 |
| Foto: istimewa |
Prediket tersebut menyamai laporan pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi terbaik tingkat nasional.
Hasil itu disampaikan pimpinan Bawaslu Sumatera Barat saat rapat penyusunan laporan akhir Bawaslu kabupaten/kota se Sumatera Barat, pada pertengahan September 2019 yang lalu.
Bawaslu Kota Pariaman mendapatkan nilai 84, di atas nilai Bawaslu Kabupaten Solok yang memperoleh nilai 83 dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan nilai 82,5.
Ulil Amri, Komisioner Bawaslu Kota Pariaman, menuturkan hasil penilaian laporan akhir tersebut baru sementara, karena Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat masih melakukan perbaikan.
"Hasil penilaiannya sementara, belum final," katanya di Pariaman, Sabtu (21/9) sore.
Laporan tersebut bersifat komperehensif, terdiri dari laporan divisi pengawasan, laporan divisi penindakan pelanggaran dan laporan divisi Sumber Daya Manusia (SDM).
Penilaian laporan didasarkan sejumlah persentase, yaitu ketersediaan data sebesar 40%, penyajian laporan sebesar 50% dan ketepatan format dan waktu penyampaian laporan sebesar 10%.
Menurut Ulil, selain memiliki standar ilmiah dalam menyusun laporannya, penilaian laporan akhir pengawasan pemilu kabupaten/kota di Sumatera Barat dinilai oleh Bawaslu provinsi lain, guna menjaga objektifitas penilaian.
"Laporan Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat dinilai oleh Bawaslu Provinsi lain, untuk menjaga objektifitas," imbuhnya.
Ia mengatakan laporan akhir pengawasan pemilu 2019 menjadi acuan penganugerahan Bawaslu Award untuk pemilu serentak tahun 2019.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Pariaman meraih Bawaslu Award tahun 2018 kategori pelaksanaan fungsi hubungan antar masyarakat dan lembaga.
Penghargaan itu diberikan karena Bawaslu Pariaman dinilai mampu menjalankan program kerja berdasarkan konsep partisipatif, melibatkan masyarakat mengawasi pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018. (Nanda)
