 |
| oto bersama Bupati Ali Mukhni beserta jajaran dengan tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak di Pendopo, Pariaman, Jumat (24/5). Foto: istimewa |
Turut hadir Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Besri Rahmat, Kajari Pariaman Efrianto, Kepala BPS Alfianto, Forum Anak dan sejumlah pihak terkait.
Ketua tim evaluasi dan verfikasi, Marzuki dalam kunjungannya tersebut menjelaskan bahwa verifikasi bukanlah sebuah ajang perlombaan untuk menilai suatu kabupaten/kota, namun verifikasi adalah alat ukur untuk melihat keberhasilan sebuah kabupaten/kota dalam mencanangkan perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus anak.
Dikatakannya, ada beberapa indikator yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Pertama bagaimana mendorong peran orangtua dalam menjaga anak-anak mereka termasuk menyiapkan menu makanan yang sehat dan bergizi, serta menjamin pemenuhan pendidikan anak.
Kedua, peran masyarakat dalam mendorong kontribusi dan peran anak dalam setiap kegiatan masyarakat. Ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak, dan keempat kontribusi peran media dalam menutup aib anak.
Lebih lanjut, Marzuki menyampaikan, Padangpariaman memiliki nilai penilaian pengisian mandiri yang cukup tinggi yaitu 816 poin. Karena itu masuk tahap verifikasi dan melihat langsung proses Kabupaten Padangpariaman menuju Kabupaten Layak Anak.
Marzuki juga terkesan dengan inovasi yang dimotori Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Lapau Emak atau Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
“Luar biasa inovasinya untuk menjawab tantangan dalam kepedulian terhadap kekerasan perempuan dan anak,” kata Marzuki.
Dikesempatan itu dirinya menyampaikan bahwa tim verifikasi yang ia pimpin telah mengunjungi beberapa lokasi di Kabupaten Padangpariaman, di antaranya SMP 1 Sintuak Toboh Gadang, Puskesmas Patamuan, Forum Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, SD 07 Sungai Sariak dan dinas-dinas terkait.
Sementara itu, Bupati Ali Mukhni mengucapkan selamat datang kepada tim verifikasi Kabupaten Layak Anak dari Kementrian PPPA dan tim independen tersebut di kabupaten yang ia pimpin.
“Ini merupakan satu kehormatan bagi masyarakat kami, sebab menjadi salah satu kabupaten yang akan dievaluasi oleh tim verifikasi KLA dari Kementrian PPPA,” ujar Alumnus Lemhanas 2012 itu.
Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa, verifikasi dari tim penilai KLA merupakan program dari Pemerintah Pusat yang sangat komprehensif untuk pemerintah daerah.
“Program ini memberikan inovasi terhadap tumbuh dan kembangnya anak di daerah, sehingga akan melahirkan anak dengan pribadi dan mental yang tangguh dan memiliki daya saing,” ujar Peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
Dirinya berharap dengan kegiatan ini dapat menjadi pendorong bagi dinas terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya serta lebih aktif mengembangkan program-program inovatif dengan melibatkan stake holders terkait sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi pengembangan pembangunan Kabupaten Layak Anak di daerahnya.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara menjelaskan, bahwa ada penilaian terhadap 5 cluster untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Yaitu cluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dasar dan perlindungan khusus.
“Kami sudah mengupayakan lima cluster itu sejak lama. Kami telah koordinasi setiap OPD untuk bersama-sama mendukung terciptanya KLA. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami setiap tahunnya,” ucap Hendra.
Untuk penyerahan penghargaan diserahkan pada tanggal 23 Juli 2019 di Makasar, Sulawesi Selatan sekaligus peringatan Hari Anak Nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. (Tim)
