Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.

Latest Post

Pemilik Lahan Kena Pelebaran Jalan Lubuk Alung-Kuraitaji Akan Terima Ganti Rugi

Written By oyong liza on Tuesday, 3 May 2016 | 20:40





Sosialisasi pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat pemilik tanah/tanaman dan bangunan yang terkena pelebaran ruas jalan Lubuk Alung-Kuraitaji (Paket 21) perlu dilakukan untuk menjaga transparansi dan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat pemilik, sekaligus implementasi dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padangpariaman yang diwakili oleh Sadril, selaku Kasubag Ganti Rugi Tanah dan Penyelesaian Masalah Tanah, ketika memberikan sambutan pada acara sosialisasi pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat pemilik di Masjid Al Ashar Korong Toboh Apa, Nagari Toboh Gadang beberapa waktu lalu.

Kata dia, penilaian terhadap ganti rugi dimaksud dilakukan oleh tim jasa penilai publik (Apraissal) yang mendapat lisensi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun.

Kemudian ganti kerugian tersebut dibayarkan melalui rekening pemilik sesuai dengan nama data inventarisasi tanaman dan bangunan yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan dan transparansi.

Budi Meidiant selaku pelaksana (PPK 10) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan bahwa pembayaran ganti kerugian terhadap tanaman dan bangunan akan dilaksanakan secepatnya.

"Sekaligus akan dilanjutkan sosialisasi pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat pemilik yang terkena pelebaran ruas jalan Lubuk Alung-Sicincin mengingat pelaksanaan pembangunan fisik sudah menang tender," kata dia.

Dia mengungkap bahwa masyarakat sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan pelebaran jalan Lubuk Alung-Kuraitaji dan bersedia menerima ganti kerugian sesuai dengan penilaian dan perhitungan dari Tim Jasa Penilai Publik.


Penulis: TKIP Bagian Pertanahan
Editor: OLP

Pimpin Komisi IX DPR, Dede Yusuf Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan RS Vertikal di Padangpariaman




Komisi IX DPR RI lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sumatera Barat terkait rencana pembangunan rumah sakit (RS) Vertikal di daerah itu. Rombongan yang dipimpin oleh Dede Yusuf ini berjumlah 14 orang anggota dewan ditambah Pejabat Kementerian Kesehatan, Direksi BPJH dan sejumlah staf.

RS Vertikal sendiri adalah rumah sakit yang dikelola langsung oleh departemen kesehatan sesuai Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Kedatangan kami dalam rangka sosialisasi dan peninjauan ke lokasi, selanjutnya dikaji secara mendalam oleh tim nantinya," kata Dede Yusuf  di Nagari Kapalo Hilalang, Kayu Tanam, Padangpariaman, Senin (2/5).

Dede mengatakan, syarat lokasi rumah sakit harus berada di tempat strategis, poros tengah, berdekatan dengan sekurangnya lima kabupaten dan kota di Sumbar.

Di saat yang sama, Anggota DPR John Kennedy Azis meluruskan pemberitaan terkait rencana pemindahan rumah sakit M. Jamil Kota Padang ke Kabupaten Padangpariaman adalah hal tidak benar.

"Yang mau dibangun adalah rumah sakit vertikal. Bukan pemindahan rumah sakit M Jamil ke Padangpariaman" kata Politisi Partai Golkar asal Sungai Geringging itu.

Sebut dia, RS Vertikal itu nantinya akan melayani sekurangnya tiga provinsi yaitu Sumbar, Jambi dan Bengkulu.

Sementara itu, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni tak menyia-nyiakan kunker Komisi IX tersebut untuk mempromosikan daerahnya agar ditetapkan sebagai lokasi pembangunan RS Vertikal.

Ia mengatakan bahwa wilayah Padangpariaman berada di posisi silang Sumatera Barat apalagi didukung dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Menurutnya terdapat dua lokasi rencana pembangunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah yakni di Tarok Lubuk Bonta Nagari Kapalo Hilalang dan di depan INS Kayu Tanam.

