Pariaman - Para kepala daerah se-Sumatera Barat menyepakati pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat XVI Tahun 2026 pada Oktober 2026, dengan sistem tuan rumah bersama di sejumlah kabupaten dan kota, serta pembukaan dan penutupan dipusatkan di Kota Padang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kepala Daerah se-Sumatera Barat yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2026.
Dalam rumusan hasil rapat yang diterima media, seluruh kepala daerah menyatakan komitmen untuk mengikuti PORPROV XVI secara bersama-sama. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga sepakat bahwa penyelenggaraan ajang olahraga empat tahunan itu harus didukung oleh alokasi anggaran yang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Rapat tersebut menegaskan bahwa penetapan jadwal pada Oktober 2026 dilakukan untuk memastikan kesiapan anggaran dan teknis pelaksanaan.
Sebelumnya, wacana pelaksanaan PORPROV pada Juni-Juli 2026 menuai keberatan dari sejumlah daerah karena pengumuman jadwal dinilai setelah pengesahan APBD 2026. Selain itu, rapat menyepakati ketentuan bahwa atlet yang mengikuti PORPROV XVI harus berdomisili di kabupaten atau kota yang diwakilinya sekurang-kurangnya selama dua tahun terakhir sebelum pelaksanaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga sportivitas dan mencegah praktik mutasi atlet jangka pendek.
Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan PORPROV XVI dan ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis antara pemerintah daerah, KONI, dan pemangku kepentingan terkait.
Wali Kota Pariaman Yota Balad, dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, menyambut baik kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan jadwal Oktober 2026 memberikan kepastian bagi daerah untuk berpartisipasi secara penuh.
“Sebelumnya kami sudah menyampaikan, jika PORPROV digelar Juni atau Juli 2026, Pemko Pariaman tidak bisa ikut karena tidak memungkinkan menganggarkan kegiatan yang belum memiliki mata anggaran dalam APBD awal,” kata Yota Balad di ruang kerjanya di Balaikota Pariaman, Kamis (29/1).
Ia menambahkan, kondisi serupa dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurutnya, tanpa perubahan APBD, daerah tidak memiliki ruang fiskal untuk membiayai keikutsertaan dalam ajang olahraga tersebut.
“Kalau dipaksakan Juni–Juli, hampir semua daerah tidak menganggarkan dan tentu tidak bisa ikut. Pergeseran anggaran pun tidak bisa dilakukan sembarangan, kecuali setelah APBD Perubahan,” ujarnya.
Yota Balad juga meminta seluruh cabang olahraga (cabor) di Kota Pariaman mulai mempersiapkan diri secara terukur, dengan fokus pada cabor yang memiliki potensi prestasi. Ia menyebut Pariaman siap mengajukan diri sebagai salah satu tuan rumah untuk sejumlah pertandingan, di antaranya cabang sepatu roda dengan sirkuit Pantai Cermin dan tenis yang memiliki enam lapangan dalam satu kawasan di GOR Rajo Bujang, serta badminton.
Yota juga menyoroti keterbatasan anggaran olahraga di daerah, termasuk alokasi untuk KONI. “Di Pariaman, kita menganggarkan sekitar Rp750 juta. Bahkan ada daerah lain yang hanya menganggarkan Rp100 juta. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang realistis,” kata Yota.
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menegaskan bahwa komitmen Pemko Pariaman terhadap olahraga. Ia menyebut sepanjang ada proses penganggaran, Pariaman ikut.
"Kami pencinta olahraga. Pak wali kota atlet tenis, saya bulu tangkis, bahkan sekda juga pemain tenis dan bulu tangkis,” ujarnya.
Mulyadi memastikan bahwa jika PORPROV dilaksanakan Oktober 2026, Pariaman akan berpartisipasi penuh. Ia juga menilai fasilitas olahraga di daerahnya terus dibenahi dan semakin representatif, termasuk lapangan sepatu roda, tenis, dan bulu tangkis, serta sejumlah gedung olahraga yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun.
Ketua KONI Kota Pariaman Edison TRD, SH, MH, menyatakan bahwa sikap Pemko dan KONI mencerminkan komitmen nyata terhadap pembinaan olahraga.
“Olahraga tidak bisa dicampuri ke politik. azas olahraga adalah sportif. Selama bisa dianggarkan dan sesuai aturan tentu kita ikut," kata Edison TRD.
Menurutnya PORPROV harus terukur dan terencana, tidak bisa dadakan. Ia juga menyinggung fakta bahwa PORPROV Sumatera Barat terakhir digelar pada 2018 di Padang Pariaman.
"Setelah itu mengalami kevakuman di masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar mengatakan Pemko Pariaman menargetkan perbaikan peringkat pada PORPROV 2026. Pada PORPROV 2018, Pariaman berada di peringkat ke-14.
“Untuk itu perlu seleksi cabang olahraga yang diikuti secara terukur agar target prestasi bisa dicapai,” ujarnya.
Dengan kesepakatan kepala daerah tersebut, Pemko Pariaman berharap PORPROV XVI Sumatera Barat 2026 berjalan lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi momentum kebangkitan olahraga daerah setelah jeda panjang. (OLP)
