Padang – Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelayanan Pertanahan yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin (28/4).
Rakor ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke provinsi Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat agenda reformasi pertanahan di Sumatera Barat.
“Koordinasi yang kuat menjadi kunci dalam mempercepat program-program strategis seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan reforma pertanahan,” ujar Nusron Wahid.
Topik lain yang dibahas meliputi percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penanganan tumpang tindih lahan, dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak memenuhi kewajiban plasma kepada masyarakat.
Menteri juga menyoroti pentingnya pengajuan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dari pemerintah daerah serta percepatan sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum lahan keagamaan.
Rapat ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala BPN Wilayah Sumbar Teddi Guspriadi, serta para kepala daerah dan pejabat pertanahan dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Pemerintah berharap rapat koordinasi ini mampu mendorong keadilan agraria, efisiensi tata ruang, serta memperkuat perlindungan hukum atas aset masyarakat. (*)
