 |
| Ir. Dewi Fitri Deswati Akbar |
Dewi mengatakan, keinginanan dia untuk maju sebagai calon walikota, karena ia melihat masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan di Kota Pariaman. Ia menyebut, meski pembangunan berjalan lancar, masih ada pemborosan uang negara, terutama dalam pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran dan sering bongkar pasang.
Dewi menyatakan, siapa saja bisa melibatkan diri dalam membangun Kota Pariaman, namun dengan menjabat sebagai kepala daerah, berbagai kewenangan melekat pada diri orang tersebut. Di saat itulah ia bisa berbuat lebih, karena memiliki kewenangan eksekutif yang dijamin oleh undang-undang.
"Oleh sebab itu saya mencalonkan diri sebagai calon walikota dari kalangan perempuan pertama di Pilkada Pariaman 2018 nanti, karena ingin mengabdi untuk masyarakat Pariaman dengan kebijakan yang pro kepada masyarakat. Bukan sekedar retorika," ujar Dewi di Desa Jati Hilir, Pariaman Tengah, Minggu (21/5/2017).
Ia mengatakan, jika terpilih menjadi kepala daerah, hal pertama yang akan dia tinjau adalah peraturan walikota (Perwako) tentang gaji kepala desa dan tenaga honorer Kota Pariaman yang menurutnya sangat tidak sebanding dengan kebutuhan. Ia tidak menyalahkan Perwako sekarang, namun menurut dia, kebutuhanlah yang mesti mengalahkan Perwako.
Gaji kepala desa sebesar Rp2 juta dan gaji tenaga honorer yang hanya Rp900 ribu itu dinilainya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi kepala desa dan pegawai honor. Tanggungjawab tidak berbanding lurus dengan apa yang didapat.
Seorang kepala desa yang mengelola dana desa miliaran rupiah menurut Dewi, dengan gaji kecil bisa saja tergoda menyelewengkan dana tersebut ke kantong pribadinya karena kebutuhan hidup sehari-hari. Gaji yang tidak cukup akan menjadi motivasi paling potensial bagi seseorang berperilaku menyimpang.
Dewi berasumsi, dengan tanggungjawab yang besar kepala desa terhadap warga yang ia pimpin, ia kalkulasikan minimal kepala desa memiliki gaji pokok minimal Rp3,5 juta perbulan.
"Kepala desa itu kan tokoh sentral di masyarakat. Setiap pesta pernikahan selalu duduk di tikar dan ikut badoncek. Membantu masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun segi lainnya, perlu dana taktis. Dengan gaji Rp2 juta sebulan, gaji tersebut akan habis untuk memenuhi undangan baralek saja, kebutuhan rumah tangga terpaksa dicari-cari. Ini sebuah problem," sebutnya.
Begitu juga dengan gaji tenaga honor sekarang yang berada di bawah UMR daerah dan nasional. Ia berpendapat hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Idealnya gaji pegawai honor di atas Rp1,5 juta per bulan.
Kata dia, alasan ketidak sediaan anggaran belanja daerah tidak bisa dijadikan alasan untuk menekan gaji pegawai honor.
"Kalau anggaran tidak mencukupi kenapa ada pengangkatan tenaga honor? Kebutuhan daerah harus disiasati. Akan selalu ada anggaran untuk menggaji pegawai honor sesuai UMR, jika kita memikirkan kesejahteraan mereka," tegas Dewi.
Disamping akan meninjau gaji pegawai honor dan kepala desa, Dewi juga mengatakan akan memberikan solusi percepatan pembangunan Pariaman dalam berbagai segi. Baik pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta ekonomi kreatif.
"Pembangunan mesti memiliki perencanaan yang diperhitungkan secara matang. Harus ada planing dua tahun, lima tahun dan lima belas tahun ke depan. Blue-print pembanguanan itu harus ada goal dan capaiannya, tidak asal membangun. Membangun mesti bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat. Menata kehidupan masyarakat," tuturnya.
Seorang kepala daerah menurutnya mesti memiliki visi yang mampu menembus tapal waktu. Berpikir sekarang, namun sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara matematis.
"Pondasi ekonomi harus dibangun. Perusahaan Daerah (Perusda) mesti dibuat sebagai payung bagi UMKM yang tersebar hampir di setiap desa dan kelurahan. Perusda sejatinya dibangun dan dibesarkan untuk membina UMKM dan sektor ekonomi kreatif, bukan untuk membiayai hal-hal di luar dari itu sehingga Pariaman bisa menjadi kota yang mandiri secara ekonomi," kata dia panjang lebar.
Wanita kelahiran 1969 itu juga menyampaikan pentingnya membina pedagang kaki lima pasar. Pedagang kaki lima menurutnya yang identik dengan penertiban akan menimbulkan beban psikologis bagi pedagang tersebut. Beban ekonomi yang berat ditambah tekanan psikologis, menjadikan pedagang kaki lima termarjinalkan akhir-akhir ini.
"Pedagang kaki lima akan menjadi perhatian khusus jika saya terpilih nanti karena mereka sektor ril sejati. Ekonomi itu kan ibarat mesin, ada komponen kecil yang berputar untuk menggerakan komponen besar. Ekonomi Pariaman tentu komponen ekonomi terpentingnya adalah pedagang kaki lima, kita berdayakan, kita modali, kita bangun SDM-nya," imbuhnya.
Dari sektor pariwisata dan pendidikan, sambung Dewi, tentu saja menjadi fokus pembangunannya. Pariwisata Pariaman yang ia nilai saat ini berkembang perlu pengelolaan lebih maksimal dan profesional.
"Itu sudah baik meski masih ada yang perlu pembenahan. Tujuan pembangunan tentu saja untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dan merata," pungkasnya.
OLP
