Pariamantoday #sport - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pariaman mulai berpacu dengan waktu untuk menyiapkan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026, di tengah keterbatasan anggaran dan belum matangnya kepastian administratif.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Jumat di Kantor KONI Desa Pauh Barat, Ketua KONI Kota Pariaman, Edison TRD, SH, MH, mengatakan hingga kini baru 17 cabang olahraga (cabor) yang menyerahkan data atlet sebagai bagian dari tahapan awal persiapan.
“Kami meminta seluruh cabor segera mendaftarkan atlet yang akan diikutsertakan. Ini penting agar kerangka perencanaan, termasuk kebutuhan anggaran, bisa segera disusun,” kata Edison.
Porprov Sumbar 2026, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juli, telah diundur menjadi Oktober berdasarkan kesepakatan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat. Penundaan ini, menurut Edison, memberi sedikit ruang, namun tidak cukup untuk menutup persoalan mendasar terkait pembiayaan.
Ia menegaskan bahwa Porprov merupakan agenda terencana yang semestinya disiapkan jauh hari, termasuk dalam aspek penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam praktiknya, penganggaran kegiatan olahraga daerah harus mengikuti siklus resmi perencanaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga pembahasan dan persetujuan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Karena sumber pembiayaan berasal dari APBD, maka diperlukan sinergi dengan DPRD dan penyesuaian dengan postur keuangan daerah. Tidak bisa serta-merta. Jika ada anggarannya pada Oktober maka kita mendaftarkan diri sebagai peserta,” ujarnya.
Namun hingga saat ini, KONI Pariaman belum memiliki anggaran khusus untuk pelatihan maupun kegiatan persiapan lainnya. Hal ini disebabkan pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) baru akan dimulai pada Agustus dan diperkirakan disahkan pada Oktober, berdekatan dengan jadwal pelaksanaan Porprov.
Kondisi ini, kata Edison, membuat ruang gerak menjadi sangat terbatas. Ia bahkan menilai waktu pelaksanaan idealnya berada pada November atau Desember, sebagaimana sempat dibahas dalam rapat koordinasi dengan gubernur beberapa bulan lalu, agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman, Yurnal, mengakui bahwa ketidakpastian jadwal sebelumnya membuat banyak daerah tidak mengalokasikan anggaran sejak awal tahun.
“Sebelumnya tidak ada kepastian Porprov akan digelar, sehingga tidak ada daerah yang menganggarkannya, termasuk Kota Pariaman,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun terdapat dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp92 miliar yang sempat dikembalikan, dana tersebut memiliki peruntukan spesifik dari pemerintah pusat sehingga tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti Porprov.
Dengan adanya kesepakatan terbaru antara gubernur dan kepala daerah, kata Yurnal, penganggaran untuk Porprov akan diupayakan melalui APBD Perubahan. Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah Kota Pariaman akan menjadi salah satu tuan rumah.
“Banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti kesiapan anggaran untuk menjamu tamu pimpinan daerah, penyediaan penginapan atlet dan wasit, serta sarana pendukung lainnya,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris KONI Kota Pariaman, Priyaldi, mengungkapkan persoalan lain yang berpotensi menghambat persiapan, yakni kelembagaan internal cabang olahraga.
Ia menyebutkan, 15 dari total 54 cabor di Pariaman telah habis masa kepengurusannya dan diminta segera melakukan musyawarah untuk memilih pengurus baru. Tanpa kepengurusan yang sah, proses administrasi hingga pembinaan atlet dinilai akan terganggu.
Selain itu, baru 17 cabor yang telah menyerahkan data lengkap atlet dan pelatih untuk didaftarkan ke ajang Porprov.
Rapat juga menyoroti isu teknis terkait keabsahan atlet, terutama untuk cabang olahraga beregu, apakah seluruh atlet harus merupakan putra daerah atau diperbolehkan menggunakan atlet dari luar daerah. Hingga kini, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
Dengan waktu yang kian sempit, kombinasi antara keterlambatan data, ketidakpastian anggaran, dan persoalan kelembagaan menjadi tantangan utama bagi Pariaman dalam mempersiapkan diri menghadapi Porprov Sumbar 2026. (OLP)
