Panwaslu Pariaman: APK yang Diturunkan Boleh Dibawa Pulang Tim Paslon
Tim gabungan menurunkan APK paslon yang berada di Jalan SB Alamsyah, Simpang Tabuik. Foto/Juned

Pariaman ---- Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi mengatakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tekah diturunkan oleh tim gabungan boleh diambil oleh tim dari masing-masing pasangan calon.

Pembersihan APK, Senin (19/2), Panwaslu Pariaman bersama Satpol PP Pariaman, Polres Pariaman, TNI dan Dinas Perhubungan Pariaman membagi tim menjadi 7 bagian yang disebar di berbagai lokasi.

Ia mengatakan pembersihan APK hari ini tidak ditemukan banyak APK karena sebagian paslon dengan kesadaran sendiri telah menanggalkannya sebelum jadwal akhir.

"Dari sebelum tanggal 15 Februari ada ribuan APK, ada paslon yang mencopot sendiri APK-nya, sehingga saat ini sudah tidak terlalu banyak lagi yang tersisa," ujarnya.

Penertiban APK selama masa kampanye Pilkada Pariaman sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Ia memastikan penertiban APK tanpa ada tebang pilih, termasuk menertibkan APK milik bakal calon yang tidak jadi maju di Pilkada Pariaman.

"APK masing-masing paslon akan disiapkan dan dibuat oleh KPU Kota Pariaman. Lokasi pemasangannya merujuk pada aturan yang ada," imbuhnya.

Ia berharap paca pembersiah APK, tidak adalagi paslon yang memasang APK di luar yang telah dipasang oleh KPU nantinya. (Juned/OLP)
Tim Gabungan Bersihkan APK Paslon Pakai Crane
Satu unit truk crane digunakan tim bersih APK untuk menurunkan baliho besar salah satu paslon. FOTO/Nanda
Pariaman ---- Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman mulai ditertibkan oleh tim gabungan, Senin (19/2).

Tim gabungan yang terdiri dari jajaran Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Polres Pariaman, Kodim 0308/Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman dan Dishub Kota Pariaman.
 

Dalam penertiban itu, satu unit truk crane digunakan membersihkan APK yang terpasang di tempat tinggi.

Sebelum melakukan penertiban, tim yang dibagi menjadi tujuh kelompok terlebih dahulu melakukan apel bersama di komplek GOR Rawang Pariaman.

Penertiban pun dimulai dari jalan utama di kawasan tugu Tabuik dan menyebar ke titik APK yang masih terpasang di wilayah lainnya. Dalam penertiban itu, tim kampanye masing-masing pasangan calon juga dilibatkan.

"Tim pasangan calon mendampingi tim kita untuk ikut melakukan pembersihan APK, dan aktif menurunkan APK masing-masing dibantu oleh Satpol PP. Dalam melakukan pembersihan, tim harus mengedepankan langkah persuasif apabila menemukan kendala dan penolakan dan masyarakat," jelas Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi di sela-sela pembersihan APK.

Menurut Elmahmudi dari pendataan sejak 13 Februari 2018 hingga tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan Panwascam di Kota Pariaman, tercatat 87 baliho, 548 spanduk, 17 umbul-umbul dan 127 stiker masih terpasang. Dalam pendataan itu, petugas juga mencatat gambar calon petahana pada spanduk, baliho milik pemerintah.

"Itu pendataan kita terakhir tanggal 15 Februari 2018 ini. Setelah itu paslon dan tim melakukan pembersihan secara mandiri, jumlahnya APK yang terpasang tentu sudah berkurang. Selain APK dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman juga mencatat beberapa spanduk dari bakal calon lain yang tidak mendaftar juga masih terpasang, itu juga akan kita bersihkan," ujarnya merinci.

Menurut dia, penertiban yang dilaksanakan pada hari ini, merupakan kesepakatan KPU Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman, Polres Pariaman, Kodim 0308/Pariaman, Pemko Pariaman dan LO paslon untuk melakukan penertiban bersama pada tanggal 19 Februari 2018.

Penertiban dapat dimulai sehari setelah berjalannya tahapan kampanye. Namun karena padatnya kegiatan KPU dan Panwaslu Kota Pariaman, disepakati penertiban dimulai pada hari ini.

