BOGOR pagi ini masih terasa sejuk. Awan biru belum tampak di langit. Dari sebuah lantai atas hotel bintang tiga di jalan Peledang, langit seakan berjelaga kabut. Kendati hujan semalam, tak kian membuat langit bening. Di pagi inilah saya tercenung mengkerut kening.
Hingga pagi ini saya telah tiga kali mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebuah lembaga yang sangat berwibawa dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi kita. Pada kesempatan yang ketiga ini, sebagai wakil dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), kami menyusun modul pelatihan pengawasan Pemilu untuk jurnalis dan Ormas.
Dalam tiga sesi pertemuan masing-masing 3 hari itu, membuat hati saya galau. Tumpuan harap mengawasi Pemilu dominan kepada media massa. Faktanya media televisi, radio, cetak dan online, ada yang sudah berpihak ke partai. Tanpa saya tuliskan, Anda sendiri sudah paham mana media berkelompok berpartai tu.
Di beberapa kesempatan saya pun membaca, bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), seakan jumawa, tidak memberi akses bagi Bawaslu, mulai dari verifikasi partai peserta yang sah mengikuti Pemilu saat ini. Jangankan publik luas, jurnalis media pun tidak mudah mengakses KPU, lalu mendapatkan keterbukaan di sana. Ini salah satu hal besar yang hingga kini nyata adanya.
Lebih mengggalaukan hati, saya teringat akan laku pimpinan tertinggi bangsa ini menempatkan Bawaslu.
Usai Presiden SBY berpidato tadi malam itu - - yang dianggap beberapa pihak pidato pas dan bagus - - saya lalu teringat akan lakunya dalam pelaksanaan Pemilu lalu. Mulai indikasi memainkan IT KPU, hingga kini tak kunjung ada verifikasi nyata dan fakta.
Di lain sisi saya mendapatkan keterangan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika saya pernah diminta masukan oleh Komite Etik yang khusus dibentuk untuk kasus Nazaruddin. Di KPK saya mendapatkan keterangan bahwa ketika Presiden SBY ditanya soal ada bagian sumber dana kampanyenya bermasalah, ia menjawab tulis saja: Dari Hamba Allah!
Ketika pihak KPK mencecar banyak bagian lain juga bermasalah dari mana? Presiden SBY minta dituliskan saja: Dari Hamba Allah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
Itulah Presiden kita kini.
Tadi malam itu saya pun mendapatkan keterangan baru. Bawaslu menemukan ada sumber dua dana kampanye Presiden SBY bermasalah. Salah satunya indikasi dari Bank BTPN. Masalah jumlahnya melebihi ketentuan dan sebagian saham dimiliki asing.
Ketika masalah itu dilaporkan Bawaslu ke pihak kepolisian, di mana saat itu pejabat Kepala Bareskrim adalah Susno Duaji. Dan saya baru tahu ternyata Susno yang top akibat kasus Cicak-Buaya itu, jangankan memproses, menerima laporan Bawaslu saja tidak mau. Laporan tak diterima pihak kepolisian.
Dalam hati saya,bertanya pejabat kepolisian seperti itu lakunya? Dan secara berseloroh saya sampaikan kepada sosok Bawaslu yang bercerita ke saya bahwa, saya paham Susno tak memproses, karena Susno pastilah berharap akan diangkat SBY bakal jadi Kapolri.
Dan nyatanya Susno tak jadi Kapolri, nasibnya di kasus Cicak-Buaya, kita semua sudah sama tahu.
Ketika permasalahan dana kampanye SBY diproses Bawaslu dulu, menghadaplah Djoko Soeyanto, kini Menkopolhukam, dan Amir Syamsudin, kini Menkumham, ke Bawaslu. Mereka menjelaskan akan oke-oke saja semuanya itu.
Maka dari kenyatan yang saya paparkan itu, sebagai warga bangsa, rakyat kebanyakan, kita ini memang hanya berguna untuk membayar pajak saja. Pelayanan publik dan kebenaran, jangan lagi kalian harap dan pinta. Toh semua lini kemudian memproduksi tipu dan kebohongan.
Jika ada yang mengatakan bahwa ikan berawal busuk dari kepalanya, di Indonesia di era SBY kini, dari soal dana kampnye ini saja sudah jelas baunya. Dari aroma busuk itu beragam masalah lalu menumpuk.
Menumpuk terus dan terus dan harus ditutupi dari kebohongan satu ke kebohongan berikutnya.
Dan kalau semalam banyak yang mengapresiasi pidato SBY, saya, sorry saja, sudahlah terindikasi banyak bohong, pidato semalam itu terlambat, kalau pun dianggap bagus, memang kudu. Mengingat di pundaknya sebagai presiden ada fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pidato semalam itu dalam kapasitasnya memberi haluan hukum bernegara sebagai Kepala Negara. Fungsi sebagai Kepala Negara itulah yang minim ia pakai.
Mungkin karena acap berbohong itulah agaknya, sehingga Presiden SBY lupa bahwa ia juga kepala negara.
Jadi premis untuk Anda, mari kita tidak mencontoh bohongnya.
catatan Iwan Piliang
