Terima WTP 7 Kali, Ali Mukhni: Kemenkeu Beri Dana Insentif untuk Padangpariaman

Premium By Raushan Design With Shroff Templates

Bupati Ali Mukhni bersama Inspektur Hendra Aswara usai hadiri Rakernas bersama Menteri Keuangan RI secara daring. Foto: istimewa

Paritmalintang - Pemerintah Kabupaten Padangpariaman meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan keuangan daerah yang ketujuh kalinya.

Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).

Pada acara yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia itu, Kemenkeu memberikan dua kategori penghargaan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah yang telah meraih opini WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengucap syukur atas penghargaan dari Kemenkeu RI. Meskipun masa pandemi covid-19, Padangpariaman meraih penghargaan atas kerja keras seluruh pihak.

"Keberhasilan Padangpariaman meraih penghargaan dari Kemenkeu karena menyabet opini WTP atas LKPD 2019, merupakan kerja keras bersama seluruh pihak. Baik Inspektorat hingga seluruh SKPD," kata Ali Mukhni di Parit Malintang.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Daerah peraih penghargaan diberikan sebuah anggaran tambahan dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI berupa Dana Insentif Daerah (DID).

“Tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat ini akan digunakan kembali untuk kepentingan umat dan kesejahteraan rakyat," ujar Ketua Alumni UNP itu.

Bupati yang juga Cawagub Sumbar itu berharap agara Padangpariaman meraih opini WTP setiap tahunnya. Artinya pengelolaan keuangan secara profesional, akuntabel dan transparan.

Kepala Inspektorat Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan bahwa di tengah pandemi Covid-19, seluruh pengelolaan keuangan yang berjalan harus benar-benar transparan dan akuntabel.

Dirinya berharap agar seluruh SKPD yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Covid-19 dapat dipertanggungjawabkan.

“Inspektorat turut mengawal dan berikan pendampingan jalannya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19," kata mantan Kabag Humas itu. (Tim)