DPRD Kota Pariaman akhirnya 'ketok palu' setelah Sidang Istimewa Paripurna di gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara, untuk mengesahkan Ranperda APBD 2014 menjadi Perda. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Ibnu Hajar pada Selasa 31/12/2013 pukul 13.48 WIB, sempat molor dari jadwal semula yaitu pukul 09.30 WIB.
Paripurna pengesahan APBD 2014 tersebut selain dihadiri oleh pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, juga dihadiri oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Wawako Genius Umar, Setdako Armen, Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Camat, Kabag, Kabid, Kepala Desa, Kepala Sekolah, dll.
Empat fraksi yang memberikan pandangan akhir yaitu, Fraksi Nurani Pembangunan diwakili Edison Trd, Fraksi Amanat Nasional oleh Priyaldi, Fraksi Golongan Karya oleh Devaria serta Fraksi Demokrat Keadilan Reformasi oleh Aris Munandar. Semua menyetujui Ranperda APBD 2014 menjadi Perda.
"Semua Fraksi menyetujui, dan Keputusan Ranperda APBD 2014 menjadi Perda secara resmi kami sahkan sebagai Keputusan DPRD Kota Pariaman," kata Ibnu Hajar ketika Ketok palu pada pukul 14.10 WIB.
Keputusan tersebut adalah, pertama, menyetujui Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Pariaman tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) Kota Pariaman terdiri atas:
1. Pendapatan : Rp. 513.780.633.727,00
2. Belanja : Rp. 561.642.643.217,51
Devisit : Rp. 47.862.009.490,51
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan: Rp. 47.862.009.490,51
b. Pengeluaran: Rp. 0,00
Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda, sebelumnya sudah melalui kesepakatan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dan Walikota Pariaman bertandatangan.
Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan 31/12/2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, ujar Sekwan DPRD Kota Pariaman saat membacakan.
Mukhlis Kecewa Anggaran Bis Sekolah Tidak disahkan
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, mengaku bahwa molornya sidang istimewa tersebut karena dirinya masih melakukan lobi terkait pengadaan bis sekolah untuk Kota Pariaman.
"Sebelum sidang dimulai saya ingin memastikan anggaran untuk bis sekolah diloloskan. Bahkan saya dibantu oleh Keua DPRD dalam hal ini. Saya minta maaf pada seluruh warga Kota Pariaman, kita sudah berusaha maksimal, namun ada sebagian rekan kita di dewan yang berbeda pendapat," kata Mukhlis.
"Bis sekolah bukan untuk Walikota, bukan untuk anggota DPRD Kota Pariaman, akan tetapi untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman. Perjuangan ini belum berakhir, namun tertunda. Kita semua dipilih, baik sebagai Walikota dan Wakil Walikota, juga anggota DPRD, adalah untuk mengemban amanah masyarakat. Saya doakan supaya rekan semua terpilih kembali pada Pemilu mendatang," imbuhnya
"Terimakasih pada masing-masing fraksi, saran sarannya akan kami pertimbangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandasnya.
Menurut keterangan Edison Trd, beberapa anggota DPRD Kota Pariaman yang menolak pengadaan bis sekolah itu ada empat orang.
"Mereka yang menolak pengadaan bis sekolah yaitu, Mardison Mahyuddin (Golkar), M Yasin (PKS), Hasbilah (Demokrat), Novrizal (Demokrat)," ungkapnya singkat seusai sidang.
Menanggapi hal tersebut Mardison Mahyuddin tetap pada pernyataan semula yang pernah kami muat di media ini.
"Jawabannya sama, kan sudah saya kemukakan sebelumnya," kata dia.
Catatan Oyong Liza Piliang
