan.
         
Menurut dia, debat dan diskusi menbedah visi dan misi kandidat, perlu dilakukan hingga ke tingkat daerah. Civil society, bergerak membuat ruang-ruang diskusi publik membahas hal itu, dengan menghadirkan tim kampanye atau badan pemenangan di tingkat daerah.
        
"Debat visi dan misi sangat mendidik. Biarkan masyarakat menilai calon pemimpin lima tahun ke depan. Debat visi dan misi mendorong pemilih cerdas dalam memilih," pungkasnya. (Nanda)
Roadshow Bawaslu ke Parpol: Parpol Akui Banyak Caleg Tidak Paham Aturan Pemilu
Roadshow Bawaslu Pariaman ke sejumlah parpol. Foto: Nanda
Kampung Pondok - Calon anggota DPRD Kota Pariaman pada pemilu 2019 sebahagian besar tidak menghandiri sosialisasi aturan pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Pariaman saat mengunjungi kantor sekretariat daerah masing-masing parpol di Kota Pariaman.
     
Dari beberapa kali sosialisasi dari seluruh rangkaian roadshow yang dilakukan, nyaris tidak lebih dari 70 persen calon yang menghadiri. Padahal, sosialisasi tersebut penting agar calon tidak melanggar ketentuan karena ketidakpahaman terhadap aturan pemilu.
     
Tidak hanya calon, sejumlah partai politik pun batal dikunjungi tim Bawaslu lantaran memiliki agenda dan sebagian besar caleg yang diusung parpol telah memiliki agenda lain.
     
"Belum semua kantor parpol dikunjungi karena ada agenda lain dari parpol tersebut. Ada yang konfirmasi ulang dan akan kita bicaran lagi," terang Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Kota Pariaman, Ulil Amri didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman, Riky Falantino usai sosialisasi di DPC PKB Kota Pariaman, Kamis (17/1).
      
Ia berharap parpol mematuhi seluruh aturan penyelenggaran pemilu 2019. Kepatuhan itu, kata dia, harus diawali dengan pemahaman calon dan peserta pemilu lainnya terhadap aturan kepemiluan.
      
"Harapan kita adalah kepatuhan peserta pemilu, sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan," ulasnya.
       
Pelanggaran tahapan pemilu, lanjut dia, banyak terjadi pada tahapan kampanye. Pelanggaram yang jamak terjadi pada tahapan tersebut terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), kegiatan kampanye diluar jadwal.
      
"Mayoritas pelanggaran pada tahapan kampanye adalah pemasangan APK," imbuhnya.
       
Selain sosialisasi dengan mendatangi masing-masing kantor parpol se Kota Pariaman, pihak Bawaslu ataupun KPU Kota Pariaman telah mensosialisasikan aturan pemilu, baik itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ataupun peraturan di bawahnya.
      
Ulil menduga informasi dan materi tentang kepemiluan yang telah disampaikan terhenti di pengurus. Informasi tersebut mungkin tidak diteruskan kepada calon yang diusung parpol.
       
Bawaslu Kota Pariaman, kata dia terus memaksimalkan sosialisasi aturan pemilu kepada peserta dan masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Sosilisasi juga dilakukan di tingkat kecamatan dan desa di Kota Pariaman oleh jajaran Bawaslu.
      
"Kita menduga informasi ini tidak disebarluaskan, sehingga calon belum memahami aturan secara utuh. Akibatnya pelanggaran masih dilakukan," pungkasnya.
        
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Pariaman, Akhiardi mengakui jika pemahaman calon legislatif yang diusungnya belum memahami aturan pemilu secara menyeluruh.
       
Sosialisasi Bawaslu dengan kunjungan ke kantor parpol mencerahkan pemahaman pengurus dan caleg partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu.
        
"PKB menerapkan politik tampa gaduh, itu keinginan kami. Kegaduhan politik muncul salah satu sebabnya karena peserta tidak paham aturan, apa yang boleh dan yang dilarang," ujar mantan anggota DPRD Padangpariaman ini.
       
Dari identifikasi internal, aturan terkait penyelenggaraan kampanye seperti aturan APK dan aturan kampanye dialogis. Ketidakpahaman terhadap aturan bisa jadi karena kesalahan penyampaian materi aturan dari pengurus kepada calon yang diusung.
      
"Mungkin pengurus salah memahami materi aturan pemilu, sehingga apa yang disampaikan pengurus ke calon juga jadi berbeda," pungkasnya.
      
Kegiatan sosialisasi atau roadshow Bawaslu ke parpol merupakan hari ketiga sejak dimulai pada 15 Januari 2019 silam. (Nanda)