Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Sumatera Barat, LPSE Kabupaten Padangpariaman terus berbenah. Terlihat berbagai perlengkapan telah disiapkan oleh Kepala LPSE, Rudy R Rilis, di ruangan kerjanya, Jumat (11/3).
"Kita terus berbenah. Walaupun persiapan pengelolaan LPSE telah dimulai semenjak tahun 2010 lalu namun karena kepindahan kantor bupati kita dari Kota Pariaman ke IKK Parit Malintang, pelaksanaannya baru bisa melakukanya tahun ini. Bahkan para personil LPSE telah kita lakukan bimbingan teknis di LPSE Provinsi Sumbar," ungkap Rudy yang juga Kabag PDE.
Kata dia, sesuai dengan standarisasi dari LKPP, LPSE hendaknya mempunyai 17 standarisasi. Pihaknya telah mendapatkan 7 standarisasi yang diberikan langsung Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistim Informasi LKPP.
Dia berharap di tahun ini pihaknya bisa memenuhi sepuluh standar lagi untuk mencapai 17 standarisasi yang telah ditetapkan itu.
"Mohon dukungan kita semua," jelas Rudy didampingi Kasubag Pengolahan Data, Ali Muzakar.
Diantara standarisasi yang oleh pihaknya dapatkan antara lain Standarisasi Kebijakan Layanan, Pengorganisasian Layanan, Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Pendukung Layanan, Pengelolaan Kepatuhan dan Penilaian Internal.
"Ini telah sesuai dengan peraturan Kepala LKPP 2015," ucap dia.
Rudy menambahkan, mulai Selasa kemaren (8/3) pelaksanaan layanan LPSE sudah dapat dilaksanakan di kantor Bupati Padangpariaman, Parit Malintang.
"Secara teknis tidak ada permasalahan yang berarti, bahkan sekarang ini layanan telah bisa kita laksanakan di LPSE Kabupaten Padangpariaman dan melalai website http://lpse.padangpariamankab.go.id. Bahkan telah masuk dua paket pengadaan yang dilakukan oleh ULP," katanya mengakhiri.
ASM
