 |
| Foto: Nanda |
Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatanganinya NPHD antara Pemkab Padangpariaman dengan Bawaslu Padangpariaman, Selasa (29/10).
Ketua Bawaslu Padangpariaman, Anton Ishaq didampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padangpariaman Anton Wira Tanjung mengatakan penggunaan anggaran itu untuk pengawasan secara bertahap.
"Tahap awal atau tahun 2019 digunakan sebesar Rp300 juta. Sedangkan tahap kedua pada tahun 2020 digunakan sebesar Rp 10 miliar," ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan anggaran terbesar yaitu untuk honor dan operasional dan kesektariatan pengawas ad hoc seperti Panwascam, PPL dan Panwas TPS.
"Alokasi lainnya untuk Sentra Gakkumdu, anggaran sangketa Pilkada telah include," lanjutnya.
Jika tidak ada perubahan jadwal dari Bawaslu RI, pihaknya akan memulai perekrutan Panwascam pada awal November 2019 ini.
"Jika tidak ada perubahan jadwal kita segera merekrut Panwascam," kata dia.
Penandatangan NPHD anggaran pengawasan Pilkada Padangpariaman sempat tertunda karena besaran anggaran belum disepakati oleh Pemkab Padangpariaman dan Bawaslu Padangpariaman. (Nanda)
