Hadiri CSS di Jambi, Mardison Janjikan Pariaman Bebas BABS di 2019

Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin. Foto: istimewa
Jambi - Presiden RI, Joko Widodo batal menghadiri pertemuan City Sanitation Summit (CSS) ke 18 di Kota Jambi pada 23-24 Oktober 2018. Rencana awalnya, presiden Joko Widodo akan bertemu dengan 482 kepala daerah anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

Ketua Bidang Sekretariat City Sanitation Summit 18 di Kota Jambi, Ardi mengatakan, perkembangan informasi terakhir, Presiden Joko Widodo akan diwakili Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raykat (PUPR) RI, Hadimuljono.

"Perkembangan dari Sekretariat Nasional AKKPOSI, bapak Presiden diwakili oleh Mendagri dan  Menteri PUPR," katanya. Dari pengecekan di bagian pendaftaran, 100 orang kepala daerah telah tiba di Kota Jambi.

Menurutnya, pertemuan AKKOPSI ke 18 yang digelar di BW Luxury Hotel Kota Jambi ini, sekaligus menjadi orientasi bagi anggota AKKOPSI baru paska suksesi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

Selanjutnya masing-masing kepala daerah menjadikan program kesanitasian salah satu program dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di masing-masing daerah.

"Sebahagian anggota AKKOPSI telah mengalami pergantian karena suksesi Pilkada 2018, sehingga perlu isu sanitasi ini menjadi salah satu program yang akan disusun oleh kepada daerah dalam RPJMD," ulas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini.

Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan, isu sanitasi menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Pariaman selama lima tahun ke depan, khususnya menghilangkan aktivitas Buang Air Sembarangan (BABS). Hal tersebut akan dicapai dengan meningkatkan akses sanitasi di pemukiman masyarakat.

Meski pada 2018 Kota Pariaman belum ada desa 100 persen yang bebas dari BABS, namun dengan peningkatan akses sanitasi secara berkelanjutan, Pemko Pariaman menargetkan seluruh desa di Kota Pariaman akan terbebas dari BABS pada 2019.

"Pemko Pariaman sedang membangun akses sanitasi di Desa Ampalu dan beberapa desa lainnya di Kota Pariaman. Ada ratusan akses sanitasi kita bangun agar tidak ada lagi kasus BABS di Kota Pariaman. Di tahun depan akan berkelanjutan hingga tahun berikutnya," pungkasnya.

Lebih jauh kata dia, menghilangkan BABS tidak hanya dengan peningkatan akses sanitasi saja. Namun harus disertai oleh kesadaran masyarakat jika BABS berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Menumbuhkan kesadaran tersebut harus melalui sosialisasi secara terus menerus.

 "Masih ada masyarakat kita yang buang hajat di sungai, ini mencemari aliran sungai. Jika masyarakat tidak lagi BABS, sungai kita akan bersih. Sungai yang bersih, bisa kita kembangkan menjadi destinasi wisata baru sesuai dengan konsep water front citynya Kota Pariaman," pungkasnya. (Nanda)