Inspektorat Padangpariaman Audit Kinerja Seluruh OPD

Inspektur Hendra Aswara pimpin rapat evaluasi kinerja nersama auditor dan pejabat pengawas di Inspektorat, Senin (12/10). Foto: istimewa
 

Paritmalintang - Inspektorat Kabupaten Padangpariaman lakukan audit ketaatan, audit kinerja, audit perizinan dan non perizinan serta review analisi standar biaya/satuan standar harga (ASB/SSH) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Padangpariaman.

“Kita sudah bentuk empat tim audit, dan sedang dalam proses permintaan data kepada perangkat daerah yang ditunjuk,” kata Kepala Inspektorat, Hendra Aswara di Parit Malintang, Senin (12/10).

Audit menurutnya berlangsung selama 15 hari yang sudah berjalan sejak awal bulan ini. Audit bertujuan untuk memastikan kepatuhan OPD terhadap perundangan-undangan yang berlaku dan tindak lanjut monitoring control for prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diakuinya, kegiatan audit ketaatan dan audit kinerja dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk pendampingan, pembinaan serta evaluasi.

"Melalui pemeriksaan ini program yang sudah dan akan dilaksanakan pada OPD, bisa berjalan transparan dan akuntabel. Sementara untuk audit perizinan baru pertama kali dilakukan atas mandatory dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," sambungnya.

Pelaksanaan audit imbuh Hendra juga dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kabupaten Padangpariaman.

“Tujuan Audit perizinan agar bisa mengetahui persyaratan, lama proses dan transparansi informasi. Yaitu jelasnya besaran retribusi dan traking sistem untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan perizinan,” kata Hendra.

Selanjutnya review ASB/SSH, tambah Hendra, merupakan salah satu kunci utama APBD agar lebih efesien, lebih efektif, dan lebih fokus. Dokumen ASB/SSH sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan kemudian diuji dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Jebolan STPDN angkatan XI itu berharap perangkat daerah bekerja sama dengan tim auditor dengan menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan.

"Sesuai arahan Bapak Bupati, kita wujudkan good governance dan clean government di Pariamanpariaman,” ujar mantan Kadis Perizinan itu. (Tim)