Menurut dia, meskipun pembersihan dilakukan oleh tim gabungan, namun, pihaknya tetap mendorong agar paslon dan tim pemenangan menertibkan APK masing-masing

"Selain penertiban APK dan BK paslon peserta Pilkada Kota Pariaman, tim gabungan juga menertibkan APK dan BK balon yang tidak jadi mendaftar ke KPU Kota Pariaman," ulasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan HAL Bawaslu Sumatera Barat, Vifner mengatakan, jika APK yang terpasang di posko pemenangan masing-masing paslon juga tidak luput dari penertiban.

"Yang di posko masing-masing paslon juga akan kita bersihkan," katanya saat memonitoring penertiban APK dan BK di Kota Pariaman.

Menurut Vifner, pihaknya akan terus melakukan penertiban sepanjang masih adanya APK dan BK yang tidak sesuai dengan aturan PKPU. Ia mengimbau agar pasangan calon dan tim patuh terhadap aturan kampanye, salah satunya penyebaran APK dan BK.

Terpisah, ketua tim kampanye paslon Genius Umar-Mardison Mahyuddin (GEMA) Mulyadi mengatakan, jika paslon dan tim telah melakukan pembersihan APK dan BK sehari setelah masuknya tahapan kampanye pada tanggal 16 Februari 2018 silam.

Pembersihan dimulai dari pembukaan poster dan stiker paslon GEMA yang terpasang di angkutan kota dan kendaraan tim pemenangan lainnya.

"Kami sudah mulai membersihkan sehari setelah tahapan kampanye dimulai, sesuai aturan kami patuhi," ujarnya. (Nanda)
Pembersihan APK Paslon Dimulai Besok oleh Tim Gabungan
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner dan Komisioner KPU Pariaman Indra Jaya pasang stiker kendaraan operasional Panwaslu Pariaman. FOTO/Nanda
Pariaman ------ Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang mulai dibersihkan. Tim gabungan yang terdiri dari Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Polres Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman dan Dishub Kota Pariaman akan menyisir APK yang tersebar di empat kecamatan pada Senin (19/2) pagi.

"Besok tim akan mulai membersihkan APK, tim akan dibagi menjadi 7 dan menyebar di empat kecamatan," jelasnya usai rapat pembersihan APK dengan sejumlah pihak terkait, Minggu (18/2).

Sebelum menyebar ke kecamatan masing-masing, tim terlebih dahulu menggelar apel bersama di GOR Rawang Pariaman, sekaligus menjelaskan titik APK yang terpasang.

Dikatakan Elmahmudi, meskipun akan dilakukan pembersihan oleh tim, namun pihaknya mengimbau agar paslon mengoptimalkan pembersihan APK secara mandiri menjelang dilakukannya pembersihan oleh tim gabungan.

Menurut Elmahmudi, dari pendataan hingga tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan Panwascam di Kota Pariaman, tercatat 87 baliho, 548 spanduk, 17 umbul-umbul dan 127 stiker masih terpasang. Dalam pendataan itu, petugas juga mencatat gambar calon petahana pada spanduk, baliho milik pemerintah.

"Itu pendataan kita terakhir tanggal 15 Februari 2018 ini. Setelah itu paslon dan tim melakukan pembersihan secara mandiri. Selain APK dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman juga mencatat beberapa spanduk dari bakal calon lain yang tidak mendaftar juga masih terpasang, itu juga akan kita bersihkan," pungkasnya.

Pembersihan APK esok hari, rencananya akan dimonitoring langsung oleh Kordiv Pencegahan dan HAL Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner. (Nanda)
Diarak Keliling Kota, 3 Paslon Sepakat Kampanye Damai di Pilwako Pariaman
Tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman sepakat lakukan kampanye damai di Pilwako Pariaman 2018. FOTO/Nanda
Pariaman ----- Tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman bersama tim kampanye, sepakat melakukan kampanye damai selama tahapan kampanye berlangsung. Tiga pasangan calon, Mahyuddin-Muhammad Ridwan, Dewi Fitri Deswati-Pabrisal dan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin tampak hadir.

Komitmen kampanye damai itu, ditandai dengan pengucapan janji dan penandatanganan dari masing-masing paslon untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan siap melaksanakan kampanye dengan damai, demokrasi, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih.

Selain itu, paslon juga berkomitmen akan melaksanakan kampanye pemilihan 2018 tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang serta tunduk dan patuh terhadap peraturan-perundangan yang berlaku.

