 |
| Bupati Ali Mukhni serahkan LKPD 2016 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Eliza di Aula BPK, Padang, Kamis (30/3) |
Kabupaten Padangpariaman menjadi daerah ke-7 di Sumbar yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 tepat waktu.
LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Ali Mukhni kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK-RI) Sumbar, Eliza di Aula BPK, Padang, Kamis (30/3/2017).
LKPD yang diserahkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan catatan atas Laporan Keuangan. "Sesuai ketentuan bahwa LKPD diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," ungkap Ali Mukhni.
Ali Mukhni mengatakan tahun lalu Padangpariaman meraih Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun 2015. Ia berharap kembali mempertahankan Opini WTP sebagai bentuk kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Alhamdulillah, laporan keuangan disusun semakin lebih baik setiap tahunnya. Semoga meraih hasil terbaik yang diharapkan masyarakat yaitu Opini WTP murni," imbuh Ali Mukhni.
Sementara itu Ketua BPK-P RI Sumbar, Eliza, mengatakan LKPD yang diserahkan tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, wawancara dengan pejabat terkait dan melakukan cek fisik ke lapangan.
"LKPD ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tim selama 40 hari. Kita harap jika ada tim kami yang konfirmasi agar ditanggapi segera," kata dia.
Menindaklanjuti saran tersebut, Bupati Ali Mukhni perintahkan selama pemeriksaan berlangsung oleh tim dari BPK, seluruh pejabat terkait harus kooperatif, tidak ada yang keluar daerah dan sekiranya ada, permintaan cuti agar dibatasi.
"Saya minta kepala SKPD dan instansi terkait agar kooperatif selama pemeriksaan, tidak ada yang keluar daerah. Dan cuti bila alasan penting saja," tegas peraih penghargaan dari Menteri Keuangan pada tahun 2016 lalu itu.
Pada acara tersebut juga dihadiri Sekda Jonpriadi, Kepala BPKD Hanibal, Inspektur Syafriwal, Kepala PMPTP Hendra Aswara, Irban Mardalena Umar, Kabid Aset Mardi serta beberapa APIP dari Inspektorat.
HA