Diuraikannya bahwa keunggulan ke dua lokasi tersebut adalah luas lahan sebanyak 600 hektar yang merupakan tanah erpach, pengadaan tanah tanpa ganti rugi. Hanya berjarak 25 menit dari BIM dan lokasi berhawa sejuk serta memiliki pemandangan pegunungan yang indah.

"Dalam masterplan, di lokasi ini juga kita siapkan untuk pembangunan Kampus ISI dan Politeknik Unand masing-masing 50 Hektar," sebut Ali Mukhni didampingi Wakil Bupati Suhatri Bur.

Lokasi di Kayu Tanam, tambah Ali Mukhni, juga memenuhi syarat karena berdekatan paling sedikit dengan lima kabupaten dan kota di Sumbar yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar.

"Saya kira tak ada lagi lokasi yang paling strategis selain di Kayu Tanam ini," kata bupati meyakinkan rombongan DPR RI.

Selain meninjau lokasi, Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengaku terkesan akan keindahan alam Kapalo Hilalang yang berlatar belakang Gunung Tandikek, Gunung Singgalang dan Gunung Marapi.

"Di sini daerahnya masih alami, sejuk dan cocok untuk rumah sakit. Namun kita minta Pemda untuk meningkatkan lagi fasilitas pendukung seperti pelebaran jalan dan tata ruang wilayah," kata mantan Wagub Jabar itu.

Sebelumnya rombongan Komisi IX singgah di Kantor Bupati di Nagari Parit Malintang untuk bersilaturahmi dengan segenap jajaran ASN khususnya bidan desa yang diundang dalam menyambut wakil rakyat itu.

Rombongan juga disuguhi minuman coklat panas yang menjadi ciri khas oleh-oleh Padangpariaman hasil olahan murni masyarakat.

Untuk program pelayanan kesehatan, Komisi IX juga apresiasi program Padang Pariaman Sehat (PPS) di mana petugas kesehatan mendatangi rumah penduduk door to door melayani masyarakat. Program ini juga telah mendapat pengakuan pemerintah pusat.


HA/OLP

Mukhlis Takutkan Kebijakan Kongruen Hapus Sekolah Gratis 12 Tahun Kota Pariaman




Walikota Pariaman menganggap tidak ada perbedaan antara kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Pariaman. Perlakuan penerimaan siswa tetap sama asalkan memenuhi standar nilai oleh para siswa itu sendiri ketika bersekolah di Kota Pariaman yang mengratiskan pendidikan 12 tahun sejak SD hingga SLTA.

"Bahkan ada siswa dari kabupaten yang bersekolah dari SD di Kota Pariaman. Asal nilai bagus kita tak diskriminasi dalam hal sekolah gratis. Bahkan boleh sekalian tinggal di Kota Pariaman agar Pariaman makin ramai," kata Mukhlis saat jumpa pers refleksi pembangunan pendidikan di Kota Pariaman selama 10 tahun masa pemerintahan, terhitung sejak tahun 2006 hingga 2016, di ruang rapat walikota, Selasa (3/5).

Pendidikan gratis di Kota Pariaman sebagaimana diketahui sudah dimulai sejak tahun 2009. Biaya pendidikan selama 12 tahun semuanya ditanggung oleh APBD Kota Pariaman.

Bahkan Mukhlis menakutkan jika kebijakan yang sudah berjalan selama 7 tahun tersebut diubah oleh kewenangan pemerintah provinsi. Karena menurutnya begitu banyak program pendidikan mempermudah masyarakat Kota Pariaman.

"Kita juga punya bis sekolah gratis. Jika kebijakan itu diubah, saya takut dikatakan pembohong oleh masyarakat," imbuh Mukhlis.

