 |
| Ketua KPU Sumbar Amnasmen beri arahan ke komisioner KPU Kota Pariaman |
"Karena selain dengan surat pernyataan tidak terlibat parpol yang ditandatangani oleh masing-masing pendaftar, KPU akan melakukan verifikasi terhadap setiap calon pendaftar tenaga adhoc. KPU kan punya daftar nama pengurus parpol. Jika ternyata lolos juga, akan diberhentikan meskipun sudah diterima KPU," ujar Amnasmen saat berkunjung ke kantor KPU Kota Pariaman, di Desa Airsantok, Selasa (5/9/2017).
Rekruitmen ribuan tenaga adhoc untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di empat kota di provinsi Sumbar, menurut dia dilakukan secara ketat dan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh KPU Pusat.
Di samping sistem rekruitmen ribuan tenaga adhoc KPU, Amnasmen juga memberi arahan kepada KPU daerah yang akan menghelat Pilkada serentak 2018 terkait target capaian 77,5 persen partisipasi pemilih oleh KPU Pusat.
Ia mengatakan target tersebut agak berat mengingat tingkat partisipasi pemilih wilayah kota lebih rendah dibandingkan kabupaten yang tidak lebih dari 65 persen saja.
"Hal ini kerja berat bagi semua elemen, bukan tanggungjawab penyelenggara semata," ujarnya.
Membangun kesadaran masyarakat untuk memberikan hak pilih, sebut dia, juga merupakan tanggungjawab partai politik yang nantinya akan mengusung pasangan calon. Partai mesti bisa menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan calon pemimpin yang benar-benar diharapkan masyarakat.
"Paradigmanya sekarang kan calon yang mendatangi parpol. Mestinya dibalik, parpol yang datangi calon. Karena sebetulnya banyak pemimpin yang sungkan dengan mekanisme seperti paradigma sekarang," tuturnya.
Ia menganalogikan mencari pemimpin ada miripnya dengan ajang pencarian bakat sebagaimana sering ditayangkan televisi. Dalam ajang tersebut, terlihat nyata masyarakat ikut berpartisipasi secara sadar menentukan pilihan. Dengan sendirinya terbangun kesadaran masyarakat untuk terlibat.
"Karena pemilu adalah milik masyarakat bukan milik kalangan elit. Membangun kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS memilih, tanggungjawab kita semua, termasuk parpol," sambungnya.
Menyadari fenomena minimnya partisipasi pemilih dalam setiap pilkada, menurut Amnasmen, KPU menyiasatinya jauh-jauh hari dengan melakukan sosialisasi meskipun belum masuk masa tahapan.
"Bulan Juni lalu KPU sudah menggarap publik dengan mempropagandakan pilkada. Dalam masa tahapan nantinya juga akan diselenggarakan sosialisasi semenarik mungkin agar kampanyenya sampai ke tengah masyarakat," sebutnya.
KPU sendiri saat kampanye menurutnya akan lebih mengutamakan pertemuan terbatas calon dengan pemilih dibanding kampanye berbasis panggung. Kampanye panggung dinilainya kurang efektif karena tidak terjadi audiensi antara calon dan pemilih.
"Kampanye panggung sifatnya sepihak. Kampanye pertemuan dengan masyarakat akan ada audiensi dan gagasan. Akan tercipta ruang bagi masyarakat untuk menilai kapasitas calon," pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggandeng ormas dan ulama guna sosialisasikan tahapan Pilwako Pariaman. Sosialisasi juga dilakukan dengan sejumlah lembaga, termasuk lembaga pendidikan guna menyasar pemilih pemula.
Jauh sebelum tahapan Pilwako Pariaman 2018, pihaknya telah membuat halaman facebook KPU untuk ajang sosialisasi. Dalam fan page tersebut, diunggah materi sosialisasi sekaligus berinteraksi dengan pengguna sosial media.
Masih dalam ranah sosialisasi Pilwako Pariaman, pihaknya juga telah menggandeng seniman kreatif putra daerah, seperti komikus Inggie Jambak, si Buset, dan pelbagai komunitas yang dirasa memungkinkan. (OLP)
