Pariaman jadi proyek percontohan nasional Kemen PAN-RB

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Foto: Erwin

Pariaman – Kota Pariaman akan menjadi pilot projek implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dari sejumlah daerah yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebelumnya, KemenPAN-RB telah menetapkan sembilan pemerintah daerah dalam proyek percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 888/2022.

Sembilan Pemda tersebut adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kulon Progo, Kota Bandung, Kota Malang, serta Kota Yogyakarta.

"Menyusul setelahnya dua daerah yakni Kota Subaraya, Provinsi Jawa Timur dan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat," ungkap Walikota Pariaman, Genius Umar di Pariaman, Selasa (11/10).

Genius Umar juga menyampaikan upaya dan strategi penanganan kemiskinan yang telah dilakukan melalui kolaborasi melalui sektor pendidikan, sektor kesehatan, pertanian, infrastruktur dan sebagainya.

Di bidang pendidikan, kata dia, Pariaman memiliki program pendidikan gratis 12 tahun belajar hingga tamat SLTA sederajat. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, Pemko Pariaman memiliki program satu keluarga satu sarjana atau Sagasaja yang sudah berjalan selama empat tahun.

Di sektor pertanian, sambung Genius, semua kegiatan pertanian dan perikanan dilakukan intervensi khusus untuk warga miskin minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Aspek kesehatan juga menjadi solusi untuk mengentas kemiskinan di Kota Pariaman dengan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk kepesertaan BPJS mencapai 99,61 persen.

Dengan telah tercapainya UHC warga Kota Pariaman yang belum memiliki Jaminan Kesehatan bisa mengakses pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada saat masyarakat membutuhkan dengan hanya menggunakan KTP Kota Pariaman saja.

Setiap tahun, Pemko Pariaman telah membayar premi asuransi BPJS Kesehatan yang nilainya terus naik. Pemerintah membayar penuh kesehatan bagi warga pra sejahtera. Sedangkan untuk warga mampu, mereka membayar premi asuransinya sendiri.

Selain itu program penanggulangan kemiskinan juga memiliki keterpaduan dengan pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan 16 ruas jalan sepanjang 40 kilometer di sisi utara dan selatan dengan konsep waterfront city.

"Jalan ini dibuat dengan pola gotong royong bersama masyarakat dengan non budgeter. Kawasan ini telah maju menjadi kawasan wisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," terangnya.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara menyebutkan program reformasi birokrasi tematik difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia.

Melalui keputusan itu, Agus berharap pemda yang telah ditunjuk sebagai proyek percontohan bisa melaksanakan reformasi birokrasi berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik diharapkan mampu menjawab dan berimplikasi pada pembangunan daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,” tandasnya. (Erwin/OLP)