Pariaman - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Pariaman dan PT Food Station Tjipinang Jaya, guna memperkuat pasokan pangan ibu kota melalui kerja sama antardaerah, Senin (13/4/2026).
Kesepakatan yang ditandatangani di Desa Simpang, Kecamatan Pariaman Selatan itu berfokus pada pengembangan sektor pertanian serta distribusi hasil panen dari Pariaman ke Jakarta melalui skema contract farming.
Skema ini memungkinkan petani memproduksi komoditas dengan jaminan pembelian dan harga yang telah disepakati sebelumnya.
“Jakarta tidak memiliki lahan pertanian yang cukup. Kami bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan,” kata Rano Karno.
Anak dari Aktor Legendaris asal Pasaman, Sukarno M Noor ini, menambahkan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama beras, yang menjadi komoditas utama konsumsi masyarakat.
Jakarta, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk lebih dari 90 persen kebutuhan pangannya. Konsumsi beras di ibu kota diperkirakan mencapai sekitar 2.500 ton per hari.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan akan memperluas jaringan kemitraan dengan daerah penghasil untuk memastikan ketersediaan stok di Pasar Induk Beras Cipinang, salah satu pusat distribusi beras terbesar di Asia Tenggara.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, serta Wali Kota Pariaman, Yota Balad.
Pemko Pariaman menyambut positif kerja sama itu karena dinilai akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani Pariaman.
“Ini menjadi peluang bagi petani kami untuk meningkatkan produksi sekaligus mendapatkan kepastian pasar,” ujar Yota Balad.
Para analis mengatakan bahwa kerja sama antardaerah seperti ini bisa membantu menekan volatilitas harga pangan, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia.
Keberhasilan implementasi akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk konsistensi produksi, kualitas hasil panen, serta efisiensi distribusi logistik dari daerah ke pusat konsumsi.
Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui integrasi rantai pasok dan pengurangan ketergantungan pada impor, terutama di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim dan gangguan perdagangan internasional.
Kesepakatan antara Pariaman dan Food Station ini diharapkan menjadi bagian dari upaya tersebut, sekaligus model bagi kerja sama serupa di daerah lain di Indonesia. (*)
