Pariaman - Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan lahan pertanian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Auditorium Gedung F, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Rakornas ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pertanian nasional menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya ancaman kekeringan yang berdampak pada produktivitas lahan.
Dalam forum tersebut, Yota Balad memaparkan usulan program prioritas pembangunan sektor pertanian Kota Pariaman dengan total anggaran mencapai Rp23,9 miliar. Fokus utama diarahkan pada penguatan sarana prasarana air dan irigasi, termasuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Didampingi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, Marlina Sepa, serta Kepala Bagian Umum Setdako, Willy Firmadian, Yota Balad juga mengajukan permintaan strategis kepada pemerintah pusat.
Ia mengusulkan program cetak sawah baru seluas 500 hektare, pompanisasi untuk meningkatkan debit air irigasi, serta penguatan hilirisasi produk pertanian agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
“Langkah ini kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air dan perluasan lahan produktif sebagai antisipasi dampak kekeringan di masa mendatang,” ujarnya.
Menurut Yota Balad, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung daerah yang proaktif menjaga ketahanan pangan.
“Kementerian sangat mengakomodir kepentingan daerah. Bahkan kami didorong untuk memaksimalkan anggaran dengan mengajukan usulan tambahan jika diperlukan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan sektor pertanian nasional yang saat ini dinilai menunjukkan kinerja positif.
Melalui Rakornas ini, diharapkan lahir kebijakan konkret yang mampu menjawab tantangan sektor pertanian ke depan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan wilayah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (*)
