PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali mencetak prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi kali ke-12 Kota Padang mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan, dan ke-11 secara berturut-turut sejak 2014.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (23/5/2025).
“Pemeriksaan ini adalah bagian dari akuntabilitas kita sebagai penyelenggara negara. Hasil yang kita terima hari ini mencerminkan tata kelola keuangan yang telah disusun secara layak dan bisa dijadikan pijakan untuk perbaikan ke depan,” ujar Fadly Amran.
Fadly mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Padang dan tim BPK atas proses audit yang dilakukan secara cermat dan profesional. Ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik, sesuai dengan visi Padang Amanah.
“Memasuki seratus hari pertama kepemimpinan ini, kami menaruh perhatian besar pada optimalisasi potensi pendapatan daerah dan penguatan integritas birokrasi. Kami ingin menghadirkan tata kelola yang bukan hanya baik di atas kertas, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, mengungkapkan bahwa Pemko Padang telah menyerahkan LKPD Tahun 2024 tepat waktu, yakni pada 25 Maret 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan keuangan Kota Padang dinilai wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar. Namun penting dipahami, WTP bukan berarti tidak ada temuan atau persoalan hukum. Opini ini lebih pada kelayakan penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku,” jelas Sudarminto.
Turut hadir dalam momen penyerahan LHP tersebut, Inspektur Kota Padang Arfian, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Bappeda Yenni Yuliza, Kepala BPKAD Raju Minropa, Kepala Bapenda Yosefriawan, dan Kepala Badan Kesbangpol Tarmizi Ismail.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi penanda bahwa Kota Padang terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah. (Dion)
