 |
| Foto: istimewa |
Kepala Inspektorat Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan, ada dua kegiatan pendampingan sesuai amanat edaran Mendagri. Pertama, pendampingan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19. Kedua, pendampingan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19.
"Kita sudah bentuk dua tim tugas, masing-masing tim punya lima anggota tim. Tim sudah berkoordinasi dengan dinas terkait bahkan juga turun ke lapangan," kata Hendra Aswara di ruang Gugus Tugas Covid-19, Parit Malintang, Rabu (8/4).
Dikatakannya bahwa Pemkab Padangpariaman sudah mencairkan dana Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 806 juta yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Dana tersebut untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, biaya operasional dan lainnya.
"Untuk pengadaan barang dan jasa, kita berikan pendampingan karena kendalanya harga barang tidak normal dan langka. Namun prosedur harus sesuai aturan Perka LKPP," ujar Hendra.
Untuk akuntabilitas dan transparansi, imbuh Hendra, auditor inspektorat juga melakukan inspeksi ke posko-posko pemeriksaan. Ada tiga lokasi yaitu di wilayah perbatasan kabupaten Padangpariaman dengan Tanah Datar dan Agam di Kecamatan Patamuan, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Kecamatan Batang Gasan.
"Operasional di posko sudah berjalan baik, ada petugas dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes. Petugas bekerja siang dan malam untuk pemeriksaan orang yang mau masuk ke Padangpariaman," ujar mantan Kabag Humas itu.
Hendra Aswara juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik, namun tetap jaga jarak dan tetap di rumah saja.
"Kepada masyarakat yang pulang dari daerah terjangkit, agar melapor ke petugas kesehatan terdekat," pungkasnya. (Tim/OLP)