Usai mengikrarkan janji, paslon dan tim kampanye diarak keliling kota Pariaman. Dimulai dari halaman Balaikota Pariaman dan berakhir di Balaikota Pariaman.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, deklarasi kampanye damai dilaksanakan secara serentak di 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018. Secara nasional, deklarasi kampanye damai dipusatkan di kota Makasar.

“Kota Pariaman menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan deklarasi kampanye damai. Tahapan kampenye ini secara jadwal telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 yang lalu,” ujarnya.

Menurut Boedi, deklarasi ini dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan komitmen pasangan calon, tim pemenangan, parpol pengusung, penyelenggara dan pengawas pemilu dalam menyelenggarakan tahapan kampanye secara damai.

Sebagai simbolisisasi komitmen menyelenggarakan kampanye damai, seluruh paslon, tim kampanye akan menandatanganii deklarasi kampanye damai Kota Pariaman 2018.

Dilanjutkannya, pada tahapan kampanye ini, KPU Kota Pariaman memfasilitasi paslon untuk kampanye. Beberapa hal, yakni pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), penyebaran Bahan Kampanye (BK). Sedangkan debat kampanye terbuka, KPU Kota Pariaman akan menfasilitasi sebanyak dua kali pada saat menjelang bulan Ramadhan dan setelah hari raya Idul Fitri.

“Serta fasilitasi iklan paslon di media cetak dan media elekronik, kita juga akan fasilitasi,” lanjutnya.

Ia meminta agar seluruh pihak terkait baik paslon ataupun tim pemenangan untuk menghilangkan poitik uang, kampanye hitam, politisasi SARA dan mematuhi aturan tentang kampanye.

Selain bentuk patuh terhadap hukum, menaati aturan penyelenggaraan dan aturan kampanye juga menghindari terjadinya ketimpangan antara pasangan calon.

Saat ini, ujar dia, Kota Pariaman dikategorikan sebagai daerah rawan 3 pada penyelenggaraan Pilkada 2018. Kerawanan tersebut dilihat dari penggunaan media sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kelancaraan pilkada.

Tidak hanya itu, pergeseran praktik kampanye hitam di media social, rentan memicu terjadinya gesekan antara pasangan calon, tim kampanye dan masyarakat simapatisan.

“Dengan potensi kerawanan ini, diimbau seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan medsos secara bijak dan tepat. Paslon juga diminta mengingatkan dan mengimbau tim, pendukung, simpatisan masing-masing untuk menggunakan medsos secara bijak,” katanya.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, melalui Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Efirizal, menyatakan pihaknya mendorong agar tim kampanye dan seluruh simpatisan saling menjaga kampanye dengan damai.

“Paslon dan tim kampanye harus mengajak pendukung dan simpatisan menjaga situasi, saling menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik,” katanya.

Mantan Sekretaris Bappeda Kota Pariaman ini menilai, kesuksesan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu intsrumen menilai demokrasi di suatu daerah. Menghormati perbedaan pilihan politik, menjadi parameter tingkat kematangan demokrasi di suatu daerah.

“Masyarakat yang demokrasi adalah mereka yang saling menghormati perbedaan pilihan dan padangan politik satu sama lain, tidak memaksakan, tidak mengintervensi, begitulah alam demokrasi itu. Namun, praktik kampanye hitam, hoax dan fitnah, justru merusak demokrasi yang telah tertata dengan baik,” ulas dia.

Ia mengajak seluruh pasangan calon dan tim kampanye untuk melakukan kampanye yang mendidik, bukan menghasut. Perang ide, bukan perang otot. (Nanda)
Pasutri Pegawai Honorer Pariaman Ditangkap Polisi Edarkan Sabu
Tersangka perlihatkan barang bukti di Mapolres Pariaman. FOTO/Nanda
Pariaman ------ Pasangan suami istri dicocok tim 3CN Pegasus Polres Pariaman karena peredaran narkoba. FF (40) diamankan bersama sang istri, ES (36) di rumahnya di kelurahan Kampung Perak, Pariaman Tengah, Kamis (15/2) lalu, pukul 18.30 WIB.

Saat ditangkap, petugas nyaris berhasil dikibuli dan tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun kecurigaan petugas dengan gerak-gerik istri pelaku pun akhirnya membuahkan hasil. ES pun digeledah, alhasil, beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan petugas yang disembunyikan di dubur ES.

"Tersangka diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat, langsung menggrebek," terang Kasat Resnarkoba Polres Pariaman Iptu Suhardi di Mapolres Pariaman, Minggu (18/2) siang.

Dari hasil penggeledahan, pihaknya menemukan barang bukti berupa, 1 paket sedang narkoba jenis sabu, 2 paket kecil, 6 kantong sisa sabu, 1 unit timbangan digital, alat isap sabu dan uang Rp1.250.000.

Menurut Iptu Suhardi, dari pemeriksaan kedua tersangka, barang haram tersebut diperoleh tersangka dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Pariaman.

“Pengakuannya dari tersangka, paket tersebut berasal dari dalam Lapas,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya itu, tersangka dikenakan pasal 112, 114 dan 132  Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Terpisah, Kadis Pol PP dan Damkar Kota Pariaman, Handrizal Fitri membenarkan tertangkapnya oknum pegawai honorer Damkar Kota Pariaman. Penangkapan itu terjadi, berselang beberapa saat saja, usai ia memberikan amanat kepada personil untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Ia mengaku telah melaporkan penangkapan tersebut kepada Walikota Pariaman untuk petunjuk selanjutnya. Dengan perbuatannya yang dilakukan tersangka, ia memastikan, sanksi terberat pemecatanpun akan dikenakan kepada tersangka.

“Sanksi terberat adalah pemecatan, tidak ada kata lain,” ujarnya tegas.

Rentetan penangkapan oknum tenaga honorer ini, menurut dia memperpanjang daftar pegawai dalam pusaran jaringan narkoba di Kota Pariaman. Mengatasi hal itu, ia meminta agar BNK Kota Pariaman melakukan tes urine seluruh personil Damkar dan Satpol PP Kota Pariaman. (Nanda)
Kakan Kemenag Padangpariaman Helmi Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude
Helmi dan istri Nazifah foto bersama dengan guru besar penguji. Foto/Junaidi
Padang ------ Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Padangpariaman, Helmi, raih gelar Doktor Pendidikan Islam (S3), di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang Program Pasca Sarjana, Kamis (15/2/2018).

Helmi didampingi istri Nazifah yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dan keluarga, tampak bahagia dengan diraihnya gelar doktor yang mungkin satu-satunya di jajaran Kakan Kemenag di Sumatera Barat itu.

Helmi mengatakan, dengan raihan gelar doktor ilmu agama, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam membina dan menerapkan ilmu yang didapatnya untuk memimpin institusi yang dipimpinya.

"Alhamdulillah, akhirnya kerja keras belajar selama ini membuahkan hasil, ini menjadi ujian dan sebuah amanah," ujarnya.

Helmi menyelesaikan kuliahnya selama lebih kurang 4 tahun, tercepat di angkatannya. Ia masuk dalam Program Pasca Sarjana Doktor Pendidikan Islam yang tercatat di UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam penyampaian disertasi ujian promosi doktornya, dihadapan para penguji, Helmi memaparkan tentang disertasinya yang berjudul "Pengembangan Model Pengelolaan Pendidikan Islam Berorientasi iLife Skill di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Pakandangan Kabupaten Padangpariaman".

Dalam disertasinya, bahwa di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ikhlas Pakandangan, telah banyak melahirkan santri yang tidak hanya selesai belajar agama saja, tetapi juga memiliki kecakapan hidup (iLife Skill), yang dapat menjadi pemasukan ekonomi diri dan keluarganya.

"Para santri tersebut diajarkan berbagai jenis ketrerampilan yang paling dominan dan telah diakui oleh penduduk setempat. Santri Ponpes Darul Ikhlas Pekandangan banyak melahirkan para tukang bangunan yang handal, petani yang sukses, teknisi bengkel yang baik, dan ketrampilan lainya, yang bermanfaat bagi mereka selain pelajaran agama yang didapat di pondok," jelasnya.

Para penguji yang terdiri dari: Ketua, Dr. Eka Putra Wirman, Lc, M.A (Rektor UIN IB Padang), Sekretaris, Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag, Penguji  1, Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd, Penguji 2, Prof. Dr. Asnawir, Penguji 3, Prof. Dr. Zulmurqim, M.A, Penguji 4, Prof. Dr. Syafrudin Nurdin, M.Pd, dan Penguji 5, Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag, memberikan nilai atas disertasi Helmi, dengan nilai 85, 43 (A-) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51, dengan predikat sangat memuaskan (Cumlaude). (Juned/OLP)
Tuding Panwaslu Pariaman Anakemaskan Paslon, Suardi Chaniago Minta Maaf
Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi bersalaman dengan Suardi Chaniago usai mediasi terkait postingan "anak emaskan"
Pariaman ------ Salah seorang pengguna media sosial Facebook Suardi Chaniago, meminta maaf kepada Panwaslu Kota Pariaman. Permintaan maaf itu ia sampaikan secara langsung saat klarifikasi dan mediasi Panwaslu Kota Pariaman dengan Suardi Chaniago di kantor Panwaslu Kota Pariaman Jl. Imam Bonjol No. 222 Kota Pariaman, Sabtu (17/2) sore.

Pada laman facebook miliknya, Suardi Chaniago menulis Panwaslu Kota Pariaman menganakemasan salah satu pasangan calon. Dalam unggahan pada hari Sabtu tertagggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB itu, pria yang akrab disapa SO itu menuliskan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !".

Sementara itu, tidak berselang lama, unggahan yang membuat geger jajaran Panwaslu hingga Bawaslu itu, telah dihapus. Namun, unggahan tersebut telah disimpan oleh Panwaslu Kota Pariaman sebagai barang bukti.

Dalam permintaan maaf resmi yang dituangkan dalam surat pernyataan, Suardi Chaniago menyatakan permintaan maafnya kepada Panwaslu Kota Pariaman, Bawaslu Sumatera Barat dan mengklarifikasi bahwa unggahan yang ditulis pada akun facebooknya dengan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !", dikarenakan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi terhadap rencana Panwaslu dan aturan KPU Kota Pariaman.

Dalam surat itu juga, ia menyatakan akan melakukan klarifikasi unggahan itu melalui akun facebook pribadi dan media massa.

“Dengan ini saya meminta maaf kepada Panwaslu dan Bawaslu, saya mengakui dan menyadari kesalahan memaknai aturan tentang penertiban APK. Pada surat KPU Kota Pariaman tentang batas akhir pembersihkan APK oleh paslon pada tanggal 15 Februari 2018 dan beranggapan Panwaslu wajib membersihkan APK setelah batas waktu tersebut."

"Namun hingga tanggal 17 Februari 2018, APK salah satu paslon lainnya, masih terpasang di sejumlah titik, sehingga saya beranggapan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon, serta Panwaslu tidak netral,” ujarnya usai mediasi dan klarifikasi.

Ia mengharapkan kejadian yang dialaminya saat ini, tidak terulang. Hal ini, kata dia juga menjadi pembelajaran bagi pihak lain dalam menggunakan media sosial terkait Pilkada.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan, jika pihaknya pada awal ingin menempuh jalur hukum dengan melaporkan Suardi Chaniago ke Polres Pariaman. Namun pihaknya masih memberikan ruang bagi Suardi Chaniago mengklarifikasi dan meminta maaf secara resmi kepada lembaga pengawasan pemilu itu. Ia mengaku kaget saat menerima foto unggahan Suardi Chaniago itu. Langkah persuasif pun dilakukan.

“Awalnya kita ada rencana melaporkan, namun karena pak Suardi Chaniago-nya ada punya niat dan inisiatif mengklarifikasi dan meminta maaf, makanya kita lakukan pertemuan yang dimediasi oleh Polres Pariaman,” ujarnya.

Ia membantah bahwa tudingan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon tidak benar, terkait masih adanya sejumlah APK paslon yang masih terpasang.

“Pembersihan APK oleh tim gabungan memang mulai dilakukan pada tanggal 16 Februari 2018, namun kesepakatan antara paslon, KPU, Panwaslu ditetapkan pembersihan dilakukan pada tanggal 19 Febaruari 2018. Penundaan tersebut disebabkan padatnya jadwal penyelenggaraan, cuti tanggal merah. Dan kita juga mendorong agar paslon dan timnya membersihkan APK sebelum tanggal 19 Februari 2018 ini, sisanya yang masih ada itulah yang kita bersihkan,” jelasnya.

Ia meminta agar masyarakat Kota Pariaman berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak berujung fitnah. Tidak sekadar itu saja, kalimat yang tidak benar di media sosial juga bakal berujung sanksi pidana. (Nanda)
[Sketsa] Hal yang Mesti Dilalui Paslon Sebelum Terpilih di Pilkada Pariaman
Tiga paslon nyatakan sikap tolak politik uang dan politi SARA. Foto/dok/istimewa
Pilwako Pariaman saat ini merupakan sesi ketiga pilkada langsung. Dimulai 2008, 2013 dan kini 2018, selalu menarik untuk dicermati. Nuansanya selalu riuh, bundakkarak, sekaligus menegangkan.

Namun setelah kepala daerah terpilih, suasana kembali cair dan masyarakat kembali kepada rutinitas semula. Semuanya seakan terlupakan begitu saja. Biduak lalu kiambang batauik. Filosofi hoyak tabuik.

Bagaimana dengan karakter pendukung dan pasangan calon itu sendiri dari pilkada ke pilkada? Tidak terlalu banyak perubahan dari dua fase pilkada sebelumnya. Kualitas demokrasi masih berjalan stagnan. Jika pun ada peningkatan atau eskalasi, tidak terlalu signifikan, terutama dari kalangan pendukung. Pilkada Pariaman masih didominasi oleh para pendukung yang pragmatisme.

Pilkada Pariaman dengan jumlah daftar pemilih sebanyak kurang lebih 60 ribu (sumber KPU), persentase pendukung dan simpatisan aktif dari jumlah pemilih tersebut, terus turun dari dua fase pilkada sebelumnya. Namun secara persentase terbilang besar di bandingkan dengan daerah lain di Sumbar.

Jika Pilkada 2008 dan 2013 yang diikuti lebih 5 pasang calon, dari data yang kami telusuri, estimasi pendukungnya mencapai 30 persen dari jumlah pemilih. Pendukung paslon pembauran antara mesin parpol pendukung dengan pendukung non parpol.

Persentase tersebut----artinya----30 persen mesin politik organik para paslon, berusaha menarik 70 persen pemilih lainnya yang ada. Persentase yang sangat besar jika dibandingkan dengan Pilgub DKI, Banten dan Pilwako Surabaya yang berada di bawah angka 5 persen. Pendukung paslon yang tergabung dalam tim relawan itu menyebar di 71 desa dan kelurahan yang ada. Jika strukturnya kuat ke atas, mereka akan bergerak organik.

Dalam Pilwako Pariaman 2018 dengan 3 paslon, estimasi pendukung dan simpatisan aktif tidak lebih dari 15 persen dari jumlah daftar pemilih. Data tersebut meski belum baku, namun bisa dilihat secara kasat. Pendukung dan simpatisan aktif didominasi oleh dua paslon yakni Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan, sisanya Dewi-Pabrisal dengan prosentase terbilang kecil.

Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan secara logika politik, merupakan dua paslon yang akan bertarung dalam level tinggi. Mesin partai dan pendukung organik kedua paslon, sejauh ini berjalan dengan baik. Dua paslon itu saling awas mengawasi dan tidak lengah sama sekali. Mereka ibarat dua pembalap diunggulkan yang melahap putaran demi putaran arena hingga klimaks di garis finish dengan para kru terlatih.

Dari data lembaga survey yang sempat kami input, kampanye yang bersifat seremoni tidak lagi akan berjalan optimal dalam meningkatkan elektabilitas para paslon. Kampanye tatap muka dialogis, jauh lebih mengesankan dan menambah pundi-pundi dukungan bagi paslon.

Keunggulan kampanye tatap muka langsung, adalah alat komunikasi paling efektif bagi paslon guna menyampaikan visi misi mereka. Kampanye tatap muka dilakukan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah minim (di bawah 100 orang) guna membentuk kesepahaman antara paslon dan calon pemilih secara emosional.

Kampanye itu disebut dengan istilah politik market. Paslon sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Untuk itu masing-masing paslon mesti memahami visi misi mereka sendiri dan mampu menjabarkannya dengan lugas kepada masyarakat. Semakin sering dilakukan, semakin besar peluang paslon mendulang suara.

Kampanye epik, akbar atau kolosal hanya akan membuang-buang amunisi paslon. Banyaknya orang yang datang dengan iming hadiah, hiburan, membuat sasaran sejati yang ingin disampaikan paslon membuyar. Fokus massa lebih ke hiburan dan hadiah. Mereka yang hadir saat itu akan selalu hadir kembali di acara serupa meski dihelat oleh paslon lainnya.

Kemudian, Pilkada Pariaman 2018, kecondongan masing paslon masih rebutan dukungan para ASN. Ia tahu betul jumlah suara ASN berpengaruh besar ke persentase jumlah pemilih secara keseluruhan.

Meski hal tersebut "kue terlarang", mereka menyiasatinya dengan berbagai cara. Kue ASN atau dukungan suara dari ASN merupakan persoalan mendasar di tiap daerah yang menghelat pilkada. ASN dan paslon saling membutuhkan. ASN perlu jabatan, paslon perlu suara. Tak jarang pula ASN sebagai penyumbang dana senyap bagi paslon. Netralitas ASN di Pilkada Pariaman masih menjadi tanda tanya besar tentunya.

Pilkada serentak 2018 akan mencapai klimaks di 27 Juni 2018 selepas bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Terhitung Februari hingga Juni tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat besar bagi setiap paslon. Bulan Puasa dan Lebaran adalah puncak pengeluaran terbesar bagi setiap paslon.

Dari data Pilkada Pariaman 2013, pengeluaran per bulan tiap paslon (cawako/cawawa) tidak kurang dari Rp100 juta. Dana tersebut terhisap oleh kegiatan seremoni, alat peraga kampanye, undangan acara olahraga, keagamaan, budaya masyarakat, iklan di media massa, hingga pesta perkawinan.

Jumlah terbesar didonasikan untuk acara-acara yang dibuat masyarakat yang punya skala cukup besar seperti ajang pertandingan olahraga dan kegiatan keagamaan. Sedangkan uang rutinitas seperti biaya tranportasi tim sukses, mentraktir orang se lapau/kedai, tidak kurang dari Rp5 juta per minggu.

Biaya politik Pilkada Pariaman terbilang besar dan sangat tidak sebanding dengan jumlah pemilih. Di 2013 saja, dua paslon yang bersaing ketat Mukhlis-Genius dan Helmi-Mardison menghabiskan tidak kurang dari Rp7 miliar bagi kedua paslon tersebut. Pengeluaran ini tidak dihitung sebelum mereka mendapatkan kendaraan politik. Pilkada 2008 dan 2013 tidak kurang Rp20 miliar telah meluncur dari kantong masing-masing paslon peserta.

Sumber-sumber dana para paslon di Pilkada Pariaman berasal dari dana pribadi seperti tabungan, menjual aset bergerak dan tidak bergerak, sumbangan keluarga terdekat, pengusaha, rekan alumni, diam-diam juga dari ASN serta sumbangan dari pendukung yang relatif kecil.

Setelah pilkada usai dan paslon terpilih, dilema baru selalu muncul bagi paslon pemenang. Banyaknya tuntutan pribadi dari orang yang merasa berjasa membuat kesabaran mereka benar-benar diuji.

Sebagian tim dan relawan yang dianggap nyinyir dan banyak tuntutan pribadi tersebut, akhirnya tidak lagi menjadi bagian dari paslon. Mereka memisahkan diri menjadi kelompok barisan sakit hati. Kelompok inilah yang pada pilkada berikutnya akan memihak kepada saingan terdekat paslon tersebut jika ia kembali maju di pilkada berikutnya. (OLP)
BKD Pariaman Teken MoU dengan PT Taspen
Kepala BKD Pariaman teken MoU dengan PT Taspen Wilayah Padang di Yogyakarta. FOTO/Andi
Yogyakarta ----- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemko Pariaman melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) teken momenrandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan PT. Taspen Wilayah Padang.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BKD Pariaman Yalviendri dan Kepala Taspen Wilayah Padang Kemala jaya di Yogyakarta, Selasa (14/2).

Bentuk komitmen Pemko Pariaman dan Taspen adalah untuk percepatan Implementasi Sistem Informasi Simda Gaji, Simda Keuangan dan Simpeg.

Kemala jaya mengatakan bahwa PT. Taspen lahir karena Pegawai Negri Sipil, berarti PNS adalah orang tua dari Taspen. Maka kata dia, selayaknyalah Taspen memberikan pelayanan lebih pada PNS atau yang sekarang disebut ASN.

