Pariaman - Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kamis (22/1).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut difokuskan pada penguatan sinergi pengendalian harga pangan pascabencana alam serta kesiapan menghadapi lonjakan konsumsi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi itu telah menyebabkan kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan, yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
“Sumatera Barat menghadapi tekanan pasokan akibat kerusakan sektor produksi pangan pascabencana. Kondisi ini bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada Ramadan Februari 2026 dan Idul Fitri Maret 2026. Karena itu, koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, berdasarkan tren tiga tahun terakhir, komoditas yang secara konsisten memicu inflasi menjelang Ramadan dan Lebaran antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi lonjakan harga dengan langkah terukur, termasuk pemetaan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, serta penyusunan rencana aksi konkret untuk mencegah spekulasi harga dan praktik penimbunan.
“Dengan langkah-langkah pengendalian yang lebih konkret dan terkoordinasi, kami berharap inflasi Sumatera Barat pada 2026 dapat lebih terkendali,” ujarnya.
Usai mengikuti pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan Pemerintah Kota Pariaman akan memperkuat pemantauan harga di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan.
“Pemko Pariaman akan melakukan pemantauan harga secara intensif dan merencanakan operasi pasar murah secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang terdampak kondisi ekonomi pascabencana,” kata Mulyadi.
Ia menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menekan gejolak harga pangan.
“Kota Pariaman berkomitmen menjalankan arahan TPID Provinsi agar fluktuasi harga pangan pascabencana dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang tanpa terbebani kenaikan harga yang ekstrem,” ujarnya.
Mulyadi berharap hasil HLM TPID tersebut dapat menjaga inflasi Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan meski berada di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascabencana. (*)