Sebagaimana diketahui sesuai UU nomor No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang akan efektif pada 1 Januari 2017 nanti, membagi urusan pemerintahan kongruen (pelimpahan wewenang) antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada bidang pendidikan.

Berdasarkan UU itu, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SD/SMP, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.

OLP

Berita Utama: Refleksi Pembangunan Pendidikan Selama 10 Tahun Kota Pariaman





Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggelar jumpa pers tentang refleksi pembangunan pendidikan di Kota Pariaman selama 10 tahun masa pemerintahan, terhitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2016.



Acara yang berlangsung selama 3 jam di ruang rapat walikota, Selasa (3/5), tersebut, dihadiri langsung oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora), Kanderi, Kabag Humas, Yalviendri, para kepala sekolah tingkat SLTA/SLTP sederajad, dan puluhan wartawan dari berbagai media.

Pada kesempatan itu Walikota Mukhlis secara gamlang memaparkan capaian pembangunan dunia pendidikan, baik wajib belajar 12 tahun gratis hingga tingkat SLTA yang sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan penerbitan Perwako nomor 28 tahun 2009, maupun program pendidikan paling anyar pengadaan bis sekolah gratis untuk antar jemput siswa ke sekolah pulang pergi.

Sejalan dengan itu ditelurkan pula program magrib mengaji sebagai benteng moral generasi muda untuk mengimbangi kecerdasan dengan keimanan. Kemudian program wajib belajar di rumah mulai pukul 18.30-20.30 WIB yang melibatkan peran aktif orangtua di rumah.

"Apa yang sudah kami lakukan tidak megharap penghargaan. Tapi semua program yang berjalan dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sangat penting bagi kami. Namun demikian, kami ingin minta saran dan masukan dari perspektif wartawan. Karena wartawan yang ada di lapangan bisa saja punya sudut pandang berbeda," kata Mukhlis.

Ruang diskusi tanya jawab yang dibuka oleh walikota secara melingkar tersebut menghasilkan beberapa poin pembahasan cukup serius.

Misalnya usulan wartawan tentang kegiatan ekstrakulikuler kepariwisataan di sekolah untuk sinkronisasi dunia pendidikan dan pariwisata, melindungi para murid nakal yang tertangkap Satpol PP dari publikasi berlebihan di media sosial, hingga penanaman kurikulum tentang konservasi di bidang studi biologi.

"Dunia pendidikan membutuhkan tiga pilar utama dalam membangunnya, yakni, pemerintah, masyarakat dan orangtua murid. Tiga pilar itu tidak boleh terpisah," ujar Mukhlis.

Yang menarik dalam jumpa pers tersebut adalah ketika Mukhlis ingatkan kepada para kepala sekolah supaya menyesuaikan biaya praktek kerja lapangan (PKL) siswa agar disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

"Perhatikan ekonomi orangtua murid. Saya sendiri dulu merasakan hal itu sangat memberatkan saat menjadi murid. Tidak sekalipun saya ikut kegiatan PKL luar kota karena ketidakmampuan ekonomi orangtua saya," ungkap Mukhlis.

Di saat yang sama, Kadisdikpora Kanderi meminta hasil dari jumpa pers tersebut beserta sejumlah masukan dari wartawan agar dicatat oleh para kepala sekolah dan pihak kedinasan.

"Semua usulan rekan wartawan bagus-bagus dan membangun. Semuanya akan kita tindaklanjuti dan bahas agar diaplikasikan. Tentu akan kita saring dan sesuaikan dengan sejumlah aturan serta kurikulum," ujar Kanderi.

Terpisah, wartawan senior Armaidi Tanjung meminta Pemko bersama DPRD agar menjadikan pustaka sebagai sarana baca umum dalam rangka mencerdaskan anak bangsa lebih diperhatikan pengelolaannya dengan pembentukan sebuah badan perpustakaan.

