Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan menerapkan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menggunakan teknologi informasi atau E-Musrenbang. E-Musrenbang nantinya akan menghasilkan perencanangan pembangunan yang betul-betul serapan aspirasi masyarakat bawah.
"Kita sebagai suport sistem ke Bapedda. Kita akan menyiapkan sumber daya manusia untuk dikirim magang ke Pemko Surabaya mempelajari penerapan E-Musrenbang," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Padangpariaman, Zahirman, di ruang kerjanya di IKK Paritmalintang, Kamis (6/4/2017).
E-Musrenbang nantinya akan dikelola oleh Bapedda, Bagian Ekonomi, PU dan Kominfo sendiri. Dengan adanya E-Musrenbang akan menguatkan Musrenbang itu sendiri. Musrenbang tidak akan dihilangkan.
Tata cara E-Musrenbang dijelaskan Zahirman, dimulai dari usulan yang masuk ke dalam aplikasi E-Musrenbang. Dimulai dari tingkat nagari dimana saat Musrenbang hasilnya akan dimasukan pointer rancangan pembangunan ke dalam sistem E-Musrenbang.
Setelahnya, saat Musrenbang tingkat kecamatan, pointer tersebut dipilih menurut azas manfaat dan kebutuhan yang akan dibawa ke tingkat Musrenbang kabupaten. Pointer rencana pembangunan yang dibawa ke tingkat kabupaten itu pula yang akan diputuskan.
"Sehingga masyarakat tahu usulan dan aspirasi mereka naik atau tidak. Aplikasi E-Musrenbang bisa dipantau terus dan terkunci sehingga tidak ada kegiatan yang naik di tengah jalan," telasnya.
Keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah dengan adanya E-Musrenbang, sebut Zahirman adalah masyarakat dapat memantau usulan mereka karena dilakukan secara terbuka. Kalau selama ini masyarakat setelah Musrenbang menaruh harapan tanpa kata pasti, dengan adanya E-Musrenbang akan mudah diketahui dalam data aplikasi.
"Sedangkan bagi pemerintah dapat menganggarkan sesuai kebutuhan sehingga tidak kelebihan anggaran atau defisit. Pembangunan dilakukan dengan efektif," tandasnya.
Perencanaan penerapan E-Musrenbang mendapat dukungan dari Bupati Padangpariaman Ali Mukhni. Ali Mukhni menyebut E-Musrenbang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
OLP
