Tulisan ini mencoba merangkum pro-kontra yang ada di media tentang dilaporkannya Johan Budi,juru bicara KPK oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) perihal pernyataannya yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik PKS,yaitu pernyataan Johan Budi yang mengatakan bahwa rencana penyitaan mobil di kantor DPP PKS dihalang-halangi oleh PKS.
Terlepas dari motivasi para pengurus PKS yang melaporkan Johan Budi ke Polisi,namun ada indikasi pelaporan tersebut lebih bernuansa politis katimbang faktor hukumnya. Sebab secara hukum pernyataan Johan Budi sebagai juru bicara KPK dalam kasus rencana penyitaan mobil di kantor DPP PKS tidak ada sedikitpun terkesan menghina atau untuk mencemarkan nama baik PKS. Kronologis penyitaan terekam dengan baik oleh media.
Satpam yang berada di kantor DPP PKS adalah petugas keamanan yang dibayar oleh DPP PKS untuk mengamankan kantor DPP PKS,artinya yang bersangkutan bertindak dan atas nama DPP PKS dalam hal pengamanan di kantor DPP PKS. Hal itu sama saja bila seseorang bekerja di sebuah perusahaan,maka yang bersangkutan adalah “representatif” dari perusahaan di tempat dia bekerja ; Segala tindakan yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya mewakili garis kebijakan perusahaan tempat dia bekerja.
Jadi,kalau seandainya Satpam di DPP PKS menghalangi kerja petugas KPK pada waktu itu,maka Johan Budi berhak mengatakan PKS menghalangi petugas KPK tanpa harus mengatakan “oknum” satpam di DPP PKS. Kalau kemudian diketahui satpam yang bertugas tersebut tidak sesuai dengan garis kebijakan DPP PKS,seharusnya DPP PKS yang menegur dan memperingatkan satpam tersebut,kemudian meminta KPK untuk datang kembali serta meminta maaf kepada KPK.
Logika berpikir publik mayoritas mengatakan hal tersebut,bukan malah sebaliknya PKS merasa tersinggung dan mencari-cari kesalahan yang tidak beralasan dari seorang Johan Budi,juru bicara KPK.
Nuansa politis pelaporan ke polisi oleh DPP PKS terhadap Johan Budi lebih dikarenakan saat ini publik menghakimi PKS sebagai partai politik yang membawa-bawa asas Islam dan ternyata dalam citra politiknya,petinggi partai tersebut yang mantan presiden PKS yaitu Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dinyatakan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. DPP PKS berusaha untuk memisahkan antara “oknum” dan Visi & Misi PKS. Upaya politis itu coba dibawa ke ranah hukum yang dasarnya sangat lemah di mata publik yang berpikir logis.
Tolok ukur publik atas partai yang berasaskan suatu agama memang sangat tinggi,sebab menurut publik agama itu suci,tidak kotor dan bersih. Namun,bila agama itu kemudian dibawa-bawa ke ranah politik seperti halnya PKS,PPP,PDS (= Partai Damai Sejahtera,partai politik yang membawa agama Kristen sebagai asas politiknya) ,maka jangan pernah satu orang pun yang duduk di parpol tersebut terkena kasus hukum atau moral,sebab itu sanksinya akan sangat berat sekali.
Penghakiman publik bukan sekedar kepada “oknum” parpol yang melakukan tindakan kejahatan,tetapi keseluruhan orang yang berada di parpol tersebut akan terkena imbasnya. Itu sudah sangat jamak terjadi di dunia agama mana pun.
Partai Demokrat pun walau bukan partai yang mengusung asas agama tertentu sudah terkena dampak buruk penghakiman publik ; Sebab selama ini mantan Ketua Umum PD yang dikenal sangat santun dalam bertutur kata,yaitu Anas Urbaningrum terkena kasus korupsi dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Publik menilai perilaku santun yang selama ini dibawa oleh Anas hanyalah sikap munafik seorang politikus,dan keseluruhan yang ada DPP PD pun dihujat oleh sebagian besar publik. Nah,kalau sudah begini,kenapa DPP PKS masih ngotot saja….?
Itulah perbedaan antara mencoba dan pasrah…!
Teman-2 yang beragama Nasrani pun enggan memilih PDS (= Partai Damai Sejahta) sebab walau di parpol tersebut ada seribu Pendeta (sebutan seorang pemimpin umat atau ulama Nasrani),tetapi perilaku mereka jauh dari harapan umat Kristen yang dicoba diusung oleh para petinggi PDS ; Lihat saja waktu KPU memutuskan untuk tidak mengikutkan mereka sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, seorang pengurus PDS yang notabene seorang Pendeta melempar mikrofon,apakah itu perilaku seorang penganut Kristen yang katanya berdasarkan kasih…?
Jadi,kalau sekarang para petinggi PKS atau para kader PKS merasa lebih baik dan “suci” dan bermoral dalam berpolitik,lebih baik uruslah diri sendiri seperti yang diharapkan oleh publik. Kalau tidak,maka jangan harap masyarakat akan “kesengsem” dengan embel-2 Dakwah Islam yang dibawa oleh para petinggi PKS. Publik akan menilai PKS sama dengan parpol korup lainnya…..!
Jadi,Johan Budi sebagai juru bicara KPK secara mayoritas telah dibela oleh publik atas tindakan dan pernyataannya ; DPP PKS justru dianggap keblinger dan sebaiknya langkah pelaporan ke polisi dicabut dan diganti memecat satpam di kantor DPP PKS serta kader-2 PKS yang berbuat korup.
Catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianers