 |
| Foto: OLP |
Sekretaris Bawaslu Pariaman, Riky Falantino mengatakan pelatihan kepada petugasnya guna ditempatkan di berbagai kompartemen. Seperti mengelola website, desk penyedia informasi guna melayani informasi publik.
"Soft skill ini kami anggap penting. Seperti bagaimana cara membuat berita dan penyediaan informasi mana saja yang akan diserahkan saat dibutuhkan masyarakat," ujar Riky Falantino.
Ia menyebut di Bawaslu banyak kegiatan yang diikuti oleh para personelnya. Dengan memahami cara membuat berita sesuai kaedah jurnalistik, petugas bisa menyajikan langsung di website resmi Bawaslu Pariaman.
"Begitu juga dengan pelayanan informasi. Personel akan bisa memilah mana informasi yang bersifat terbuka dan mana yang informasi kategori dikecualikan," kata dia.
Bawaslu sendiri, kata Riky punya batasan yang jelas mengenai informasi kategori dikecualikan. Bawaslu RI secara berjenjang memiliki 23 item informasi yang dikecualikan yang tidak bisa diberikan kepada publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, Hendri - selaku narasumber yang dihadirkan Bawaslu Pariaman - mengatakan setiap badan publik harus memiliki PPID sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Agar sukses menjalankannya, kata Hendri, diperlukan inovasi dari badan publik bersangkutan. Hendri mencontohkan inovasi PPID Kota Pariaman yang dianggap sukses dan telah diganjar banyak prestasi skala nasional dalam mengekspose potensi wisata Pariaman secara masif.
Selain mengoptimalkan website yang mencakup lintas dinas, pihaknya juga memanfaatkan media sosial. Seluruh kegiatan Pemko Pariaman, kata dia, hari itu juga disebarkan di media sosial seperti facebook, instagram, twitter hingga kanal YouTube.
"Media sosial adalah kewajiban bagi setiap badan publik. Banyak orang Indonesia sukses dengan pemanfaatan media sosial. Bahkan YouTuber Atta Halilintar berpenghasilan hingga Rp20 miliar sebulan dari media sosial," kata Hendri.
Mencermati fenomena global tersebut, pihaknya memperlebar cakupan penyebaran informasi tentang Kota Pariaman dengan menggaet lebih dari 40 komunitas di Pariaman. Komunitas-komunitas yang mencintai daerahnya tersebut, dengan sukarela memviralkan potensi daerahnya di media sosial.
"Ini juga merupakan inisiatif dari Pak Wali (walikota) dan Pak Wawa (wakil walikota). Mereka juga aktif bermedia sosial dan berbaur dengan komunitas-komunitas. Belum turun beliau dari acara, dokumentasinya telah lebih dulu diunggah di media sosial dan diviralkan," terangnya.
Hendri mengatakan hampir semua informasi di PPID Kota Pariaman terbuka bagi publik dengan sedikit kategori informasi dikecualikan.
"Kategori informasi yang dikecualikan seperti menyangkut keamanan negara, rahasia jabatan, hak-hak pribadi dan informasi yang tidak kita kuasai," pungkasnya.
Selain Hendri, dalam acara bertajuk 'Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi' Bawaslu Pariaman juga mengundang Praktisi Media Oyong Liza Piliang dan Ketua KIP Sumbar, Adrian Triswandi.
Kedua narasumber tersebut juga memberikan materi. Oyong Liza Piliang memberikan pelatihan jurnalistik dan Adrian Triswandi menjabarkan dengan lugas materi seputar keterbukaan informasi dan sengketa-sengketa meliputinya. (OLP)
