Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

[TAJUK] Objek wisata dan hotel di Pariaman langsung sepi sejak PPKM Darurat diberlakukan

14 Juli 2021 | 14.7.21 WIB Last Updated 2021-07-14T06:18:03Z

Salah satu titik penyekatan PPKM Darurat di Kota Bukittinggi. Foto: humas Polres Bukittinggi

Pariaman - Hampir seluruh objek wisata yang ada di kota Pariaman kena dampak akibat pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Padang, Padangpanjang dan Bukittinggi sejak 13 Juli 2021 kemarin. Selain kunjungan menurun drastis, tingkat hunian hotel juga berkurang hingga 50 persen.

Di samping itu, perubahan zona juga menjadi penyebab kurangnya tingkat kunjungan wisata ke Pariaman. Pariaman yang sebelumnya berada di zona kuning, kini berada di zona orange. Sedangkan provinsi Sumatra Barat sudah dinyatakan berada di zona merah.

Wisatawan yang berkunjung ke Pariaman sendiri banyak datang dari kota Padang, Bukittinggi, Agam dan Pasaman. Sedangkan untuk luar provinsi, yang terbanyak dari Pekanbaru, Riau dan Jambi.

Hingga PPKM Darurat berakhir, kunjungan wisatawan ke Pariaman akan terus menurun karena untuk menuju Pariaman, akan ada sejumlah penyekatan dari daerah lain. Seperti di Padang, Padangpanjang dan Bukittinggi.

Misalnya wisatawan dari Pekanbaru hendak menuju Pariaman. Ia tidak bisa begitu saja bisa langsung sampai ke Pariaman sebelum menunjukkan surat keterangan sudah divaksin Covid-19 di Bukittinggi dan Padangpanjang.

Oleh sebab itulah, mulai hari ini, Rabu (14/7), belum terlihat bus pariwisata tiba di Pariaman. Bahkan sejak tadi malam, sejumlah cafe yang biasanya sangat ramai pengunjung, mulai agak sepi dibandingkan dengan hari sebelum PPKM Darurat diberlakukan.

Dari pantauan dan wawancara redaksi Pariamantoday.com di lapangan kepada pelaku wisata, mereka mengaku pasrah dengan kondisi saat ini dan berharap pandemi bisa dikendalikan dengan vaksinasi yang secepatnya mencapai target herd immunity.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pengusaha yang punya tali bisnis di Pariaman karena pemberlakuan PPKM Darurat. Jalan satu-satunya agar ia bebas berbisnis, ia mesti mengikuti vaksinasi Covid-19.

Pemerintah tampaknya sengaja mempersempit ruang gerak masyarakat golongan "anti vaksin" dan kalangan yang mempercayai "teori konspirasi". Bagaimana tidak, jika tidak divaksin, mereka akan mengalami berbagai kesulitan yang sulit dipercaya.

Seperti tidak bisa melintasi daerah lain, mengurus administrasi kepemerintahan, perjalanan lewat jalur udara, laut dan darat antar provinsi dan sebagainya. Positifnya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini akan mempercepat tercapainya target vaksinasi nasional. (redaksi)

×
Berita Terbaru Update