Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman bersama BPJS Kesehatan Cabang Padang menggelar Forum Kemitraan dengan pemangku kepentingan utama di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (1/10). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pariaman, Riko Hariono Saputra.
Dalam forum tersebut, Yota menyoroti masih adanya 11.695 warga yang belum aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Agustus 2025, dari total penduduk 103.835 jiwa. Ia menegaskan agar Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial segera menindaklanjuti persoalan itu.
“Kota Pariaman telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan 98,6 persen penduduk terdaftar dalam JKN. Artinya, warga bisa berobat hanya dengan KTP di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Namun, kita tetap harus menutup celah agar seluruh penduduk benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Selain soal kepesertaan, Yota juga mendorong upaya skrining kesehatan bagi masyarakat maupun ASN di lingkungan pemerintah kota. Program ini, menurutnya, penting untuk deteksi dini risiko penyakit kronis sehingga dapat dicegah sebelum berkembang lebih parah. Ia berharap skrining dapat segera dimulai pekan depan.
Wali Kota turut menyinggung masalah kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis di Puskesmas Naras, Kecamatan Pariaman Utara. Ia meminta agar kebutuhan tenaga medis segera dipenuhi, termasuk melalui pelatihan dan pembinaan dokter yang tersedia.
“Untuk sarana dan prasarana, jika bisa diatasi lewat skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), segera dilakukan. Jika tidak, kita anggarkan melalui APBD,” tambahnya.
Menurut BPJS Kesehatan, capaian UHC di Pariaman merupakan salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat. Namun, dengan masih adanya ribuan warga yang belum aktif sebagai peserta, pemerintah daerah menilai perlunya strategi yang lebih agresif untuk memastikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
