PARIAMAN - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kota Pariaman 2026 memasuki tahap pembahasan yang lebih rinci setelah enam fraksi DPRD menyampaikan catatan kritis mengenai kondisi fiskal daerah.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menanggapi seluruh pandangan fraksi tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (7/9) sore.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian legislatif adalah defisit anggaran. Pemerintah Kota Pariaman mencatat defisit awal sebesar Rp45,088 miliar yang sebagian ditutup melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp21,693 miliar.
Dengan penggunaan SiLPA tersebut, defisit riil yang masih harus ditutup mencapai Rp23,394 miliar.
Yota mengatakan pemerintah daerah akan menutup kebutuhan pembiayaan tersebut melalui sejumlah langkah, termasuk menelusuri tambahan SiLPA, melakukan efisiensi belanja yang tidak mendesak, mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berkoordinasi terkait dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga agar perubahan APBD tetap berada dalam struktur fiskal yang sehat.
Sorotan DPRD juga menyasar kemampuan daerah meningkatkan PAD. Sejumlah fraksi mempertanyakan penurunan target pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta ketergantungan Kota Pariaman terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Menjawab hal itu, Yota mengatakan Pemko Pariaman mulai menguji coba sistem retribusi parkir berlangganan bagi aparatur sipil negara pada September 2026. Skema tersebut nantinya akan diperluas kepada masyarakat.
Pemerintah juga akan menggelar operasi terpadu lintas organisasi perangkat daerah setiap akhir pekan atau saat pelaksanaan kegiatan besar serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan.
“Pemko Pariaman mulai menguji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026 sebelum diperluas ke publik, menggelar operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan/iven, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan,” kata Yota.
Mengenai penurunan dividen Badan Usaha Milik Daerah, Yota menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan penyesuaian kinerja Bank Nagari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah peningkatan belanja modal, khususnya untuk pembangunan jalan dan irigasi.
Yota mengatakan peningkatan tersebut bersumber dari SiLPA bantuan Presiden pascabencana akhir 2025 serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk kebencanaan 2026.
Menurutnya, anggaran tersebut hanya diarahkan untuk kegiatan yang memiliki tingkat kesiapan tinggi, termasuk proyek yang telah memiliki Detail Engineering Design (DED) dan status lahannya jelas.
“Memang terjadi peningkatan belanja modal, termasuk jalan dan irigasi, bersumber dari SiLPA bantuan Presiden pascabencana akhir 2025 dan tambahan TKD kebencanaan 2026,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah menerapkan prinsip kesiapan program agar anggaran tidak dialokasikan untuk kegiatan yang belum siap dilaksanakan.
Sementara mengenai penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial dan bantuan keuangan desa, Yota menjelaskan perubahan tersebut tidak seluruhnya berarti pengurangan substansi program.
Penurunan bantuan sosial, kata dia, merupakan pergeseran rekening belanja. Sedangkan penyesuaian bantuan keuangan berkaitan dengan ketentuan Dana Desa.
Di sisi lain, belanja hibah mengalami peningkatan. Pemerintah mengarahkan tambahan tersebut untuk DAK sekolah swasta dan PAUD serta hibah kepada KONI sebesar Rp2 miliar untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Enam fraksi sebelumnya memberikan sorotan dengan sudut berbeda. Fraksi Golkar mempertanyakan penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah, kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja modal, sekaligus meminta strategi penutupan defisit.
Fraksi PAN menyoroti defisit, kesesuaian anggaran pelayanan dasar dan mengusulkan evaluasi berjalan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Fraksi Demokrat menekankan ketergantungan terhadap transfer pusat, optimalisasi PAD, layanan dasar serta penyelarasan program dengan 10 janji politik wali kota.
Fraksi PKS-NasDem meminta peningkatan kualitas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan dan UMKM, sekaligus memperluas PAD tanpa membebani masyarakat.
Fraksi Gerindra-PBB mengapresiasi kenaikan pendapatan, tetapi mempertanyakan penurunan target pajak dan dividen BUMD serta program yang masih tertunda.
Sementara Fraksi PPP menyoroti penurunan pajak daerah, BTT, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa. Fraksi tersebut juga mengapresiasi peningkatan belanja modal untuk irigasi dan jalan serta meminta transparansi penerima hibah.
Yota mengatakan pemerintah menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari proses pembahasan RAPBD-P 2026.
Ia memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan pengembangan UMKM, tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran.
Pemerintah juga menyambut usulan evaluasi berjalan bersama DPRD sebagai mekanisme untuk menjaga efisiensi dan transparansi pelaksanaan anggaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dan jajaran pemerintah daerah.
“Kami berharap penjelasan ini menjadi bahan yang matang untuk pembahasan tingkat selanjutnya di Badan Anggaran DPRD demi terwujudnya pembangunan Kota Pariaman yang akuntabel dan berpihak pada masyarakat,” kata Yota.
Setelah tanggapan eksekutif tersebut, RAPBD-P 2026 selanjutnya akan memasuki pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD. Di tahap itu, angka-angka yang kini masih berupa rancangan akan diuji kembali, termasuk kemampuan pemerintah menutup defisit tanpa mengorbankan belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. (*)
