Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pariaman mengelar sarahsehan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM) bertempat di ruang pertemuan Kantor Camat Pariaman Timur, Rabu (30/9).
Menurut Camat Pariaman Timur, Elfis Candra, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahan nasional.
Menurut dia, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Pengelolaan informasi publik, tambah dia, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
"Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab dari semua pengelola badan publik kepada masyarakat, baik itu badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang publik," ujarnya.
Pembentukan KIM berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komuniksi sosial.
"Secara prinsip KIM mengandung prinsip sinergitas , yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan pemerintah pada semua pihak terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat," tambahnya.
Dengan sudah adanya KIM di desa-desa, lanjutnya, diharapkan mampu mensinergikan program antara pemerintah dengan kelompok informasi masyarakat sehingga proses pembangunan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan berdayaguna.
Ketua Panitia Yati Syerlina mengatakan kegiatan sarasehan KIM untuk mendorong kelompok- kelompok informasi masyarakat mendayagunakan informasi agar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.
"Kegioatan ini dilaksanakan selama 1 hari yang diikuti oleh perwakilan KIM dari 4 kecamatan se-Kota Pariaman," tuturnya.
Adapun sasaran Pemerintah Kota Pariaman menyelengarakan kegiatan tersebut untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan membangun masyarakat informasi.
Rza/OLP