"Kemarin sudah dibuatkan Ranperda tapi belum disahkan. Kita harap DPRD menyikapi tentang hal ini dengan arif. Membaca adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan," kata Armaidi Tanjung yang juga penulis sejumlah buku itu.

Sebagaimana diketahui, perpustakaan kota masih dikelola oleh Bagian Humas melalui Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. Armaidi berpendapat hal itu dirasa sangat tidak optimal dalam pengembangan minat baca masyarakat karena keterbatasan SDM dan mobilitas pendukung.

OLP

 

Ali Mukhni Harap Partisipasi Forum Anak Jadikan Padangpariaman Kabupaten Layak Anak

Written By oyong liza on Monday, 2 May 2016 | 19:23




Komitmen menjamin hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menggelar acara bertajuk "forum anak" di Hotel Rocky Padang beberapa waktu lalu.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Ali Mukhni tersebut diikuti oleh 48 siswa-siswi terbaik di seluruhan sekolah se Kabupaten Padangpariaman.

Pada pertemuan forum anak tersebut peserta diinapkan selama 3 (tiga) hari guna ikuti pelatihan pemenuhan hak dan partisipasi anak oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMPKB Padangpariaman untuk mencari 3 orang anak terbaik.

Usai dilakukan seleksi ketat maka terpilih Alpansa Wijaya dari MAN Lubuk Alung, Yunisa Rahmi dari SMA Negeri 1 Padang Sago dan Miftahul Azurianda dari SMA Negeri Lubuk Alung. Ketiga siswa tersebut berhak mengikuti forum anak tingkat Sumbar yang akan dihelat pada tanggal 5 s/d 7 Mei 2016 untuk menjaring peserta tingkat nasional.

"Penting bagi Padangpariaman untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas di masa depan supaya kita tidak kehilangan generasi yang handal dan tidak terjadi yang namanya loss generation," kata Ali Mukhni.

Ali Mukhni menuturkan bahwa kegitan tersebut sekaligus bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan dalam sebuah wadah organisasi anak.

"Berorganisasi akan membentuk pola pikir anak. Interaksi dalam organisasi tidak membedakan status sosial para anak," ungkap Ali Mukhni.

Dengan forum anak, Ali Mukhni berharap partisipasi mereka dalam mewujudkan Padangpariaman sebagai kabupaten layak anak.

Di samping itu, Ali Mukhni menegaskan pada para anak agar menjauhi narkoba, miras dan pergaulan bebas yang akan merusak masa depan mereka.

Kontributor TKIP BPM Yen Hendri
Editor OLP


Hardiknas 2016 Kota Pariaman: Revolusi Teknologi Dorong Perubahan Cara Belajar




Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman laksanakan upacara akbar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2016 bertempat di halaman Balaikota Pariaman, Jl. Imambonjol nomor 44 Pariaman Tengah, Senin (2/5). Upacara dipimpin langsung oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Dalam pidato sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan yang dibacakan oleh walikota, mengatakan, era sekarang adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia beberapa dekade lalu.

Perubahan itu terjadi begitu cepat dalam skala eksponensial yang tidak pernah ditemui dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara hidup, cara bekerja, dan tentu saja cara belajar.

Pidato Menteri Anies dibacakan Mukhlis meneruskan, tak kalah pentingnya adalah komponen kompetensi. Abad 21 menuntut anak-anak Indonesia mampu menghadapi masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur.

"Maka mereka membutuhkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi,” sambungya.

Dalam pidato tersebut, dia juga mengajak berbagai pihak perluas keriaan dalam pendidikan dan kebudayaan.

Kepada para pegiat pendidikan, pidato itu, pihak kementerian menyampaikan apresiasi atas peran aktifnya dalam mencerdaskan anak bangsa.

Usai upacara, dilakukan penyerahan hadiah lomba O2SN Kota Pariaman dan lomba marching band. MAN Padusunan raih juara I kategori marching band tingkat SLTA dan SMPN 1 Pariaman sebagai peraih pertama tingkat SLTP.

