Eforia demokrasi pasca Reformasi 1998 terus bergulir hingga sekarang. Terlihat sebagian masyarakat sudah mulai gerah dengan demokrasi ala Barat yang diterapkan oleh pemerintahan SBY ini. Entah karena pandangan demokrasi dari SBY yang liberal ataukah ada kepentingan politik tertentu yang melatar-belakangi dijalankannya demokrasi ala Barat yang liberal ini di Indonesia?
Kebebasan dalam demokrasi yang sekarang sudah melenceng jauh dari demokrasi Pancasila yang menjadi “way of life” bangsa Indonesia. Rakyat seperti tidak mempunyai pemimpin karena kekuatan rakyat yang besar menjadi mayoritas bagi penentu kebijakan pemerintahan ini. Namun sayangnya kekuatan rakyat yang besar ini di dominasi oleh rakyat bayaran,rakyat yang suka terima uang sogokan dari para politisi busuk dan korup,dan juga rakyat yang tingkat intelektualitasnya rendah serta sangat mudah dipengaruhi oleh para pemimpin massa yang tergabung dalam organisasi massa keagamaan yang suka “show off” alias pamer baik dari segi kekuatan maupun keangkeran (lebih cenderung seperti preman daripada organisasi keagamaan yang santun dan toleran).
Demokrasi ala Barat tidak bisa diterapkan di Indonesia,sebab jumlah rakyat Indonesia yang masih miskin dan kurang berpendidikan tinggi masih jauh lebih banyak daripada rakyat yang mapan dan intelek. Yang lulusan SD dan SMP masih jauh lebih tinggi dari yang lulusan SMU dan Universitas. Jumlah rakyat miskin yang banyak dengan tingkat pendidikan rendah inilah yang menjadi sasaran para politisi busuk dan korup,rakyat yang hanya memikirkan kebutuhan hidup (dan asal hidup) senang dengan pola bagi-2 duit yang dilakukan oleh para politisi. Mereka tidak peduli negara ini mau dibawa kemana (dan mungkin memang tidak mengerti apa-2 tentang visi dan misi pendiri negara ini),yang penting perutnya kenyang dan ada yang kasih duit ke mereka walau mereka harus memberikan suaranya di Pemilu. Bahkan bisa jadi karena mereka juga ketakutan karena kebodohan dan kemiskinan mereka !
Rakyat seperti inilah yang sekarang menjadi “raja” atas negeri ini. Karena tidak berpendidikan maka jangan harap mereka bisa tertib dan “diomongin” dengan bahasa hukum untuk mengatur ketertiban. Mereka akan selalu membandingkan (bahkan menyerang) dengan cara hidup para pejabat dan orang-2 kelas menengah keatas yang berpendidikan yang tidak pernah memperhatikan nasib mereka,sedangkan mereka butuh hidup dan bertahan hidup dalam situasi negara yang auto pilot ini. Sebagai contoh kecil adalah dengan membiarkan rakyat membeli sarana transportasi sendiri (sepeda motor,dll) katimbang pemerintah membangun infrastruktur untuk transportasi massal dalam mengatasi kemacetan,akibatnya sepeda motor sekarang merajai jalanan dan pengendaranya sudah tidak bisa lagi ditertibkan karena jumlahnya sudah terlanjur lebih banyak daripada Polisi Lalu Lintas yang sudah mabuk mengatasi keruwetan jalan raya,kalau ditegur bukannya menjadi tertib tetapi malah marah-2 dan mengeroyok petugas .
Itu contoh kecil yang dijumpai didalam kehidupan sehari-hari bila kita ada dijalanan. Dalam contoh hidup bernegara saja terlihat ada kelompok massa dengan ornamen keagamaan berani memaksakan kehendaknya untuk melarang kehadiran artis luar negeri yang mengekspresikan kebebasan ekspresinya,dan anehnya Kepala Kepolisian Daerah saja bisa “ketakutan” dan ikut melarang….padahal tugas mereka seharusnya mengamankannya,itu pertanda bahwa kekuatan petugas keamanan sudah kalah dengan kelompok massa yang banyak dikatakan oleh pengamat sebagai preman bersorban itu.
Menyedihkan wajah demokrasi Indonesia saat ini. Teringat kembali bagaimana demokrasi yang mirip dengan Indonesia adalah negara India. Negara tersebut (India) kehidupan mayoritas rakyatnya sungguh sangat menyedihkan,banyak orang yang sudah pernah bepergian di India mengatakan bahwa Indonesia jauh lebih baik dari India. Kenapa bisa demikian? Karena India menerapkan demokrasi ala Barat sejak kemerdekaannya. Rakyat miskin di India yang jumlahnya jauh lebih banyak hanya menjadi sasaran empuk para politisi India untuk diambil suaranya pada Pemilu saja. Cerita Suster Theresa yang memelihara orang-2 miskin di India sebagai bukti nyata bahwa demokrasi ala Barat gagal diterapkan di India,karena demokrasi tersebut tidak mengangkat orang miskin disana menjadi lebih baik.
Demokrasi Pancasila era Soeharto sebenarnya jauh lebih baik dan mirip dengan demokrasi yang diterapkan di RRC sekarang ini. Pengendalian pemerintah terhadap kebebasan terkontrol sekali. Rakyat boleh bebas apa saja,kecuali menyerang ideologi dan membahayakan kepentingan negara. Di RRC pasangan anak muda bisa bebas berciuman di mana saja seperti orang Barat, tentu hal ini tidak bisa dijumpai di Indonesia yang mengutamakan “budaya” Timur . Namun satu hal,mereka tidak munafik seperti orang Indonesia,berciuman tidak boleh ditempat umum,tetapi skandal seks para pejabat dan pemimpin umat terus saja berlangsung dan korupsi meraja-lela sampai sudah menjadi budaya yang tidak perlu malu menggantikan budaya ciuman ditempat umum yang masih dianggap memalukan daripada berbuat korupsi.
Demokrasi Indonesia harus dikendalikan segera dan dikembalikan ke Demokrasi Pancasila,sebab bila terus saja dibiarkan seperti ini,maka tidak mustahil suatu ketika Indonesia akan menjadi negara India kedua yang kondisi dalam negerinya kumuh,banyak orang miskin,rakyat yang tidak tertib,dan negara hanya menjadi simbol keberadaan rakyat itu berada.
catatan mania telo freedom writers kompasianer
