Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

BPKP RI Akan Bangun Pusdiklat Termegah Indonesia di Tarok City

17 September 2018 | 17.9.18 WIB Last Updated 2018-09-17T05:27:33Z
Bupati Ali Mukhni terima Sestama BPKP RI Dadang Kurnia di IKK Paritmalintang. Foto: Andri
Kayutanam - Lembaga Negara non departemen BPKP RI berharap kepada Bupati Padangpariaman alokasi lahan seluas 10 hektare di Kawasan Strategis Terpadu (KST) Tarok City untuk mendirikan gedung Pusdiklatwas BPKP Wilayah Indonesia Barat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BPKP RI Dadang Kurnia di ruang kerja Bupati Ali Mukhni di IKK Paritmalintang, Sabtu (15/9).

Dadang mengatakan saat ini pihaknya sudah memiliki dua Pusdiklatwas. Satu di Ciawi dan satu lagi di Bali. Di Ciawi, kata Dadang, sudah tidak bisa diperluas karena berada di kawasan yang padat.

"Kebanyakan peserta diklat kami senang kalau di Bali karena banyak tempat wisatanya. Namun kami ingin juga ada Pusdiklatwas yang lumayan luas dan modern di Sumatera ini," sebut Dadang.

Ia menuturkan kunjungannya ke Padangpariaman guna menindaklanjuti tawaran bupati ke Kepala BPK Perwakilan Sumbar untuk mendirikan Pusdiklat di KST Tarok City.

Menurut Dadang, kebutuhan gedung diklat baru sangat diperlukan mengingat rata rata 13.000 PNS, baik dari APIP maupun auditor harus mengikuti diklat pengawasan setiap tahunnya.

"Banyak permintaan yang tidak bisa kita layani karena keterbatasan gedung diklat," imbuh Dadang.

Ia menyebut, Pusdiklatwas yang akan dibangun di KST Tarok City lebih modern dan lengkap. Jika Pusdiklatnya luas dan modern, sebut dia, peserta diklat selama seminggu hingga 15 hari akan merasa lebih betah.

Ia mengaku juga terkesan dengan konsep KST menjadi pusat pendidikan dan pelatihan. Pusat pendidikan dengan perguruan tinggi akan mendatangkan banyak orang dalam suatu waktu dan permanen.

"Jika kawasannya ramai otomatis perekonomian masyarakat sekitar akan meningkat. Seperti di Depok, maju karena ada UI dan beberapa universitas swasta," jelasnya.

Ia menyatakan jika lahan di Tarok City sudah diperoleh, pihaknya akan langsung membuat desain bangunan, kemudian mengusulkan anggaran ke DPR RI.

Djoko menjelaskan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan peserta diklat dari berbagai kelas diklat. Dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan signifikan. Pada 2013 tercatat 6.089 peserta diklat. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat pada 2016 dengan jumlah peserta 13.409.

Peningkatan jumlah peserta tidak diiringi dengan peningkatan sarana diklat. Peningkatan jumlah peserta memaksa pihaknya untuk melaksanakan diklat di luar sarana prasarana Pusdiklat. Proporsi penyelenggaraan diklat di luar Pusdiklat senantiasa meningkat dari 34% pada 2013, meningkat menjadi 45% pada 2017.

"Jumlah peserta diklat dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 meningkat 250% dari tahun 2015. Sementara jumlah peserta diklat dari seluruh Sumatera tahun 2017 meningkat lebih dari 200% dari tahun 2015," pungkasnya.

Bupati Ali Mukhni menuturkan rencana pembangunan KST Tarok City dimulai sejak 2016 saat ISI Padang Panjang datang menemuinya untuk bisa dicarikan lahan pemindahan kampus ISI Padang Panjang.

"Boleh dikatakan ISI Padang Panjang lah yang membuka jalan pertama kali terbukanya KST ini," kata Ali Mukhni.

Ia menceritakan, ISI Padang Panjang berkeinginan mencari lahan di Padangpariaman dan terbukalah informasi dari BPN Padangpariaman bahwa ada tanah negara seluas 697 hektare berdasarkan SK Kepala BPN RI Nomor 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan SK Kepala BPN Tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 24/HGU/BPN/92 Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Padangpariaman.

"Kemudian, kami menawarkan lahan di KST ke beberapa perguruan tinggi yanga ada di Sumbar dan mendapat sambutan yang sangat positif. Antara lain Universitas Negeri Padang, Pliteknik Negeri Padang dan UIN Imam Bonjol Padang," sambung Ali Mukhni.

Selanjutnya, kata Ali Mukhni, lahan di KST juga ditawarkan ke beberapa Kementerian dan Lembaga Non Departemen seperti Kemenkes, Kejagung, Kemenhan, BPN dan LAN.

"Semua instansi tersebut tertarik, bahkan LAN sudah MoU dengan gubernur dan kami. Sementara Menkes menjanjikan akan mendirikan rumah sakit vertikal bertaraf internasional," jelasnya. (Andri/OLP)
×
Berita Terbaru Update