Rangkaian peringatan Hardiknas dilanjutkan ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Kelurahan Kampung Jawo, Pariaman Tengah, untuk melakukan tabur bunga dan doa bersama.

TIM

DPRD Dukung Pulau Tangah Jadi Objek Wisata Baru Kota Pariaman





DPRD Kota Pariaman menyambut baik rencana pengembangan Pulau Tangah sebagai objek wisata mendampingi Pulau Angsoduo yang telah dulu booming.

"Ya, dalam hal ini kita sangat mendukung sekali karena akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman nantinya," kata Mardison di Pariaman, Senin (2/5).

Kata dia, DPRD selaku mitra eksekutif akan selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah asalkan punya dampak positif bagi masyarakat terutama dalam sektor ekonomi.

"Sejauh ini baru diwacanakan. Tentu sebelum penganggaran kami ingin melihat dulu masterplannya, amdalnya dan prospeknya bagi PAD, dan yang paling terutama sekali bagi ekonomi masyarakat," ungkap dia.

Sebelumnya, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mencetuskan ide pengembangan objek wisata bahari di Pulau Tangah. Pulau seluas 5 hektar yang memiliki telaga tersebut akan dikelola dengan penambahan kebun binatang mini untuk menarik minat wisatawan.

"Pulau tangah memiliki potensi untuk dikembangkan. Di sana ada telaga, hutannya masih alami dapat dijadikan kebun binatang mini dan tempat bermain anak seperti seluncuran," ungkap Mukhlis.

Sambungnya, pengembangan wisata tidak dapat dibangun secara keseluruhan namun harus diselesaikan satu persatu. 


"Apabila satu kawasan sudah selesai dibangun baru pindah pengembanganya ke kawasan lain sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat," tutur Mukhlis.

Senada dengan walikota, Kepala DKP Kota Pariaman, Dasril, membenarkan akan dikembangkannya Pulau Tangah karena Pulau Angso sebenarnya hanya boleh dikunjungi 100 pengunjung per-hari.

"Karena banyak pengunjung yang datang ke Pulau Angso, perlu dikembangkan Pulau Tangah dengan konsep yang berbeda," kata dia.

Menurutnya, rencana tersebut dimulai tahun 2016 ini dengan membuat perencanaan dan desain terlebih dahulu.

OLP

Mardison: Perda Larangan ke Pulau Kasiak Kewenangan Provinsi




Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui staf ahli bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut, Aryo Anggono, meminta pemerintah daerah membuat aturan yang jelas ke Pulau Kasiak Pariaman.

Dia menilai, sebagai kawasan atau zona inti konservasi, Pulau Kasiak tidak sembarangan bisa dikunjungi tanpa seizin pihak berwenang.

"Saya rasa tujuannya sangat jelas terutama kepada habitat penyu hewan yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang," kata Aryo Anggono saat meresmikan dermaga apung Pulau Angsoduo beberapa waktu lalu.

Untuk menelurkan peraturan daerah tentang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir beserta pulau-pulau kecil, saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman hingga saat ini belum membuatkan Perda perihal tersebut.

Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengakui pihaknya bersama Pemko belum mengeluarkan peraturan daerah (Perda) terkait larangan ke Pulau Kasiak karena berbenturan dengan sejumlah undang-undang.

"Pemerintah Pasaman terpaksa membatalkan sejumlah Perda terkait pengaturan pulau-pulau karena berbenturan dengan UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan provinsi," kata Mardison, di Pariaman, Senin (2/5).

Namun demikian, ungkap Mardison, saat ini DPRD Provinsi Sumbar bersama Pemrov sedang akan menerbitkan Perda Provinsi secara menyeluruh untuk tiap kota dan kabupaten terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Mungkin nanti kita akan buatkan regulasi Perda yang di dalamnya sekaligus evaluasi Perda tentang retribusi ke pulau dan terminal kapal wisata yang akan mengatur dan melarang kapal wisata menuju kawasan konservasi seperti Pulau Kasiak," jelas dia.

