PARIAMAN - Pemerintah Kota Pariaman bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memulai pembangunan dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Pariaman Tengah melalui Program Pariaman Peduli, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, Kamis (9/7).
Dua penerima bantuan tersebut adalah Gasman (54), warga Kelurahan Jalan Kereta Api, dan Dahnil (66), warga Kelurahan Ujuang Batuang. Bantuan yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah itu disalurkan melalui BAZNAS Kota Pariaman setelah melalui proses verifikasi untuk memastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Yota Balad mengatakan pembangunan rumah layak huni tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman dan sehat, tetapi juga menjadi upaya mengembalikan harapan serta meningkatkan martabat keluarga penerima manfaat. Menurutnya, rumah merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang keluarga dan masa depan anak-anak.
Program Pariaman Peduli merupakan inisiatif Pemerintah Kota Pariaman bersama BAZNAS yang berfokus pada pendistribusian zakat melalui berbagai program sosial, seperti bantuan kemanusiaan, bedah rumah, santunan bagi mustahik, dan bantuan sosial lainnya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Kota Pariaman sebelumnya juga telah merealisasikan perbaikan 461 unit RTLH di berbagai desa dan kelurahan sepanjang 2026. Capaian tersebut didukung kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR RI.
Pemerintah juga meminta pemerintah desa dan kelurahan terus melakukan pendataan terhadap warga yang masih menempati rumah tidak layak huni agar dapat diusulkan memperoleh bantuan pada program berikutnya. Masyarakat sekitar turut diajak menghidupkan kembali semangat gotong royong untuk membantu proses pembangunan sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima.
Peletakan batu pertama turut dihadiri Pelaksana Tugas Ketua BAZNAS Kota Pariaman, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta unsur niniak mamak dan urang tuo dari kedua kelurahan penerima bantuan. (*)