Sistim Informasi keuangan yang ada pada masing-masing daerah, kata dia, akan mengurangi pekerjaan secara manual, data tersaji akurat dan pelaporan terselenggara tepat waktu.

"Untuk itu PT. Taspen mendorong daerah untuk meggunakan aplikasi terintegrasi antara Simda Gaji, Simda Keuangan dan Simpeg sehinggah mudah sinkronisasi data," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Yalviendri mengungkapkan bahwa sinergitas dan integritas sistem informasi merupakan prioritas kerja instansi yang dipimpinnya.

"Saat ini, kita sudah memiliki aplikasi Simda gaji, simda keuangan, dan sistem informasi monev PBB dan BPHTB," jelasnya.

Ke depan kata dia, pihaknya akan bekerjasama dengan BPKP untuk menerapkan Aplikasi Simda Pendapatan dan juga bekerjasama dengan Bank Nagari Pariaman untuk menerepkan SP2D online,.

"Dengan sistem informasi yang telah dibangun, insya Allah kedepan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berjalan dengan tertib, akurat dan tepat waktu," katanya. (Tim)
Luncurkan Kampanye Damai, 3 Paslon Akan Diarak Keliling Kota
Sebelumnya 3 Paslon bersama Panwaslu Pariaman, KPU dan Polres Pariaman juga telah mengikrarkan tolak politik uang dan SARA. Foto/Nanda
Pariaman ----- Peluncuran kampanye damai pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 digelar Minggu (18/2) mendatang. Peluncuran kampanye damai akan diikuti oleh tiga pasangan calon peserta Pilkada 2018, pendukung, parpol pengusung dan stake holder terkait.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, usai melakukan, perkenalan pasangan calon dan komitmen akan melakukan kampanye damai, dilanjutkan dengan konvoi kendaraan roda empat dari rombongan paslon.

Sementara rute yang akan dilalui pada saat kampanye damai yakni, star Balai Kota Pariaman - Simp. Lapai - Simp. Jagung - Simp. Punggung Lading - Simp. Empat SMK 1 - Simp. 3 Jati - Bato - Talago Sariak - By Pass - Simp. Apar - Simp. Tabuik - Simp. Galombang - Finish Balai Kota Pariaman.

Pada konvoi itu, pendukung pasangan calon tidak perbolehkan menggunakan sepeda motor, untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

“Masyarakat dapat melihat pasangan calon yang nantinya akan dipilih pada Pilkada 2018 mendatang dan ini juga mengajak masyarakat Kota Pariaman menjadikan Pilkada Kota Pariaman secara damai,” jelasnya.

Dikatakanya, KPU Kota Pariaman juga meminta agar paslon untuk menanggalkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang. Jika tidak dibersihkan, maka tim gabungan KPU, Panwaslu Kota Pariaman dan Pol PP yang akan menurunkannya.

Kabag Ops Polres Pariman Kompol Abdus Syukur Felani mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan skema pengamanan pada saat dilaksankannya kampanye damai itu. Dari sisi kelancaran lalulitas saat konvoi, pihaknya juga akan menempatkan personil mengatur arus kendaraan.

“Kita lakukan pengamanan di lokasi start kampanye damai maupun jalur yang dilalui, untuk rombongan konvoi ada patwal pembuka dan penutup,” ujarnya.

Menurutnya, peluncuran kampanye damai penting dilakukan sebagai upaya cipta kondisi agar pelaksanaan Pilkada Pariaman berlangsung damai. Menurut Abdus Syukur yang juga mantan Kasat Reskrim Polresta Padang ini, tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang rawan. Tingginya tensi politik pada tahapan ini bisa saja memicu terjadinya gesekan antara pendukung.

“Dengan sistim kekerabatan yang ada di Kota Pariaman, dan komitmen bersama paslon dan tim, saya yakin Pilkada kita akan berjalan dengan badunsanak. Namun kami tetap lakukan langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya mengakhiri.

Rapat koordinasi persiapan peluncuran kampanye damai Pilkada Kota Pariaman 2018 dihadiri sejumlah stake holder yang ada dari Kodim 0308/Pariaman, Kakan Kesbangpol Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman dan Perwakilan Parpol se Kota Pariaman. (Nanda)