Sekarang ini, Mardison beralasan, adanya wisatawan ke Pulau Kasiak karena faktor kesengajaan oleh pengusaha kapal wisata demi mengejar keuntungan.

"Padahal secara nasional undang-undang telah melarangnya. Perda hanya akan mengatur trayek tujuan pulau yang boleh disinggahi kapal wisata," tegasnya.

OLP

Mukhlis Rahman Warga Kota Pariaman Pertama Lakukan Sensus Ekonomi 2016

Written By oyong liza on Sunday, 1 May 2016 | 19:24





Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman meminta masyarakat dan pelaku ekonomi berperan aktif dalam sensus ekonomi yang diadakan sepuluh tahun sekali.

"Dengan menjawab dengan jujur pertanyaan dari petugas sensus di lapangan akan menghasilkan validalitas data akurat. Dalam hal ini pemerintah ingin melihat sejauh mana perkembangan ekonomi di Kota Pariaman," kata Mukhlis saat menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, Muhammad Hudayah beserta jajaran di Pendopo Walikota, Minggu (1/5).

Rangkain sensus ekonomi untuk Kota Pariaman dimulai dari pendataan Mukhlis Rahman sendiri selaku orang nomor satu di kota berpenduduk 95 ribu jiwa tersebut.

Mukhlis menyebut, melalui sensus sekonomi pihaknya ingin menjadikan tolok ukur sekaligus evaluasi program ekonomi di daerahnya.

“Hal ini secara tidak langsung mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan RPJMD Kota Pariaman tahun 2013-2018,” kata dia.

Kepala BPS, Muhammad Hudayah mengatakan sensus ekonomi akan berlangsung 1 bulan penuh sampai tanggal 31 Mei 2016.

"Kami berharap seluruh warga Kota Pariaman aktif dan kooperatif dalam memberikan informasi yang kami perlukan sehingga tujuan nasional kita terwujud," ungkapnya.


TIM

Mukhlis Launching Fashion Parade 2016




Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman launching fashion parade 2016 di Balairung Rumah Dinas Walikota Pariaman, Sabtu malam (30/4). Acara tersebut akan digelar selama tiga hari pada bulan ini yakni, 13 s/d 15 Mei 2016 di Lapangan Merdeka Pariaman.

Acara yang dilaunching langsung oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman itu menghadirkan sejumlah diseiner dari Pekanbaru, Medan dan Kota Padang.

Walikota Mukhlis pada kesempatan itu mengatakan bahwa acara tersebut digelar juga dalam rangka menggenjot kunjungan wisatawan ke Pariaman.

Dengan digelarnya berbagai iven setiap bulan, kata dia, sekaligus promosi bagi wisata Pariaman. Baik melalui media maupun di media sosial nantinya.

"Rangkaian acara bertepatan dengan musim liburan sekolah, kita harap Kota Pariaman akan ramai dikunjungi wisatawan," ungkap dia.

Selain itu, tukuknya, acara tersebut juga momentum bagi pelaku usaha dan UMKM di Kota Pariaman untuk menambah kualitas disein mereka.

Diseiner atau perancang busana lokal asal Pariaman Ses Fitria dan Amarullah Imam berharap dengan adanya acara tersebut menambah kemampuannya di bidang yang mereka geluti itu.

"Kita akan belajar pada diseiner senior yang sudah berpengalaman. Selain itu juga dalam pengembangan usaha," kata Ses Fitria.

Sementara itu Ketua Dekranasda Kota Pariaman, Reni Mukhlis, berharap dengan adanya acara tersebut mampu meningkatkan kemampuan membuat motif para diseiner lokal agar memenuhi selera pasar.

TIM

Topik Terhangat

postingan terdahulu