Hampir satu bulan Jokowi dan Ahok menjadi Gubernur & Wagub DKI Jakarta,terlihat “turba” Jokowi dengan “gas pol” sudah menjadi buah bibir dimana-mana,tetapi masyarakat level pemikir pendukung Jokowi mulai was-was karena birokrasi di Pemprov DKI belum berjalan secara optimal mengikuti pola kerja Jokowi-Ahok,dimana mereka hanya menjadi penonton dan cenderung tidak melakukan inisiatif ‘action’ apapun,kecenderungannya adalah menunggu instruksi atau sidak Jokowi baru dijalankan. Ini tentu akan memakan energi yang sangat besar dari Jokowi-Ahok dalam menuntaskan masalah yang ada di DKI Jakarta.
Contoh konkrit birokrasi Pemprov DKI Jakarta tidak bergerak atau berinisiatif adalah pada waktu Jokowi merencanakan RTH ( Ruang Terbuka Hijau) sampai 20% hingga 5 tahun kedepan, kenyataannya RTH yang ada sekarang saja amburadul, taman-2 yang eksis sekarang saja terbengkalai, kumuh dan berantakan (disiarkan oleh sebuah stasiun TV swasta); Namun apa yang terjadi? Dinas Pertamanan DKI Jakarta pun cuek saja serta tidak ada inisiatif untuk memperbaikinya. Nah,kalau mentalitas pejabat Pemprov seperti ini,maka percuma saja DKI Jakarta dipimpin oleh Jokowi-Ahok. Gubernur Jokowi harus mulai memikirkan bagaimana menggerakkan birokrasi Pemprov DKI Jakarta agar bekerja dengan inisiatif tinggi bukan bekerja karena di sidak…!
Permasalahan macet yang mendera DKI Jakarta juga seperti “menunggu” instruksi Jokowi,padahal kesemrawutan lalu-lintas di DKI Jakarta juga karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak berinisiatif menertibkan angkutan umum yang ada,seperti Metromini dan Kopaja yang seenaknya ngetem sembarangan,sarana yang amburadul dan tidak layak masih diperbolehkan beroperasi (padahal ada aturan perundangan yang bisa menindak mereka),angkutan-2 berat seperti truk kontainer yang menyebabkan macet di jam-jam sibuk dibiarkan saja lewat di jalanan tanpa diatur dengan baik. Mustinya semua itu bisa diatur bila inisiatif pejabat dan aparat di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta sangat tinggi. Kalau pejabatnya loyo dan banyak kepentingan serta “ngobyek” urusan lain karena sudah terbiasa dapat uang haram, maka sia-sialah usaha Jokowi-Ahok …!
BUMD yang mengurusi Trans Jakarta pun terlihat loyo…tidak ada inisiatif untuk memperbaiki shelter busway dan perawatan bus dengan baik, busway semakin lambat datang dan tidak nyaman lagi dinaiki. Entah apa yang dikerjakan oleh BUMD yang menjadi pengelola Trans Jakarta itu hingga 6 bus terbakar pada tahun ini,apakah ‘maintanance’ dijalankan dengan benar? Atau biaya perawatan di korupsi seperti yang biasa dilakukan oleh para pejabat Indonesia yang suka meng-korup anggaran negara? Bagaimana agar masyarakat mau naik busway,bila pelayanannya saja amburadul begitu…? Akhirnya semua orang tetap nyaman naik motor,dan motor menjadi biang kemacetan di jalanan Jakarta,sebab mereka mengendarai seenaknya saja tanpa mematuhi aturan berlalu-lintas.
Itu baru 3 contoh yang bisa ditulis disini,sebenarnya masih banyak inisiatif pejabat Pemprov DKI Jakarta yang patut dipertanyakan. Jokowi-Ahok tidak akan berhasil bila tidak didukung INISIATIF para pejabat birokrasi Pemprov DKI Jakarta,mulai dari Lurah s/d Walikota dan Pejabat-2 Dinas yang ada di pemerintahan DKI Jakarta. Seharusnya Jokowi-Ahok sudah mulai memikirkan untuk mengganti mereka bila memang itu harus dilakukan sebagai contoh kepada yang lain.
Tanpa inisiatif sub ordinatnya percuma saja Jokowi turba terus menerus…! Rakyat menunggu hasil bukan proses yang menjemukan….
catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianer
