Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman, memfokuskan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 karena kelompok tersebut rentan melakukan pelanggaran netralitas.
"Kami rencananya akan melaksanakan sosialisasi netralitas ASN, karena yang rentan pelanggaran itu ASN," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan setelah dilaksanakan sosialisasi dan Komisi Pemilihan Umum setempat telah menetapkan calon walikota dan wakil walikota maka pihaknya akan ditindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN pada Pilkada.
Ia menyampaikan hal tersebut diperlukan karena ASN tidak boleh mendukung dan mengarahkan warga ke salah satu calon. Tidak seperti masyarakat umum yang dapat mendukung calon walikota dan wakil walikota, kata dia.
Apabila ASN tidak netral maka akan berdampak ketidakprofesionalan aparatur pemerintahan sehingga kinerja dan target pelayanan terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik.
Ferry juga menanggapi pertanyaan media terkait dengan unggahan warga Pariaman yang sudah mulai memanaskan suhu politik untuk menyemarakkan Pilkada 2024.
"Seperti biasanya, warga komentarnya memang agak panas di media sosial tapi kenyataannya ketika bertemu mereka berteman akrab," katanya.
Meskipun ia meyakini warga Pariaman telah bijak menggunakan media sosial namun ia tetap meminta untuk berhati-hati agar tidak terjadi hal tidak diinginkan, salah satunya terjadi kampanye hitam.
"Tentu itu ranahnya sudah Bawaslu (Bawaslu)," katanya.
Diketahui sejumlah tokoh di Pariaman termasuk petahana sudah mendaftar ke sejumlah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD setempat guna meminta dukungan agar bisa dicalonkan pada Pilkada 2024.
Pendaftaran mereka ke sejumlah partai politik tersebut diunggah oleh sejumlah warga melalui akun media sosial mereka sehingga diketahui oleh masyarakat luas.
