Pilkada Kota Pariaman dan Ongkos Politiknya





Untuk menjadi kepala daerah di suatu kota dan kabupaten dibutuhkan biaya milyaran rupiah pada perhelatan pemilihan langsung seperti saat ini. Jumlahnya berfariasi tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.

Politik dan uang adalah dua hal yang saling tidak bisa terpisahkan. Untuk menjadi seorang kepala daerah juga dibutuhkan nilai kompetensi individual para calon di mata masyarakat pemilih. Mengambil hati calon pemilih dengan kerja nyata yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat adalah modal politik kedua setelah uang. Maka dari itu seorang incumben atau petahana sangat sulit dikalahkan jika merujuk prosentase hasil Pilkada langsung di seluruh wilayah Indonesia sebagai rujukan.

Untuk sampai di kursi walikota dan wakil walikota Pariaman dengan jumlah penduduk sekitar 90.000 jiwa dan pemilih sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk, pasangan calon yang serius paling tidak wajib menyediakan uang paling sedikit Rp3 milyar. Jumlah itu dinilai paling minim, khusus buat para pasangan calon yang sudah populer saja. Bagi yang belum dikenal atau belum populer di tengah masyarakat dibutuhkan biaya tambahan.

Fenomena politik berbiaya tinggi tersebut tidak terlepas dari carut marutnya sistem berdemokrasi. Demokrasi di negara kita belum menemukan titik idealnya. Segala sesuatu faktanya punya harga. Sebutlah untuk "membeli" kendaraan politik meskipun bagi orang partai disebut sebagai biaya operasional, tetap saja pengeluaran terbesar paling memberatkan saku pasangan calon.

Biaya pengeluaran sampai diusung oleh partai politik tidak final dalam satu babak saja. Ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui seperti lobi tingkat daerah dengan komponen politisi lokal, lobi tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat, membutuhkan biaya besar dan persaingan antar sesama pasangan calon yang hendak berkompetisi di partai yang sama.

Energi dan uang yang terkuras untuk mendapatkan partai politik bagi para calon dengan sejumlah lobi, terbilang kecil jika dibandingkan energi yang dikeluarkan untuk menjaring suara agar menang di Pilkada. Untuk mendulang suara masyarakat dibutuhkan jaringan kuat dan solid yang didukung kekuatan finansial. Jaringan akan tanggal simpulnya jika tidak lagi diasupi uang bagaikan tubuh perlu kalori setiap hari dalam jumlah tertentu.

Jika uang adalah kendala bagi para pasangan calon yang hendak maju sementara dirinya memiliki peluang, sejumlah dilema akan terjadi. Pasangan calon potensial itu akan dilirik oleh pihak ketiga yang disebut para pemodal. Para investor politik tidak jarang memegang prinsip ekonomi dengan sejumlah kepentingan pula. Fenomena tersebut berlaku universal, hingga level paling top pemilihan Presiden Amerika. Dunia politik memang tidak ramah jika dipandang dengan kacamata moral dan iman karena dunia politik tersebut pengendali utama seluruh kepentingan.

Biaya politik atau pengeluaran terbesar bagi pasangan calon dalam Pilkada lainnya adalah masa kampanye, sosialisasi program dan visi misi yang harus mereka paparkan langsung kepada masyarakat maupun melalui media sebagai mesin pembentuk opini. Biaya pengeluaran diantaranya biaya makan minum, transportasi atau uang saku. Mengontrak media, mebawa wartawan hingga membayar penulis untuk publikasikan pokok pikirannya di media. Semakin lama rentang waktu sosialisasi tentu semakin sering hal itu dilakukan. Di sanalah over bujet terjadi. Bagi pasangan calon yang tidak merencanakan sebelumnya, bisa saja kehabisan amunisi di tengah jalan. Mereka dengan mudah dikalahkan.

Kemudian fenomena serangan fajar yang sudah menjadi rahasia umum. Untuk daerah dengan sedikit pemilih dan hanya puluhan ribu pemilih sebagaimana Kota Pariaman potensi "membeli suara" oleh pasangan calon sulit dibantah akan terjadi. Mereka punya hitangan matematis jumlah perolehan suara untuk menang. Fenomena transaksi jual beli suara hingga saat ini sering jadi bahan kajian berbagai lembaga peneliti. Mereka dilakukan dengan massif dan senyap. Sulit dibuktikan.

Disamping hal yang sudah terurai di atas, masih banyak lagi pengeluaran dari kantong para pasangan calon selama masa Pilkada berlangsung seperti menyediakan alat peraga kampanye (yang diperbolehkan KPU), membayar saksi, pendirian posko hingga biaya tidak terduga lainnya.

Oyong Liza Piliang