 |
| Foto: AWT |
Sedangkan bagi 16.404 KK lainnya, ditangani melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Secara keseluruhan warga miskin di Padangpariaman berjumlah sebanyak 155.506 jiwa.
"Semuanya penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN)," kata Ali Mukhni pada sosialisasi perubahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program Sembako di Gedung Saiyo Sakato Pariaman, Kamis (5/3).
Ali Mukhni mengatakan pihaknya terus berupaya mengentaskan tingkat kemiskinan masyarakat dalam berbagai aspek. Baik aspek bersifat fisik maupun aspek non fisik.
Penanganan kemiskinan fisik, terang Ali Mukhni, dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) serta program bantuan usaha untuk kelompok usaha bersama (Kube).
Penanganan kemiskinan di Padangpariaman, tegas Ali Mukhni akan dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber dana APBN melalui Kementerian Sosial dan APBD Sumbar serta alokasi anggaran APBD Padangpariaman.
Mulai Januari 2020, terang bupati, dilakukan pengembangan BPNT menjadi program sembako (sembilan bahan pokok) dengan nilai bantuan Rp150.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan tersebut bisa dibelanjakan membeli 4 komponen makanan pokok seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral - yang awalnya hanya boleh diambil KPM berupa beras dan telur saja.
"Sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29/HUK/2020 Tanggal 24 Februari 2020, besaran bantuan untuk program sembako ditingkatkan menjadi Rp200.000/KPM," kata dia.
Untuk kelancaran pengembangan BPNT menjadi program Sembako, lanjut bupati, peran agen BRI_Link/e-warong sangat penting mengingat seluruh KPM melakukan transaksi pengambilan bahan kebutuhan di 103 unit e-warong yang tersebar di 103 nagari di Kabupaten Padangpariaman.
Agar program tersebut berjalan lancar, Ali Mukhni mengingatkan agar pemilik e-warong dan pendamping di lapangan.
"Para pemilik e-warong agar menyediakan bahan kebutuhan yang telah ditentukan dan tidak memberikan uang tunai kepada KPM. Begitu juga dengan KPM, agar mencairkan bantuan pada e-warong resmi yang telah mendapat izin," pungkasnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Mardi mengatakan acara sosialisasi tersebut diikuti 137 peserta. Terdiri dari 110 pemilik e-warong, 17 pendamping, 5 perwakilan KPM dan 5 dari Dinsos P3A. (Tim)
